[Kabar] Kasus Meninggalnya Pasien BPJS karena Ditolak RS, Pengamat: Kelalaian Negara!

Muslimah News, NASIONAL — Desi Erianti (44) meninggal dunia usai ditolak mendapat penanganan darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Rasidin, Padang, Sabtu (31-5-2025). Dokter jaga IGD saat itu, Pipit, menjelaskan bahwa pasien telah melalui pemeriksaan awal sesuai prosedur. Dari hasil pemeriksaan, pasien didiagnosis ISPA dan disarankan untuk kembali ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama untuk mendapatkan rujukan.

Namun, menurut pihak keluarga, Desi sempat berobat ke faskes tingkat pertama sehari sebelumnya, Jumat siang. Kondisinya tidak kunjung membaik sehingga keluarganya membawanya ke RSUD Rasidin. Ia menambahkan, tenaga medis di RSUD sempat menyarankan agar mendaftar melalui jalur umum jika ingin dirawat, tetapi pihak keluarga menolak karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit secara mandiri. Setelah dipulangkan, kondisi Desi makin memburuk. Ia akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Siti Rahmah Padang dengan becak motor, tetapi nyawanya tidak tertolong.  

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan, jika pasien dinyatakan memenuhi salah satu dari kriteria pasien IGD oleh dokter, maka BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan IGD, bahkan tanpa rujukan, baik di rumah sakit yang bekerja sama maupun tidak. Namun, apabila kondisi pasien tidak dinyatakan sebagai gawat darurat, maka pasien harus menanggung biaya perawatannya secara mandiri. Wali Kota Padang Fadly Amran akhirnya menonaktifkan direktur dan jajaran pejabat RSUD dr Rasidin Padang. Fadly menyebut, langkah ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemkot Padang atas dugaan kelalaian pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kelalaian

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Dr. Rini Syafri mengatakan keprihatinannya. “Ini adalah kelalaian negara yang harus disudahi dengan segera, karena ada ribuan jiwa melayang oleh buruknya kualitas pelayanan kesehatan akibat industrialisasi kesehatan. Mirisnya, justru diintensifkan pemerintah satu dekade terakhir melalui agenda transformasi kesehatan,” ucapnya kepada MNews, Selasa (11-6-2025).

Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan pemerintah demi pelaksanaan penuh politik kesehatan kapitalisme Universal Health Coverage-UHC dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadopsi pemerintah sejak dua dekade lalu. “Sejalan pandangan WHO (World Health Organization) yang digadang-gadangkan sebagai refferal system akan memastikan akses pasien ke perawatan kesehatan yang dibutuhkan, sambil menjaga efisiensi sumber daya. Namun faktanya, efisiensi dalam makna industrialisasi atau bisnis kesehatan yang lebih menonjol,” urainya.

Berbahaya

Rini mengindra hal yang berbahaya dari industrialisasi kesehatan. “Kemanusiaan, kesembuhan, dan keselamatan jiwa pasien menjadi nomor ke sekian, yang utama adalah kepentingan bisnis korporasi, mulai dari bisnis BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan plat merah hingga big pharma,” jelasnya.

Ia memaparkan, tarik menarik kepentingan bisnis rumah sakit dan BPJS Kesehatan seperti dispute claim atau klaim rumah sakit yang tidak disetujui pihak BPJS Kesehatan, mengalahkan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat meski ini perkara yang pertama dan utama.

Oleh karena itu, ungkapnya, penolakan rumah sakit terhadap pasien meski sebenarnya ia butuh dirawat adalah niscaya. “Yakni, ketika hak otonom dokter dalam pembuatan keputusan berdasarkan ilmu kedokteran dan tanggung jawab profesi dipasung UHC, yaitu ketika referral system (sistem rujukan) yang sarat kepentingan bisnis,” terangnya.

Sense of emergency (kepekaan bahaya) dokter, lanjutnya, pupus seiring penggunaan standar minimalis penetapan triase IGD. “Pun demikian dengan aspek administrasi sistem rujukan dan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat fasilitas kesehatan sekalipun milik pemerintah,” ujarnya.

Koreksi

Menurut Rini, semua problem kesehatan harus ada koreksi total berhubung pencapaian nilai materi dan menegasikan nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusian yang merupakan inti peradaban kapitalisme, juga menjadi inti efisiensi, yaitu industrialisasi kesehatan.

“Sebagai unsur penting sistem kesehatan kapitalisme, keberadaan sistem rujukan atau referral system tentu sejalan pandangan kapitalisme tentang kesehatan, yaitu, komoditas objek industrialisasi dengan penggeraknya dokter serta tenaga kesehatan,” paparnya.

Sementara itu, jelasnya, kehadiran negara adalah pendukung penuh melalui fungsinya sebagai regulator dan model kekuasaan desentralisasi. “Apabila ditelisik, kehadiran negara yang tidak normal ini sejalan dengan karakter perusak kesehatan dan kehidupan dari peradaban kapitalisme yang menjadi determinan sosial kesehatan hari ini,” bebernya.

Kapitalisme ini, menurutnya, terjadi, baik pada sistem kehidupan secara keseluruhan sebagai unsur penting peradaban kapitalisme, maupun pada sistem ekonomi dan politiknya. “Artinya, penolakan pasien oleh rumah sakit adalah persoalan paradigmatik ideologis sistemis sehingga tidak cukup dengan penonaktifan direktur dan jajaran pejabat RSUD dr. Rasidin Padang dan melakukan upaya tambal sulam lainnya. Ini karena hanya akan memperpanjang kelalaian negara dan kesengsaraan masyarakat,” imbuhnya.

Urgen

Rini kemudian menegaskan urgensi kehadiran Islam dan peradaban Islam adalah satu-satunya determinan sosial yang menyehatkan dan membahagiakan setiap insan. “Tidak ada ruang dan celah bagi industrialisasi kesehatan. Berhubung keistimewaan peradaban Islam dalam hal cara pandang tentang kesehatan, fungsi negara, politik kesehatan hingga asas, serta nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan,” urainya.

Islam, katanya, menjadikan kesehatan dan perawatan medis sebagai salah satu kebutuhan dasar publik yang wajib dijamin negara tanpa skema asuransi. “Sementara fasilitas kesehatan keberadaannya sebagai perpanjangan fungsi negara sehingga dikelola di atas prinsip sosial dan pelayanan. Sedangkan para dokter berposisi mulia karena menjadi ujung tombak fungsi negara yang sahih,” jelasnya.

Prinsip

Rini menyampaikan, pelayanan kesehatan dilangsungkan di atas tiga prinsip. “Sederhana dalam aturan, cepat dalam pelaksanaan, dan dilakukan oleh para dokter yang kompeten. Pelayanan kesehatan pun diliputi atmosfir kemanusiaan di samping otonomi dokter yang kuat demi kesembuhan segera tanpa bekas,” paparnya.

Di saat bersamaan, tambahnya, hal tersebut meniscayakan setiap orang mengakses secara mudah layanan kesehatan yang mereka butuhkan. “Diukir oleh tinta emas sejarah peradaban Islam bahwa pada masa itu terdapat rumah sakit yang berafiliasi dengan universitas pendidikan calon dokter yang dipenuhi kebutuhan hidup mereka berupa tempat tinggal, pakaian, makanan, dan darmawisata,” urainya. 

Oleh karena itu, ucapnya, negara-negara Barat mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kedokteran kepada para pakar kedokteran negara Islam. “Di saat bersamaan pelayanan yang diterima pasien berkhasiat bagi kesembuhan segera, di samping dalam dimensi kemanusiaan yang sempurna. Sampai-sampai yang berpura-pura sakit pun dilayani sebagaimana lazimnya pelayanan tamu menurut Islam,” ulasnya. 

Kehadiran Islam di abad ini, tegasnya, adalah keniscayaan karena semua itu tidak sekadar konsep indah di atas kertas. “Sistem pelayanan kesehatan ini telah dipraktekan selama berabad-abad yang meliputi 2/3 dunia. Lebih dari itu, negara Khilafah dipersiapkan untuk menjadi solusi persoalan kehidupan insan sepanjang masa termasuk di abad ini. Tidak hanya tuntutan kemashlahatan kekinian, kehadiran kembali negara Khilafah adalah perkara yang diwajibkan Allah Swt. kepada kita semua,” pungkasnya. [MNews/IK]