Penulis: Ummu Naira Asfa
Muslimah News, OPINI — UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diketok palu pada 15/2/2022. UU IKN mengatur partisipasi masyarakat dalam memindahkan IKN, yaitu “Bab VIII: Partisipasi Masyarakat”. Negara mempersilakan masyarakat turut berperan aktif dalam pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.
Pasal 37 ayat (1) UU IKN berbunyi, “Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.” Bentuk partisipasi tersebut melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, dan/atau keterlibatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagaimana implementasi pasal UU IKN di lapangan? Apakah benar UU IKN menerima partisipasi masyarakat luas? Tampak jauh panggang dari api, penekenan UU IKN dinilai terburu-buru dan mengabaikan protes masif rakyat.
Pembahasan RUU IKN dilakukan cukup singkat, kurang lebih 43 hari sejak pembentukan Pansus RUU IKN pada 7/12/2021, kemudian disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (18/1/2022).
Menurut Direktur WALHI Kalimantan Timur Yohana Tiko, RUU IKN tidak mematuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) karena tidak melibatkan semua unsur masyarakat, seperti nelayan, petani, dokter, masyarakat adat, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil. (beritasatucom, 18/1/2022).
Dipaksakan?
Ekonom senior Faisal Basri menyatakan pemindahan IKN tidak ada urgensinya, bukan hal darurat yang sangat urgen untuk dipindahkan. Ada prioritas lain yang rakyat butuhkan daripada memindahkan IKN, misalnya mengatur pertumbuhan ekonomi yang melambat, merosotnya pendapatan nasional per kapita, serta ancaman kemiskinan yang makin besar. Faisal menyoroti tidak ada integrasi antara perencanaan proyek dan perencanaan keuangan. (kontan.co.id, 30/1/2022).
Koalisi Masyarakat Sipil, yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, WALHI Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan melakukan kajian mendalam atas dokumen resmi pemerintah.
Hasil kajian tersebut mengungkap sejumlah nama politisi lokal dan nasional yang diduga akan mendapat keuntungan dari pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Di wilayah ring satu dan ring dua IKN terdapat ratusan konsesi milik para pengusaha dan politisi tersebut. Bisnis tambang mereka meninggalkan puluhan lubang menganga yang seharusnya direklamasi. Dengan pindahnya IKN ke wilayah tersebut, kewajiban reklamasi akan diputihkan dan menjadi beban negara. (kontan.co.id, 30/1/2022).
Melihat analisis tersebut, pemindahan IKN memang terasa sekali dipaksakan dan banyak kepentingan dari para pengusaha dan kapitalis. Kepentingan rakyat terutama terkait pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat tampak tidak menjadi prioritas Pemerintah.
Dana PEN untuk Bangun IKN Tuai Kritikan
Presiden menyampaikan butuh dana kurang lebih Rp466 triliun untuk pembangunan IKN baru. Sebanyak 19% dana diambil dari APBN, sisanya dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN. (Tribun News, 26/8/2019). Menkeu Sri Mulyani menerangkan bahwa komposisi dana yang diambil akan masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). (Tribun News, 18/1/2022).
Penggunaan dana PEN 2022 untuk tahap awal membangun IKN mendapat kritikan dari DPR dan kalangan ekonom. Alasannya, dana PEN sejatinya diperuntukkan menangani pandemi Covid-19 dan mendorong ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi.
Selama pandemi, masyarakat banyak yang tidak tersentuh bantuan sosial (bansos) dengan alasan keterbatasan anggaran. Kenapa malah dana yang dibilang terbatas tersebut dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur IKN baru? Sungguh miris!
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengkritisi tentang defisit APBN yang harus ditekan di bawah 3%, tetapi belanja Pemerintah malah boros untuk hal yang tidak terkait pemulihan ekonomi. (Kumparan, 19/1/2022).
Tampak jelas pembangunan IKN justru menambah beban bagi perekonomian, tidak sejalan dengan tujuan pemerintah melindungi ekonomi rakyat.
Pandangan Islam
Islam memandang bahwa negara atau pemerintah adalah pelayan umat (publik). Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat beserta kebutuhan lain demi hidup layak. Negara harus menyediakan segala kebutuhan sarana dan prasarana untuk hajat hidup rakyat, bukan malah menyusahkan rakyatnya.
Lalu bagaimana dengan pemindahan IKN? Faktanya, Pemerintahan Negara Islam pernah memindahkan IKN Khilafah sebanyak empat kali, mulai dari Madinah ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, lalu ke Kairo, terakhir ke Istanbul, Turki. Namun, semua itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk ambisi penguasa atau kepentingan segelintir orang.
Pemimpin dalam sistem Islam kafah adalah pelindung bagi rakyatnya. Di tangannya ada tanggung jawab besar mengurusi segala hal demi kemaslahatan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Pemimpin dalam Islam menjalankan semua amanahnya sesuai petunjuk Allah Swt. dan teladan Rasullah saw. semasa beliau menjadi kepala negara di Madinah.
Al-Imam Hasan al-Bashri berkata ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya tentang jabatan seorang imam atau pemimpin kepadanya,
“Sesungguhnya Allah Swt. menjadikan imam yang adil itu untuk meluruskan yang bengkok, membimbing yang zalim, memperbaiki yang rusak, membela yang lemah, dan pelindung yang teraniaya. Ia (seorang imam) seumpama seorang budak yang dipercaya oleh Tuannya (Allah) untuk menjaga dan memelihara harta dan keluarganya, ia tidak akan menghukum dengan hukum jahiliah, tidak mengikuti orang yang zalim, tidak akan membiarkan orang yang zalim itu berbuat sewenang-wenang terhadap yang lemah, pemegang wasiat anak yatim dan amanat orang miskin, mendidik yang kecil dan mengawasi yang besar.”
Sistem pemerintahan Islam kafah memiliki institusi bernama Majelis Umat, yakni masyarakat bisa menyalurkan aspirasi dan koreksi kepada penguasa atau pemimpin melaluinya. Jika pemimpin melakukan kesalahan dalam kebijakannya atau khilaf dalam perilakunya, rakyat bisa menyampaikan muhasabah melalui Majelis Umat dan pemimpin wajib menerima koreksi ini dengan lapang dada dan tidak menzalimi rakyatnya.
Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib menjalankan amanahnya dengan sungguh-sungguh. Pemimpin tidak boleh membiarkan rakyat miskin dan lapar, apalagi melakukan pelanggaran terhadap UU ataupun UUD negara—yang dibangun berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Wallahualam. [MNews/Gz]
