![[Kabar] Wacana Iuran Pariwisata Dibebankan pada Tiket Pesawat, Pakar: Sangat Tidak Rasional!](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/05/photo_2023-05-21_04-57-00.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Wacana pemerintah akan mengenakan iuran dana pariwisata pada tiket pesawat menjadi kontroversi. Sejumlah pihak menolak wacana tersebut dengan berbagai alasan, termasuk melanggar UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Menurut pakar ekonomi Dr. Arim Nasim, wacana pemerintah ini sangat tidak rasional.
“Ini kebijakan yang sangat tidak rasional dan zalim karena membebani rakyat atau penumpang dengan sesuatu yang dia tidak nikmati,” ujarnya dalam Kabar Petang: “Iuran Pariwisata akan Dibebankan pada Tiket Pesawat, Pemerintah Mau Peras Rakyat?” di kanal Khilafah News, Sabtu (27-4-2024).
Ia beralasan bahwa berdasarkan survei Januari 2024, 87,9% penumpang pesawat bukan pergi untuk tujuan wisata, tetapi justru harus dibebani dengan tiket wisata. “Berarti apa? Ini kan sama saja dengan preman yang memalak rakyat, memalak penumpang yang tidak punya tujuan wisata karena masuk dalam total harga tiket pesawat,” cetusnya.
Sebagian besar masyarakat, lanjutnya, menggunakan pesawat bukan untuk tujuan wisata, melainkan untuk kepentingan bisnis, kepentingan anak sekolah, atau kepentingan-kepentingan lain yang mendesak. “Jadi kalau dikaitkan dengan wisata, itu tidak terlalu relevan,” ucapnya.
Kecuali, jelasnya, untuk penumpang luar negeri yang sebagian besar wisatawan. “Namun, ini pun berdampak harga tiket menjadi mahal, padahal harga tiket di Indonesia sudah sangat mahal dan lebih mahal daripada negara tetangga,” ungkapnya.
Ditambah lagi, ujarnya, ada monopoli pada tiket pesawat. “Kelompok-kelompok swasta menguasai penyediaan sarana transportasi penerbangan, sedangkan yang milik BUMN sudah tinggal sedikit, bahkan sebagian sudah rugi. Akhirnya, lagi-lagi yang diuntungkan itu para kapitalis,” kritiknya.
Padahal, Arim menyatakan, sarana transportasi merupakan kepentingan rakyat sehingga negara bertugas memberikan fasilitas dengan harga yang terjangkau.
Kekeliruan
Adanya kekeliruan ini, ujar Arim, berasal dari paradigma APBN yang didasarkan pada kapitalisme. “[Dalam kapitalisme], memang sumber utama pendapatan negara itu dari pajak dan utang. Dua-duanya berimplikasi menyengsarakan rakyat. Kenapa? Karena utang dibayar oleh rakyat lewat pajak dan pajak juga pungutan yang membebani rakyat,” bebernya.
Oleh karena itu, lanjutnya, untuk mengatasi masalah ini harus dari akarnya, tidak bisa hanya dilakukan secara parsial.
“Akar masalahnya ini terkait dengan paradigma APBN tadi. Kita harus ganti paradigma APBN kapitalisme dengan paradigma yang sesuai syariat Islam, juga sesuai dengan ekonomi Islam. Ya, cuma itu membutuhkan institusi politik yang mem-back up-nya karena enggak mungkin politik ekonomi Islam itu diterapkan tanpa ada institusi politik,” tandasnya. [MNews/Ruh]
