Mengurai Masalah Pupuk yang Makin Menumpuk

Mengurai Masalah Pupuk yang Makin Menumpuk

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Pertanian merupakan salah satu sektor yang erat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karenanya, perlu ada upaya signifikan untuk menaikkan produksi pertanian. Sayangnya, jauh panggang dari api, kenyataannya berbeda dari yang diharapkan.

Saat ini, para petani mengalami banyak masalah dan kesulitan dalam mengelola pertanian, salah satunya dalam pemenuhan pupuk. Petani mengeluh karena susah mencari pupuk subsidi. Meski ada penambahan alokasi pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, pada kenyataannya persediaan pupuk bersubsidi masih terbatas.

Kepala Pusat Pembenihan Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan mengutarakan bahwa segala kesulitan tersebut adalah akibat jumlah terbatasnya jumlah pupuk dan ketatnya pemenuhan persyaratan untuk memperolehnya. Bahkan, mereka harus mendaftar menggunakan KTP demi mendapatkan pupuk bersubsidi. (Kontan, 18-4-2024).

Para petani hanya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Lengkap (KPL) resmi di wilayah masing-masing. Tidak hanya itu, hanya petani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang bisa membelinya. Ini sesuai dengan aturan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Berdasarkan aturan tersebut, petani wajib memenuhi beberapa syarat agar bisa mendapat subsidi. Pertama, harus ikut kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Kedua, petani wajib menggarap tanah maksimal dua hektare. Ketiga, petani wajib memiliki dan menggunakan kartu tani (daerah tertentu). Keempat, petani hanya menanam komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu rakyat, dan kakao (Antara, 20-4-2024).

Masalah yang Menumpuk

Para petani juga menghadapi kesulitan lainnya, yakni seringnya mereka menemukan harga pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET). Beberapa kios diduga melakukan kecurangan dalam mendistribusikan pupuk yang mengakibatkan para petani harus keluar biaya lebih untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Di Bojonegoro, harga pupuk urea Rp121,5 ribu per sak dari Rp112,5 ribu per sak. Pupuk nonsubsidi lebih mahal lagi, yakni bisa mencapai Rp320 ribu per sak. (Radar Bojonegoro, 20-4-2024).

Yang lebih mengejutkan, orang nomor satu di Indonesia menyatakan bahwa bahan baku pupuk ternyata masih impor. Salah satunya adalah amonium nitrat sekitar 21% dari total kebutuhan industri. Meski saat ini sedang ada pembangunan PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) yang merupakan joint venture PT Pupuk Kaltim dengan PT Dahana, nyatanya hanya bisa menutupi impor 8% amonium nitrat sehingga pemerintah tetap harus impor. (Kompas, 29-2-2024).

Mimpi Swasembada Pangan

Ini baru masalah pupuk, belum masalah irigasi, alat pertanian, serangan hama, harga obat-obatan, kualitas benih, hingga regulasi pertanian. Semua itu jelas menghambat jalanannya pertanian di negeri ini. Kalau sudah terhambat, tentu sangat sulit mewujudkan swasembada pangan.

Di satu sisi, pemerintah menginginkan swasembada pangan agar masyarakat merasakan kemakmuran, tetapi di sisi lain pemerintah juga berhadapan dengan beragam kesulitan. Pemerintah sendiri tampak melakukan upaya penyelesaian hanya di permukaan, padahal program ekstensifikasi dan intensifikasi tidak bisa berjalan manakala solusi mendasar yang digunakan masih bermasalah.

Negara mengatur hanya petani yang menanam dengan komoditas tertentu yang bisa memperoleh pupuk subsidi. Artinya, petani yang menanam di luar itu tidak akan mendapatkannya. Ini mengindikasikan ada paksaan dalam memilih tanaman pertanian. Pemegang kebijakan akhirnya mengarahkan masyarakat untuk menanam komoditas tertentu. Masalahnya, pertanian masyarakat bukan hanya satu komoditas, ada banyak komoditas lain yang juga memperlukan penggunaan pupuk.

