Menakar Daya Kritis Mahasiswa dalam Merespons Persoalan Bangsa

Penulis: Endiyah Puji Tristanti

Muslimah News, FOKUS — “Ke mana mahasiswa? Sedang apa mahasiswa?” barangkali inilah pertanyaan masyarakat hari ini. Sebuah petanda besarnya asa atas perubahan sebab hampir 25 tahun reformasi berjalan, kehidupan yang lebih baik tidak kunjung hadir.

Memang, “pembungkaman” sedang terjadi, tetapi bukankah gelombang dahsyat reformasi 1998 juga muncul saat “pembungkaman” terjadi? Sebenarnya, apa persoalan yang sedang mengisi ruang pikiran mahasiswa kini sehingga mereka memilih abstain merespons berbagai persoalan bangsa dan negara? Atau mungkin mahasiswa tidak abstain, tetapi ingin memberikan respons dengan cara “aman” agar bisa bertahan hidup lebih lama dalam comfort zone?

Titik Nadir Daya Kritis Mahasiswa

Terhadap isu kenaikan BBM dan TDL tahun-tahun sebelumnya dan RUU Omnibus law pada 2020 lalu, misalnya, mahasiswa masih tampak cukup antusias merespons. Juga terhadap isu kontroversi pengesahan RUU TP-KS maupun penerbitan Permendikbud 30/2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Meski demikian dari tahun ke tahun, daya kritis mahasiswa tampak terus turun melandai dan mahasiswa memilih mengkritisi isu nonstrategis.

Sangat berbeda. Pemberitaan media tentang pergerakan masif mahasiswa tampak senyap terhadap isu buka tutup ekspor batu bara, pemindahan IKN, kelangkaan minyak goreng, Es Doger 71 M, dan Wadas. BEM SI sebagai representatif pergerakan mahasiswa pun nyaris tidak terdengar. Bolehkah keadaan ini kita baca sebagai periode degradasi daya kritis mahasiswa berada pada titik nadir?

Mungkin saja hal itu ada, hanya saja media tidak menginformasikan pergerakan mahasiswa kepada publik. Kalaupun benar, untuk tujuan apa media melakukan “blocking” informasi?Wajar apabila kemudian media sosial yang bersuara terhadap kondisi ini.

Akun Twitter @akunkelima212 bercuit, “Kemana para mahasiswa yg kritis. Disaat wakil Rakyat tak menggubris. Kemana para mahasiswa yg eksis. Disaat Rakyat menderita&menangis,” pada 30/1/2022 dengan tagar #DPR_KhianatiSuaraRakyat.

Twit lain dari akun @DenJaka77424308, “Mahasiswa skr tdk maha lagi yg tersisa Siswa tgsnya belajar tanpa mau tahu susahnya ortu, tanpa mau tahu kritik membangun kampus dan tanpa mau tahu kritik membangun pemerintah….ya makan, minum, belajar, bobo dan main games.” (30/1/2022)

Ada yang lebih bikin baper, “Mereka sibuk berebut deket dgn penguasa utk dapat beasiswa dan selfi…” twit akun @nsutady (30/1/2022).

Benarkah beasiswa menjadi salah satu faktor penyumbang turunnya daya kritis mahasiswa? Bagaimana cara memahami persoalan ini?

Beasiswa dan Deradikalisasi

Menurut hasil riset PPIM UIN (2018), terdapat 58,5% siswa/mahasiswa berpandangan atau beropini radikal, serta 46,09% guru/dosen berpandangan atau beropini radikal. Sementara, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut terdapat 12,2% masyarakat Indonesia berpotensi terpapar paham radikalisme, 85% adalah generasi milenial dan zilenial (gen-Z). Menurutnya, ada dua indikator yang menyebabkan milenial dan zilenial disebut berpotensi terpapar radikalisme, yakni anti-Pancasila dan intoleran, serta antipemerintahan yang sah dan budaya lokal.

Oleh karenanya, dalam rangka melakukan penanggulangan terorisme, Kemenkeu bersinergi dengan BNPT melalui forum sosialisasi program beasiswa LPDP. BNPT sebagai leading sector melakukan soft power approach (pendekatan lunak) dari hulu ke hilir sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengingatkan peserta beasiswa LPDP agar tidak terlibat dalam organisasi radikal selama studi di luar negeri. “Jangan punya pikiran negara Khilafah. Saya ditugaskan di sini sebagai negara, saya perwakilan negara. Ini kalian dibeasiswai oleh negara. Tidak ada tempat bagi anak-anak bangsa yang menggunakan resources negara (untuk) melawan negara,” tambahnya.[1]

Salah satu pendekatan lunak adalah melalui sarana beasiswa, baik di dalam maupun ke luar negeri. Ada prasyarat bagi penerima beasiswa, yakni bersedia bersikap inklusif, toleran, pro kekuasaan, dan menjauhi organisasi-organisasi radikal—versi penguasa. Pemerintah seolah menebar ketakutan bahwa mahasiswa akan mendapatkan kesulitan pada masa depan (pekerjaan/penghidupan) apabila terkait gerakan radikal.

Beasiswa dan Pragmatisme

Kini, mahasiswa tidak ikut antre berebut minyak goreng. Mahasiswa justru sibuk antre berebut beasiswa. Bagi mahasiswa pragmatis, turut mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dan terlibat aksi akan berisiko mempersulit dan memperpanjang masa studi. Alasannya, ketentuan beasiswa membatasi jumlah semester yang harus mereka tempuh.

Fenomena mahasiswa “mabuk beasiswa” ini ditangkap oleh akun @EnesteHaris dalam twitnya, “Revolusi dan idealisme akan goyah oleh beasiswa, mobil pribadi, rumah pribadi dan uang saku bulanan. Lanjutkan keberanianmu jika punya prinsip kuat demi rakyat. Jika masih labil, mundur lebih baik. Biarkan saja kekuasaan terus berdiri mengangkang, toh tidak ada yg abadi.” (15/2/2022)

Langsung maupun tidak langsung, masifnya berbagai penawaran beasiswa, baik yang dikeluarkan kementerian (LPDP) maupun perusahaan (swasta), disinyalir turut memberi andil atas keterlambatan atau absennya mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan bangsa. Benak mahasiswa tidak lagi tebersit soal kesejahteraan masyarakat, apalagi peduli perkara masa depan kedaulatan negara.

Melalui berbagai beasiswa, pemerintah mengaruskan peran sentral mahasiswa pada bidang ekonomi. Pundak mahasiswa terbebani tugas menjadi garda terdepan pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Prioritas penyelenggaraan pendidikan berorientasi untuk meraih tujuan ekonomi. Konsekuensinya, karakter generasi juga dipola untuk tujuan ekonomi.

Bahkan, pesantren yang seharusnya menjadi kawah candradimuka pembentukan ulama yang akan meluruskan penguasa kini berubah haluan. Kebijakan Kemenkeu untuk program beasiswa kolaborasi LPDP dan Kemenag akan ditujukan untuk program non-degree yang menyasar peningkatan kewirausahaan di pesantren.[2]

Kalau sudah begini, butuh usaha berlipat untuk membangkitkan pemuda—terutama pemuda muslim—agar melek persoalan rakyat dan kedaulatan negara.

Mengetuk Kejumudan Berpikir

Situasi kini semisal dengan kondisi saat awal kedatangan Islam. Para pemuda Quraisy memilih duduk-duduk dan mengundi nasib untuk mengembangkan harta mereka. Sementara, pada tetua Quraisy sibuk konsolidasi di Darun Nadwah untuk merancang strategi untuk membatasi pengaruh dakwah Rasulullah saw. dan para sahabat. Kala itu, pemuda dengan kompetensi dan talenta unggul sekelas Khalid bin Malid dan Amru bin Ash memilih bersenang-senang menghindari dunia politik.

Sangat berbeda dengan karakter para pemuda Quraisy yang telah menerima Islam. Kehidupan mereka sangat dinamis, bergerak menjalani proses perubahan membangun diri menjadi pribadi berkarakter Islam, sekaligus menggerakkan perubahan di tengah masyarakat. Mereka berani mengambil risiko bersinggungan dengan para tiran pemimpin kabilah Quraisy.

Ada Ali bin Abi Thalib (8), Arqam bin Abi Arqam (12), Thalhah bin Ubaidillah (11), Ja’far bin Abu Thalib (18), dan belasan sahabat lain dari kalangan pemuda.  Mereka menjadi sosok yang berbeda setelah jiwa mereka tersirami cahaya Al-Qur’an.

Mereka mengabdi untuk kebutuhan perubahan masyarakat ke arah Islam. Akidah Islam telah mengubah cara berpikir mereka yang pragmatis menjadi pemuda berpikiran maju yang realistis dan peka terhadap berbagai kerusakan masyarakat; mereka para pemuda yang sanggup dan berani berpikir “out of the box”.

Pemuda Islam mendapatkan gelar dari para pemimpin Quraisy sebagai para pemimpi yang akan menguasai dunia menaklukkan Persia dan Romawi imperium raksasa kala itu. Pemuda Islam juga mendapat stigma sebagai perusak tatanan kehidupan dan pemecah-belah persatuan Arab yang akan melakukan makar terhadap kekuasaan kabilah-kabilah Arab.

Akan tetapi, semua tuduhan itu tidak menggoyahkan keyakinan pemuda Islam terhadap kebenaran dan kesempurnaan ajaran Islam. Mereka mengambil Islam dengan kesadaran yang benar melalui proses berpikir hasil bimbingan wahyu. Islam telah berhasil mencetak mereka sebagai agen perubahan bervisi Islam yang memahami peta jalan perubahan, serta memahami berbagai tantangan dan hambatan yang akan mengadang perjuangan.

Sungguh, pemuda Islam hanya meyakini satu hal bahwa tidak akan pernah ada kemuliaan bagi umat manusia tanpa penerapan Islam oleh institusi politik Islam yang syar’i. Wallahualam. [MNews/Gz]

---

[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200311203650-12-482646/penerima-beasiswa-negara-diingatkan-soal-organisasi-radikal

[2] https://ekonomi.bisnis.com/read/20220126/9/1493706/pendaftaran-lpdp-dibuka-lagi-februari-dan-juli-2022-ada-program-baru