Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Sederet perusahaan teknologi global mengawali 2024 dengan pengumuman PHK besar-besaran. Banyak yang mengatakan hal ini karena meningkatnya popularitas sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ini karena fenomena ini terjadi bersamaan dengan peningkatan investasi besar-besaran oleh perusahaan tersebut di bidang AI.
Sebagian perusahaan menyebut bahwa realokasi sumber daya ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan AS. Tidak hanya satu, bahkan makin banyak perusahaan yang secara eksplisit menyebut AI sebagai alasan untuk menghitung kembali jumlah pegawai mereka. Gejolak ini membuat para pegawai resah karena pada masa depan, AI akan mengubah lanskap bisnis perusahaan yang lebih luas. (Detik News , 14-1-2024).
Gelombang PHK
Tercatat, lebih dari 5.500 pekerja di sektor teknologi global terdampak PHK dalam waktu kurang dari dua minggu pada 2024. Gelombang PHK itu terjadi di berbagai level, mulai dari perusahaan besar hingga startup kecil.
Hal ini didukung data dari Layoffs.fyi yang mencatat bahwa dua tahun ke belakang industri teknologi diterpa badai PHK beruntun. Ada 262.682 PHK di industri teknologi pada 2023, setelah 164.969 PHK pada 2022.
Diketahui, raksasa teknologi sekelas Google dan Amazon, telah merampingkan jumlah pegawai di berbagai divisi bisnisnya. Ini terjadi beberapa bulan setelah kedua perusahaan tersebut mengumumkan investasi bernilai miliaran dolar ke startup AI Anthropic.
Lalu, ada Discord yang memangkas 17% stafnya. Unity Software, pembuat teknologi yang digunakan dalam gim, mengurangi 25% tenaga kerjanya. Juga aplikasi belajar bahasa, Duolingo, yang melakukan PHK terhadap sekitar 10% pekerja kontraknya.
Benarkah karena AI Semata?
Tidak bisa kita mungkiri bahwa AI berpotensi membuat pekerja kehilangan pekerjaan. Namun nyatanya, tidak semua PHK di industri teknologi terkait langsung dengan kemunculan AI.
Roger Lee, pendiri startup Layoffs.fyi mengatakan ada satu faktor penting yang membuat banyak perusahaan teknologi melakukan PHK, yakni sistem perekrutan yang berlebihan, khususnya saat pandemi lalu.
Banyak perusahaan teknologi yang sampai saat ini masih berusaha memperbaiki perekrutan mereka yang berlebihan selama pandemi. Lonjakan pandemi Covid-19 saat itu meningkatkan permintaan layanan digital karena masyarakat di seluruh dunia terpaksa bekerja, bersosialisasi, dan berbelanja dari rumah. Tidak pelak, industri teknologi pun melakukan perekrutan besar-besaran.
Namun, seiring meredanya pandemi beserta ketakpastian makroekonomi yang lebih luas, industri teknologi juga mengalami kemunduran besar. Selain itu, kondisi suku bunga yang tinggi dan kemerosotan teknologi juga diklaim menyebabkan badai PHK.
Adu Kepentingan
Mencermati hal ini, fenomena AI seolah menjadi kambing hitam gelombang PHK tadi. Meski mungkin benar bahwa AI bisa membantu, bahkan menggantikan peran manual manusia, tetapi jelas ada faktor selain AI yang menyebabkan PHK di perusahaan-perusahaan besar tadi tidak ubahnya tsunami.
Di samping itu, jika benar AI biang keladinya, lantas mengapa dampak AI tidak terjadi di setiap negara di dunia? Toh pengguna AI juga sudah mengglobal. Faktanya, ada negara-negara di dunia yang bisa bangkit pascapandemi tanpa terkooptasi pada AI.
Sejatinya ada satu hal yang sangat niscaya dalam kapitalisme itu sendiri. Kita tentu tahu bahwa bagi kapitalisme, kemanfaatan adalah asas utama kehidupan. Fenomena saling adu antarkepentingan pemodal juga hal lumrah. Hukum rimba ekonomi pun tidak terelakkan. Pemodal yang mampu menguasai pasar adalah yang nominal investasinya paling besar. Inilah yang terjadi di dunia kapitalis bidang teknologi.
Namun mirisnya, pihak yang pasti terdampak bahkan jadi tumbal dari adu kepentingan antarpemodal itu adalah para pekerjanya yang bisa dipastikan mereka juga berasal kalangan ekonomi bawah.
Teknologi Memudahkan Kehidupan
Benarlah bahwa teknologi tanpa basis akidah Islam akan menjajah meski itu di kalangan bangsa penjajah itu sendiri. Demikianlah yang terjadi pada AI saat ini. Sebaliknya, umat Islam tanpa teknologi juga akan terjajah, bahkan terbelakang. Sayangnya, ketika teknologi dikendalikan oleh ideologi kapitalisme sebagaimana sekarang, teknologi jadi beralih fungsi menjadi alat penghancur pihak lainnya. Ini jelas berbahaya. Nauzubillahi min dzalik.
Satu hal yang pasti, Islam tidak antiteknologi. Islam justru mengajarkan bahwa teknologi boleh untuk diadopsi bagi kehidupan. Teknologi adalah bagian dari madaniyyah, yakni segala produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat universal. Selain itu, dasar-dasar teknologi mutakhir yang ada di dunia saat ini, bahkan hampir semuanya bersumber dari para ulama dan ilmuwan-ilmuwan Islam.
Namun Islam juga memberikan rambu-rambu bahwa penggunaan teknologi harus tetap berbasis keimanan dan keterikatan terhadap syariat Islam. Islam harus tampil sebagai ideologi dan qiyadah fikriyah (kepemimpinan berpikir) dalam mengelola teknologi. Ideologi dan qiyadah fikriyah ini diemban oleh sebuah negara yang menerapkan Islam secara kafah, yakni Khilafah.
Khilafah memosisikan teknologi bukan dalam kacamata penjajahan dan kepentingan sebagaimana kapitalisme. Bagi Khilafah, teknologi adalah segala sesuatu yang berperan memudahkan kehidupan, tidak terkecuali untuk mengurus urusan umat. Ini sebagai wujud tanggung jawab penguasa kepada rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah itu laksana penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Ketika Khilafah menemukan fenomena bahwa teknologi bisa memudahkan urusan ekonomi dan ketenagakerjaan, Khilafah justru akan fokus meningkatkan peran para pencari nafkah beserta keahliannya untuk menggunakan teknologi tersebut, bukan malah mengurangi jumlahnya dengan dalih bisa menggunakan teknologi untuk menggantikan tenaga manusia.
Itu karena mencari nafkah adalah kewajiban setiap laki-laki muslim. Jika negara merestui PHK terhadap mereka, ini sama saja memutus jalur nafkah bagi setiap keluarga muslim. Apalagi jika negara tidak memberikan jaminan biaya hidup bagi rakyatnya sebagaimana yang terjadi di negara kapitalis, ini adalah kezaliman.
Sebaliknya, Khilafah akan berusaha keras menyediakan berbagai lapangan kerja bagi rakyatnya. Pada saat yang sama, Khilafah menjamin jalur perolehan harta bagi setiap individu rakyat selain dari hasil bekerja, misalnya berupa pemberian harta/tanah dari negara kepada rakyatnya.
Di samping itu, Khilafah akan menyeleksi berbagai jenis transaksi berbasis teknologi seperti marketplace maupun e-commerce, tetapi tentu saja yang dibolehkan oleh syariat. Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan transaksi ekonomi secara daring sebagai sarana bisnis.
Rasulullah saw. bersabda, “Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR Muslim). [MNews/Gz]
