Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, FOKUS —Bukannya berkurang, kasus pembunuhan makin mengerikan. Terbaru, seorang perempuan bernama Dini Hardiyanti (30) dan anak laki-lakinya, AGEF (4) menjadi korban sadis pembunuhan oleh suami sirinya di Madiun. Pelaku tega menghabisi nyawa keduanya, memutilasi jasad korban, dan membakarnya untuk menghilangkan jejak. Motif yang terungkap adalah kemarahan dan kecemburuan. Lebih mengkhawatirkan lagi, pelaku mengaku terinspirasi dari film yang pernah ditontonnya.
Kasus semacam ini seperti makanan sehari-hari yang selalu tersaji setiap tahun dengan berbagai rupa kesadisan. Nyawa manusia seperti tidak berharga. Dari laporan Komnas Perempuan, jumlah korban pembunuhan terhadap perempuan sebanyak 239 kasus. Jumlah tersebut baru yang teridentifikasi dari 452 berita terkait pembunuhan perempuan pada 2025. Sekitar 61% dari kasus tersebut, pelaku adalah pasangan atau orang terdekat dalam keluarga.
Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi sebagian perempuan justru datang dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan dalam relasi keluarga bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari problem yang lebih besar dan sistemis.
Ketika Sekularisme Mendominasi Kehidupan Rumah Tangga
Setiap rumah tangga tidak pernah bebas dari permasalahan. Perbedaan karakter, pandangan, persoalan ekonomi, hingga kesalahpahaman dalam berkomunikasi telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan keluarga. Yang membuat rumah tangga berbeda satu sama lain ialah mekanisme penyelesaian konflik tersebut.
Dalam kehidupan sekuler hari ini, tidak semua rumah tangga dibangun dengan fondasi akidah Islam yang kuat. Agama (Islam) sering kali dikerdilkan sebatas mengatur ibadah ritual individu, bukan sebagai pedoman dalam menyelesaikan problematik kehidupan. Akibatnya, banyak individu menghadapi persoalan rumah tangga lebih banyak terbawa emosi dan hawa nafsu sesaat.
Ketika muncul konflik karena uang, cemburu, atau persoalan ekonomi, individu menyelesaikannya dengan standar yang ia ciptakan sendiri, yaitu emosi, gengsi, dan harga diri. Tidak ada pertanyaan “apakah ini halal atau haram?” yang menahan tangan sebelum memukul, mencekik, bahkan membakar.
Padahal, emosi adalah sumber keputusan yang sangat rapuh. Orang yang dikuasai amarah menganggap pembunuhan sebagai jalan keluar. Tanpa benteng keimanan, cekcok yang seharusnya bisa diredam berubah menjadi tragedi memilukan.
Meski banyak alasan melatarbelakangi kasus pembunuhan, tidak bisa dimungkiri perasaan emosi dan amarah hanya bisa dikendalikan dengan fondasi iman yang kuat. Keimanan tidak hanya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman yang hakiki dibangun atas dasar kesadaran hubungannya dengan Allah Taala.
Seseorang yang memahami bahwa nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat dimuliakan dalam Islam tidak akan mudah melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan. Ia akan menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, maraknya kasus pembunuhan dalam lingkup keluarga menunjukkan adanya krisis pemahaman agama yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata.
Persoalan utama dalam hal ini adalah hilangnya standar hidup yang bersumber dari wahyu. Ada yang pintar dalam ilmu dunia, tetapi miskin dalam ilmu agama. Ada pula cerdas dalam bekerja, tetapi gagal mengelola emosinya.
Kegagalan Sistem Pendidikan Sekuler
Dalam pendidikan sekuler, orang berpendidikan belum tentu memiliki kecakapan mengelola emosi dengan benar. Sebagai contoh, pelaku DBM memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tetapi ia gagal mengendalikan emosi dan hawa nafsunya. Pembunuhan terencana tersebut menjadi ironi yang menyesakkan.
Kasus ini juga mengundang pertanyaan tentang hasil pendidikan yang selama ini diterapkan. Mengapa seseorang dapat tega melakukan tindakan yang demikian kejam? Mengapa kemarahan, sakit hati, atau perasaan tertekan dapat berubah menjadi kekejaman yang sulit diterima akal sehat?
Sistem pendidikan sekuler berorientasi pada capaian akademik dan kebutuhan pasar kerja. Anak dididik agar pintar, kompetitif, dan siap bekerja, tetapi tidak dididik agar memiliki pola pikir dan pola sikap yang terikat pada hukum Allah. Hasilnya, seseorang bisa bergelar tinggi, tetapi tidak tahu cara mengelola amarah, tidak paham hak dan kewajiban suami-istri, serta tidak punya rasa takut kepada Allah ketika hendak berbuat keji.
Akibatnya, lahirlah individu yang cerdas secara intelektual, tetapi rapuh secara spiritual. Mereka mampu memahami berbagai ilmu pengetahuan, tetapi tidak memiliki kemampuan memadai untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi ketika menghadapi tekanan hidup.
Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan dalam Islam yang tidak hanya bertujuan mencetak manusia yang berilmu, tetapi juga manusia yang bertakwa. Kasus di Madiun ini telah nyata membuktikan sistem pendidikan sekuler gagal mewujudkan ketakwaan tersebut sehingga angka kriminalitas sangat mungkin meningkat. Ibarat kata, setiap amarah berubah menjadi arena penghilangan nyawa manusia,
Media dan Industri Hiburan Mengejar Keuntungan
Pengakuan pelaku DBM yang terinspirasi dari film patut menjadi perhatian serius. Memang, tidak setiap orang yang menonton adegan kekerasan akan menjadi pelaku kejahatan. Namun, derasnya paparan adegan kekerasan di media tetap memiliki dampak terhadap cara seseorang memandang tindakan brutal.
Kita sering disuguhkan tayangan bertema kekerasan, perselingkungan, dan balas dendam yang terus diproduksi untuk mengejar keuntungan. Bahkan, gim online yang menampilkan adegan kekerasan sangat mudah diakses anak-anak dan masyarakat. Sesuatu yang terus dipertontonkan dan dikonsumsi sebagai hiburan, akan menghilangkan sensitivitas kita terhadap kekerasan. Alhasil, merundung dianggap bercanda, menganiaya dianggap lumrah, bahkan membunuh dianggap biasa.
Yang menjadi masalah, negara dengan sistem sekuler hanya berperan sebagai regulator yang longgar daripada menjaga akidah dan kepribadian masyarakat. Hal ini karena sistem sekuler sangat mengutamakan kebebasan berekspresi dan kepentingan industri. Padahal, media memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan media tanpa batas atas nama keuntungan ekonomi tentu melahirkan dampak sosial yang berbahaya.
Islam memandang media sebagai sarana edukasi dan dakwah yang harus diarahkan untuk membangun kepribadian masyarakat. Konten yang merusak moral, menormalisasi kekerasan, atau mendorong perilaku menyimpang tidak boleh dibiarkan beredar bebas.
Atas dasar ini, Islam tidak hanya menekankan penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pencegahan melalui penanaman akidah Islam, kontrol masyarakat, dan pengelolaan media yang berorientasi amar makruf nahi mungkar. Lebih parah lagi, perangkat hukum dalam sistem kapitalisme tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan, pelaku berpotensi mendapat remisi atau diskon hukuman.
Sanksi Tidak Berefek Jera
Pelaku pembunuhan dalam rumah tangga umumnya dijerat pasal-pasal pidana dan UU KDRT. Regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan juga sudah ada. Pertanyaannya, sudah ada hukuman bagi pelaku kejahatan dan kriminal, tetapi mengapa kasus pembunuhan terus terjadi secara berulang?
Hal ini menunjukkan bahwa sistem hari ini belum mampu menyentuh akar persoalan. Sistem sanksi dalam kapitalisme lebih berfokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi daripada pencegahan yang menyeluruh.
Hukuman memang diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun, hukuman saja tidak cukup jika kehidupan masyarakat dibangun oleh oleh sistem pendidikan yang gagal membentuk karakter, media yang bebas menyebarkan konten merusak, serta budaya yang menjauhkan manusia dari aturan agama (Islam). Alhasil, kejahatan terus bermunculan dengan berbagai tingkat kekejian pelaku. Satu pelaku dihukum, akan terus muncul pelaku berikutnya.
Dengan demikian, solusi yang dibutuhkan bukan hanya memperberat sanksi, tetapi juga membangun sistem kehidupan yang mampu mencegah kejahatan sejak awal. Pencegahan harus dimulai dari pembentukan akidah, pembinaan kepribadian, pengawasan media, serta penerapan aturan yang memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
Penjagaan Jiwa dalam Sistem Islam
Islam bukan sekadar ibadah ritual yang mengatur hubungan individu dengan Tuhannya. Islam juga mengatur hubungan individu dengan dirinya sendiri dan antarmanusia. Islam tidak membiarkan manusia menyelesaikan masalah dengan hawa nafsu. Setiap perbuatan terikat hukum syarak.