Lebih mengesalkan lagi, jumlah pupuk juga dibatasi. Petani yang lahannya lebih dari dua hektare, tidak bisa mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan. Sedangkan meski lahannya kurang dari dua hektare, toh kebutuhan pupuk juga berkali-kali lipat karena pemberian banyak pupuk diperlukan agar tanaman bisa subur dan cepat membaik setelah rusak karena serangan hama dan lainnya.

Ujungnya, para petani terpaksa membeli pupuk yang mahal, padahal saat panen nanti mereka pun tidak bisa memastikan akan mendapatkan keuntungan besar. Tidak jarang hasilnya justru besar pasak daripada tiang.

Regulasi pupuk bersubsidi ini juga tampak pilih-pilih. Hanya petani yang tergabung dalam kelompok tani yang bisa mendapatkan, padahal anggota kelompok tani ataupun bukan, semua adalah warga negara Indonesia. Seharusnya semua mendapatkan hak yang sama, mengingat pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kalau regulasinya seperti ini terus, bisa-bisa tidak ada lagi anak muda yang mau melanjutkan profesi petani. Mereka tentu lebih memilih yang lainnya. Sekarang saja, jumlah petani sangat jarang. Selain karena sektor ini tidak ada minat para pemuda, juga karena banyak alih fungsi lahan.

Semua itu adalah akibat penerapan kapitalisme yang menjadikan sekularisme dan materialisme sebagai dasar pembuatan aturan. Ideologi ini mengeluarkan regulasi hanya berorientasi pada laba. Tersebab sebagian besar bahan baku masih impor, butuh biasa besar untuk membuat pupuk. Hasilnya, jika menginginkan laba, pupuk juga harus dijual mahal.

Selain itu, sanksi atas tindak pelanggaran juga belum mampu memberikan efek jera. Meski ada ancaman bagi siapa pun yang bertindak curang, nyatanya masih saja ada pihak yang ingin memanfaatkan. Mafia-mafia itu tanpa rasa takut menjual pupuk dengan harga lebih tinggi. Ujungnya, rakyatlah yang dirugikan.

Pupuk Adalah Kebutuhan

Pupuk adalah komponen yang sangat dibutuhkan pertanian. Sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pupuk yang harganya bisa dijangkau masyarakat. Pemenuhan kewajiban ini hanya ada dalam sistem Islam.

Islam memberikan jaminan kepada semua rakyatnya dalam melakukan usaha, termasuk petani. Negara wajib membantu semua petani yang kesulitan, baik berupa modal maupun sarana produksi pertanian, termasuk pupuk. Ini karena petani punya posisi strategis untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dalam negeri.

Islam memandang negara sebagai raa’in (pengurus) akan menyediakan sumber dana untuk membantu petani. Dalam aturan Islam, sumber pendapatan negara sangat banyak, seperti jizyah, fai, kharaj, ganimah, pengelolaan SDA, dan sebagainya. Sumber keuangan itu dapat dimanfaatkan untuk membantu petani berupa modal maupun penyediaan sarana pendukung pertanian.

Negara pun akan mendorong penelitian dan memproduksi bahan baku pupuk secara mandiri sehingga tidak perlu mengandalkan impor. Negara juga punya aturan tegas. Bagi setiap pihak yang berlaku curang (mafia pupuk) akan mendapatkan sanksi yang menjerakan sehingga tidak akan ada yang berani berlaku curang.

Di luar itu semua, nuansa ketaatan yang dibangun negara dalam berbagai aspek juga menjadi perisai bagi seseorang untuk melakukan kemaksiatan, termasuk berlaku curang. Jadi, jika ingin mengurai masalah pupuk yang kian menumpuk, kembali pada aturan Islamlah jawabannya. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *