Penulis: Juanmartin, M. Kes.
Muslimah News, OPINI – Pada Maret 2020, di tengah pandemi G20 mengadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) virtual luar biasa. Pada pertemuan ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (UN Food and Agriculture Organization/FAO) mengeluarkan peringatan bahwa pembatasan karantina dapat mengganggu produksi dan rantai distribusi pangan global.
Merespons peringatan FAO tersebut, pada 28 April 2020 Presiden Jokowi mengadakan pertemuan di Istana Negara dan memerintahkan para menteri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera melakukan konversi lahan gambut untuk tujuan produksi beras.
Selanjutnya pada September, Presiden Jokowi memanggil para menteri untuk pertemuan lumbung pangan dan mengumumkan bahwa program tersebut diperluas ke Sumatra Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatra Selatan. Luas lahan pertanian baru yang diusulkan mencapai 2,3 juta hektar, yakni sekitar empat kali luas pulau Bali. Dasar atas gagasan lumbung pangan ini tegak atas narasi krisis pangan.
Meski demikian, tidak sedikit pihak yang mengkritisi proyek food estate ini. Pasalnya, selain minim kajian kelayakan proyek ini justru mengancam tanah adat dan berpotensi mengorbankan mata pencaharian masyarakat lokal. Di sisi lain, proyek ini sesungguhnya jauh dari cita-cita mewujudkan ketahanan pangan.
Seiring berjalannya waktu, sejumlah kegagalan mewarnai proyek food estate ini. Bahkan, terancam terbengkalai dan menyisakan masalah. Lantas, apakah proyek ini memang benar hendak mewujudkan niat menyejahterakan rakyat, atau justru sebaliknya? Merampas ruang hidup masyarakat dengan dalih ketahanan pangan?
Benarkah untuk Ketahanan Pangan?
Merujuk pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit) 1996, ketahanan pangan didefinisikan sebagai sesuatu yang ada ketika semua orang—baik di tingkat rumah tangga, nasional dan global–memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang mampu memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan mereka.
Undang-Undang Pangan Indonesia mengadopsi definisi tersebut yang diperluas dalam versi 2012. Di dalamnya terkandung makna bahwa setiap orang harus mampu membeli makanan, bukan hanya makanan yang tersedia untuk dibeli, tetapi makanan tersebut juga harus mengandung komponen nutrisi untuk hidup yang sehat dan aktif.
Hanya saja, definisi ini sulit dalam realisasi, termasuk saat proyek food estate terlaksana dengan niat mewujudkan ketahanan pangan. Minimnya kajian kelayakan proyek food estate ini justru kurang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat lokal.
Contoh riil adalah bencana kelaparan di Papua. Sebanyak 24 orang meninggal dunia di wilayah distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya, pada Agustus juga ada sekitar enam orang meninggal karena kelaparan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Yahukimo pun telah mengeluarkan status tanggap darurat bencana mulai 21 Oktober hingga 1 November 2023.
Minimnya riset di awal pelaksanaan food estate telah berdampak pada pengabaian terhadap aspek demografi dan geografi, termasuk distribusi dan akesibilitas terhadap hasil pangan. Alhasil, meski proyek food estate ini berdiri di atas niat mewujudkan ketahanan pangan, tetapi jika minim pertimbangan mengenai seluruh rangkaian kegiatan yang merangkum aktivitas uji kelayakan awal hingga pascapanen—seperti aksesibilitas hingga pendistribusian—maka, pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pangan Indonesia tetap akan sulit terwujud.
Di sisi lain, aspek demografi dan budaya masyarakat–seperti di Papua misalkan–yang khas membuat proyek food estate yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional, tetapi tidak mewakili kebutuhan pangan masyarakat lokal. Hal yang terjadi justru bencana kelaparan. Bak mati di lumbung padi, rakyat mati di lumbung pangan.
Perampasan Ruang, Menguntungkan Korporasi
Proyek food estate sesungguhnya tidak mendudukkan petani sebagai aktor utama. Sebaliknya, pemerintah justru mengakomodir keikutsertaan korporasi dan perusahaan agribisnis, mulai dari persiapan produksi (penyediaan benih dan pupuk), pendampingan selama proses produksi, hingga hasil panen. Konsekuensi dari terlibatnya korporasi jelas terlihat pada orientasinya untuk meraup keuntungan.
Di samping itu, proyek food estate sebagai program strategis nasional juga mencederai hak petani untuk menentukan sistem pangan yang akan dipilih dan keterlibatan dalam kebijakan pertanian/pangan.
Hal terpenting adalah skema kerja sama antara petani pemilik tanah dengan perusahaan yang memosisikan petani sebagai mitra kerja atau “buruh”. Persoalan terkait hak atas tanah bagi petani tentu harus menjadi perhatian utama, mengingat masalah inti pertanian di Indonesia yakni kepemilikan tanah yang rendah dan struktur agraria yang timpang.
Sebagaimana proyek ambisius lainnya, proyek food estate ini tidak lepas dari drama sengketa lahan. Alih fungsi lahan tidak terelakkan. Tidak sedikit hutan rakyat yang beralih menjadi food estate. Tentu saja ini mengancam stabilitas lingkungan dan berpotensi memperparah krisis iklim. Alih-alih mewujudkan ketahanan pangan, realitas ini justru membuktikan adanya perampasan ruang hidup masyarakat dengan dalih ketahanan pangan.
Cita-cita mewujudkan ketahanan pangan dengan para korporasi sebagai pemain utamanya pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya monopoli harga. Jika pemerintah tidak mampu mengontrol distribusi produksi hasil dari food estate, maka korporasilah yang akan menjadi penentu harga sesuai selera. Alih-alih mengakses pangan sesuai apa yang tertuang dalam Undang-undang pangan, rakyat tetap harus berjibaku memenuhi kebutuhan pangannya.
Perspektif Islam
Berbicara masalah pangan sesungguhnya berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Negaralah yang bertanggung jawab memastikan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Untuk itu, negara wajib memiliki visi dan misi yang jelas untuk merealisasikan ketahanan pangan yang sesungguhnya. Rasulullah bersabda, “Setiap kalian adalah penggembala dan semua akan ditanya tentang gembalaannya, dan seorang Imam (kepala negara) dia akan ditanya tentang gembalaannya.” (HR Al-Bukhari).
Berbeda dengan karut-marut yang terjadi hari ini, konsep politik pertanian Islam berpijak pada pilar yang berperan penting dalam merealisasikan ketahanan pangan rakyat yakni sektor produksi (primer), sektor industri (sekunder) maupun sektor perdagangan dan jasa (tersier).
Oleh karena itu, ketika membicarakan politik pertanian Islam, maka cakupan pembahasannya meliputi politik pertanian di sektor produksi, pengolahan (industri), serta perdagangan dan jasa.
Aspek yang juga krusial dalam politik pertanian adalah kepemilikan tanah. Jika hari ini fakta yang kita temui adalah banyaknya sengketa tanah dan alih fungsi lahan, dalam Islam, negara akan memastikan hal ini tidak terjadi. Negara akan memetakan status tanah dan menetapkan kepemilikannya.
Negara dapat memberikan tanah kepada individu tertentu untuk mengelolanya, seraya memantau pengelolaannya. Negara jugalah yang memiliki wewenang untuk memproteksi wilayah tertentu. Dalam pengembangan potensi dan pemanfaatan tanah, negara mengerahkan para ahli untuk mengkaji dan melakukan riset potensi tanah, mana yang layak menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Kajian ini memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan pemenuhan yang sempurna.
Jadi, aspek distribusi menjadi perhatian utama negara untuk memastikan tercukupinya kebutuhan pangan rakyat secara merata dan sempurna. Kebijakan ini tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh ketinggian kualitas hidup melalui pengembangan usaha yang alami dan manusiawi.
Negara jelas tidak akan memberi ruang bagi individu tertentu untuk memonopoli pengelolaan tanah, seperti realitas penguasan lahan oleh korporasi hari ini. Negaralah yang bertugas untuk memperhatikan aspek produksi hingga distribusi pangan di tengah masyarakat. Artinya, negaralah yang bertanggung jawab sepenuhnya mewujudkan ketahanan pangan, tanpa merampas ruang hidup mereka. Wallaahualam. [MNews]
