Muslimah News, NASIONAL — Berbagai modus pembangunan dan program peningkatan performa ekonomi nyatanya tidak semulus harapan. Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pengembangan food estate, dan lainnya tidak sedikit yang berdampak munculnya konflik lahan antara penguasa dengan rakyat.
Hal ini disampaikan dosen PTIS Dr. Nuhbatul Basyariah, S.E.I., M.Sc. kepada MNews, Sabtu (9-12-2023). Menurutnya, dari persoalan itu terjadilah penggusuran serta dampak turunan yang lebih memprihatinkan, seperti masalah ekonomi berupa tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak, kebutuhan makan yang tidak terpenuhi hingga ketaksejahteraan.
“Bahkan, permasalahan yang akan berdampak jangka panjang adalah bidang pendidikan, tidak sedikit pendidikan anak-anak korban penggusuran terhambat karenanya,” ujarnya.
Masalah Besar
Pendidikan yang terhambat akibat orang tua menjadi korban penggusuran, lanjutnya, bukan masalah sepele, tetapi merupakan masalah besar yang harus segera diselesaikan.
“Ini mengingat dampak jangka panjang akan munculnya lag generation calon pemimpin. Anak kesulitan melanjutkan sekolah karena dana yang terbatas, biaya pendidikan yang tinggi, adaptasi lingkungan baru yang membutuhkan energi, dan waktu tambahan untuk belajar dengan rasa nyaman, lokasi tinggal yang jauh dari sekolah, trauma karena bullying, dan lainnya,” paparnya.
Ia menyatakan, munculnya konflik lahan adalah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang melahirkan keserakahan, kebebasan dalam kepemilikan, dan kebijakan serampangan yang tidak melindungi hak individu rakyat sebagai pemilik yang sah.
“Kerja sama antara penguasa dan pengusaha dalam menyukseskan program dan proyek, semata-mata demi keuntungan materi dan mengorbankan masyarakat kecil,” kritiknya.
Tanggung Jawab Negara
Padahal, imbuhnya, telah menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhi seluruh kebutuhan pokok mereka yang meliputi sandang, pangan, dan papan (SPP); serta pendidikan, kesehatan, dan keamanan (PKK).
“Pendidikan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Pendidikan menjadi tumpuan lahirnya generasi calon pemimpin masa depan yang berkualitas tanpa memisahkan peran ibu dan keluarga. Negara harus memiliki konsep yang jelas dalam penyelesaian masalah pendidikan ini, termasuk masalah pendidikan yang muncul dari dampak turunan konflik lahan masyarakat,” ungkapnya.
Konsep Islam
Dalam hal ini, ia menilai, Islam memiliki konsep dalam menyelesaikan permasalahan rakyat, tidak terkecuali konflik lahan dan pendidikan.
“Politik ekonomi Islam menjamin seluruh kebutuhan pokok masyarakat per individu, meliputi SPP dan PKK tanpa terkecuali,” ujarnya.
Ekonomi Islam juga, tambahnya, memandang berbagai konflik lahan yang muncul dikarenakan tidak terlaksananya konsep kepemilikan harta menurut syariat. “Ekonomi Islam membagi kepemilikan manjadi tiga bagian dengan mekanisme pengelolaan dan perpindahan yang juga harus sesuai syariat, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
“Ekonomi Islam memiliki penjelasan yang lengkap terkait jenis kepemilikan tersebut, konsep penggunaan dan pengelolaan, serta mekanisme perpindahan kepemilikan yang sah sesuai syariat,” jelasnya.
Kasus perampasan lahan, ungkapnya, merupakan salah satu contoh perpindahan hak kepemilikan lahan yang tidak sesuai syariat karena melanggar hak individu yang sudah diberikan oleh Allah Sang Pencipta.
“Ketika ada pelanggaran syariat, maka memunculkan kezaliman. Kezaliman akan membawa kerusakan dan kesengsaraan,” tukasnya.
Dengan demikian, ia mengingatkan, sudah saatnya kaum muslim belajar kembali syariat dalam mengatur seluruh kehidupan manusia. “Termasuk menyelesaikan permasalahan manusia, tidak terkecuali pengelolaan hak lahan dan jaminan pendidikan,” ucapnya. [MNews/Ruh]
