[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 30/46)

[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 30/46)

Penulis: Abdurrahman al-Maliki

Sambungan dari Bagian 29/46

Muslimah News, TELAAH KITAB — Jika mata uang tersebut tidak memiliki kekuatan hakiki, seperti negara yang bersepakat atas sesuatu bahwa sesuatu itu adalah mata uang, baik negara membuat cadangan berupa barang ekonomi yang sesuai dengan nilai nominalnya (face value) atau tidak, berarti nilai mata uang tersebut sesuai dengan daya beli yang ada padanya. Dengan demikian, orang yang memiliki mata uang ini dapat memperoleh barang dan jasa di negara yang mengeluarkannya.

Dalam kondisi seperti ini, negara tidak dapat menentukan kurs tertentu terhadap mata uangnya yang dapat memaksa negara-negara lain. Namun, yang memaksa atas negara-negara lain adalah daya beli mata uang sehingga manusia dapat memperoleh barang dan jasa dari negara yang mengeluarkannya.

Dengan demikian, mematok kurs tukar mata uang negara tidak ada artinya, jika orang yang memilikinya tidak dapat memperoleh barang dan jasa. Jika dengan mata uang tersebut orang dapat memperoleh barang dan jasa, tidak perlu ada pematokan kurs tukar. Bahkan hal tersebut sia-sia. Sebabnya, mustahil mematok kurs mata uang, sementara nilainya tetap terikat dengan harga barang dan jasa dalam negeri. Kurs pertukaran akan berubah mengikuti perubahan harga barang dan jasa di negara yang mengeluarkan mata uang tersebut

Setiap negara dapat mengeluarkan mata uang dengan sifat tertentu yang mengekspresikan penilaian masyarakat terhadap harga barang dan jasa. Negara dapat menentukan nilai tertentu terhadap mata uangnya. Nilai tertentu tersebut mengikat rakyatnya dalam transaksi jual beli barang dan jasa dalam negeri.

Akan tetapi, negara tidak mampu memaksa negara-negara lain mengakui dan menghormati mata uang tersebut, kecuali sesuai dengan nilai barang dan jasa yang mereka peroleh dengan uang tersebut. Dengan demikian, yang menentukan kurs tukar mata uang adalah daya belinya saja, tidak ditentukan oleh undang-undang dan yang lainnya, selain daya beli mata uang tersebut.

Jika daya beli mata uang itu lemah, membatasi kurs tukar dan membuat batasan-batasan terhadap mata uang asing atau mata uang negara, tidak akan mengangkat (nilai) mata uang itu. Namun, yang mengangkatnya adalah upaya memperkuat daya beli mata uang itu di negara yang mengeluarkannya.

Dengan demikian, jelaslah bahaya sistem kurs tukar tetap (fixed exchange rate). Sebabnya, hal itu tidak berguna dalam menaikkan nilai mata uang negara ketika mata uang negara turun (devaluasi). Bahkan hal itu dapat mengakibatkan nilainya makin anjlok karena masyarakat berebut membeli mata uang asing dengan harga tinggi untuk mendapatkan barang dan jasa dari negara asing tersebut. Mereka tetap berebut meskipun harus membayar mahal, selama mereka dilarang memperoleh mata uang negara asing tersebut.

Dengan demikian, membatasi kurs pertukaran justru menambah merosotnya (nilai) mata uang negara. Hal ini juga mengakibatkan kerugian harta dengan membayar lebih mahal di pasar gelap, serta menghalangi masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, negara harus menerapkan sistem kurs tukar mengambang (floating exchange rate).

Masyarakat juga dibolehkan bertransaksi melakukan pertukaran mata uang asing tanpa ada batasan apa pun. Benar, kadang-kadang terjadi keadaan-keadaan yang tidak biasa, seperti negara melakukan pencetakan mata uang negara lain, membeli mata uang dari negara lain sebanyak mungkin, dan menawarkannya di pasar dengan harga yang sangat murah. Kemudian masyarakat berebut membeli mata uang tersebut untuk membeli barang-barang dari negara yang mengeluarkan mata uang sehingga mata uang tersebut memiliki posisi terhadap mata uang asing.

Akan tetapi, keadaan ini tidak berpengaruh terhadap negara jika mata uangnya berupa emas atau uang kertas substitusi. Jika mata uangnya adalah uang kertas yang dijamin, solusi untuk keadaan yang seperti ini adalah dengan membuka pintu-pintu negara bagi para pelaku bisnis mancanegara dan mengurangi harga komoditas. Dengan demikian dapat meningkatkan nilai eksternal mata uang dan mata uang kembali pada keadaannya yang alami.

Sesungguhnya mata uang tidak seperti komoditas yang terikat dengan supply and demand. Akan tetapi, ia terikat dengan nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan uang tersebut, yakni terikat dengan keberlangsungan harga-harga barang dan jasa. Sebabnya, kurs tukar akan berubah mengikuti perubahan harga barang di negara yang mengeluarkan mata uang. Jika nilai harga dalam negeri naik, sedangkan negeri yang lain tidak, kurs tukar kedua negara tersebut akan mengalami perubahan.

Akibatnya, terjadilah devaluasi nilai eksternal mata uang negara yang mengalami kenaikkan. Jika nilai harga mengalami devaluasi dalam negeri, sedangkan negeri yang lain tidak, nilai eksternal mata uang negara yang mengalami devaluasi harga akan mengalami kenaikan. Inilah yang akan menaikkan nilai mata uang negara tersebut.

Dengan demikian, harga-harga pada negara yang mengeluarkan mata uang akan berpengaruh terhadap naik turunnya nilai mata uang, bukan supply and demand. Hanya saja, pengaruh supply and demand bersifat temporal, yaitu ketika penawaran banyak, tetapi tidak lama kemudian akan kembali sesuai dengan harga-harga dalam negeri.

Inilah hukum-hukum seputar pertukaran mata uang, atau yang dinamakan dengan mata uang keras (hard money), atau sistem moneter. Pertukaran mata uang ini dibolehkan secara mutlak bagi semua warga negara, baik muslim atau nonmuslim.

Adapun terhadap selain warga negara terdapat batasan melalui perjanjian dengan orang-orang kafir muahid dan melalui keputusan khalifah terhadap orang-orang kafir harbi. Dengan demikian, hukum-hukum pertukaran mata uang sama persis dengan hukum-hukum perdagangan luar negeri lainnya. [MNews/RY-YG]

Sumber: Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam.

Share

One thought on “[Politik Ekonomi Islam] Sumber-Sumber Ekonomi (Bagian 30/46)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *