Penulis: Iin Eka Setiawati
Muslimah News, FOKUS – Tragedi ambruknya gedung musala Ponpes Al-Khoziny di kawasan Buduran, Sidoarjo, pada Senin (29-9-2025) sore, merenggut puluhan jiwa santri.[1] Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo mengatakan bahwa total korban terevakuasi adalah 171 orang, 67 orang meninggal dunia. “Dari 67 (korban meninggal), 8 di antaranya adalah body part,” ujarnya.[2]
Gedung sekolah maupun ponpes termasuk infrastruktur atau prasarana pendidikan. Hal yang miris ketika tempat yang seharusnya aman dan nyaman sebagai tempat belajar, justru membawa petaka. Tragisnya lagi, puluhan jiwa santri harus meregang nyawa di tengah berlimpahnya ilmu pengetahuan dan teknologi (teknik sipil). Artinya, ini adalah indikator kelalaian penguasa dalam menjamin keselamatan pendidikan rakyatnya sebab pemerintah selayaknya hadir dalam setiap pembangunan infrastruktur pendidikan.
Sungguh berbahaya jika kelalaian ini berlanjut dan tidak segera diakhiri, tentu bisa mengancam keselamatan peserta didik dalam menjalani aktivitas pendidikan. Alhasil, perlu ada paradigma baru politik pendidikan agar tragedi Sidoarjo tidak berulang.
Seharusnya Dapat Dicegah
Hilangnya nyawa puluhan santri akibat ambruknya gedung ponpes sebenarnya dapat dicegah. Caranya adalah dengan menihilkan penyebabnya, yakni pembangunan harus sesuai konstruksi yang disarankan oleh para ahli. Hasil analisis Basarnas menyebutkan, penyebab ambruknya gedung musala Ponpes Al-Khoziny dipicu kegagalan struktur bangunan.
Emi Freezer selaku Kasubdit RPDO (Pengarahan dan Pengendalian Operasi) Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas menyatakan bahwa berdasarkan asesmen dari para ahli, gedung yang roboh itu terdiri atas tiga lantai plus satu lantai atap cor. Bangunan yang ambruk tersebut membentuk tumpukan yang dikenal dengan sebutan “pancake model”. Freezer mengatakan, “Konstruksi bangunan yang utamanya dari empat lantai, lalu kemudian akibat kegagalan konstruksi, ini jatuhnya adalah kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional itu pancake model,” sebagaimana dilansir Detik Jatim, Rabu (1-10-2025).[3]
Sementara itu, pakar teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Yudha Lesmana, mengatakan, “Secara prinsip, proses pengecoran tidak akan menimbulkan masalah jika sesuai perencanaan.” Namun, ia menduga ada kemungkinan usia pengecoran yang belum matang.[4]
Selaras, pakar teknik sipil struktur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Mudji Irmawan, menyebut bahwa pembangunan musala tersebut tidak terencana dan tidak sesuai kaidah teknis. “Kalau kita lihat sejarah pembangunan ruang kelas pondok ponpes ini, awalnya merupakan bangunan yang direncanakan cuma satu lantai,” kata Mudji (Selasa (30-9-2025).[5]
Selain itu, Bupati Sidoarjo Subandi juga menyinggung bahwa ternyata pihak ponpes tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam proses pembangunan musala yang ambruk tersebut.[6]
Sesungguhnya, permasalahan tentang IMB rumah ibadah telah berlangsung cukup lama di beragam tempat. Pada 2020, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyebut bahwa sekitar 90% masjid tidak memiliki IMB. Lalu dalam catatan Dewan Mesjid Indonesia, jauh sebelumnya (2016), ada 37.000 dari total 39.000 (sekitar 95%) masjid di Provinsi Jawa Tengah ternyata belum memiliki IMB.[7]
Namun secara umum, banyaknya musala atau masjid yang tidak memiliki izin bukanlah semata karena tidak mau, melainkan karena secara faktanya berhadapan dengan berbagai kesulitan, baik dari sisi birokrasi, finansial, teknis, maupun penolakan sosial. Akibatnya, status ilegal tersebut dapat berujung pada konsekuensi serius, antara lain masalah keamanan bangunan.
Pada saat yang sama, politik pendidikan kapitalisme—yang didukung sistem kehidupan kapitalisme, serta abainya negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan—menyebabkan lembaga pendidikan (khususnya ponpes) pada akhirnya membiayai secara mandiri pembangunannya. Keterbatasan dana ini membuat pihak ponpes membangun secara bertahap kebutuhan infrastruktur pendidikannya. Akibat keterbatasan itu, keterlibatan ahli konstruksi bangunan jadi jarang dilibatkan karena membutuhkan biaya besar. Alhasil, bangunan dibangun sesuai kemampuan ponpes yang sebenarnya tidak memenuhi standar keamanan.
Oleh karenanya, ini bukan sekadar soal ketidakmampuan masyarakat dalam mendirikan infrastruktur pendidikan yang sesuai standar keamanan, melainkan lebih terkait pada lalainya tangan-tangan rezim sistem demokrasi kapitalisme.
Negara Sekuler Kapitalistik Nihil Aspek Ri’ayah
Jika kita menelisik akar masalah kelalaian pengurusan kehidupan masyarakat, khususnya pemenuhan hajat hidup pendidikan, hal ini berawal dari kehadiran rezim berkuasa sebagai pelaksana sistem kehidupan sekularisme-kapitalisme. Padahal, sistem kehidupan adalah hal yang paling berperan dalam pembentukan watak rezimnya.
Sekularisme dan kapitalisme sebagai akar masalah terlihat dari visi negara yang nihil dari aspek ri’ayah (pengurusan kehidupan masyarakat). Ini terlihat dari tata kelola “pemerintahan yang baik” dalam pandangan sekularisme yang berwujud dalam keberadaan negara sebagai regulator yang hanya membuat regulasi tanpa melayani rakyat. Bahkan, fungsi tidak sehat ini menjadi tuntutan negara demokrasi dengan konsep good governance-nya. Tidak heran jika kebijakan negara tidak lagi tulus bagi kemaslahatan masyarakat.
Hubungan antara penguasa dan rakyat pun seperti hubungan penjual dan pembeli. Rakyat menerima pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara membayar pajak, sedangkan penguasa menjual berbagai kebutuhan tersebut kepada rakyat. Demikian pula pendidikan, diposisikan layaknya komoditas yang diperjualbelikan, alih-alih pelayanan negara terhadap rakyatnya. Alhasil, hanya segelintir orang yang mampu mengakses pendidikan secara layak.
Meski negara melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan APBN 2025 untuk dana pendidikan sebesar Rp724,3 triliun atau 20% dari total APBN, tapi nyatanya dana sekian besar belum mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur sekolah/ponpes di Indonesia.[8] Ini juga terbukti dari laporan hasil pemantauan Tren Korupsi oleh ICW pada Mei 2024 bahwa kerugian negara akibat kebocoran dana di sektor pendidikan sepanjang 2023 mencapai Rp132 miliar.[9]
Untuk itu, program pembangunan infrastruktur sekolah pun patut diwaspadai akan kebocorannya karena mekanisme swakelola memang meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang, baik di pusat maupun daerah.
Demikianlah watak penguasa dalam sistem kapitalisme yang korup dan abai terhadap umat. Bukan rahasia lagi jika mereka kerap mencari keuntungan dalam tiap proyek yang dijalankan.
Politik Pendidikan Khilafah
Politik pendidikan Islam merupakan sekumpulan hukum syariat dan berbagai peraturan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan formal. Ia merupakan bagian integral dari pelaksanaan seluruh sistem kehidupan Islam. Kehadiran penguasa sebagai pelaksana syariat kafah menjadikan pemimpin (khalifah) berkarakter penuh kepedulian dan tanggung jawab. Karakter ini terlihat dari visi pengurusan hajat hidup publik yang begitu menonjol.
Model sistem Khilafah juga didukung penuh oleh sistem kehidupan Islam secara keseluruhan, khususnya sistem ekonomi dan politik Islam yang semuanya berlandaskan pada akidah Islam yang sahih. Adapun negara (Khilafah), keberadaannya adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas jaminan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk kebutuhan pendidikan. Rasulullah ﷺ bersabda, “Khalifah adalah pengurus urusan rakyat dan ia bertanggung jawab terhadap urusan mereka.” (HR Bukhari).
Karakter peduli ini meniscayakan negara ketika dalam pembangunan infrastruktur pendidikan akan melibatkan para ahli konstruksi. Bukan hanya membangun infrastruktur yang indah dan megah, tapi juga kokoh; dengan teknologi terkini yang mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi proses belajar-mengajar; serta dilengkapi berbagai fasilitas lainnya, seperti perpustakaan dengan referensi yang memadai, juga tempat belajar yang memiliki halaman atau taman indah sebagai tempat istirahat dan diskusi bagi para pelajar.
