Kebijakan Publik Tidak Pro Rakyat Bukan karena Minimnya Suara Perempuan

Kebijakan Publik Tidak Pro Rakyat Bukan karena Minimnya Suara Perempuan

Penulis: Najmah Saiidah

Muslimah News, FOKUS — Perbincangan tentang suara perempuan kembali bergulir. Ada topik yang selalu hangat terbahas, tetapi tidak kunjung ada solusi dalam sistem demokrasi kapitalistik, yaitu tentang keterwakilan atau representasi perempuan dalam bidang politik.

Beberapa kalangan, terlebih pengusung kesetaraan, selalu mempermasalahkan hal ini. Kali ini yang mereka sorot adalah terkait kebijakan publik yang tidak memihak rakyat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Netty Prasetiyani menilai suara perempuan melalui keterwakilan di bidang politik mampu menyempurnakan formulasi kebijakan publik. Menurutnya, hal ini dapat menghadirkan demokrasi berkualitas dan pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan.

“Penghayatan dan pengalaman hidup perempuan sangat dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan agar tidak hanya dari pandangan, serta pengalaman laki-laki, dalam menentukan program pemerintah ataupun arah pembangunan. Sering kali, suara perempuan ini akan senantiasa menyempurnakan formulasi kebijakan yang dibuat pemerintah dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, keterwakilan perempuan di bidang politik dibutuhkan demi menghadirkan beragam kebijakan, program, dan upaya pembangunan nasional yang mampu bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memperhatikan gender dan beragam perbedaan lainnya. (antaranews.com, 14/2/2022).

Senada, Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Lena Maryana Mukti mengatakan perempuan mempunyai suara vital untuk mewujudkan kebijakan publik yang pro rakyat melalui keterwakilan perempuan di ranah politik.

“Sesungguhnya, perempuan itu memiliki suara yang vital dalam rangka memengaruhi kebijakan para pejabat publik. MPI mengusulkan representasi perempuan minimal 30% di politik karena itu adalah angka kritis yang harus dipenuhi untuk mewujudkan dan membentuk kebijakan yang pro rakyat,” katanya.

Ia menilai keberadaan perempuan dekat dengan berbagai sendi kehidupan, seperti pertumbuhan anak, keluarga, dan beberapa hal lain sehingga mereka menjadi lebih peka dan memahami kebijakan yang memang dibutuhkan rakyat.

Selanjutnya, ketika kebijakan publik justru bersifat tidak pro rakyat, yang pertama kali menderita adalah kaum perempuan sebagai pihak yang banyak berhubungan dengan berbagai sendi kehidupan itu. Jika setiap perempuan menderita, suatu negara bisa runtuh. Sebaliknya, negara ini akan kuat jika perempuan di dalamnya kuat, cerdas, dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. (antaranews.com, 14/02/2022)

Akibat Suara Perempuan atau Penerapan Sistem?

Tidak dapat kita mungkiri, perempuan memang harus cerdas dan berkesadaran politik tanpa melihat latar belakang ataupun profesinya, bahkan ibu rumah tangga sekalipun.

Sebagai sosok ibu, ia memiliki tugas mulia sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di tangannyalah tumbuh kembang anak bisa berlangsung selamat. Sebagai bagian dari masyarakat, ia pun berperan mengantarkan masyarakat pada kemajuan dan menentukan corak kehidupan masyarakat yang akan terbentuk pada masa mendatang.

Benar, perempuan memang berperan dalam menyelamatkan masyarakat dari kehancuran dan keterpurukan. Hanya saja, apakah benar bahwa banyaknya kebijakan tidak pro rakyat karena semata perempuan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan? Fakta tidak terbantahkan, negeri ini pernah dipimpin seorang perempuan. Namun, apakah kebijakannya pro rakyat? Kita semua tentu dengan tegas bisa menjawabnya.

Artinya, permasalahannya bukan terletak pada siapa penentu kebijakannya, tetapi lebih kepada sistem yang sedang terterapkan. Saat ini, sistem dalam kehidupan kita adalah sistem sekuler kapitalisme yang melahirkan demokrasi. Sistem ini tegak dengan memisahkan agama dari kehidupan, yaitu agama tidak boleh ikut campur mengurusi urusan kehidupan. Dari sistem ini lahirlah kebebasan berakidah, mengeluarkan pendapat, berkepemilikan, dan bertingkah laku.

Sistem sekuler membebaskan manusia membuat aturan sesuai kehendaknya. Wajar jika pada aturan/kebijakan buatan penguasa tidak memihak rakyatnya, melainkan lebih banyak memihak para pemilik modal.

Tidak aneh pula jika berbagai permasalahan, keterpurukan, ataupun kemunduran terus mendera rakyat negeri ini. Hal ini tidak dialami kaum perempuan semata, tetapi juga kaum laki-laki. Banyak laki-laki yang tidak mendapatkan pendidikan layak, banyak pula yang menganggur dan berada di bawah garis kemiskinan.

Fakta lain juga menunjukkan, pergantian orang di kursi kekuasaan sudah berkali-kali terjadi, bahkan perempuan pernah menduduki posisi tertinggi sebagai penentu kebijakan ataupun di legislatif. Akan tetapi, keadaan tidak kunjung berubah, justru makin parah. Ini karena sumber kerusakan memang bukan pada orang, tetapi pada sistem yang diterapkan, yaitu sistem sekuler demokrasi—yang memang cacat dari asasnya.

Sungguh, perubahan dan pergantian posisi penguasa saja tidak cukup. Pangkal masalahnya bukanlah sosok penguasa, melainkan sistem sekuler kapitalis yang penguasa terapkan. Selama masih menerapkan sistem yang sama, persoalan yang sama tetap saja muncul kembali, bahkan lebih parah.

Hanya Islam yang Menghasilkan Kebijakan Pro Rakyat

Tampak jelas bahwa sistem yang mencengkeram kita hari ini, yaitu sistem sekuler kapitalisme, tidak mampu memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang baik bagi rakyat. Lalu, apakah kita tetap ingin berada dalam kegelapan dan berharap pada sistem rusak ini? Sudah saatnya kita bergerak membangunkan umat dari keterlenaan!

Kegelapan ini tidak akan pernah beranjak selama umat Islam mencampakkan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, umat akan mulia dan meraih kemenangan jika menerapkan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah.

Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang telah yakin?” (TQS Al-Maidah: 50)

Oleh karenanya, secara imani dan realistis, penyelesaian mendasar semua persoalan ini hanyalah dengan mencampakkan sistem rusak dan kembali pada sistem yang mampu menyelesaikan secara tuntas dan adil, yakni yang berasal dari Yang Mahasempurna dan Mahaadil, yaitu Islam.

Sistem Islam telah teruji selama berabad-abad membawa umat ini pada kemuliaan, khairu ummah; sebuah sistem yang mampu menjadi motor peradaban dan membawa rahmat bagi manusia secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagai din yang sempurna, Islam telah memberikan peran yang sangat adil dan mulia bagi laki-laki dan perempuan. Islam memandang keberadaan perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan dengan laki-laki, keduanya diperintahkan untuk bekerja sama mengemban tanggung jawab yang sama dalam mengatur dan memelihara kehidupan ini sesuai kehendak Allah Swt., Al-Khaliq Al-Mudabbir. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗاُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Ayat ini menjelaskan tentang peran politik laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat, Pandangan bahwa keberadaan perempuan adalah bagian dari masyarakat menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum.

Hanya saja harus kita luruskan, pengertian “politik” dalam konsep Islam tidak terbatas pada masalah kekuasaan dan legislasi, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat.

Dalam hal ini, negara bertindak secara langsung mengatur urusan umat, sedangkan umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan tadi oleh negara.

Oleh karena itu, dalam Islam, tidak masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa atau rakyat biasa sebab keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam memajukan Islam dan umat Islam.

Selain itu, keduanya sama-sama bertanggung jawab dalam menyelesaikan problematik umat tanpa membedakan problem itu menimpa laki-laki atau perempuan. Keseluruhannya dianggap sebagai problematik umat yang harus terselesaikan secara bersama-sama.

Dengan demikian, Ketika kaum muslim—laki-laki mau[un perempuan—berupaya memfungsikan segenap potensi insaniah-nya untuk menyelesaikan urusan umat, pada saat itulah tampak keterlibatannya dalam aktivitas politik.

Istimewanya lagi, sebagai sebuah sistem, Islam memiliki aturan yang komprehensif yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan.

Hanya sistem Islam yang mampu menyolusi setiap persoalan kehidupan manusia. Islam bersumber dari Zat Yang Maha Pencipta dan Pengatur dipastikan akan menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan selama diterapkan secara kafah.

Walhasil, ketika sistem Islam tegak, siapa pun penentu kebijakannya, selama ia berpijak pada sistem Islam, tidak akan ada pihak yang dirugikan. Ini karena mereka menerapkan dan melaksanakan aturan Allah Swt, Yang Mahasempurna.

Mahasuci Allah yang telah memberi aturan Islam yang bersifat tetap dan sempurna; aturan yang memuliakan dan menyejahterakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan; aturan yang adil dan harmonis yang menjamin kemuliaan hidup keduanya di dunia dan akhirat.

Khatimah

Benar bahwa perempuan harus berperan dalam kehidupan bersama-sama dengan laki-laki. Akan tetapi, bukan dengan menyerahkan pengaturannya kepada sistem sekuler kapitalisme, sistem buatan manusia yang tidak pernah berpihak kepada rakyat. Akan tetapi, harus menyerahkannya kepada Islam, aturan dari Allah Taala yang sesuai fitrah manusia dan memuaskan akal sehingga mampu membawa pada ketenteraman bagi rakyatnya.

Penerapan syariat Islam kafah dan konsisten oleh penguasa dan penjagaan/pengawasan yang ketat dari rakyat inilah yang akan mengantarkan pada tercapainya kemaslahatan hidup yang rahmatan lil ’alamin sebagaimana yang Allah janjikan.

Tidak hanya perempuan yang termuliakan, umat secara keseluruhan pun akan memperoleh kebahagiaan dan kebangkitan yang hakiki. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

5 thoughts on “Kebijakan Publik Tidak Pro Rakyat Bukan karena Minimnya Suara Perempuan”

  1. Sangat setuju dgn apa yg Ustadzah sampaikan..bahwa masalahnya bukan pada gender..bukan pd pelaku kebijakan..tetapi yg Utama adalah pd sustem yg menaungi kebijakan tsb dilontarkan

  2. Kebijakan publik yang tidak memihak rakyat bukan karena perempuan tidak diikutsertakan dalam mengambil keputusan, tapi memang karena penerapan sistemnya yg tidak pro pada rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *