Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI – Sejumlah intelektual dari beberapa kampus ternama di Indonesia secara beruntun menyuarakan pendapat. Dari publikasi media, aksi yang mereka sebut sebagai upaya penyelamatan bangsa menyoroti beberapa hal. Sejumlah berita menuliskan bahwa selain menyoroti karut-marutnya negeri, para civitas academica ini juga menyoroti maraknya kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak.
Siapa pun yang jujur terhadap fakta, memang akan merasakan adanya ketimpangan aturan. Belakangan bahkan dagelan pejabat negeri sungguh jauh dari nalar. Aturan yang mereka rumuskan sendiri justru dilanggar, sedangkan untuk memuluskan kepentingan kelompok tertentu, menabrak aturan yang ada seakan perkara biasa. Pernyataan sikap tidak percaya yang kini ramai terdengar gaungnya dari para akademisi, kian melengkapi ramainya suara-suara kritis yang mulai bermunculan.
Tentu hal ini harus mendapat apresiasi. Ini membuktikan bahwa intelektual tidak diam atas berbagai masalah yang menimpa negeri. Meski demikian, apa yang kita saksikan hari ini bukan semata karena aspek person. Lebih dari itu, sistemlah yang sesungguhnya berperan dalam menghasilkan karakter politisi bermuka dua.
Dengan kata lain, di balik karut-marutnya negeri ini, ada tabiat sistemis yang lahir dari sebuah pemikiran mendasar. Inilah yang layak menjadi bahan diskusi di mimbar-mimbar akademik.
Genetik Sistem
Sebelum membahas realitas politik yang penuh intrik, hal terpenting adalah membahas sistem yang sedang berjalan. Secara genetik, sistem demokrasi memang menjamin adanya kebebasan rakyat untuk menyampaikan kritik. Oleh karena itu, sah-sah saja rakyat—termasuk para intelektual—untuk bersuara. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara.
Dalam hal ini, negara akan menganggap hal tersebut sebagai perkara lumrah dalam kehidupan bernegara. Hanya saja, harus dipahami bahwa demokrasi sejatinya hanyalah alat politik. Dengan kata lain, demokrasi merupakan metode yang digunakan untuk menerapkan sejumlah konsep yang lahir dari satu sistem, yakni kapitalisme. Hingga ramai dikenal sebagai sistem demokrasi kapitalistik.
Dua hal ini tidak terpisahkan karena dalam realitas penerapan demokrasi, para kapitalis menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mengintervensi keputusan-keputusan politik. Dalam konteks inilah hadir sejumlah kritik terhadap sistem positif.
Berdasarkan realitas ini, berhenti di tataran mengemukakan pendapat tidak ada masalah sebab itu bagian dari kebebasan. Hanya saja, realitas besarnya pengaruh para kapitalis akhirnya menyibak sifat ambigu dan semunya kebebasan yang lahir dari demokrasi.
Jargon “kebebasan” yang selama ini diusung seolah menjadi jebakan untuk mengamankan posisi para oligarki. Atas nama kebebasan, lahirlah berbagai kebijakan liberal dan tidak populis. Kalau sudah begini, di mana nilai-nilai kebebasan? Pada akhirnya, siapa pun harus jujur bahwa drama politik hari ini hanyalah milik segelintir pihak.
Kebebasan berpendapat bahkan menjadi celah praktik politik yang sangat manipulatif. Wajar jika banyak pihak yang menyebut era kapitalistik hari ini adalah era yang penuh dengan kebohongan.
Michiko Kakutani dalam bukunya, The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump (2018), mengungkapkan bahwa zaman ini adalah era matinya kebenaran dan kejayaan kebohongan. Bahkan, memanipulasi berbagai aturan demi memuluskan kepentingan segelintir pihak seakan perkara biasa. Benarlah yang dikatakan Gleb Tsipursky dalam How to Address the Epidemic of Lies in Politics, “Berbohong terbukti merupakan strategi yang sangat sukses untuk politik.”
Perkara moral, akhlak, dan sejenisnya bukanlah perkara penting. Yang demikian bersifat privat, tergantung individunya. Membahas masalah moral dipandang identik dengan agama. Sedangkan agama dianggap ada di altar-altar penyembahan kepada Tuhan saja. Inilah wujud sekularisme sejati yang memisahkan agama dari politik. Dengan sendirinya, kritik sistem inilah yang harusnya hadir dalam ruang-ruang diskusi para intelektual.
Berharaplah pada Sistem Islam
Di tengah isu yang mengidentikkan Islam sebagai ideologi radikal, bisa jadi intelektual pun “alergi” untuk membahas Islam sebagai sistem politik. Hal ini telah menciptakan gelombang fobia untuk menelaah pemikiran-pemikiran Islam mengenai aspek ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pendidikan, dll. Alhasil, masyarakat kian menjauh untuk mendiskusikan Islam.
Islam sesungguhnya merupakan ideologi. Padanya terangkum konsep-konsep pengaturan kehidupan dari tatanan kenegaraan hingga individu. Dalam kehidupan bernegara, ada perkara yang memang dapat dilakukan secara personal, seperti ibadah ritual.
Hanya saja, untuk beberapa kondisi, realisasi syariat hanya bisa terwujud dengan adanya sebuah pemerintahan. Contoh, pelaksanaan hukum-hukum hudud, jinaya, dan lainnya, meniscayakan adanya kepemimpinan. Ini adalah bukti bahwa Islam memiliki konsep khas mengenai pemerintahan.
Hal yang kerap menjadi perbincangan adalah, bagaimana mungkin penerapan konsep-konsep Islam itu hadir di tengah masyarakat yang heterogen? Pada dasarnya, ini perkara sederhana, yakni hanya membutuhkan arena diskusi dengan hati dan pemikiran jernih.
Konsep Islam ini sesungguhnya terdiri atas dua hal, yakni perkara akidah dan syariat. Untuk perkara akidah, Islam jelas tidak melakukan pemaksaan sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Dalil-dalilnya pun sudah dipahami bersama.
Akan tetapi, dalam perkara syariat, hukum-hukum Islam sesungguhnya bersifat universal dan berangkat dari pemahaman terhadap hal-hal yang manusia butuhkan. Apa itu? Secara alami manusia sejatinya ingin perlindungan atas jiwanya, agama, harta, akal, dan keturunannya. Semua ini nyatanya terangkum dalam tujuan penerapan syariat.
Sistem positif memang menjamin kebebasan untuk beragama, memiliki harta, berekspresi, dan sebagainya. Hanya saja, bisa kita saksikan bersama betapa kebebasan-kebebasan tersebut malah menjadi bumerang yang merusak sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kebebasan kepemilikan yang diadopsi kapitalisme juga yang menjadi akar masalah lahirnya kebijakan-kebijakan liberal. Ekonomi liberal terbukti menjadikan pendidikan, misalnya, sebagai barang mewah untuk masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, kebebasan berekspresi yang lahir dari sistem ini juga telah merusak masa depan generasi.
Tentu saja, sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bangsa ini baik-baik saja. Akan tetapi, seruan-seruan moral terhadap para negarawan sesungguhnya diproteksi oleh sistem yang menafikan pembahasan moral.
Dengan demikian, seruan-seruan perbaikan negeri akan sangat baik jika kita perluas di tataran sistemis. Tentu ini membutuhkan diskusi berkelanjutan dengan frekuensi yang lebih masif. Alergi mendiskusikan Islam ibarat orang sakit yang takut berobat.
Di tengah keresahan para intelektual memikirkan negeri ini, rasanya layak mendiskusikan Islam sebagai alternatif. Bukankah jejak sejarah Nusantara lekat dengan Islam? Di sisi lain, Islam terbukti menyejahterakan masyarakat di tengah kultur dan agama yang heterogen. Mari buka hati dan pikiran untuk menerima Islam sebagai solusi negeri. Wallahualam. [MNews/Gz]
