Badai PHK, Keniscayaan dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

Badai PHK, Keniscayaan dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

Muslimah News, FOKUS — Tahun 2024 merupakan tahun buruk bagi pekerja Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 53.000 orang. PHK didominasi sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang, aktivitas jasa lainnya 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 3.997 orang.

Terdapat tiga provinsi di Indonesia yang menjadi penyumbang PHK terbanyak, yaitu Jawa Tengah 14.767 orang, Banten 9.114 orang, dan DKI Jakarta 7.469 orang. Badai PHK akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun peningkatan angka pengangguran. Seperti yang dialami para pekerja PT Panamtex yang melakukan perlawanan pada putusan pailit dari Pengadilan Negeri Semarang. Keputusan Pailit tersebut membuat 510 karyawan di dalamnya terancam tidak bisa lagi bekerja.

Paradigma Kapitalisme

Siklus PHK yang terjadi berulang tentu membahayakan keberlangsungan hidup para pekerja. Bagaimana tidak, mereka menggantungkan hidup pada perusahaan yang menggajinya. Namun, kenyataannya tidak ada perlindungan dan jaminan pasti untuk para pekerja dari perusahaan tempat mereka mencari nafkah. Kapan saja perusahaan menghendaki, para pekerja bisa kehilangan pekerjaan. Inilah konsekuensi tatkala negara menerapkan paradigma kapitalisme dalam aspek ketenagakerjaan dan industri.

Dalam pandangan kapitalisme, kaum buruh/pekerja merupakan salah satu komponen produksi yang harus diminimalkan pengeluarannya demi mengurangi ongkos produksi. Tujuannya agar perusahaan atau industri mencapai keuntungan yang lebih besar. Buruh bagi pemilik modal (kapitalis) tidak ubahnya faktor produksi yang harus bekerja maksimal demi target produksi yang tinggi.

Sistem ekonomi kapitalisme lebih mengandalkan modal (kapital) sebagai kekuatan dalam kegiatan produksi dengan mengasumsikan bahwa tanpa adanya modal maka kegiatan produksi tidak akan berjalan. Sistem kapitalisme menekankan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi, pasar bebas, dan minimnya intervensi negara dalam kegiatan ekonomi.

Dalam sistem ini, perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk mengelola tenaga kerja, menetapkan kebijakan perekrutan, dan menentukan PHK berdasarkan kebutuhan bisnis dan keuntungan, bukan berdasarkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja. Perusahaan berorientasi pada efisiensi dan keuntungan sehingga cenderung melakukan PHK kepada pekerja ketika ekonomi sedang lesu, permintaan menurun, atau menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran dan biaya produksi. Oleh karenanya, PHK merupakan keniscayaan dalam praktik industri kapitalisme.

Peran Negara Nihil

Negara yang mengadopsi sistem kapitalisme berorientasi pada pasar bebas dan liberalisasi. Liberalisasi memungkinkan pasar beroperasi dengan sedikit kendali atau regulasi dari pemerintah. Implikasinya, negara tidak terlibat langsung dalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja. Negara membiarkan industri berkembang sesuai mekanisme pasar.

Selama negara menerapkan sistem kapitalisme, kesejahteraan yang diidam-idamkan para buruh tidak akan terwujud. Sistem ini menetapkan kebijakan liberalisasi ekonomi yang melahirkan kebebasan kepemilikan. Pemenang dalam dunia kapitalisme adalah pemilik modal terbesar. Kekayaan dan kepemilikan berbagai sektor industri hanya berputar di kalangan kapitalis. Liberalisasi ekonomi juga meniscayakan nihilnya peran negara dalam penyediaan lapangan kerja serta kesejahteraan hidup pekerja. Contoh nyatanya ialah lahirnya UU Cipta Kerja yang ditolak para buruh dan diamini para pengusaha.

Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, pemerintah tidak kehilangan akal. Pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja. Perppu ini dianggap cacat prosedural dan masih memuat pasal-pasal yang merugikan buruh, di antaranya pasal 64 yang menyinyalir praktik tenaga alih daya (outsourcing) makin meluas. Pasal tersebut menyebutkan penggunaan outsourcing diperbolehkan pada segala jenis pekerjaan. Praktik outsourcing saat ini banyak merugikan pekerja, semisal kontrak kerja pendek, jam kerja tidak jelas, dan rawan terjadi PHK.

Lalu, pasal 88 yang membolehkan pemerintah menetapkan formula upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Pasal ini dianggap berbahaya karena pemerintah dapat mengubah formula upah minimum sewaktu-waktu. Ada dugaan pasal ini hadir untuk untuk melindungi perusahaan yang tidak mampu, dalam kondisi krisis, membayar kenaikan upah minimum.

Selain itu, terdapat pasal yang mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu menjadikan pekerja tidak mendapat perlindungan yang pasti atas PHK sepihak dari perusahaan. Lalu terdapat pasal 42 tentang tenaga kerja asing yang berpotensi merugikan pekerja. Dalam beleid tersebut, penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi mensyaratkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dari menteri. Perusahaan cukup memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh pemerintah pusat. Ini akan mempermudah perizinan pekerja asing masuk ke Indonesia. Pekerja pribumi dipersulit haknya, pekerja asing malah dipermudah dengan administrasi yang lebih cepat dan ringkas.

Dengan lahirnya regulasi yang memanjakan pengusaha dan industri seperti Perppu Cipta Kerja dan UU turunannya telah membuktikan bahwa peran negara hanya sebagai regulator dan fasilitator kepentingan kapitalis. Di sisi lain, negara tidak menjamin kebutuhan asasi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, harga pangan yang terjangkau, dan kemudahan memenuhi papan. Yang terjadi negara justru membebani rakyat dengan sejumlah kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Bagaimana pekerja mau sejahtera, sedangkan negara justru menetapkan berbagai kebijakan problematik yang memberatkan ekonomi rakyat?

Nihilnya peran negara dan lahirnya regulasi kapitalistik makin menegaskan bahwa negara tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sehingga praktik eksploitasi dan diskriminasi oleh pengusaha kapitalis terus berjalan. Oleh karenanya, untuk memutus rantai badai PHK dan ketaksejahteraan rakyat adalah dengan meninggalkan dan menanggalkan sistem kapitalisme.

Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat. Persoalan PHK adalah dampak penerapan kapitalisme sehingga penyelesaiannya harus mendasar dan fundamental. Inilah mekanisme Islam dalam menyelesaikan persoalan buruh dan pekerja.

Pertama, mengatur kepemilikan harta, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Dengan kejelasan status kepemilikan harta, negara mengelola harta milik umum untuk kemaslahatan rakyat semata. Islam melarang penyerahan pengelolaan harta milik umum kepada individu atau swasta. Dengan aturan ini pula, negara dapat membangun industri strategis, semisal pengilangan minyak, pengelolaan tambang, alutsista, pertanian, dan sebagainya yang memungkinkan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Penyediaan lapangan kerja dalam industri strategis juga akan mendorong masyarakat meningkatkan keterampilan dan kemampuannya.

Kedua, mendorong individu bekerja. Negara dapat memberikan modal atau insentif agar rakyat dapat memulai usahanya. Negara juga akan memberikan fasilitas berupa pelatihan dan keterampilan agar mereka dapat bekerja pada beragam jenis industri dan pekerjaan. Dalam Islam tidak ada istilah orang menganggur.

Ketiga, menetapkan standar gaji buruh sesuai ketentuan Islam, yaitu berdasarkan manfaat tenaga (manfa’at al-juhd) yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan biaya hidup (living cost) terendah. Dengan begitu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para majikan.

Jika terjadi perselisihan antara buruh dan majikan dalam menetapkan upah, pakar (khubara’) yang dipilih dari kedua belah pihak akan menentukan upah sepadan (ajr al-mitsl). Jika keduanya tidak menemukan kata sepakat, negara memilihkan pakar dan memaksa kedua belah pihak untuk mengikuti keputusan pakar tersebut.

Dengan pengaturan ini, negara tidak perlu menetapkan upah minimum regional (UMR). Bahkan penetapan seperti ini tidak diperbolehkan karena dianalogikan pada larangan penetapan harga. Baik harga maupun upah sama-sama merupakan kompensasi yang diterima oleh seseorang. Bedanya, harga adalah kompensasi atas barang, sedangkan upah merupakan kompensasi atas jasa.

Sistem kapitalisme telah gagal memberikan jaminan dan perlindungan kesejahteraan bagi pekerja. Dengan penerapan sistem Islam kafah, badai PHK dapat dicegah dan diatasi dengan baik dan tepat. [MNews/CJ-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *