Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Krisis kedelai saat ini—ditandai dengan peningkatan harga secara signifikan—bukan tanpa prediksi. Para pakar telah lama memperingatkan pemerintah terkait kebijakan impor kedelai dalam menyelesaikan masalah ketersediaan pangan. Ini karena impor yang “brutal” akan menyebabkan ketergantungan.
Sedangkan ketergantungan terhadap impor kedelai akan sangat memengaruhi harga kedelai domestik, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya krisis. Terbukti, krisis kedelai tahun ini sangat erat kaitannya dengan impor kedelai yang nyaris 100%.
Krisis kedelai di Indonesia ini menyebabkan meningkatnya volume impor, sedangkan peningkatan impor akan sangat menguntungkan negara eksportir. Apakah ini bentuk hegemoni negara makmur terhadap negara berkembang?
Lantas, mengapa negara agraris harus bergantung pada impor? Bukankah swasembada akan melahirkan kedaulatan? Apa sebenarnya akar masalahnya dan bagaimana agar Indonesia lepas dari krisis kedelai?
Polemik Kedelai
Di tanah air, kedelai merupakan komoditas pangan strategis ketiga setelah beras dan jagung. Kedelai adalah bahan baku industri tahu, tempe, dan kecap yang sangat digemari rakyat Indonesia. Kondisi perekonomian yang terus melemah menjadikan makin digandrunginya tempe dan tahu sebagai lauk pauk alternatif pengganti daging, ikan, atau telur.
Oleh karena itu, seharusnya ketersediaan kedelai dijaga agar aman dan perekonomian stabil. Namun sayang, bukannya swasembada, kebijakan impor malah terus dilakukan dalam menyelesaikan problem ketersediaan. Bahkan kini, kebutuhan kedelai nasional Indonesia hampir 100% impor.
Indonesia menjadi importir terbesar kedua di dunia setelah Cina, sedangkan eksportir kedelai terbesar dunia saat ini ditempati Brazil dan AS. Adapun kebutuhan kedelai nasional Indonesia yang nyaris tiga juta ton per tahun ini (berdasarkan BPS 2021) sebagian besarnya diimpor dari AS (86% dari total impor kedelai). Sisanya dari Kanada, Argentina, Brazil, dan Malaysia.
Data Prognosa Neraca Komoditas Strategis Kementerian Pertanian menunjukkan pada 2022 kebutuhan kedelai dalam negeri 2.983.511 ton. Sedangkan ketersediaan alias produksi para petani lokal hanya 391.285 ton sehingga terjadi defisit yang luar biasa, yaitu 2.593.226 ton.
Oleh karenanya, pemerintah perlu mengimpor 2.842.226 ton kedelai tahun ini. Angka ini sekaligus menjadikan impor kedelai sebagai impor terbesar 2022 dibandingkan pangan strategis lainnya. (kompas.com, 22/3/2022)
Kebijakan Tidak Memihak Rakyat
Sebenarnya, Indonesia pernah swasembada kedelai pada 1992 sehingga anggapan bahwa kedelai adalah tanaman subtropis dan tidak cocok ditanam di Indonesia adalah keliru. Hal demikian pun telah dibuktikan oleh berbagai riset penelitian. Oleh karenanya, penurunan produksi bukan diakibatkan oleh iklim Indonesia yang tropis, melainkan kebijakan pemerintah yang tidak memihak petani.
Produksi menurun akibat luas lahan yang terus berkurang, misalnya. Hal ini merupakan imbas dari kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi infrastruktur. Selain itu, harga pupuk dan benih juga mahal. Hal ini akibat pencabutan subsidi secara bertahap pada pupuk dan benih. Begitu pun harga kedelai impor yang sering kali lebih murah dari harga lokal, tersebab pemberlakuan tarif impor hingga 0%.
Semua ini menyebabkan petani tidak bergairah untuk menanam kedelai karena insentifnya sangat kecil. Jadilah para petani berhenti menanam kedelai. Padahal, kebutuhan kedelai makin tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Lantas, apa penyebab kebijakan pemerintah terlihat sangat pro importir daripada pada petani? Bukankah swasembada jalan menuju kedaulatan pangan?
Jerat Perjanjian Internasional
Setelah 1930, saat perekonomian dunia terjerumus ke dalam depresi besar-besaran, kepercayaan terhadap paham ekonomi pasar liberal merosot secara drastis. Ternyata, mekanisme pasar tidak mampu mengurus dirinya sendiri, bahkan dapat menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Dari sini cikal bakal neoliberalisme muncul, yaitu memperkuat peranan negara sebagai regulator.
Departemen Keuangan AS bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) merumuskan sebuah paket kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington. Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998 lalu.
Arah ekonomi Indonesia mengalami perubahan signifikan karena merujuk pada LoI yang disepakati dalam konsensus Washington. Inti konsensus tersebut adalah menekankan pada pasar bebas dengan implementasi liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi.
Misalnya tarif impor 0% pada komoditas kedelai yang diberlakukan pertama kali pada 1998, saat itu langsung menyebabkan impor kedelai melonjak tinggi. Begitu pun penghapusan subsidi bibit dan pupuk, penghapusan pajak ekspor, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari perjanjian perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Inilah alasan pemerintah lebih memilih impor daripada produksi sendiri, yakni karena Indonesia telah terjerat perjanjian dagang yang sejatinya merupakan alat penjajahan negara makmur terhadap negara berkembang. Ya, perjanjian perdagangan luar negeri hakikatnya diciptakan negara-negara makmur untuk bisa memasarkan kelebihan produksi mereka.
Itulah pula sebab negara berkembang—yang populasinya padat—hanya menjadi huge market negara-negara maju. Indonesia yang notabenenya adalah negara agraris dibuat mandul dalam memproduksi sendiri, termasuk pangan. Jadilah Indonesia yang melimpah ruah kekayaan alamnya menjadi salah satu negara pengimpor pangan terbesar di dunia. Miris!
Hegemoni Negara Makmur
Sesungguhnya, akar masalah krisis kedelai di Indonesia, bahkan dunia, adalah adanya kepemimpinan peradaban Barat yang menerapkan ekonomi neoliberal. Konsekuensinya, semua negara harus tunduk dan patuh terhadap sejumlah aturan yang ditetapkan dan menjadikan ekonomi neoliberal sebagai platform dalam menentukan kebijakan.
Hegemoni negara makmur atas negara berkembang sangat terlihat jelas dalam kasus krisis kedelai karena hampir seluruh kebutuhan kedelai nasional dipasok AS, padahal Indonesia mampu melakukan swasembada. Namun, dengan sejumlah regulasi dari penguasa komprador dan pemburu rente, semua itu bisa menyulap negeri kaya SDA menjadi miskin.
Ketergantungan suatu negara terhadap pangan impor inilah yang menjadi target negar-negara makmur. Seperti halnya ketergantungan satu negara terhadap utang luar negeri, ketergantungan terhadap pangan impor pun akan menyebabkan runtuhnya kedaulatan bangsa.
Beginilah nasib negara kecil dalam konstelasi perdagangan internasional ala Barat, SDA-nya dieksploitasi dan SDM-nya dijadikan pasar bagi surplus produksi mereka.
Solusi Atasi Krisis
Pangan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Oleh karena itu, penting untuk negara berdaulat atas pangannya dengan cara swasembada. Hal ini agar negara terbebas dari krisis dan ketergantungan terhadap pangan impor, terlebih impor dari negara kafir harbi fi’lan seperti AS.
Kekuatan sistem pemerintahan yang melahirkan penguasa amanah dan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat akan mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Penguasa menjadi pengurus umat bukan komprador yang selalu memuluskan kepentingan penjajah. Begitu pun sistem ekonomi yang berfokus pada manusia akan mengantarkan pada terpenuhinya seluruh kebutuhan manusia dan menjadikan masyarakat hidup dalam kesejahteraan.
Kebijakan yang independen, bebas dari kepentingan asing ataupun aseng/asong, dan fokus pada kepentingan umat akan mampu mewujudkan swasembada pangan. Subsidi pupuk dan bibit diberikan dengan sebaik-baik perhitungan. Alih fungsi lahan bisa dilakukan dengan melihat kemaslahatan manusia, tidak boleh mengganggu ketersediaan pangan. Kebijakan impor pun boleh saja, asal sesuai syariat. Semua ini ditunjang oleh kondisi baitulmal yang kuat dan tahan defisit.
Selain itu, peradaban Islam yang bermaslahat akan memosisikan negara sebagai penolong umat dunia sehingga ketika ada satu daerah yang butuh pertolongan seperti krisis kedelai, Daulah Khilafah akan bersegera menolong. Bukan memanfaatkannya dengan terus menjadikan sapi perah. Apalagi menjadi penyebab satu negara mengalami krisis akibat invasi ataupun politik perdagangan.
Oleh karena itu, agar dunia terbebas dari krisis termasuk krisis kedelai, urgen bagi dunia untuk dipimpin peradaban yang memanusiakan manusia. Peradaban yang menghargai nyawa manusia sehingga tidak ada lagi perjanjian dagang yang sebenarnya alat untuk menjajah satu negara atas negara lainnya.
Insyaallah, atas izin Allah ‘Azza wa Jalla, peradaban Islam akan kembali tegak menerangi kehidupan umat manusia. Wallahualam. [MNews/Has]
