Muslimah News, FOKUS — Kejadian tragis robohnya bangunan di Ponpes Al-Khoziny merenggut nyawa sejumlah santri. Pada Rabu (8-10-2025) sebanyak 40 nama dari 61 jenazah korban telah teridentifikasi. Pembersihan puing reruntuhan gedung musala telah selesai dilakukan pada Selasa (7-10-2025) dini hari. Alat-alat berat sudah menyelesaikan pekerjaannya.
Kemenag bakal mengevaluasi kelayakan semua bangunan ponpes dan rumah ibadah. Semua dilakukan sebagai bagian dari mitigasi agar peristiwa robohnya bangunan musala di Ponpes Al-Khoziny tidak terjadi di daerah lain.
Pemerintah pun berencana membantu pembangunan gedung Ponpes Al-Khoziny. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan ulang gedung Ponpes Al-Khoziny akan menggunakan anggaran negara. Hal tersebut Ia sampaikan usai pertemuan dengan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Meski belum ada estimasi biaya, Dody memastikan pemerintah memiliki anggaran yang bisa digunakan untuk mendukung perbaikan ponpes. Salah satunya melalui dana pendidikan yang dikelola Kementerian PU. Meski demikian, Dody menyebut pemerintah tidak menutup peluang bagi pihak swasta untuk ikut membantu pembangunan.
Minim Mitigasi
Bencana memang tidak terprediksi. Meski demikian, berbagai upaya preventif berupa mitigasi bencana merupakan ranah yang dapat manusia ikhtiarkan. Idealnya, mitigasi dilakukan di awal sebagai langkah antisipatif terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sayang, hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
Kejadian ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khoziny menyedot perhatian banyak pihak, tidak terkecuali sejumlah pakar dan para ahli. Ahli konstruksi dari ITS, Mudji Irmawan, menyatakan bahwa penyebab utama keruntuhan adalah kegagalan struktur di seluruh elemen bangunan. Menurutnya, bangunan tersebut mengalami “kegagalan total” dalam menopang beban yang seharusnya diteruskan secara terintegrasi. Sejumlah ahli juga berpendapat bahwa bangunan tersebut tidak dirancang secara sungguh-sungguh dari awal untuk menjadi bangunan bertingkat banyak.
Di sisi lain, keterlibatan tenaga ahli sejak tahap perencanaan dan pengawasan teknis tidak dijalankan secara optimal. Padahal, dalam konteks pembangunan gedung, terdapat PP 16/2021 mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tujuan peraturan tersebut adalah untuk memastikan kelayakan, keamanan, dan keselamatan suatu bangunan, termasuk kepastian hukum dan memastikan bahwa bangunan aman, nyaman, dan layak sesuai fungsinya.
Pembangunan yang lembaga pendidikan lakukan tentu tidak lepas dari ketersediaan dana sebagai upaya mewujudkan infrastruktur yang layak. Hanya saja, tidak sedikit lembaga pendidikan, termasuk ponpes, yang mengandalkan pendanaan semata dari para wali santri.
Jika merujuk pada PP tersebut, pada dasarnya pesantren berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Hal ini berdasarkan UU 18/2019 tentang Pesantren dan Perpres 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Perpres ini secara detil disebutkan bahwa pendanaan Ponpes dapat bersumber dari APBN dan APBD, masyarakat, dana abadi, maupun hibah yang sifatnya tidak mengikat. Ini artinya, pembangunan infrastruktur pendidikan baik umum maupun keagaamaan tidak lepas dari peran pemerintah.
Tidak pelak, kejadian ambruknya bangunan ponpes seharusnya menjadi evaluasi atas jaminan keamanan pembangunan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Buruknya fasilitas pendidikan juga tidak lepas dari paradigma sistem sekuler kapitalistik yang menempatkan pendidikan sebagai komoditas. Meski terdapat kebijakan yang menyebutkan adanya sumber dana APBN maupun APBD, namun lembaga pendidikan baik berlabel agama maupun umum nyatanya harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
Padahal, keberadaan institusi pendidikan ini turut berperan dalam mencerdaskan generasi. Sayang, pemerintah kerap lepas tangan dan merasa cukup dengan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak penyelenggara secara mandiri.
Perspektif Islam
Pandangan Islam mengenai penyelenggaraan pendidikan tegak atas konsep ri’ayatus syu’unil ummah (mengurus urusan umat) sebagai implementasi dari peran penguasa/negara. Tanggung jawab ini dijalankan secara holistik meliputi penyusunan kurikulum, penyediaan SDM berupa tenaga pengajar, para pakar dan tenaga ahli di bidang pendidikan, hingga infrastruktur yang memadai dan layak seperti bangunan yang melengkapi terselenggaranya pendidikan bagi generasi.
Jika ditinjau dari aspek kepemilikan, Islam mengkategorikan institusi pendidikan seperti sekolah maupun ponpes sebagai kepemilikan umum. Atas dasar ini, negaralah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana prasana pelengkap lainnya.
Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) membagi kepemilikan infrastruktur menjadi tiga jenis. Pertama, infrastruktur milik umum. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu: (i) Jalan-jalan umum dan sejenisnya seperti laut, sungai, danau, kanal atau terusan seperti terusan Suez, lapangan umum, dan masjid; (ii) pabrik/industri yang berhubungan dengan benda-benda milik umum seperti pabrik/industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya, juga pabrik/industri minyak bumi dan penyulingannya. Kedua, infrastruktur milik negara yang disebut marâfiq ‘âmmah, yaitu seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketiga, infrastruktur yang bisa dimiliki individu seperti industri berat, transportasi, dll.
Meski dalam Daulah Islam dibolehkan bagi individu untuk mendirikan sekolah, seperti yang ada saat ini, tapi hal ini tidak mereduksi peran penguasa untuk menjadi aktor utama dalam membangun infrastruktur pendidikan.
Pada masa peradaban Islam, terdapat banyak madrasah yang pembangunannya dilaksanakan oleh negara. Madrasah merupakan institusi pendidikan yang lengkap dengan fasilitas asrama bagi peserta didik. Sebagian besar madrasah tersebut terhubung dengan ruang masjid agar lebih memudahkan para siswa madrasah melaksanakan salat berjemaah maupun mengikuti majelis-majelis ilmu. Di Indonesia, keberadaan masjid dahulunya pun sering kali berfungsi sebagai pusat pendidikan.
Dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, negara melibatkan tenaga ahli seperti insinyur sipil, arsitek, maupun ahli bangunan lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan keamanan gedung yang akan memfasilitasi kegiatan pendidikan peserta didik. Di sini terlihat bahwa penguasa wajib bersungguh-sungguh dan serius menyediakan fasilitas sebagai implementasi dari sabda Rasulullah saw, “Tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan kaum muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka dan tidak menasihati mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka.”(HR Muslim).
Adapun sumber pendanaan pembangunan bersumber dari baitulmal berupa kharaj, jizyah, serta pajak (dharîbah) yang dipungut saat kas baitulmal kosong. Juga sumber dana lain seperti wakaf, harta kekayaan alam, dan harta waris yang tidak memiliki ahli waris. Semua sumber dana itu meliputi yang bersifat wajib maupun pendapatan lainnya. Alhasil, perencanaan pembangunan yang meliputi pembiayaan dan pelibatan tenaga ahli adalah rangkaian mitigasi yang negara lakukan.
Di masa Kekhalifahan Islam, keberadaan institusi pendidikan merupakan mercusuar yang menjadi sumber ilmu bagi generasi. Tidak sedikit, individu yang memberikan wakaf berupa gedung sekolah atau kampus. Para wakif (orang yang berwakaf) paham betul arti kesempurnaan sebuah amal, tidak terkecuali yang berkaitan dengan kualitas gedung yang mereka wakafkan. Di samping itu, negara turut memastikan bahwa bangunan tersebut berkualitas baik sehingga kita masih bisa menyaksikan bangunan tersebut masih berfungsi hingga saat ini, meski sudah berusia ratusan tahun.
Jejak Sejarah
Peradaban Islam masyhur dengan bangunannya yang megah. Hingga kini, siapa pun masih bisa menyaksikan jejak sejarah Islam melalui peninggalan berupa bangunan yang kukuh. Menelusuri jejaknya, kita bisa menyaksikan peninggalan Islam di beberapa negara seperti Turki, Spanyol, Irak, serta negara lainnya yang pernah lekat dengan Kekhalifahan Islam.
Di Istanbul, Turki, misalnya, salah satu mahakarya arsitek Islam Mimar Sinan adalah Masjid Suleymaniye.Arsitektur masjid ini terkenal karena kubah dan strukturnya yang kukuh yang menjamin ketahanan masjid, sekaligus pemilihan bahan bangunan yang memungkinkan bangunan masjid beradaptasi dengan gerakan tanah saat gempa.
Ada pula Hagia Sophia. Pada abad ke-16, Sultan Selim I menugaskan Mimar Sinan untuk merenovasi dan memperkuat kubah Hagia Sophia yang rawan runtuh. Sinan merancang dan menambahkan penopang besar di sekeliling bangunan sehingga meningkatkan ketahanannya terhadap gempa. Hingga kini Masjid Hagia Sophia masih berdiri megah dan menjadi salah satu ikon yang banyak dikunjungi wisatawan.
Selanjutnya, peninggalan Islam di Spanyol pun masih terlihat dengan jelas. Salah satunya adalah Istana Alhambra di Granada. Alhambra adalah istana sekaligus benteng yang megah. Bangunannya dirancang dengan mempertimbangkan kondisi geografis. Benteng yang kukuh dan lokasi bangunan yang strategis di atas bukit memungkinkannya bertahan dari berbagai guncangan alam.
Bangunan-bangunan megah nan kukuh lainnya peninggalan peradaban Islam yang berfungsi sebagai institusi pendidikan pun dapat kita saksikan di beberapa negara, seperti di wilayah Asia Tengah yang merupakan kombinasi kualitas material, keahlian teknik, dan desain inovatif. Jejak sejarah di atas hanya segelintir pencapaian Islam pada masanya. Masa di mana negara benar-benar hadir dan memberikan pelayanan pada rakyat dengan sungguh-sungguh termasuk dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Wallahualam bissawwab. [MNews/JM-NA]
