Muslimah News, NASIONAL — Lebih dari tiga tahun program food estate berjalan, hasilnya belum terlihat, bahkan cenderung gagal. Namun di berbagai kesempatan, pemerintah terus membanggakannya sebagai program unggulan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk dalam pertemuan COP 28 yang lalu di Dubai.
Kepada MNews, Senin (11-12-2023), pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si.menyatakan, sejak awal dicanangkan, program ini sudah diproyeksikan membawa kegagalan dan mengancam ruang hidup generasi.
“Berbagai persoalan tersimpan di dalamnya. Mulai dari masalah teknis, seperti ketidaksesuaian faktor agroklimat di kawasan tersebut dengan komoditas yang akan ditanam, masih minimnya infrastruktur pendukung, dan aspek keekonomisannya. Kalaupun program tersebut mau dipaksakan, akan memakan anggaran yang sangat besar,” ungkapnya.
Konflik Lahan
Bahkan, ulasnya, di balik problem teknis tersebut, program ini menyimpan persoalan yang lebih besar, seperti konflik lahan yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat karena adanya perbedaan klaim kepemilikan lahan.
“Masyarakat mengeklaim kawasan hutan yang masuk ke dalam program food estate merupakan tempat mereka menggantungkan hidup secara turun temurun. Namun ketika program ini ditetapkan, terjadi klaim sepihak dari pemerintah terhadap lahan tersebut, bahkan dilakukan tanpa koordinasi yang jelas dan terbuka dengan rakyat. Rakyat tidak punya kesempatan memilih, kecuali dipaksa ikut dalam program ini,” ujarnya.
Akibatnya, ia mengungkapkan, justru banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian. “Misalnya, di Desa Tewai Baru kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Ratusan hektare lahan desa yang sudah dibuka oleh program food estate malah membuat sumber mata pencarian mayoritas warganya hilang. Masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkan hasil hutan kayu maupun nonkayu dari hutan di sekitar desanya,” ungkapnya.
Sementara itu, lanjutnya, bagi masyarakat yang mengikuti program food estate dan menanami lahan dengan komoditas yang ditentukan, justru mengalami gagal panen karena lahan yang tidak cocok ditanami.
Kerusakan Lingkungan
Belum lagi, ulasnya, pembukaan kawasan food estate yang sebagian besarnya dilakukan dengan merusak hutan dan lahan gambut, makin menyengsarakan rakyat karena kerusakan lingkungan dan bencana yang bertubi.
“Mulai dari kabut asap dan kekeringan ketika kemarau, hingga banjir apabila musim hujan datang. Kejadian bencana yang dialami rakyat ini makin meningkat intensitasnya dan dampak yang dirasakan, baik dampak kesehatan, ekonomi, hingga hilangnya jiwa,” paparnya.
Menurutnya, fakta ini sangat jelas menunjukkan bahwa program food estate harus segera diakhiri karena tidak memberikan kemaslahatan bagi rakyat.
“Ketahanan dan kedaulatan tidak terwujud, sedangkan rakyat makin sengsara. Selain kehilangan sumber pencaharian, mereka kehilangan ruang hidup yang nyaman, aman dan menyejahterakan. Bahkan program ini akan mengancam kehidupan generasi di masa datang akibat kerusakan lingkungan yang terjadi,” jelasnya.
Bukan untuk Rakyat
Emilda menilai, keukeuh-nya pemerintah meneruskan program ini di tengah besarnya dampak dan kerusakan yang dirasakan rakyat, menegaskan bahwa program ini sejatinya bukanlah bagi rakyat. “Namun, negara sedang mengakomodir kepentingan pihak tertentu yang berada di belakangnya,” ujarnya.
Kondisi ini, tegasnya, sangat lumrah ditemukan dalam sistem politik demokrasi kapitalisme. “Negara hadir bukan menjadi pelayan dan pengurus rakyat, tetapi sebatas regulator. Bahkan berbagai regulasi dibuat demi memuluskan kepentingan kapitalis korporasi yang sangat tamak untuk menguasai sumber daya alam termasuk lahan,” bebernya.
Bahkan, sambungnya, sistem ini juga memberi peluang lahirnya para oligarki. “Kekuasaan pemerintah dipegang oleh para pengusaha itu sendiri sehingga mereka makin leluasa untuk menguasai berbagai aset publik dengan penetapan aturan, walaupun menzalimi rakyat,” tukasnya.
Harapan
Oleh karenanya, ia menerangkan, harapan hidup rakyat dan generasi masa depan, hanya ada dalam Islam karena penerapan sistem Islam akan mensterilkan kekuasaan politik dari para oligarki rakus ini.
“Sistem politik Islam akan menghadirkan pemerintah yang menjadi ra’ain (pelayan-red.) dan junnah (pelindung-red.) bagi umat. Dengan penerapan Islam secara kafah, pasti akan terwujud kesejahteraan bagi umat,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Dengan adanya hal semacam ini kita sebagai umat Islam mampu/mendakwakan Islam kaffah dengan sebaik mungkin agar, harapan kedepannya mampu mengatasi hal”terjadi didunia ini dengan memperkuat iman dan taqwa