Muslimah News, FOKUS — Bertahan untuk cari aman karena pergi tidak ada kepastian. Inilah yang dirasakan kaum muda di tengah situasi pasar kerja yang penuh ketidakpastian. Dahulu orang cenderung melakukan job hopping, yaitu berpindah tempat kerja demi mengejar gaji lebih tinggi atau pengalaman yang lebih menarik dan menantang. Kini job hopping bergeser menjadi job hugging, yaitu tren pekerja muda memilih bertahan dengan pekerjaannya yang ada saat ini, meski merana dan tidak nyaman.
Kala angka PHK terus menghantui dan kondisi ekonomi yang kian lunglai, kekhawatiran di tempat kerja juga mencapai titik tertingginya. Ketika melihat antrean panjang pelamar kerja mengular, mereka yang sudah memiliki pekerjaan lebih memilih bertahan daripada kehilangan pendapatan. Tren job hugging tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Di Amerika Serikat, misalnya, tingkat pengunduran diri pekerja pada tahun 2025 hanya 2%, terendah dalam satu dekade.
Penyebab Job Hugging
Tren job hugging dapat disebabkan karena banyak faktor di antaranya:
Pertama, seseorang cenderung bertahan karena tidak ada pilihan. Mereka berpikir daripada kehilangan pekerjaan, lebih baik bertahan dengan yang ada meski tidak nyaman.
Kedua, cari aman agar finansial stabil. Pekerja cenderung memilih stabilitas keuangan daripada mengambil risiko mencari peluang baru yang belum pasti. Gaji bulanan yang stabil membuat mereka enggan keluar dari zona nyaman.
Ketiga, ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Ketimpangan jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja mendorong seseorang memilih mendekap pekerjaan yang dijalaninya. Setiap tahun kita disuguhi fenomena job fair yang membludak di setiap daerah.
Di sisi lain, perusahaan atau industri cenderung melakukan efisiensi biaya dan restrukturisasi perusahaan dengan mengandalkan mesin dan teknologi. Akibatnya, sejumlah pekerjaan yang dilakukan manusia tergantikan oleh teknologi otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan robotika. Alhasil, ketersediaan tenaga kerja di perusahaan kian berkurang seiring digitalisasi yang berkembang.
Keempat, situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, seperti inflasi dan resesi, membuat pekerja lebih memilih bertahan di pekerjaan yang ada daripada mencari yang baru.
Fenomena job hugging hanyalah reaksi atau efek domino atas ketidakmampuan sistem kapitalisme global dalam menjamin pekerjaan bagi masyarakat. Dari job hugging, tampak bahwa sistem kapitalisme global terpelanting.
Konsekuensi Sistem Kapitalisme Global
Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dalam konteks ini, job hugging dapat dilihat sebagai fenomena kompleks yang terkait dengan sistem kapitalisme. Di negara mana pun yang menerapkan sistem kapitalisme pasti bermasalah dalam problem tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Ini karena sistem kapitalisme pada dasarnya adalah ideologi problematik yang mengatasi masalah dengan memunculkan masalah lainnya. Di antara problematiknya ideologi kapitalisme dalam masalah tenaga kerja dan lapangan kerja ialah:
Pertama, sistem kapitalisme menekankan pada produktivitas dan efisiensi sehingga memungkinkan bagi perusahaan untuk menyesuaikan jumlah pekerja dengan kebutuhan produksi serta biaya. Seiring kemajuan teknologi, perusahaan cenderung melakukan efisiensi dengan mengurangi kuota tenaga kerja dan menggantinya dengan mesin dan teknologi. Imbasnya, lapangan kerja pun menyurut karena pengurangan tenaga kerja.
Kedua, melakukan job hugging adalah pilihan yang serba salah. Bertahan, tetapi kesejahteraan tidak terjamin. Keluar pun belum tentu mudah mendapat pekerjaan. Tidak ada jaminan pula bagi pekerja tidak terkena PHK sewaktu-waktu. Ini karena dalam pandangan kapitalisme, pekerja merupakan bagian dari mesin produksi. Paradigma ini akan menjadikan manusia mudah tereksploitasi dengan tuntutan kerja tinggi, tetapi gaji rendah, bahkan jauh dari kesejahteraan.
Terlebih jika kondisi ekonomi tidak stabil atau pasar mengalami penurunan. Para pemilik perusahaan atau korporasi lebih memilih melakukan PHK untuk mengurangi biaya demi mempertahankan kelangsungan bisnis dan keuntungannya. Dengan demikian, tidak ada jaminan keamanan kerja bagi pekerja.
Sistem kapitalisme menyebabkan kesenjangan ekonomi yang besar antara pekerja dan pemilik modal sehingga mengurangi kemampuan pekerja untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Alhasil, yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat.
Pada sisi lain, dalam kapitalisme, negara tidak terlibat langsung dalam menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja. Akibatnya, keberlangsungan hidup pekerja bergantung pada mekanisme pasar, semisal:
1. Upah ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam kapitalisme, upah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan hidup paling minimum dari masyarakat. Dengan penetapan seperti ini, upah pekerja tidak akan memberikan keadilan dan kesejahteraan hidup. Meski mendapat upah tinggi, itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan minimum hidup mereka. Di wilayah yang taraf hidupnya tinggi, upah tinggi belum menjamin kesejahteraan hidup. Boleh jadi pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran juga tinggi karena harga barang dan jasa lebih mahal dibandingkan wilayah yang taraf hidupnya rendah.
