Muslimah News, INTERNASIONAL— ASEAN menghadapi permasalahan yang memprihatinkan dengan maraknya pelecehan seksual anak yang disiarkan secara langsung, di mana kawasan ASEAN menjadi pusat global kasus pelecehan seksual anak.
Hasil penelitian Disrupting Harm yang dilakukan UNICEF pada 2022 menunjukkan 1—20% anak-anak yang menggunakan internet di enam negara ASEAN telah mengalami beberapa bentuk eksploitasi seksual online dan pelecehan seksual online selama periode 12 bulan penelitian.
Menanggapi hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan upaya bersama melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di ranah daring sudah sangat mendesak. Hal ini karena anak-anak adalah populasi yang paling rentan menghadapi risiko tinggi di ranah daring, seperti eksploitasi dan pelecehan.
Untuk mendiskusikan isu tersebut, pemerintah Indonesia menggelar 2024 ASEAN ICT Forum on Child Online Protection di Bali pada 25—26 September 2024. Diskusi ini sebagai bentuk komitmen dari Rencana Aksi Regional untuk Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Pelecehan Daring di ASEAN yang disahkan pada 2021.
Kebijakan Pemerintah
Banyaknya kasus kejahatan yang menimpa anak-anak di ranah daring ini menurut pengamat politik Fatma Sunardi, tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah, yakni Kemendikbudristek yang mendorong digitalisasi lebih luas.
“Bahkan meteri pendidikan dalam agenda G20 menyatakan, digitalisasi di dunia pendidikan akan menjadi prioritas. Sayangnya, kebijakan ini tidak disertai kesiapan pemeritah dalam memberi perlindungan di ruang digital,” ungkapnya kepada MNews, Kamis (3-10-2024)
Saat anak-anak harus belajar daring dan mulai terbiasa dengan internet, lanjutnya, anak-anak menghadapi berbagai risiko yang disebut cyber-pandemic (perundungan, kekerasan, ancaman, interaksi yang tidak aman, gangguan gaming, dan gagguan media social-penj.).
“Perlindungan anak di ranah siber sudah menjadi isu global dan PBB telah mengeluarkan General Comment No. 25 Tahun 2021 terkait hak anak dalam kaitannya dengan lingkungan digital. Komentar umum ini dibuat oleh Komite Hak Anak PBB (UN Committee on the Rights of the Child),” urainya.
Di dalamnya, ia melanjutkan, menyebutkan secara jelas bahwa perlindungan anak di ranah daring harus diintegrasikan dalam kebijakan nasional terkait perlindungan anak nasional. Namun, menurutnya, arahan PBB hanya solusi normatif yang mustahil diwujudkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Cengkeraman Kapitalisme
Fatma menilai, saat ini dunia sedang dalam cengkeraman tata aturan kapitalisme dengan nilai-nilai kebebasannya.
“Jadi, teknologi digital yang menciptakan ruang digital tidak bebas nilai, di dalamnya dipenuhi nilai dan gaya hidup toksik yang berbahaya bagi anak-anak,” ulasnya.
Hal lain, ia menjelaskan, digitalisasi adalah bagian dari tatanan kapitalisme yang bertujuan utuk menguatkan ekosistem produksi global.
“Dalam logika ekonomi kapitalisme, tidak ada moral dan etika serta nilai-nilai luhur. Semua yang masuk di ruang siber hanya dikelompokkan sebagai user (konsumen) dan provider (penyedia produk). Dalam tatanan digital (kapitalisme), anak-anak hanya market (pasar) yang siap dieksploitasi, tidak lebih,” kritiknya.
Menghadapi tatanan liberal kapitalisme, lanjutnya, negara seakan tidak berdaya. “Apalagi Indonesia tidak berdaulat di ruang siber dan hanya sebagai user (pengguna),” tukasnya.
Hal ini, menurutnya, berimplikasi pada lemahnya regulasi dan penegakan aturan di ranah siber. “Pengendali ruang siber adalah negara-negara adidaya, seperti AS dan Cina. Ketakberdayaan negara berdampak pada pengamanan (safeguarding) dan perlindungan (protection) pada warganya, khususnya anak-anak. Terbukti, kebijakan yang dibuat tidak akan mampu melampaui tatanan nilai, aturan main, dan penguasaan teknologi saat ini (yang dikuasai oleh AS dan Cina),” bebernya.
Ia mengulas, jika Indonesia ingin memberi perlindungan di ranah siber, maka beberapa syarat harus dipenuhi, yakni berdaulat di ruang siber serta menegakkan tatanan nilai dan aturan sendiri.
“Ini bisa diberikan hanya jika negara punya visi pengembagan teknologi digital yang tercanggih. Visi ini hanya bisa dimiliki jika suatu negara mengambil visi Islam politik. Islam akan mewajibkan negara untuk mengembangkan teknologi tercanggih yang dibutuhkan dalam menopang politik luar negeri, yakni dakwah dan jihad. Jika tidak, maka mustahil pengembangan teknologi yang mampu melampaui apa yang sudah dimiliki oleh Amerika dan Cina saat ini,” pungkasnya. [MNews/IA]
