Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI —Antrean ibu-ibu untuk mendapatkan minyak goreng masih terus mengular di berbagai tempat. Sungguh pemandangan yang memilukan di negeri yang menjadi produsen sawit terbesar di dunia. Selain faktor peningkatan harga minyak nabati dunia dan peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel, faktor distribusi menjadi penyebab harga minyak goreng tidak kunjung turun.
Penimbunan
Ombudsman RI (ORI) menyebutkan ada tiga faktor yang menyebabkan minyak goreng langka dan mahal di pasaran, yaitu penimbunan, pengalihan penjualan minyak goreng dari ritel modern ke pasar tradisional agar harganya lebih mahal, dan panic buying oleh masyarakat.
Terkait penimbunan, terdapat banyak temuan yang mencengangkan. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pasokan minyak goreng surplus hingga 33 juta liter. Namun, minyak goreng tetap langka dan mahal, diduga karena penimbunan.
Benar saja, kepolisian menemukan penimbunan 1,1 juta liter lebih minyak goreng di gudang di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemiliknya adalah adalah PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
PT Salim Ivomas Pratama Tbk berdalih, minyak goreng tersebut diprioritaskan untuk menggoreng produk mi instan. Alasan ini menunjukkan bahwa perusahaan minyak tidak tunduk pada aturan pemerintah untuk stabilisasi harga minyak goreng.
Pemerintah telah menetapkan Program Minyak Goreng Satu Harga dan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Namun, pelaku usaha tidak mengikuti kebijakan ini.
Dugaan penimbunan minyak goreng terjadi merata. Satgas Pangan Polri telah mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng oleh pelaku usaha di berbagai wilayah.
Praktik Kartel
Dengan maraknya penimbunan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap adanya praktik kartel minyak goreng. Perusahaan bermaksud memengaruhi harga minyak goreng dengan menahan pasokan ke pasar. Perusahaan sengaja memanfaatkan kenaikan harga CPO untuk mengerek harga minyak goreng demi meraup cuan berlipat-lipat.
Data menunjukkan bahwa pada kuartal III tahun 2021, tiga perusahaan yaitu PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) mencatat penurunan persentase beban pokok terhadap penjualan dan meraih loncatan laba bersih hingga berkali-kali lipat (detik.com, 15/2/2022).
Tata Kelola Bermasalah
Kisruh “licinnya” harga minyak goreng menunjukkan adanya persoalan pada tata kelola komoditas ini oleh pemerintah. Melalui Kemendag, pemerintah mengakui bahwa ada kesalahan kebijakan yang menyebabkan harga minyak goreng melonjak. Selama ini harga minyak goreng domestik bergantung pada harga CPO internasional sehingga ketika harga CPO dunia naik, harga minyak goreng di dalam negeri ikut melonjak.
Persoalan tata kelola minyak goreng bukan pada aspek itu saja, tetapi juga pada aspek distribusi. Jalur distribusi minyak goreng di Indonesia dikuasai oleh segelintir konglomerat pengusaha.
KPPU mencatat, berdasarkan data Concentration Ratio (CR), 40 persen pangsa pasar minyak goreng di Indonesia dikuasai oleh empat konglomerat. Mereka adalah Anthony Salim, Sukanto Tanoto, Martua Sitorus, dan Bachtiar Karim. (tempo.co, 28/1/2022).
Akibat penguasaan minyak goreng dari hulu hingga hilir, pengusaha leluasa mengatur harga minyak goreng. Inilah potret hubungan penguasa dan pengusaha dalam sistem kapitalisme, pengusaha mampu mengatur kebijakan negara, sementara penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. Negara dikuasai pengusaha, atau istilahnya adalah korporatokrasi.
Kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng juga bermasalah. Penetapan HET justru menjadi celah pengusaha untuk melempar stok minyak ke sektor yang lebih menjanjikan keuntungan, seperti ke pasar tradisional atau ke anak perusahaannya sendiri. Pengusaha seolah memindahkan uang dari saku kanan ke saku kiri saja.
Solusi Sistem Islam
Keruwetan tata kelola minyak goreng ini berpangkal pada sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan. Pengusaha menentukan kebijakan negara demi keuntungannya. Mereka mampu melakukannya karena menguasai ekonomi melalui praktik monopoli dan oligopoli. Sementara penguasa telah terbeli oleh pengusaha, karena para pengusaha inilah yang menyuplai dana bagi mereka untuk meraih tampuk kekuasaan.
Hal yang demikian tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Praktik penimbunan mungkin ada dalam Khilafah, sebagaimana dulu pada masa Rasulullah juga terjadi penimbunan. Namun, Khilafah merupakan negara yang independen, tidak didikte pihak mana pun, termasuk pengusaha sehingga mampu bertindak efektif menyelesaikannya.
Khilafah mengatur ekonomi sesuai dengan syariat Isla, sedangkan penimbunan merupakan praktik terlarang dalam Islam. Nabi saw. bersabda,
لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ
“Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berbuat kesalahan.” (HR Muslim)
Khilafah akan memaksa al-muhtakir (orang yang menimbun) agar menjual barangnya ke pasar dengan harga pasar. Hal ini untuk mengatasi kelangkaan barang.
Adapun untuk mengatasi melonjaknya harga, solusi Khilafah bukanlah penetapan harga sebagaimana HET, karena tas’ir (penetapan harga) merupakan praktik yang diharamkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas yang berkata,
غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَوْ سَعَّرْتَ, فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهُ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ
Harga melonjak pada masa Rasulullah saw.. Lalu mereka berkata, “Ya Rasulullah, andai saja Anda mematok harga.” Beliau bersabda, “Sungguh Allahlah Yang Menciptakan, Yang Menggenggam, Yang Melapangkan, Yang Memberi Rezeki, dan Yang Menetapkan Harga. Aku sungguh berharap menjumpai Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku dengan kezaliman yang aku lakukan kepada dia dalam hal darah dan tidak pula harta.” (HR Ahmad)
Solusi Khilafah untuk mengatasi harga yang melonjak adalah dengan menambah pasokan, jika perlu dengan mendatangkan barang dari wilayah lain.
Hal ini sebagaimana yang dipraktikkan Khalifah Umar bin Khaththab. Ketika terjadi paceklik yang berakibat kelangkaan dan melonjaknya harga di Hijaz, Khalifah Umar ra. tidak mematok harga. Namun, beliau mendatangkan barang dari Mesir dan Syam ke Hijaz sehingga harga turun.
Khilafah juga melarang praktik permainan harga oleh kartel atau al-ghabnu al-fâhisy, yaitu menjual barang di luar harga pasar sehingga mampu mengendalikan harga. Ini adalah praktik yang diharamkan. Khilafah wajib mengadakan harga pasar sehingga pedagang tidak mengendalikan harga.
Selain aspek distribusi ini, Khilafah juga akan mengatur aspek hulu, yaitu perkebunan kelapa sawit. Mulai dari aturan penguasaan lahan, prioritas produksi untuk kebutuhan dalam negeri, mencegah monopoli dan oligopoli, tidak tunduk pada ketentuan internasional yang merugikan rakyat, dan lain-lain.
Tampak nyata bahwa tata kelola minyak goreng ini bukan semata kegagalan Kemendag atau pemerintah, tetapi juga kegagalan sistem kapitalisme dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pangan.
Sudah saatnya sistem gagal ini ambruk dan diganti dengan sistem Islam yang memiliki solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan. Wallahualam. [MNews/Has]

Islam solusi kelangkaan minyak
Hanya islam solusi pasti
Hanya islam solusi pasti, ayo kembali pada islam kaffah