Negara pun akan bertanggung jawab penuh dalam mengupayakan dan mewujudkan kebutuhan infrastruktur pendidikan yang kuat/kokoh yang tidak membahayakan para pelajar. Rasulullah ﷺ, “Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lainnya).
Bangunan sekolah atau infrastruktur pendidikan yang terbaik, lengkap, dan kokoh ini hanya akan terwujud dalam sistem Khilafah. Ditambah dukungan sistem ekonomi Islam berupa pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah sesuai syariat Islam, akan menjadikan negara memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas. Posisi penguasa sebagai raa’in akan menjadikannya mampu memenuhi semua kebutuhan rakyat sesuai tuntunan Islam.
Sementara itu, Khilafah—dengan model kekuasaannya yang bersifat sentralisasi dan administrasi yang bersifat desentralisasi—mengacu pada tiga prinsip, yakni aturan yang sederhana, cepat dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh orang yang profesional. Hal ini meniscayakan penanganan berbagai persoalan berlangsung secara cepat dan tepat. Bagi individu yang menginginkan membantu negara untuk membangun infrastruktur pendidikan, dimungkinkan dengan mengacu pada tiga prinsip tersebut, dan semuanya cuma-cuma alias gratis sebagai layanan negara kepada publik.
Dalam kitab Muqaddimah Dustur yang merupakan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan pada Pasal 174, “Negara menyediakan perpustakaan, laboratorium, dan sarana ilmu pengetahuan lainnya, selain gedung-gedung sekolah, kampus-kampus ….”[10]
Tatkala peradaban Islam berada pada puncaknya, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah, ini merupakan periode emas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada masa ini, berbagai lembaga pendidikan didirikan dan dilengkapi infrastruktur pendidikan serta berbagai fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.
Salah satu madrasah yang paling terkenal pada masa itu adalah Madrasah Nizhamiyyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizham al-Mulk, seorang wazir pada masa pemerintahan Dinasti Seljuk. Madrasah Nizhamiyyah tidak hanya terkenal di Baghdad, tapi juga menjadi model bagi berdirinya madrasah-madrasah lain di berbagai wilayah kekuasaan Islam.
Dari segi kesahihan konsep maupun bukti sejarah peradaban, terlebih lagi dari segi keyakinan, lebih dari cukup menjadi bukti bahwa kehadiran politik pendidikan Islam yang dilaksanakan Khilafah (sebagai satu-satunya metode yang kompatibel) adalah kebutuhan mendesak bagi negeri ini.
Lebih dari itu, Khilafah adalah ajaran Islam yang diwajibkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla kepada kita semua. Keberadaannya merupakan kunci bagi terbukanya pintu-pintu keberkahan. Firman-Nya, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96). [MNews/Gz]
[1] https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/asrama-putra-ponpes-al-khoziny-sidoarjo-ambruk-19-ambulans-tiba-di-lokasi/
[2] https://www.kompas.tv/regional/621593/update-ponpes-al-khoziny-sidoarjo-ambruk-korban-meninggal-jadi-67-orang-termasuk-8-body-part
[3] https://news.detik.com/berita/d-8140218/basarnas-ponpes-di-sidoarjo-4-lantai-ambruk-karena-kegagalan-konstruksi
[4] https://surabaya.tribunnews.com/surabaya-metro/1916271/ponpes-al-khoziny-ambruk-ahli-sipil-ingatkan-pentingnya-perhitungan-teknik-dan-mutu-material
[5] https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx23xjl95pqo
[6] https://beritajatim.com/musala-ponpes-al-khoziny-sidoarjo-ambruk-ungkap-dugaan-pelanggaran-pengurus-ponpes
[7] https://dmi.or.id/95-persen-masjid-di-jateng-tanpa-imb/
[8] https://www.merdeka.com/uang/anggaran-pendidikan-2025-rp7243-triiun-buat-apa-saja-420336-mvk.html?page=2
[9] https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/18274291/laporan-fiktif-dan-manipulasi-lpj-masih-jadi-modus-korupsi-dana-pendidikan
[10] An-Nabhani, Taqiyuddin. Muqaddimah Dustur. 1382 H.

Maa syaa Alloh
Innalilahi wa innailaihi rajiun