![[Kabar] Pertalite Tidak Naik, tetapi Pertamax Naik, Pemerhati: Memperlihatkan Watak Tata Kelola Kapitalisme](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-24_13-09-41.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Menyikapi harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite tidak naik, tetapi BBM nonsubsidi mengalami kenaikan, pemerhati kebijakan publik Maiyesni Kusiar, M.Si. menyampaikan, ini sangat problematis jika hanya dilihat dari angka di papan harga. “Kondisi tersebut memperlihatkan watak tata kelola energi dalam sistem kapitalisme,” ucapnya kepada MNews, Sabtu (12-9-2026).
Ia mengungkapkan, negara hanya ditempatkan terutama sebagai regulator, sedangkan pengelolaan energi dilakukan melalui korporasi, baik milik negara seperti Pertamina maupun perusahaan swasta. “Ketika pengelolaan energi diletakkan dalam kerangka korporasi, logika yang bekerja adalah logika bisnis, yakni investasi, biaya, harga, efisiensi, dan keuntungan,” ujarnya.
Menurutnya, harga nominal Pertalite memang tidak berubah, tetapi biaya nyata yang harus dikeluarkan rakyat dapat meningkat karena akses terhadap BBM murah dipersempit. “Rakyat yang sebelumnya dapat mengandalkan Pertalite akhirnya terpaksa membeli BBM dengan harga Pertamax yang jauh lebih mahal. Di sinilah fungsi negara sebagai pengurus kebutuhan rakyat menjadi kosong,” terangnya.
Ia menilai, negara lebih sibuk mengatur kuota, harga, subsidi, distribusi, dan mekanisme pasar daripada memastikan rakyat memperoleh energi yang cukup, mudah diakses, dan terjangkau. “Kebutuhan energi rakyat akhirnya diperlakukan sebagai persoalan konsumsi yang harus dikendalikan, bukan kebutuhan vital yang wajib dijamin,” paparnya.
Kapitalisme
Kapitalisme, ucap Kusiar, menempatkan kepentingan mendapatkan keuntungan sebagai orientasi dalam tata kelola sumber daya strategis. “Ketika energi dikelola melalui korporasi, termasuk korporasi milik negara, pengelolaannya tetap berjalan dalam kerangka bisnis. Negara bukan sepenuhnya bertindak sebagai pengurus, tetapi ikut berada dalam pusaran kepentingan ekonomi,” bebernya.
Ia menjelaskan, akibat tata kelola kapitalisme, rakyat berada di posisi paling lemah. “Ketika harga naik, rakyat membayar. Ketika kuota dibatasi, rakyat mencari alternatif. Ketika akses dipersulit, rakyat menanggung waktu dan biaya tambahan. Bahkan ketika harga Pertalite diklaim tidak naik, rakyat tetap membayar lebih mahal karena diarahkan pada BBM nonsubsidi,” jelasnya.
Menurutnya, persoalannya bukan sekadar salah menghitung kuota. “Akar masalahnya adalah paradigma kapitalisme yang memosisikan energi sebagai komoditas dan negara sebagai regulator dalam mekanisme bisnis. Selama paradigma ini dipertahankan, kebijakan energi akan terus berputar pada harga, kuota, subsidi, dan kepentingan ekonomi, sementara fungsi riayah (mengurusi) terhadap rakyat terabaikan,” lugasnya.
Mudah Diakses dan Terjangkau
Islam, jelas Kusiar, menempatkan negara sebagai raa’in, yaitu pengurus dan pelindung rakyat. Ia mengutip sabda Rasulullah saw. riwayat Bukhari, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Ia menyampaikan, dalam Islam, kebutuhan energi rakyat tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. “Islam juga menetapkan energi sebagai kepemilikan umum. Ketentuan ini menegaskan, kebutuhan publik tidak boleh dikuasai segelintir pihak demi kepentingan komersial, melainkan wajib dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Negara bertanggung jawab mengelolanya dari hulu hingga hilir, eksplorasi dan produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, serta membangun infrastruktur energi agar pasokan tersedia dan mudah dijangkau seluruh rakyat,” bebernya.
Ia mengutip hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Tirmidzi, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.”
Menurutnya, hasil pengelolaan sumber daya tersebut dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan ditumpuk sebagai keuntungan korporasi. “Negara memastikan distribusi tidak terkonsentrasi di wilayah yang menguntungkan secara bisnis. Pembangunan kilang, depot, jaringan distribusi, dan sarana transportasi dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat. Berbagai persoalan hari ini, termasuk energi (BBM), jelas bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berakar pada paradigma sistem kapitalisme. Saatnya umat kembali kepada Islam kafah,” tandasnya. [MNews/Ika Mawar]
