Penulis: Nida al-Khair
Muslimah News, FOKUS — Karhutla sudah berlangsung selama empat bulan dan belum selesai hingga hari ini. Auriga Nusantara melaporkan akumulasi karhutla yang melanda wilayah Indonesia sepanjang Januari—Agustus 2026 telah menembus 637.011 hektare (ha). (Goodstats, 24-10-2026). Sementara itu, data Nusantara Atlas mencatat luas karhutla hingga September 2026 mencapai 1.912.926 ha atau sekitar 29 kali luas Provinsi DKI Jakarta. (WALHI, 2-11-2026).
Karhutla berdampak pada kesehatan dan perekonomian warga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), total penduduk Kalimantan dan Sumatra yang terdampak karhutla mencapai 12.517.488 jiwa. Kemenkes juga mencatat sebanyak 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat dampak karhutla. Kasus tersebut tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota.
Rilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan, asap dan partikular halus yang dihasilkan kebakaran dapat menyebar ke wilayah lain sehingga dampaknya melampaui kawasan yang terbakar dan memengaruhi udara yang dihirup masyarakat. Kemenkes juga menyatakan bahwa ancaman terbesar dari karhutla terhadap kesehatan adalah paparan partikel halus berbahaya atau PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun yang mampu menembus sistem pernapasan dan peredaran darah tanpa batasan ruang. Kelompok yang paling berisiko adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, dan pekerja luar ruangan.
Sementara itu, berdasarkan penelitian Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang berbasis di Finlandia, jumlah kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% dari perkiraan 3.740 jiwa pada Agustus menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Lonjakan ini terutama dipicu oleh karhutla yang menyebabkan 3.560 kematian pada September saja. Selain itu, ada sekitar 58 juta penduduk Indonesia yang terpapar kualitas udara “tidak sehat” hingga “berbahaya” selama periode September, melonjak 40% dari angka tertinggi pada Agustus.
CREA melaporkan bahwa asap kebakaran menyumbang sekitar 94—99% kematian terkait polusi udara di Kalimantan dan lebih dari 80% di Sumatra. CREA juga mencatat bahwa jumlah penduduk yang terpapar kualitas udara pada tingkat berbahaya hampir tiga kali lipat, sepanjang September meningkat dari 2,8 juta menjadi 6,4 juta orang setiap hari.
Selain mengancam nyawa, karhutla juga mengancam ekonomi warga. Kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 berpotensi menimbulkan biaya kesehatan hingga Rp93,56 triliun, setara dengan 67,6% dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026. Kajian CELIOS juga memperkirakan total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari—Agustus 2026 sekitar Rp39,29 triliun—Rp123,1 triliun, mencakup kerugian aktivitas ekonomi dan dampak kesehatan.
Dampak karhutla tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi merugikan rakyat. Kegiatan ekonomi rakyat terganggu, termasuk perdagangan, pertanian, serta sektor akomodasi dan makanan-minuman. Hal ini tentu berpengaruh pada pemasukan rumah tangga. Padahal, warga terdampak sedang butuh dana besar untuk menghadapi dampak kesehatan. Gangguan kesehatan akibat karhutla menambah beban masyarakat berupa biaya pengobatan dan dampak tidak langsung lainnya. Demikianlah, di tengah karhutla, warga harus mendekap nyawa dan penghidupannya agar tetap bisa bertahan.
Capitalogenic
Besarnya dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Rakyat menderita secara kesehatan maupun finansial, bahkan tidak sedikit yang kehilangan nyawa. Ada anak-anak yang menjadi yatim atau piatu karena orang tuanya menjadi korban karhutla, baik secara langsung atau tidak. Ada keluarga yang kesulitan untuk makan dan berobat karena ayah, sang tulang punggung keluarga, kesulitan bekerja karena karhutla.
Lama dan berlarut-larutnya karhutla menunjukkan bahwa negara telah abai dan berbuat zalim pada rakyat. Negara tidak bertindak cepat menyelesaikan masalah karhutla sejak awal terjadi sehingga bisa meminimalkan kerugian nyawa dan harta. Negara juga minim melakukan mitigasi, bahkan lambat dalam merespons peringatan awal tentang el nino dari para ahli, padahal jika mitigasi berjalan bagus sejak awal, potensi karhutla bisa dicegah atau diminimalkan. Ke depan, seiring dengan datangnya musim hujan, bisa jadi kebakaran akan selesai. Namun, dampaknya akan terus ada dan belum usai, karena dampak kesehatan bersifat jangka panjang, begitu juga mandeknya ekonomi.
Miris, pada saat rakyat bertaruh nyawa dan mengalami kesulitan memperoleh penghidupan akibat karhutla, segelintir kapitalis justru menangguk untung besar. Pembakaran dianggap sebagai cara paling ekonomis untuk membuka lahan untuk selanjutnya ditanami dengan sawit. Walhi melaporkan bahwa ada 372 entitas perusahaan yang area konsesinya terindikasi terbakar di delapan provinsi pada 1 Januari hingga 6 September 2026. Walhi menegaskan temuan ini merupakan indikasi awal yang harus diverifikasi bahwa perusahaan membakar. (WALHI, 7-10-2026).
Kajian WALHI berjudul “Siapa di Balik Api?” mengungkap aktor-aktor di balik perusahaan dengan indikasi titik panas tertinggi di konsesi perkebunan dan kehutanan. Kajian ini menemukan empat persoalan utama, yaitu keterlibatan modal asing di balik konsesi berisiko tinggi, keterkaitan lima sosok yang memiliki kedekatan dengan seorang pejabat tinggi, konsentrasi titik panas di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Merauke yang melibatkan korporasi maupun wilayah yang diampu pemerintah, serta pola karhutla yang perlu ditelusuri hingga tingkat kelompok usaha, bukan hanya perusahaan pemegang izin secara individual. Temuan ini menunjukkan bahwa risiko karhutla berkaitan erat dengan struktur penguasaan lahan, jaringan korporasi, dan tata kelola sumber daya alam. (WALHI, 14-10-2026).
Berbagai temuan ini mengonfirmasi bahwa karhutla terkait erat dengan sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan di Indonesia. Walhi mengistilahkan kondisi ini dengan capitalogenic, yaitu krisis yang dihasilkan oleh proses akumulasi modal yang dilembagakan melalui kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. (Walhi, 12-1-2026).
Greedy dalam Kapitalisme
Dalam pandangan kapitalisme, pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang utama karena menjadi ukuran kesejahteraan suatu negara. Demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, produksi harus digenjot. Agar produksi tinggi, individu harus diberi kebebasan kepemilikan, termasuk memiliki hutan hingga jutaan hektare. Namun, individu yang bisa memperoleh izin konsesi hutan tidak mungkin individu biasa, melainkan yang punya modal besar (korporasi kapitalis) karena produksi butuh investasi.
Kapitalisme memandang hutan sebagai bagian dari faktor produksi sehingga harus menghasilkan keuntungan. Kapitalisme memandang hutan sebagai komoditas, bukan amanah dari Sang Pencipta (Khalik) yang harus dijaga kelestariannya, bukan pula milik masyarakat luas yang harus dipikirkan kemaslahatannya. Kombinasi ambisi meraih pertumbuhan ekonomi tinggi, kebebasan kepemilikan, dan pandangan terhadap hutan sebagai komoditas, menghasilkan sikap greedy (serakah). Keserakahan mendorong eksploitasi hutan tanpa batas. Keuntungan menjadi tujuan utama, sedangkan dampak kerusakan dipandang sebagai risiko ekonomi yang wajar belaka. Seolah-olah, kerusakan hutan itu wajar, demi kesejahteraan negara yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks karhutla, kapitalisme memandang hutan hanya sebagai hamparan tanaman berklorofil sehingga sah-sah saja hutan alam diganti dengan tanaman monokultur (sawit) dengan anggapan “sama-sama punya daun”. Apalagi seiring dengan pemanasan global, hutan juga dibisniskan dengan mekanisme perdagangan karbon. Hutan monokultur (sawit) bisa diterima, asalkan menyerap karbon.
Apalagi kini sawit menjadi primadona, bahkan dianggap sebagai tanaman ajaib karena selain dapat diolah menjadi puluhan produk turunan, sawit juga menjadi sumber energi untuk mendukung kebutuhan bahan bakar nasional. Walhasil, negara mendorong perluasan perkebunan sawit, meski pada akhirnya harus mengorbankan hutan.
Negara melakukan perubahan regulasi yang mengesahkan pemutihan konsesi ilegal di dalam kawasan hutan, yang sebelumnya tidak memiliki perizinan pelepasan kawasan hutan sehingga membuka pintu untuk dilegalkan secara sah. Perubahan ini juga memperpanjang masa tenggang dan mengganti sanksi-sanksi pidana dengan sanksi-sanksi administratif.
Perubahan regulasi yang mendukung deforestasi untuk sawit tersebut terjadi lintas rezim. Sejak 2012, kebijakan tersebut telah ada. Rangkaian regulasi pemutihan terhadap perusahaan sawit adalah PP 60/2012 tentang Perubahan Atas PP 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada 6 Juli 2012, PP 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada 28 Desember 2015, dan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan di banyak peraturan yang sudah ada, termasuk UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Hasil dari regulasi pemutihan tersebut, banyak perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan hutan. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa ada 25 grup korporasi sawit besar yang entitas perusahaannya beroperasi dalam kawasan hutan. Mereka menguasai total lahan perkebunan seluas 3,9 juta ha dan dibiayai oleh tujuh grup besar dan lembaga pembiayaan. 1
Terbitnya regulasi yang menguntungkan para pengusaha sawit tersebut merupakan bagian dari kesepakatan politik antara pemilik korporasi dengan penguasa. Riset Greenpeace menemukan bahwa ada 2.029 (20%) calon anggota DPR yang maju pada Pemilu 2024 memiliki keterkaitan dengan korporasi dan ada caleg yang terafiliasi dengan perusahaan yang memiliki histori melakukan deforestasi. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun yang mengalir ke partai politik untuk Pemilu 2024. Para pengusaha tersebut ada di balik semua paslon, jadi tidak ada paslon yang tidak “didukung” oleh korporasi yang bergerak di sektor industri ekstraktif.
Demikianlah, terjadi jalinan antara penguasa dan pengusaha untuk mengeksploitasi hutan. Keduanya berkolaborasi untuk memperoleh keuntungan pribadi (baik kekayaan maupun kekuasaan) tanpa sedikit pun memikirkan nasib rakyat.
Ini adalah realitas dalam kapitalisme. Kepentingan mencapai pertumbuhan ekonomi tidak akan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan akan dianggap antipembangunan atau bahkan dicap wahabi lingkungan. Ini karena paradigma sekuler yang memisahkan kepentingan pembangunan dan pengelolaan hutan dengan aturan agama (Islam). Di dalam kapitalisme, hutan akan terus dieksploitasi dengan alasan ekonomi, sedangkan seruan pelestarian lingkungan hanya sayup-sayup terdengar, kalah dengan deru alat berat yang mengeksploitasi hutan. Oleh karenanya, sistem kapitalisme tidak akan kompatibel dengan cita-cita menjaga dan melestarikan hutan. Kita butuh sistem yang memandang hutan dengan paradigma yang berbeda.
Khilafah, Raa’in dan Junnah
Paradigma Islam terhadap hutan berbeda secara mendasar dengan kapitalisme. Islam memandang hutan sebagai karunia dari Allah Taala yang harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh dirusak. Allah Taala berfirman,
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا
“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.” (QS Al-A’raf: 56).
Berdasarkan ayat ini, manusia boleh memanfaatkan hutan, tetapi tidak boleh sampai merusaknya. Jadi pelestarian hutan adalah kewajiban dari Sang Khalik, bukan sekadar kepedulian kepada makhluk hidup dan alam.
Negara dalam sistem Islam (Khilafah) berposisi sebagai pengurus (raa’in) dan pelindung/perisai (junnah) rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menderita karena perusakan alam, termasuk karhutla. Rakyat tidak boleh dibiarkan kesulitan bernafas, apalagi sampai kehilangan nyawa. Rakyat juga tidak boleh dibiarkan kehilangan penghidupan atau sumber ekonominya sehingga merasakan kesulitan untuk hidup. Hilangnya nyawa dan penghidupan, serta ancaman terhadap kesehatan adalah dharar yang harus dihindari semaksimal mungkin. Rasulullah ﷺ bersabda,
لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ
“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).
Negara sebagai penerap syariat wajib mewujudkan maqashidu asy-syariah, yang di antaranya adalah hifzhu nafs (penjagaan jiwa) dan hifzhu maal (penjagaan harta).
Wujud peran negara sebagai raa’in dan junnah adalah negara akan turun tangan untuk mencegah karhutla terjadi maupun untuk memadamkan dan memulihkan jika karhutla sampai terjadi. Dari aspek paradigma, negara memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda,
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api, dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah No. 2472).
Berdasarkan nas ini, negara tidak boleh menyerahkan hutan kepada individu (korporasi swasta). Negara bertugas mengelola hutan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak dari kalangan penguasa maupun pengusaha. Jadi hutan tidak boleh dikaveling oleh para pengusaha.
Dalam Islam, hutan tidak dipandang sekadar sebagai kumpulan tumbuhan berklorofil, tetapi ekosistem tempat hidup makhluk Allah Taala (flora dan fauna) yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber pangan, air, oksigen, bahan baku produksi (kayu, buah, bunga, biji, daun, ranting, kulit, dll.). Hutan adalah karunia sekaligus amanah dari Allah Taala untuk umat manusia yang harus dijaga kelestariannya.
Manusia boleh memanfaatkan hutan, sebagaimana manusia boleh memanfaatkan bagian alam yang lainnya, tetapi pemanfaatan itu tidak boleh secara serakah, melainkan harus sesuai syariat. Allah Taala berfirman,
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al-Qashash: 77).
Pembukaan lahan di wilayah hutan boleh dilakukan, tetapi harus diiringi dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak ekologi, baik oleh negara maupun individu.
Negara akan merumuskan peta jalan ketahanan dan kedaulatan energi dengan cara meneliti dan mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Negara tidak akan menjadikan sawit sebagai sumber energi yang utama karena terbukti mempercepat deforestasi. Berbagai penelitian untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan akan diselenggarakan dan dibiayai negara dengan melibatkan para ahli di bidangnya.
Khilafah juga harus mendorong penggunaan teknologi dan teknik (engineering) yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap produk hasil hutan dan mencegah deforestasi masif. Misalnya subtitusi kayu untuk bahan bangunan, digitalisasi untuk mengurangi penggunaan kertas, gaya hidup minim minyak goreng (oil free-diet) dalam industri maupun rumah tangga demi kesehatan masyarakat dan mengurangi penggunaan minyak sawit, teknik pertanian efisien sehingga minim lahan, dll.
Terkait dengan kejadian karhutla, Khilafah akan melakukan pembenahan secara global. Khilafah akan menggandeng negara-negara lain agar melakukan upaya-upaya penjagaan alam agar pemanasan global tidak makin parah. Hal ini penting agar fenomena el nino tidak sampai pada level yang dahsyat (el nino “Godzila”). Fenomena alam yang berpotensi merusak ini sebisa mungkin diminimalkan agar tidak banyak korban jiwa.
Negara melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi karhutla, yaitu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pendidikan, pengawasan berbasis teknologi (pemantauan hotspot dan titk api), patroli darat dan udara secara rutin, penyiapan jumlah personel dan alat pemadaman yang cukup, pengadaan kendaraan untuk pemadaman (pesawat, helikopter, truk pemadam, dll.) dalam jumlah yang mencukupi, membangun embung air, manajemen dan restorasi gambut, dll.
Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan (aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dll.) untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut dan asapnya sampai tersebar jauh. Negara tidak akan bergantung pada relawan, meski relawan boleh membantu pemadaman, tentunya setelah memiliki bekal teknis dan alat.
Khilafah akan menanggulangi masalah kesehatan yang muncul sebagai dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis dengan alat dan tenaga kesehatan yang mencukupi untuk semua warga sehingga rakyat mudah untuk mendapatkan pengobatan. Fasilitas kesehatan akan disediakan secara merata hingga warga di daerah pelosok dan terpencil di sekitar hutan pun bisa mengakses layanan kesehatan.
Negara akan mengawasi kondisi ekonomi warga. Bagi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok (pangan) akan diberi bantuan langsung oleh negara, baik berupa uang, bahan pangan, maupun makanan siap santap. Tenaga pemadam juga akan dijamin kebutuhan pangannya. Negara akan membuat dapur umum yang cukup bagi warga terdampak.
Semua pembiayaan untuk upaya mitigasi, antisipasi, maupun penanggulangan saat terjadi karhutla ditanggung oleh baitulmal. Pemasukan baitulmal yang berasal dari 12 sumber (fai, kharaj, jizyah, usyur, hasil pengelolaan kepemilikan umum, dll.) akan cukup untuk membiayai penanganan karhutla.
Pada aspek hukum, negara Khilafah menerapkan sanksi tegas dan menjerakan bagi siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan, baik dari kalangan pengusaha, rakyat sipil, maupun pejabat negara. Hal ini mencegah perusakan hutan meluas.
Semua langkah penjagaan hutan dari kebakaran ini butuh kerja sama individu rakyat yang bertakwa, masyarakat yang mendukung pelestarian alam, dan negara yang mengayomi dan sekaligus tegas terhadap perusak hutan. Semua aspek ini hanya terwujud dalam institusi Khilafah, bukan yang lain. Wallahualam. [MNews/CJ].
Referensi:
