Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Kesehatan memaparkan bahwa sepanjang 2025 muncul tantangan kesehatan di hampir seluruh kelompok usia, dari bayi hingga lansia. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi menguraikan sejumlah temuan yang menjadi perhatian pemerintah.
Sebanyak enam dari seratus bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Sementara itu, 31% balita mengalami gigi berlubang. Pada remaja, satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal. Adapun kelompok dewasa, satu dari tiga orang mengalami obesitas sentral, dan pada usia lanjut terdapat 51% lansia tercatat mengidap hipertensi.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan kesehatan dasar. Sejak 2026, pasien hipertensi dan diabetes tidak lagi hanya menjalani pemeriksaan, tetapi langsung mendapatkan obat di Puskesmas pada hari yang sama. Pemerintah menjamin pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan melalui cek kesehatan gratis (CKG).
Setelah itu, penanganan akan dilanjutkan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan aktif. Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan akan merancang program kesehatan berkelanjutan, mencakup pencegahan hingga pengobatan secara terintegrasi.
Namun, pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menerangkan, hal tersebut hanya terwujud dengan tata kelola Islam. “Terwujudnya faktor determinan sosial kesehatan yang baik membutuhkan tata kelola Islam,“ ujarnya kepada MNews, Senin (9-2-2026).
Banyak Faktor
Menurutnya, berbagai persoalan kesehatan yang terjadi itu tidak dapat hanya dilihat sebagai gangguan kesehatan semata. “Pasalnya, ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap munculnya gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup dengan menjamin pengobatannya saja atau hanya melakukan layanan kuratif,“ ungkapnya.
Aspek pencegahan secara komprehensif, lanjutnya, sudah selayaknya mendapat perhatian serius agar persoalan tersebut tidak terus berulang dan masyarakat sehat segera dapat diwujudkan.
Arum mengatakan, pemerintah memang menyatakan telah merancang program berkelanjutan yang mencakup pencegahan hingga pengobatan secara terintegrasi. “Namun, melihat model tata kelola kesehatan yang dijalankan berdasarkan sistem kapitalisme, tampaknya harapan tersebut hanya impian. Apalagi secara realitas, munculnya berbagai penyakit tersebut banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar aspek kesehatan yang sering disebut sebagai faktor determinan sosial kesehatan,“ imbuhnya.
Faktor-faktor ini, jelasnya, mencakup aspek sosial ekonomi—pendapatan dan pendidikan, lingkungan, akses dan kualitas layanan kesehatan—, dan aspek sosial budaya. “Sayangnya, dalam kehidupan hari ini, berbagai faktor tersebut dalam kondisi yang justru menjauhkan terwujudnya kondisi sehat,“ ucapnya.
Ia memandang, penerapan sistem kapitalisme saat ini terbukti secara nyata memproduksi kemiskinan struktural yang memberikan efek domino terhadap berbagai macam hal. “Kemiskinan tidak hanya berdampak pada ketidakmampuan ekonomi yang menjadikan sulitnya akses terhadap makanan sehat bergizi seimbang. Namun, kemiskinan juga mengakibatkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan,“ urainya.
Kondisi ini, bebernya, menghasilkan lingkaran setan yang saling mengunci sehingga permasalahan tidak kunjung terselesaikan. “Pada kenyataannya, kesehatan dan penyakit mengikuti tingkat sosial. Makin rendah posisi sosial ekonomi, makin buruk kesehatannya. Keterbatasan akses untuk mendapatkan lingkungan dan perumahan sehat, pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan dan jaminan sosial memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi,“ paparnya.
Bahkan, ujarnya, berbagai penelitian menunjukkan faktor determinan sosial ini sering memiliki pengaruh yang lebih besar apabila dibandingkan dengan pengaruh genetik atau akses terhadap layanan kesehatan.
Di sisi lain, lanjutnya, sistem kapitalisme juga meminimalisir peran negara dalam mengurus rakyatnya. “Kondisi ini menjadikan rakyat harus berjuang sendirian. Rakyat yang miskin harus berjibaku agar hidup layak. Adanya keterbatasan ini meningkatkan risiko kesehatan dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi pada semua rakyat hanyalah ilusi. Sistem kapitalisme terbukti gagal mewujudkan faktor determinan sosial kesehatan yang berkontribusi positif pada terwujudnya masyarakat sehat,“ paparnya.
Syariat Kafah
Untuk itu, menurut Arum, dibutuhkan satu tata kelola yang berpengaruh positif terhadap terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi. “Juga hadirnya negara yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Tata kelola demikian hanya terwujud ketika syariat Islam kafah diterapkan dalam bingkai Khilafah,“ jelasnya.
Khilafah, sambungnya, menjalankan fungsi sebagai negara yang menjamin kehidupan rakyatnya sesuai petunjuk Rasulullah saw. yang menegaskan, “Pemimpin yang memimpin manusia adalah pengelola (raa’in) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
Sebagai raa’in, urainya, Khilafah bertanggung jawab mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi secara menyeluruh. “Khilafah juga memastikan faktor determinan sosial kesehatan memberikan kontribusi positif. Penerapan syariat Islam kafah meniscayakan terjaminnya kesejahteraan rakyat individu per individu sehingga terwujud gizi baik dan mencegah terjadinya BBLR,“ ucapnya.
Ia menuturkan, layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas juga didapatkan rakyat dengan gratis dan mudah diakses karena tersebar secara merata. “Tata kelola kehidupan berdasarkan Islam akan mewujudkan lingkungan hidup yang aman, kebiasaan hidup sehat, ketenangan hati, termasuk literasi kesehatan yang tinggi. Hal ini akan mencegah terjadinya berbagai gangguan kesehatan,“ terangnya.
Khilafah, ungkapnya, juga memberikan layanan kesehatan secara komprehensif, baik promotif, preventif, maupun kuratif dan rehabilitatif. “Jelaslah peradaban Islam mewujudkan faktor determinan sosial kesehatan yang tangguh. Dan semua itu terwujud dengan mudah karena baitulmal menjamin pembiayaan berbagai faktor yang berpengaruh untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, termasuk kesehatan,“ tandasnya. [MNews/RA]