2. Pekerja harus bersaing satu sama lain demi mendapat lapangan kerja yang tersedia di pasar.
3. Pekerja harus bergantung pada perusahaan untuk mendapatkan penghasilan sehingga mereka kerap terjebak dalam tuntutan dan kebutuhan perusahaan.
4. Risiko pengangguran di depan mata karena keberlangsungan pekerja bergantung pada situasi ekonomi.
Akibatnya, pekerja menjadi rentan tereksploitasi tenaga, waktu, dan pikirannya demi mempertahankan bisnis dan kehidupan para pemilik modal dari perusahaan yang mereka jalankan. Negara hanya bertindak sebagai regulator, yakni menetapkan regulasi dan kebijakan yang pro kapitalis (pemilik modal) dan sebagai fasilitator yang memudahkan asing atau swasta terlibat dalam penciptaan lapangan kerja.
Negara juga tidak memberikan jaminan dalam kebutuhan dasar individu dan publik sehingga nasib pekerja jauh dari sejahtera. Jadilah job hugging menjadi pilihan realistis yang terpaksa dilakukan.
Bagi rakyat, mendapat kesejahteraan dari negara seperti pungguk merindukan bulan. Rakyat hopeless, negara powerless, yang girang kapitalis. Rakyat hopeless karena sistem kapitalisme tidak memberikan jaminan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Negara powerless karena mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelayan dan pengurus rakyat (raa’in). Padahal, menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat adalah kewajiban negara.
Peran Negara dalam Islam
Di dalam Islam, negara adalah pengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda,
“Imam itu adalah pemimpin dan dia diminta pertanggungjawaban atas orang yang ia pimpin.”(HR Bukhari dan Muslim).
Di antara urusan penting yang termasuk bagian dari tugas riayah (pengurusan) negara adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara yang memiliki kemampuan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Bahkan, nafkah atas orang fakir yang tidak memiliki kerabat yang mampu menafkahinya menjadi tanggung jawab negara.
Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw., “Siapa saja yang meninggalkan harta, itu adalah hak ahli warisnya. Siapa saja yang meninggalkan orang lemah (yang tidak punya anak maupun orang tua), itu adalah urusan kami.” (HR Bukhari dan Muslim). (Muqaddimah ad-Dustur, Pasal 153)
Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Selain itu, negara juga wajib menanggung nafkah orang-orang tidak mampu jika tidak ada kerabat yang sanggup memberinya nafkah. Dalam pengertian syariat, orang yang tidak mampu diartikan sebagai orang yang secara fisik benar-benar tidak mampu bekerja atau orang yang tidak mendapat pekerjaan yang dari pekerjaan itu ia bisa memperolah nafkah.
Syariat menjamin seluruh kebutuhan dasar mereka berdasarkan dalil-dalil tersebut. Caranya dengan mewajibkan suami dan ahli waris memberi nafkah kepada wanita secara mutlak dan orang yang tidak mampu secara hakiki atau secara hukum. Kemudian, jika mereka tidak ada, atau ada tetapi tidak mampu, kewajiban itu diserahkan kepada baitulmal, yakni negara.
Dalam negara Khilafah, fenomena job hugging, risiko pengangguran, serta PHK massal dapat dicegah melalui kebijakan berikut:
Pertama, mengelola sumber daya alam yang terkategori milik umum, termasuk tambang. Islam melarang menyerahkan pengelolaan harta milik umum kepada individu atau swasta. Dengan aturan ini, negara dapat membangun industri strategis, semisal pengilangan minyak, pengelolaan tambang, alutsista, pertanian, dan sebagainya yang memungkinkan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Penyediaan lapangan kerja dalam industri strategis juga akan mendorong masyarakat meningkatkan keterampilan dan kemampuannya.
Kedua, menerapkan syariat ihyaul mawat, yaitu meghidupkan tanah mati yang berarti mengelola tanah tersebut dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dikelola (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, An–Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 273). Negara dapat memberikan status tanah mati, yaitu tanah yang telah ditelantarkan pemiliknya kepada siapa saja yang dapat mengelola dan menanaminya sehingga produktivitas masyarakat akan tumbuh seiring kebijakan ini.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru), tanah itu menjadi miliknya.” (HR Ahmad, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa usaha untuk mengubah tanah yang tidak produktif menjadi produktif akan membawa keberkahan dan tanah tersebut menjadi milik siapa yang berusaha.
Ketiga, memberi tanah produktif bagi rakyat yang membutuhkan untuk bertani/berkebun (iqtha’). Iqtha’ adalah memberikan tanah yang sudah dikelola dan layak ditanami. Kebijakan ini dapat mengatasi angka pengangguran dan membuat rakyat lebih produktif bekerja.
Keempat, mendorong individu bekerja. Negara dapat memberikan modal berupa hibah atau pinjaman tanpa riba agar rakyat dapat memulai usahanya. Negara juga akan memberikan fasilitas berupa pelatihan dan keterampilan agar mereka dapat bekerja pada beragam jenis industri dan pekerjaan.
Dengan mekanisme ini, negara dapat menjamin pekerjaan dan kebutuhan hidup masyarakat secara adil. Semua ini hanya dapat dilakukan dengan diterapkannya sistem Islam kafah di bawah naungan negara Khilafah. [MNews/CJ-RR]

Alhamdulillah
MungkinKah aparat ga tau kegiatannya?