Dalam rumah tangga, suami dan istri sudah semestinya memahami bahwa pernikahan adalah mitsaqan ghalizhan, perjanjian yang agung. Allah Taala memerintahkan agar para suami bergaul dengan istri secara makruf sebagaimana firman-Nya di dalam QS An-Nisa ayat 19. Rasulullah ﷺ juga menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang terbaik terhadap keluarganya.
Rumah tangga bukan sekadar ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan berdasarkan hukum Allah, bukan berdasarkan emosi sesaat.
Dalam Islam, jiwa (nafs) adalah bagian paling berharga dari manusia. Menjaga jiwa berarti melindungi kehidupan dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun psikis. Prinsip ini tecermin dalam maqāṣid al-syarīah (tujuan-tujuan syariat), yang mana menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) menjadi salah satu dari lima tujuan utama, bersamaan dengan penjagaan agama, akal, keturunan, dan harta.
Islam melarang segala bentuk tindakan yang merusak jiwa, seperti pembunuhan, bunuh diri, atau kekerasan, dan mendorong terciptanya sistem sosial yang menjamin keselamatan hidup manusia. Allah Taala berfirman,
وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ
“Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.” (QS Al-Isra [17]: 33).
Syekh Abdurrahman al-Maliki dalam kitab Nizham al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat (hlm.3) menjelaskan bahwa sistem sanksi (uqubat) disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Allah Swt. berfirman,
وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2]:179).
Dalam syariat kisas (membunuh pembunuh), ada hikmah yang sangat besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab, jika pembunuh mengetahui akan dibunuh, ia akan merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Itu sebabnya di dalam kisas ada jaminan hidup bagi jiwa.
Diriwayatkan dari Tirmidzi dari Amru bin Syu‘aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka keputusannya diserahkan kepada wali-wali pihak terbunuh, mereka berhak membunuh, atau mengambil diat, yakni 30 unta dewasa, 30 unta muda (jadza‘ah), dan 40 unta yang sedang hamil, dan mereka juga berhak memaafkannya.”
Keberadaan uqubat adalah sebagai zawajir, yakni mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindakan pelanggaran. Keberadaan uqubat sebagai jawabir, karena uqubat dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Dengan penerapan hukum Islam, kasus pembunuhan tidak akan marak seperti hari ini.
Penanaman akidah yang kuat dilakukan secara komprehensif, mulai dari lingkungan keluarga hingga sistem pendidikan yang berlandaskan akidah Islam. Dalam Khilafah, akidah Islam dijadikan fondasi kurikulum pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Syekh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah dalam kitab Usus at-Ta’lim fi ad-Daulah al-Khilafah menjelaskan bahwa akidah Islam wajib menjadi asas pendidikan. Oleh karena itu, seluruh materi pelajaran maupun metode pembelajaran dirancang agar senantiasa selaras dengan landasan akidah tersebut dan tidak menyimpang darinya.
Pada tataran masyarakat, penerapan sistem sosial Islam akan melahirkan budaya amar makruf nahi mungkar serta membangun kehidupan sosial yang saling mengingatkan, menjaga, dan melindungi. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya ketakwaan sekaligus menekan berbagai faktor yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Adapun pada level negara, penguasa memiliki kewajiban untuk mengatur arus informasi dan media berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kebijakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umat, memelihara akidah masyarakat, serta membangun peradaban Islam yang kukuh. Dengan demikian, masyarakat akan berpegang teguh pada ajaran Allah Swt. dan aktif menyebarkan dakwah yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran terjadi.
Dalam masyarakat islami, tidak ada ruang bagi pemikiran yang rusak atau pengetahuan yang menyesatkan. Sebaliknya, masyarakat akan membersihkan berbagai keburukan, memurnikan nilai-nilai yang benar, menjelaskan kebaikan, dan senantiasa memuji Allah Taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ajhizah Daulah al-Khilafah (hlm.246).
Dengan demikian, negara tidak akan membiarkan konten maupun informasi yang berpotensi merusak moral masyarakat beredar secara bebas, seperti pornografi, kekerasan seksual, maupun berbagai tayangan yang dapat merusak kepribadian masyarakat. Pengawasan terhadap arus informasi dan konten digital dilakukan secara sistemis melalui institusi yang menangani urusan penerangan dan informasi di bawah otoritas Khalifah. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat terlindungi dari pengaruh-pengaruh negatif yang mengancam keimanan, kepribadian, dan kehidupan sosial mereka. [MNews/Nind]
