![[Kabar] Pemerhati: Konsekuensi Kapitalisme, Kesehatan Dianggap sebagai Komoditas Bisnis](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/02/photo_2023-02-13_20-43-19.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Dalam peringatan Universal Health Coverage (UHC) Day 2025 pada 12 Desember, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan ambisi besar negara untuk menghadirkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Namun, ia menilai inflasi alat kesehatan dan peningkatan kasus penyakit berbiaya tinggi menjadi faktor tekanan terbesar dalam pendanaan JKN. Oleh karena itu, pemerintah mendorong efisiensi penyelenggaraan JKN tanpa menurunkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan.
Kapitalisme
Menanggapi hal tersebut, pemerhati kebijakan kesehatan dr. Arum Harjanti menyampaikan pandangannya. “Dalam pandangan sistem kapitalisme, kesehatan adalah komoditas. Konsekuensinya, layanan kesehatan ibarat bisnis dan yang menjadi fokus adalah untung rugi. Cara pandang ini adalah konsekuensi tata kelola kesehatan ala kapitalisme,” ucapnya kepada MNews, Selasa (23-12-2025).
Dalam sistem kapitalisme, ungkapnya, keuntungan selalu menjadi tujuan dan ketika efisiensi dijadikan solusi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, tidak dapat dimungkiri jika rakyat akan menjadi korban. “Akibatnya, perawatan kesehatan tidak optimal sehingga antrian untuk mendapatkan suatu layanan kesehatan menjadi lebih panjang. Kondisi ini tentu saja akan memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan rakyat,” paparnya.
Hal ini terjadi, ungkapnya, karena dalam sistem kapitalisme, negara hanya sebagai regulator dan tidak memiliki visi riayah atau melayani rakyat sepenuh hati. “Mirisnya lagi, sistem kapitalisme yang bertanggung jawab atas munculnya berbagai faktor berbahaya terhadap kesehatan. Gaya hidup konsumtif, obesitas, stres, adalah besarnya persaingan adalah contoh dari risiko terjadinya penyakit kronis yang butuh banyak biaya,” bebernya.
Banyak Kendala
Arum menegaskan, capaian Indonesia sebagai salah satu negara dengan UHC tercepat dan terbesar di dunia masih sebatas angka di atas kertas. “Realitasnya, akses terhadap layanan kesehatan masih banyak kendala, bahkan hingga menyebabkan hilangnya nyawa,” ucapnya.
Esensi layanan kesehatan terbaik, ungkapnya, adalah setiap individu rakyat dapat mengakses layanan berkualitas di mana pun dan kapan pun tanpa mengeluarkan biaya. “Sayangnya, layanan kesehatan hari ini belum menjadi hak dasar setiap rakyat. Rakyat masih harus membayar iuran untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan, bahkan sering dengan kualitas seadanya atau standar minimal,” paparnya.
Rakyat, imbuhnya, dianggap sebagai beban negara ketika menderita penyakit yang berbiaya tinggi. “Demikian pula ketika terjadi inflasi alat kesehatan. Negara merasa berat menanggung besarnya biaya perawatan yang jauh melampaui dana yang ada. Kondisi ini terjadi karena negara memandang kesehatan dengan kacamata sistem kapitalisme,” terangnya.
Negara, lanjutnya, merasa terbebani karena biaya iuran rakyat tidak menutupi biaya yang harus dikeluarkan negara untuk merawat pasien penyakit kronis, apalagi di tengah inflasi alat kesehatan. “Akibatnya, negara mengalami kerugian karena mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, agar rakyat mendapatkan layanan kesehatan terbaik, sistem kehidupan kapitalisme harus dibuang dan diganti dengan sistem Islam,” ajaknya.
Sistem Islam
Arum menyampaikan, negara dalam sistem Islam, yaitu Khilafah, akan hadir sebagai pengurus rakyat. “Dalam paradigma ini, negara akan melayani rakyat setulus hati, dan siap menanggung biaya kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang tinggi,” paparnya.
Layanan kesehatan, bebernya, tidak akan dikomersialisasi untuk meraih keuntungan. “Kesehatan justru dipandang sebagai hak asasi rakyat dan menjadi kewajiban negara Khilafah. Khilafahlah yang bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan untuk seluruh rakyat dengan kualitas terbaik, gratis, dan mudah di akses,” urainya.
Penerapan sistem ekonomi Islam, jelasnya, menjadikan Khilafah memiliki kemampuan finansial yang besar untuk menjaga kesehatan rakyat. “Sakitnya rakyat tidak dianggap sebagai beban negara, tetapi menjadi tanggung jawab negara merawat secara maksimal. Di sisi lain, Khilafah juga akan mewujudkan kehidupan yang mendukung terwujudnya kesehatan yang prima,” paparnya.
Negara, ungkapnya, akan mewujudkan berbagai faktor determinan sosial kesehatan yang mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi. “Khilafah akan mengatur tersedianya makanan yang halal dan tayib. Rakyat hidup sehat dan terhindar dari pola hidup berisiko. Tata kelola kesehatan seperti ini telah dipraktikkan sepanjang masa peradaban Islam,” bebernya.
Salah satu contohnya, ungkapnya, adalah Bimaristan Al-Mansouri yang dibangun di Kairo, Mesir 1248 M dengan 8.000 tempat tidur dan pasien dirawat sampai benar-benar sembuh secara gratis, bahkan ketika pulang diberi uang saku. “Jelaslah, konsep kesehatan untuk semua akan benar-benar terwujud ketika tata kelola kesehatan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam dalam bingkai penerapan syariah Islam secara kafah,” pungkasnya. [MNews/IK]
