Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Dinanti-nanti tidak segera datang. Saat datang, kehadirannya tidak diharapkan atau menerima dengan sangat terpaksa. Inilah prahara kala minyak goreng berubah status menjadi barang langka nan mewah. Saat harga murah, stoknya langka. Ketika stok melimpah, harganya malah melambung. Aneh tetapi nyata.
Begitulah nasib negeri penghasil sawit terbesar di dunia ini. Rakyat merana demi mendapat minyak goreng, sedangkan kapitalis terlihat berjaya karena meraup untung sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan situasi. Mirisnya lagi, negara kalah menghadapi kartel dan kapitalis yang memainkan harga pasaran minyak goreng. Kok bisa?
Tidak Kuasa Melawan Mafia?
Publik akhirnya menyorot kinerja Kementerian Perdagangan. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta (Kamis, 17/3/2022), Mendag Lutfi mengakui pihaknya tidak kuasa menghadapi munculnya mafia-mafia minyak goreng di Indonesia. Ia juga meminta maaf tidak bisa mengontrol sifat manusia yang rakus dan jahat. Menurutnya, ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ia pun berjanji mengungkap mafia-mafia tersebut. Namun, hingga kini, janji itu tidak terealisasi.
Sebelumnya, Mendag berencana mengumumkan nama mafia minyak goreng pada Senin (21/3/2022). Apa daya, rencana tinggallah rencana. Nama-nama mafia tersebut belum jua ia rilis. Satgas Pangan Polri mengatakan belum mengetahui informasi terkait pengumuman tersangka dugaan mafia minyak goreng. Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan juga mengatakan pihaknya belum menerima data dan temuan Kemendag soal dugaan tersebut.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyebut tidak ada mafia minyak goreng. Menurutnya, yang terjadi hanyalah ketaktepatan dalam regulasi tata niaga yang terletak pada penerapan pengaturan dan kebijakan. Ia menyebut pengusaha mengambil celah kebijakan pemerintah untuk mencari untung.
Gobel menambahkan, Kemendag seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap crude palm oil (CPO). (Kompas.com, 22/3/2022).
Hingga kini, desakan agar pemerintah dan Polri segera mengusut praktik mafia minyak goreng makin kencang. Publik terus menagih janji Mendag untuk merilis nama-nama mafia minyak goreng.
Sayangnya, publik ternyata meragukan keberanian pemerintah mengungkap tuntas polemik minyak goreng. Melihat rekam jejak pemerintah yang selama ini hanya umbar janji tetapi minim realisasi, tidak heran keraguan dan pesimistis itu mencuat. Apa iya pemerintah berani melawan para “mafia” dan kartel minyak goreng demi rakyat?
Sifat Bawaan Kapitalisme
Mencermati fakta “kekalahan” negara melawan mafia, penguasa negeri ini harusnya menyadari bahwa penerapan kapitalisme akan selalu berimbas pada penderitaan rakyat dan kegembiraan bagi konglomerat, pengusaha, dan korporasi. Sifat bawaan kapitalisme sejak awal memang rakus dan jahat.
Kerakusan itu berpijak pada prinsip kebebasan kepemilikan. Dengan prinsip ini, siapa pun bebas memiliki harta, baik milik individu maupun umum. Walhasil, kebebasan kepemilikan tidak memiliki batas harta mana yang boleh dan tidak boleh individu miliki. Prinsip ini yang melahirkan liberalisasi pasar dan menjadi role model ekonomi bagi kapitalisme.
Jadi, jika negara merasa kewalahan dan tidak kuasa mengontrol sifat rakus manusia, hal itu karena kapitalisme memang membentuk manusia kapitalistik yang hanya mengejar profit. Sistem ekonomi kapitalisme jelas menciptakan kejahatan struktural dalam bentuk paket kebijakan yang serba kapitalistik dan liberal.
Mengapa baru sekarang menyadari bahwa manusia di bawah kontrol kapitalisme itu rakus dan jahat? Padahal, keberlangsungan sistem ini sudah berjalan begitu lama. Rakyat sudah sangat “kenyang” dengan dampaknya. Contoh sederhananya adalah ketimpangan ekonomi yang sangat nyata, yaitu yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara.
Rakyat Sejahtera, Mungkinkah?
Jika telah tampak kerusakan akibat kapitalisme, kebaikan apa yang kita harapkan dari sistem ini? Sungguh, kapitalisme merusak segalanya. Darinya lahir akidah sekularisme yang menjadikan pemimpin tidak memiliki kepekaan, empati, ataupun sikap amanah menjalankan kekuasaannya.
Kapitalisme juga melahirkan politik transaksional ala demokrasi yang mementingkan kepentingan korporasi semata. Selalu ada balas budi di balik kekuasaan yang diraih, yakni penguasa menetapkan kebijakan demi memuluskan jalan para kapitalis/korporasi.
Sengkarut minyak goreng hanyalah contoh kecil kegagalan kapitalisme mengurus hajat publik. Kegagalannya bukan isapan jempol, tetapi fakta yang tidak bisa dibantah.
Sistem Ekonomi Islam
Lantas, sistem apakah yang bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat? Jawabannya ialah Islam.
Islam telah terbukti secara empiris dan historis menyejahterakan rakyatnya. Islam memiliki sejumlah konsep yang sangat kontradiktif dengan kapitalisme.
Pertama, Islam mengklasifikasi harta kepemilikan menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Dengan pembagian ini, pengelolaan harta milik umum dan negara akan tampak jelas. Dengan klasifikasi ini pula negara dapat menetapkan kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kemaslahatan rakyat.
Kedua, pengawasan dan sanksi tegas. Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), terdapat lembaga Hisbah yang berfungsi mengontrol dan mengawasi ketersediaan kebutuhan pokok di pasar serta menindak tegas para penimbun dan pedagang curang.
Ketiga, menjaga keberlangsungan mekanisme pasar yang sehat. Islam melarang praktik penimbunan, liberalisasi perdagangan, penipuan, monopoli, dan praktik curang lainnya. Islam juga melarang mematok harga.
Dengan penerapan sistem Islam, iklim perekonomian akan berlaku sesuai pandangan syariat Islam. Dengan begitu, tidak akan ada mafia atau kartel pangan yang merugikan masyarakat, apalagi memainkan harga untuk meraup untung sebanyak-banyaknya.
Keempat, politik ekonomi berbasis riayah suunil umat. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Islam tidak mengenal politik balas budi. Dalam Islam, penguasa adalah pelaksana hukum Islam dan pelayan bagi rakyatnya. Tugasnya ialah melayani rakyat dengan memenuhi kebutuhan asasi mereka.
Khatimah
Penerapan Islam yang menyeluruh akan melahirkan pemimpin bertakwa dan kepemimpinan amanah. Jabatan dan kekuasaan adalah hisab untuknya kelak di akhirat. Dengan begitu, ia akan berhati-hati dalam berucap, berbuat, serta menetapkan kebijakan.
Setiap kepimpinan akan mendapat balasan yang sesuai. Jika ia amanah, surga menantinya. Jika khianat dan zalim, siksa Allah Swt. tidak akan luput padanya.
Dari Iyadh bin Himar ra. berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Penghuni surga itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu penguasa yang adil dan disenangi, orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan lunak hati kepada setiap sanak keluarga dan setiap muslim, serta orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga.” (HR Muslim) [MNews/Gz]
Sumber foto sampul: merdeka[dot]com
