[Kabar] Kerja Sama Hilirisasi Mineral, Pengamat: Untuk Kepentingan Geopolitik Cina

[Kabar] Kerja Sama Hilirisasi Mineral, Pengamat: Untuk Kepentingan Geopolitik Cina

Muslimah News, INTERNASIONAL— Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalin kolaborasi strategis dengan Cina untuk memperkuat hilirisasi industri serta pengelolaan smelter di Indonesia.

Sekjen Kemenperin, Eko SA Cahyanto, mengungkapkan pentingnya kerja sama ini saat bertemu dengan Wakil Menteri dan Teknologi Informasi Cina Wang Jianping di Jakarta, Rabu (25-9-2024).

Terdapat enam mineral yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, yaitu Molibdenum, Antimon, Kromium, Kobalt, Lithium, dan logam tanah jarang. Kemenperin juga menyampaikan keinginan kerja sama di bidang photovoltaic dengan mempertimbangkan kemajuan energi baru terbarukan yang dimiliki Tiongkok.

Di kesempatan berbeda Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga diundang makan malam bersama Menlu Cina Wang Yi. Di acara itu, Luhut menawarkan kerja sama mengolah sumber daya alam mineral kritis di Indonesia.

Berita yang lain, saat meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Jokowi kembali menegaskan pentingnya hilirisasi untuk ekonomi negara.

Diberitakan juga, Kemenko Marves mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi menjadi salah satu program prioritas di pemerintahan berikutnya bahkan pemerintah telah menyiapkan insentif pajak.

Kepentingan Cina

Menyoroti hal di atas, pengamat politik ekonomi Zikra Asril menegaskan kerja sama ini mengindikasikan Cina punya kepentingan geopolitik.

“Tanah jarang telah menjadi senjata geopolitik saat ini dalam pertarungan negara-negara besar terutama antara AS dan Cina karena berkaitan dengan industri chip. Sangat penting bagi Cina secara geopolitik menguasai tambang mineral ini,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (4-10-2024).

Ia melanjutkan, pertemuan bulan ini mengindikasikan agar kerja sama tersebut harus disepakati sebelum pergantian rezim.

“Sangat disayangkan pembangunan Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi telah menghantarkan negara ini menjadi sasaran penjajahan SDA, khususnya tambang mineral bagi negara asing,” kritiknya.

Jika dahulu berdalih dengan industri ekstraktif, ucapnya, sekarang membangun narasi hilirisasi. Namun menurutnya, tetap saja metode yang dipakai lagi-lagi investasi.

“Kedaulatan hilirisasi industri, baik itu mineral maupun SDA ditentukan oleh penguasaan teknologinya. Namun faktanya kita belum mandiri, bahkan masih bergantung pada asing,” sesalnya.

Ia membeberkan, berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, hilirisasi mineral tidak mampu mendongkrak sektor manufaktur.

“Ini adalah bukti hilirisasi yang selalu digaungkan pemerintah memang bukan untuk industrialisasi negara ini. Bahkan negara telah terjebak dalam mantra pertumbuhan ekonomi dan perdagangan bebas. Padahal kunci untuk membangun industrialisasi adalah penguasaan teknologi. Rakyat lagi-lagi akan dirampas ruang hidupnya,” kritiknya.

Bahkan, ia menilai, kondisi ini lebih parah dari zaman kolonial Belanda. “Jika dahulu pihak yang merampas adalah penjajahnya langsung. Namun sekarang, negara yang merampasnya untuk kepentingan penjajah,” kritiknya.

Ia lalu mempertanyakan, inikah yang disebut pembangunan? Ia prihatin, bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah tampak tidak mampu membuat negara ini menghentikan agenda hilirisasi, bahkan akan terus berkelanjutan menjadi program prioritas pembangunan.

“Rakyat harus siap-siap! Akan terus bermunculan konflik lahan yang berdalih pembangunan, padahal penjajahan gaya baru,” tegas Zikra mengingatkan.

Khilafah

Zikra sangat yakin hanya Khilafah sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan hilirisasi agar benar-benar didedikasikan untuk rakyat,

“Khilafah adalah sistem pemerintahan yang tunduk pada wahyu Allah. Allah telah mengatur pengelolaan SDA, di antaranya barang tambang yang melimpah adalah milik rakyat/umum, termasuk barang tambang mineral,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaku utama untuk mengelola tambang mineral adalah negara, bukan investor. “Negara akan menyiapkan anggaran untuk pengelolaan SDA mulai dari sektor hulu sampai hilir dari anggaran APBN sehingga industrialisasi menjadi agenda prioritas dalam politik Khilafah karena visi negara Khilafah adalah menjadi negara mandiri, kuat, dan menjadi adidaya,” bebernya.

Ia menyatakan, dalam sektor tambang mineral milik umum, tidak ada celah bagi swasta/individu berinvestasi, apalagi swasta asing.

“APBN Khilafah mempunyai 12 pos sumber pemasukan yang masuk dalam kategori harta milik negara, seperti ganimah; kharaj; jizyah; harta milik umum, seperti laut, sungai, listrik, hutan, barang tambang, yang jumlahnya melimpah; dan harta zakat. Semua pemasukan ini cukup untuk membiayai kepentingan rakyat termasuk agenda industrialisasi mandiri, kuat, dan terdepan,” tegasnya.

Di samping itu, ia menjelaskan, Khilafah akan mempersiapkan SDM berkualitas untuk membangun industrialisasi yang dimulai dengan membangun sistem pendidikan yang mencetak umat terbaik, yaitu manusia yang memiliki kepribadian Islam dan memiliki keahlian.

“Termasuk membangun ekosistem masyarakat yang mencintai ilmu, riset, dan inovasi. Menyiapkan anggaran untuk pendidikan gratis, termasuk riset inovatif yang berlandaskan pada visi Negara, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam,” imbuhnya.

Ini semua, terang Zikra, dilakukan bukan karena intervensi dan kepentingan asing/global, bukan pula karena target pertumbuhan ekonomi seperti saat ini.

“Khilafah tidak akan pernah bergantung pada kebijakan global dan kepentingan negara asing dalam mengelola SDA dan membangun industrialisasi. Khilafah adalah negara independen yang hanya tunduk pada syariat Allah dan bertarget menjadi rahmat bagi seluruh alam,” pungkasnya. [MNews/IA]  

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *