Grasi Massal Narapidana Narkoba

Grasi Massal Narapidana Narkoba

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Pemberantasan narkoba di negeri ini makin mundur. Betapa tidak, bukannya makin gencar menangkap dan menghukum pelaku kejahatan narkoba secara adil, negara justru hendak memberikan grasi massal kepada narapidana pengguna narkoba.

Hal ini tampak dari rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum kepada Presiden Jokowi agar memberikan grasi massal kepada narapidana pengguna narkoba. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi lapas yang overcrowded.

“Kita melihat ada isu besar, overcrowded lapas, hampir 100% lapas overcrowded, dan itu kami mendorong adanya grasi massal terhadap pengguna narkoba, atau penyalah guna narkoba yang selama ini dikriminalisasi terlalu berlebihan,” kata anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum dari Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Pengadilan dan Penegakan Hukum Rifqi Sjarief Assegaf. (Kompas, 15-9-2023).

Ia juga menyampaikan bahwa nantinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pengguna narkoba untuk memperoleh grasi. “Mana yang betul hanya pelaku atau penyalah guna, pelaku tipiring (tindak pidana ringan, ed.) sehingga bisa diberikan grasi massal sehingga masalah overcrowded bisa lebih baik. Kita tegaskan beberapa hal yang menjadi catatan, bukan residivis, bukan pelaku tindak pidana lain, dan sebagainya,” tandasnya.(CNN Indonesia, 16-9-2023).

Akar Masalah Lapas yang Overcrowded

Overcrowded atau penuhnya lapas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan dampak dari lemahnya pemberantasan narkoba selama ini. Lapas bisa penuh karena jumlah pengguna narkoba yang tertangkap sangat besar dan makin hari makin banyak. Di luar lapas, masih banyak pengguna narkoba yang bebas berkeliaran di tengah masyarakat.

Banyaknya pengguna narkoba disebabkan faktor individu, masyarakat, dan negara. Dari sisi individu, banyak yang lemah iman sehingga akhirnya mengonsumsi narkoba, zat yang diharamkan dalam Islam. Mirisnya, kini pengguna narkoba dalam kadar rendah tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan dianggap sebagai korban.

Masyarakat juga bersikap cuek dan individualistis sehingga tidak ada kontrol sosial. Kemiskinan juga menjadi penyebab bisnis narkoba marak. Demi memperoleh uang, orang rela melakukan segala macam usaha, termasuk bisnis narkoba.

Sementara itu, negara yang harusnya bersikap tegas terhadap kejahatan narkoba, ternyata justru abai. Sanksi bagi pengguna narkoba tidak menyebabkan efek jera sehingga kejahatan narkoba terus meningkat. Sebagian oknum aparat, mulai level rendah hingga jenderal, justru ada yang menjadi pengguna narkoba dan membekingi bisnis narkoba.

Pemberian grasi massal bagi narapidana narkoba menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam memberantas narkoba. Alih-alih dihukum tegas, narapidana narkoba justru mendapatkan fasilitas grasi. Kelak setelah bebas, jika para narapidana yang sudah keluar dari lapas tidak tobat, mereka akan beraksi kembali. Lantas kapan lingkaran kejahatan narkoba akan berakhir?

Oleh karenanya, penuhnya lapas tidak bisa disolusi dengan pemberian grasi massal karena hanya menyelesaikan aspek hilir, sedangkan aspek hulunya tidak diselesaikan. Selama narkoba masih leluasa beredar di tengah masyarakat, narapidana narkoba akan terus bermunculan dan lapas akan terus penuh.

Narkoba Tumbuh Subur di Sistem Kapitalisme

Untuk menghentikan bertambahnya narapidana narkoba yang menyebabkan lapas penuh, peredaran narkoba harus dihentikan. Namun, hal ini mustahil terwujud dalam sistem kapitalisme yang menuhankan materi dan sekaligus sekuler (jauh dari agama).

Dalam sistem kapitalisme, narkoba dipandang sebagai komoditas yang boleh dibisniskan. Itulah sebabnya, di beberapa negara, narkoba dilegalkan dengan alasan tertentu. Akibatnya adalah kerusakan yang luar biasa, bahkan di Amerika Serikat ada “Kota Zombi” karena warganya yang mabuk narkoba banyak berkeliaran di jalan-jalan.

Dalam kapitalisme, pelegalan narkoba menjadi hal yang lumrah. Ini karena sistem ini berasaskan sekularisme sehingga tidak memedulikan halal dan haram. Asalkan dipandang mendatangkan manfaat secara ekonomi, barang haram seperti narkoba bisa dianggap halal dan legal diperjualbelikan secara terbuka. Itulah sebabnya pemberantasan narkoba hanya bisa efektif dalam sistem Islam.

Menghentikan Tuntas Peredaran Narkoba

Islam menyolusi kejahatan narkoba secara holistik dari hulu hingga hilir. Secara pemikiran, penanaman akidah Islam yang kukuh melalui sistem pendidikan Islam dalam Khilafah akan membentuk individu-individu yang beriman dan bertakwa sehingga menjauhkan diri keharaman, termasuk narkoba.

Keharaman narkoba (al-mukhaddirat), baik berupa ganja, opium, morfin, mariyuana, kokain, ekstasi, dan sebagainya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan (muskir) dan melemahkan (mufattir) (lhat HR Ahmad, Abu Dawud no. 3686).

Keharaman narkoba juga didasarkan pada kaidah fikih tentang bahaya (dharar) yang berbunyi, “Al-ashlu fi al-madhaar at-tahrim (hukum asal benda yang berbahaya [mudarat] adalah haram).” (Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah Juz 3). Tersebab narkoba haram, maka segala amal yang terkait dengan narkoba juga haram, yaitu menggunakan, memproduksi, mengedarkan, dan sebagainya.

Khilafah sebagai institusi penerap syariat kafah akan melarang peredaran narkoba. Polisi (syurthah) akan melakukan patroli setiap hari untuk menangkap para pelaku kejahatan narkoba. Bagi warga yang melakukan kejahatan narkoba akan diberi sanksi yang tegas dan adil. Sanksi (uqubat) bagi pengguna narkoba adalah takzir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh khalifah atau kadi. Bisa berupa hukuman penjara, cambuk, pengasingan, dan sebagainya.

Sanksi takzir dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pengguna narkoba yang masih baru akan berbeda hukumannya dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar narkoba, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkoba. Takzir dapat sampai pada tingkatan hukuman mati (Abdurrahman Maliki, Nizhamul Uqubat, 1990).

Pejabat yang terbukti menggunakan dan membekingi bisnis narkoba akan disidang di Mahkamah Mazhalim dan dihukum dengan adil. Selain itu, Khilafah akan menyejahterakan warganya sehingga tidak ada tekanan ekonomi yang mendorong warganya untuk melakukan bisnis narkoba. Khilafah juga akan menjaga ketat akses masuk dari luar negeri, baik yang darat (perbatasan), laut (pelabuhan), dan udara (bandara) sehingga tidak ada narkoba yang bisa masuk ke wilayah negara.

Negara juga memastikan seluruh aparat yang bertugas di berbagai lembaga negara, baik yang di lapas, pengadilan, perbatasan, dll. adalah orang-orang yang adil dan amanah. Alhasil, tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang yang bisa menjadi celah penyelundupan narkoba. Dengan serangkaian mekanisme tersebutlah Khilafah bisa memberantas narkoba secara tuntas. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *