Penulis: Syekh Abdul Qadim Zallum
Sambungan dari “Haramnya Demokrasi” Bagian 11/16.
Muslimah News, TELAAH KITAB — Berhakim pada tagut artinya berhakim pada hukum yang tidak diturunkan Allah, atau dengan kata lain berhakim pada hukum-hukum kufur yang dibuat manusia. Allah Swt. juga berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.” (QS Al-Ma’idah: 50).
Hukum jahiliah adalah hukum yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dari Tuhannya, yaitu hukum kufur yang dibuat oleh manusia. Allah Swt. berfirman, “Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS An-Nûr: 63).
Maksud dari menyalahi perintah Rasul adalah mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia dan meninggalkan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.. Ini adalah suatu hal yang harus diwaspadai. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak termasuk perintah kami adalah tertolak.” (HR Muslim). Maksud kata amrunâ (perintah kami) dalam hadis di atas adalah Islam.
Masih ada puluhan ayat dan hadis lain dengan pengertian yang qath’î (pasti) yang menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan syariat. Ini berarti bahwa Allah sajalah yang menjadi Musyarrik, sedangkan manusia tidak boleh membuat hukum. Manusia wajib untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya dalam kehidupan ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah Taala.
Islam telah menetapkan bahwa pelaksanaan perintah dan larangan Allah itu ada di tangan kaum muslim, sementara pelaksanaannya membutuhkan suatu kekuasaan. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa kekuasaan harus ada di tangan umat Islam. Artinya, umat berhak untuk memilih penguasa agar penguasa itu dapat menegakkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah atas mereka.
Prinsip demikian diambil dari sejumlah hadis mengenai baiat. Hadis-hadis tersebut pada dasarnya menetapkan bahwa hak mengangkat khalifah berada di tangan kaum muslim. Pengangkatan ini dilakukan dengan jalan baiat dalam rangka mengamalkan Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak terdapat baiat (kepada khalifah), berarti ia mati dengan kematian jahiliah.” (HR Muslim).
Abdullah bin ‘Amr ra. menuturkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda demikian, “Siapa saja yang membaiat seorang imam (khalifah) dan memberikan kepadanya genggaman tangan dan buah hatinya (bertekad bulat untuk menaatinya), maka hendaklah ia menaatinya sekuat kemampuannya. Jika ada orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, hendaklah mereka memenggal batang lehernya.” (HR Muslim).
Ubâdah bin ash-Shâmit ra. juga bertutur demikian, “Kami telah membaiat Nabi saw. untuk mendengar dan menaatinya, baik dalam hal yang dibenci maupun yang disukai.”
Di samping itu, masih banyak hadis lain yang menerangkan bahwa umatlah yang mengangkat penguasa dengan jalan baiat untuk mengamalkan Kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Meskipun syariat telah menetapkan bahwa kekuasaan itu berada di tangan umat yang diwakilkan kepada seorang khalifah untuk memerintah umat melalui prosesi baiat, tetapi syariat tidak memberikan hak kepada umat untuk memberhentikan penguasa, sebagaimana halnya dalam sistem demokrasi.
Ketentuan ini didasarkan pada sejumlah hadis yang mewajibkan umat taat kepada Khalifah, meskipun ia berbuat zalim, selama ia tidak memerintahkan kemaksiatan. Dalam hal ini, Ibnu ‘Abbas ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda demikian, “Siapa saja yang melihat sesuatu yang ia benci pada pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar karena sesungguhnya siapa saja yang memisahkan diri dari jemaah, walau sejengkal, lalu mati, maka ia mati jahiliah.”
Sementara itu, Auf bin Mâlik ra. telah bertutur demikian, “Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘… Sejahat-jahat pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.’ Auf bin Mâlik lalu berkata, “Kami lantas bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja mereka pada saat itu?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Tidak, selama mereka masih mendirikan salat di tengah kalian, kecuali apabila seseorang yang menjadi rakyat seorang penguasa menyaksikan penguasa itu melakukan tindakan kemaksiatan. Hendaklah ia membenci kemaksiatan yang dilakukan penguasa tersebut, tetapi sekali-kali ia tidak boleh melepaskan ketaatan kepadanya.’”
Maksud dari mendirikan salat dalam hadis di atas ialah melaksanakan hukum-hukum Islam. Sesungguhnya ungkapan tersebut merupakan ungkapan majasi (kiasan), yakni menyebut sebagian, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan.
Umat tidak boleh pula memberontak terhadap penguasa, kecuali jika penguasa tersebut menampakkan kekufuran secara terang-terangan. Ini sebagaimana yang dipahami dari hadis ‘Ubâdah bin ash-Shâmit mengenai baiat. Dalam hadis tersebut terdapat keterangan demikian, “Kami membaiat beliau (Rasul). Rasulullah menjelaskan apa saja yang harus kami lakukan, yakni bahwa kami membaiat beliau untuk mendengar dan menaatinya dalam hal apa saja yang kami sukai dan apa saja yang kami benci, dalam apa saja yang sukar dan yang mudah bagi kami, juga untuk tidak lebih mengutamakan diri kami sendiri (daripada orang lain), dan untuk tidak merebut kekuasaan dari yang berhak, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, yang di dalamnya kalian mempunyai bukti yang kuat dari sisi Allah.
Pihak yang berwenang memberhentikan Khalifah adalah mahkamah mazhâlim. Ini karena terjadinya suatu kasus yang dapat menjadi alasan diberhentikannya khalifah merupakan suatu jenis kezaliman yang harus dilenyapkan. Kasus semacam ini juga dianggap sebagai kasus yang memerlukan putusan (isbat) yang harus dilakukan di hadapan hakim.
Mahkamah mazhâlim merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan putusan pelenyapan kezaliman dalam Daulah Islamiah. Sementara itu, hakim dalam mahkamah ini memang berwenang untuk menetapkan terjadinya kezaliman dan memberikan putusannya. Oleh karena itu, mahkamah mazhâlimlah yang berhak memutuskan apakah kasus kezaliman di atas telah terjadi atau tidak. Mahkamah mazhâlim pula yang berhak memutuskan pemberhentian Khalifah. [MNews/RY-YG]
Sumber: Abdul Qadim Zallum, Demokrasi Sistem Kufur.
Bersambung ke “Haramnya Demokrasi” Bagian 13/16.

One thought on “[Demokrasi Sistem Kufur] Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskan Demokrasi (Bagian 12/16)”