Penulis: Irianti Aminatun
Muslimah News, FOKUS — Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang sekolah menengah atas viral di media sosial. Kecurangan tersebut tampak dalam video berdurasi 23 detik yang memperlihatkan seorang siswa memotret soal ujian di layar laptop menggunakan ponsel, lalu mengunggahnya ke platform AI (artificial intelligence) untuk memperoleh jawaban.
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Hilman Mufidi mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap tata tertib yang mencederai asas keadilan. Ia juga mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan TKA apabila perangkat seluler masih dapat lolos masuk ke ruang ujian.
Meski bentuknya berbeda, kecurangan dalam pelaksanaan ujian terus berulang setiap tahun. Pada pelaksanaan TKA 2025, misalnya, tercatat 71 pelanggaran di jenjang SMA serta 95 kasus di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pada TKA SMA 2026, pola yang sama kembali terjadi dengan modus yang lebih canggih melalui pemanfaatan teknologi. Selain menggunakan AI untuk menjawab soal, materi ujian diduga bocor dan disebarluaskan melalui Threads, Facebook, TikTok, serta YouTube.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui telah menerima banyak laporan kecurangan yang sebagian besar berasal dari media sosial. Ia menegaskan bahwa peserta yang terbukti curang akan diberi nilai nol, sedangkan untuk pengawas yang tidak jujur akan dimasukkan ke dalam daftar hitam.
Menurut Satria Dharma, seorang pengamat pendidikan, TKA bertujuan untuk memperoleh data capaian akademik yang terstandar, objektif, dan berkualitas di seluruh Indonesia. TKA juga dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, termasuk literasi, numerasi, dan pemecahan masalah.
Integritas Rusak, Tujuan Tidak Tercapai
Kecurangan yang terus berulang mengindikasikan tidak tercapainya tujuan TKA. Tes ini semestinya mengukur kemampuan asli siswa. Namun, ketika jawaban diperoleh melalui cara-cara curang, yang terukur bukan lagi kemampuan siswa. Akibatnya, nilai yang diperoleh menjadi “palsu” dan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya.
Kecurangan yang berulang juga menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar pelanggaran tata tertib, melainkan cermin rusaknya integritas. Ketika kecurangan dianggap biasa dan dipandang sebagai strategi untuk memperoleh nilai tinggi, pendidikan telah kehilangan ruh paling penting, yaitu integritas. Hasil nilai bisa jadi tinggi, tetapi karakter yang terbentuk justru rendah.
Lebih menyedihkan lagi, kecurangan ini dilakukan secara terbuka, termasuk berbagi jawaban melalui gawai. Tidak tampak adanya rasa takut akan pertanggungjawaban amal di hadapan Allah Taala, yang penting nilai bagus. Teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk memudahkan belajar justru digunakan sebagai sarana berbuat curang.
Generasi saat ini seolah melupakan bahwa setiap perbuatan sekecil apa pun akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka takut mendapat nilai jelek, tetapi tidak takut menghadapi hisab di akhirat. Padahal, nilai bisa diperbaiki, tetapi catatan amal tidak bisa dihapus. Ketika siswa berani curang, ia sedang melatih dirinya untuk berlaku curang dalam kehidupan. Hari ini ia curang dalam tes, esok hari ia dapat berbuat curang dalam pekerjaan, bisnis, maupun jabatan melalui praktik korupsi, manipulasi, intervensi yang tidak sah, atau kajahatan lainnya. Karut marut di berbagai bidang yang menimpa negeri ini bukan karena kekurangan orang pintar, tetapi salah satunya karena rusaknya integritas.
Rusaknya integritas generasi hari ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem pendidikan sekuler materialistik yang menyingkirkan agama dari kehidupan. Sistem ini memandang kesuksesan semata-mata berdasarkan angka, peringkat, dan ijazah. Siapa yang nilainya tinggi dianggap berhasil tanpa mempertanyakan bagaimana cara nilai tersebut diperoleh.
Secara kelembagaan, sekularisasi pendidikan di Indonesia dimulai sejak adanya dua kurikulum pendidikan yang lahir dari dua kementerian berbeda, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Keberadaan dua kurikulum tersebut menimbulkan kesan bahwa pengembangan ilmu kehidupan berada pada wilayah yang bebas nilai dan tidak tersentuh nilai agama. Kalaupun ada, hanya etika yang tidak bersandar pada agama. Sementara itu, pembentukan karakter siswa yang seharusnya menjadi bagian terpenting dari proses pendidikan justru tidak mendapat perhatian secara serius.
Hingga 2026, Indonesia masih mempertahankan dua jalur kurikulum yang terpisah. Sekolah umum di bawah Kemendikdasmen menggunakan Kurukulum Merdeka yang diatur dalam Permendikdasmen 12/2024. Sementara itu, madrasah di bawah Kemenag menggunakan Kurikulum Merdeka versi Madrasah yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) 1503/2025.
Sekilas, madrasah tampak lebih islami karena memuat mata pelajaran Al-Qur’an, Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin (P5RA), dan Kurikulum Berbasis Cinta. Namun, sejatinya paradigmanya tetap sama yaitu sekularisme yang hanya menambahkan mata pelajaran agama sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan agama dipelajari sebatas ilmu, bukan menjadi basis dalam membentuk integritas.
Pendidikan sekuler tidak diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam, melainkan sekadar mengejar nilai, ijazah, dan pencapaian akademik. Dalam sistem ini, visi hidup manusia berjalan semata meraih capaian yang bersifat materi. Tujuan hidup bukan lagi menjalankan perintah Allah Taala, melainkan memenuhi keinginan dan kepentingan yang berorientasi materi. Demi meraih tujuan tersebut, mereka dapat menghalalkan segala cara.
Akibatnya, pendidikan sekadar menjadi alat mobilitas sosial, bukan sarana pembentukan insan beriman dan berakhlak mulia. Nilai kejujuran, amanah, dan integritas tidak lagi menjadi standar utama. Yang dihargai hanyalah nilai akademik, ijazah, atau status sekolah. Jika mengacu pada TKA 2025, kecurangan tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga melibatkan pengawas maupun pihak sekolah.
Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kecurangan pun tidak solutif. Dalam Permendikdasmen 9/2025 dan Kepmendikdasmen 56/2026 disebutkan bahwa pelanggaran berat akan dikenai sanksi berupa pemberian nilai nol dan dikeluarkan dari ujian bagi peserta, pemberhentian tugas bagi pengawas, serta penghentian status sekolah sebagai penyelenggara TKA selama tiga kali pelaksanaan bagi sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, melacak kecurangan massal bukan perkara mudah. Kondisi ini memungkinkan siswa, pengawas, maupun sekolah yang melakukan kecurangan lolos dari sanksi sehingga muncul anggapan bahwa berbuat curang tetap aman selama tidak ketahuan.
Selama sistem pendidikan sekuler masih dipertahankan, sistem tersebut tidak akan mampu melahirkan generasi yang berintegritas, berilmu, dan berakhlak mulia. Peradaban yang dipimpin oleh individu yang tidak berintegritas serta ditopang oleh sistem yang keliru sudah pasti akan melahirkan peradaban yang rusak. Itulah wajah peradaban kapitalisme. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang sahih untuk melahirkan generasi berintegritas, berilmu, dan mampu membangun peradaban yang mulia.
Sistem Pendidikan Islam Mencetak Generasi Berintegritas
Sebagai agama wahyu yang diturunkan dari Zat Yang Maha Sempurna, Islam hadir untuk menyelesaikan semua masalah manusia, tidak terkecuali masalah pendidikan. Allah Taala mewajibkan hamba-Nya untuk mengambil Islam sebagai satu-satunya panduan hidup.
Allah Taala berfirman,
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ
“Barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha [20]: 123-124).
Imam Ash-Shabuni dalam kitab Shafwatut Tafaasir menjelaskan bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan syariat Allah dan mengikuti Rasul-Nya tidak akan tersesat di dunia serta tidak akan celaka di akhirat. Sebaliknya, siapa saja yang berpaling dari perintah Allah dan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya berupa syariat dan hukum-hukum, maka baginya kehidupan yang sangat sempit di dunia dan Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta.
Ayat tersebut menegaskan bahwa terikat dengan aturan Allah hukumnya wajib. Islam memerintahkan agar setiap individu wajib memiliki akhlak mulia, berintegritas, serta tidak boleh berbuat curang. Disarikan dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah (hlm. 117), Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa akhlak merupakan bagian dari syariat, sekaligus bagian dari perintah dan larangan Allah. Syarak telah memerintahkan manusia untuk berakhlak baik dan melarangnya berakhlak buruk.
Oleh karena itu, setiap muslim wajib berusaha sungguh-sungguh menghiasi dirinya dengan akhlak baik, sesuai dengan hukum syarak yang berkaitan dengan akhlak. Seorang mukmin harus menyifati dirinya dengan akhlak yang baik semata-mata karena hal tersebut merupakan merupakan bagian dari perintah Allah.
Di antara contoh akhlak yang terpuji adalah berbuat jujur, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, “Kalian harus berbuat jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika manusia senantiasa berbuat jujur dan memperhatikan kejujuran, maka ia akan dicatatan di sisi Allah sebagai orang yang jujur.” (Mutafaq ’alaih).
Sebaliknya, Rasulullah ﷺ melarang umatnya berbuat dusta dan curang. Beliau bersabda, ”Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang membiasakan diri dalam kecurangan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (Mutafaq ’alaih).
Islam juga mengajarkan agar seseorang berhati-hati dalam berbuat, karena tidak ada satu perbuatan sekecil atau sebesar apa pun yang tidak dimintai pertanggungjawaban dan mendapatkan balasan dari Allah pada Yaumul Hisab.
Allah Taala berfirman
وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
”Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun.” (QS Al-Kahfi [18]: 49).
Dalam konteks sistem, negara juga wajib tunduk pada syariat Islam dalam mengatur kehidupan, termasuk sistem pendidikan. Syekh Atha’ Abu Rusythah dalam kitab Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah menjelaska bahwa sistem pendidikan Islam disusun dari sekumpulan hukum-hukum syarak dan berbagai aturan administratif yang berkaitan dengan pendidikan formal. Hukum-hukum syarak tersebut terpancar dari akidah Islam serta memiliki dalil-dalil syariat.
Sedangkan berbagai aturan administratif di bidang pendidikan merupakan sarana dan cara yang hukumnya mubah serta dipandang efektif oleh negara dalam menjalankan sistem pendidikan dan merealisasikan tujuan pendidikan. aturan administratif tersebut termasuk perkara duniawi yang dapat dikembangkan dan diubah sesuai dengan kondisi. Begitu pula halnya dengan sarana pelaksanaan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan pendidikan dan kebutuhan pokok bagi umat. Islam membolehkan pemanfaatan berbagai hasil eksperimen, keahlian, dan penelitian dari umat lain selama tidak bertentangan dengan ssyariat.
Sistem tersebut, dengan berbagai hukum syarak dan aturan administratifnya, memiliki kelayakan untuk mencapai tujuan dasar pendidikan dalam Negara Khilafah, yaitu membangun kepribadian Islam melalui pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh aspek pendidikan. hal itu diwujudkan melalui penyusunan kurikulum, pemilihan guru yang kompeten, pemantauan prestasi anak didik, serta upaya peningkatannya.
Strategi Pendidikan Islam dijelaskan dalam Muqaddimah Dustur yang merupakan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islam, di antaranya sebagai berikut.
Pasal 165: Kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran dalam pendidikan disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut.
Pasal 166: Strategi pendidikan adalah membentuk pola pikir islami (akliah islamiah) dan jiwa yang Islami (nafsiah islamiah). Seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan disusun atas dasar strategi tersebut.
Pasal 167: Tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian islami (syahsiah islamiah) serta membekali peserta didik dengan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Metode pendidikan dirancang untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap metode yang berorientasi bukan kepada tujuan tersebut dilarang.
Dengan kurikulum yang berlandaskan akidah Islam, generasi di semua lin,i baik siswa, guru, pengawas dan lainnya dibentuk menjadi manusia cerdas sekaligus bertakwa. Dalam rekam sejarah penerapan sistem Islam di bawah naungan Khilafah telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar yang tidak hanya menguasai sains dan teknologi tetapi juga memiliki ketakwaan yang kukuh. Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Ibnu al-Haytham, Jabir Ibnu Hayyan, dan Bani Musa merupakan contoh ilmuwan muslim yang karya-karyanya memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia.
Meski demikian, Islam tidak menutup mata terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Jika ada individu yang melakukan kecurangan, Islam memerintahkan pelakunya bertobat dan diberi sanksi sesuai kadar kecurangannya. Dalam kitab Nizham al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat (hlm. 194–196), Syekh Abdurrahman al-Maliki menjelaskan bahwa jika ada individu yang melakukan kecurangan akan dikenai sanksi takzir. Takzir adalah sanksi atas kemaksiatan yang tidak ditetapkan kadarnya oleh syariat dan bukan termasuk jinayah (penganiayaan fisik). Takzir ditentukan sesuai tingkat kejahatan, yaitu makin besar pelanggaran, makin berat sanksinya. Sedangkan pelanggaran kecil cukup diberi hukuman yang mencegah tanpa berlebihan agar tidak menzalimi pelaku.
Inilah model pendidikan yang tidak sekadar mengejar nilai, tetapi membangun individu yang berintegritas, berakhlak mulia serta pembangun peradaban yang kuat dan gemilang. Hanya saja model ini tidak bisa diterapkan, kecuali dalam sistem yang kompatibel, yaitu sistem kenegaraan yang dalam khazanah fikih dikenal dengan istilah Daulah Khilafah Islam.
Oleh karena itu, apabila umat Islam menghendaki lahirnya generasi berintegritas, berilmu, dan bertakwa, maka harus berupaya mewujudkan sistem Islam. Mewujudkan sistem Islam bukan semata-mata kewajiban, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menjaga generasi dari berbagai bentuk kehancuran. [MNews/CJ]
