Muslimah News, EDITORIAL — Krisis pangan benar-benar sudah di hadapan mata. Beberapa negara pun mulai tampak panik, termasuk Indonesia. Presiden Jokowi bahkan secara khusus membahas hal tersebut saat memberi sambutan pada acara Dies Natalis ke-60 Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat (16-9-2023). Ia mengatakan, ulasannya soal krisis pangan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk antisipasi dan mencari solusi.
Di luar isu krisis energi dan keuangan global, isu krisis pangan sebetulnya sudah lama mencuat ke permukaan. Selain peningkatan jumlah penduduk, perubahan iklim dan situasi politik global juga disebut-sebut sebagai penyebab ancaman krisis pangan.
Diketahui, setiap tahun jumlah penduduk dunia meningkat sekira 1,25%. Itu artinya kebutuhan pangan akan terus meningkat. Di pihak lain, perubahan iklim juga makin ekstrem. Dampaknya, produksi pangan sering terganggu sehingga ketersediaan bahan pangan pun benar-benar terancam.
Berlomba Mencari Aman
Kondisi ini diperparah dengan situasi geopolitik global yang makin tidak menentu. Ketegangan yang berkelanjutan antara Rusia dan Ukraina menyebabkan rantai pasok pangan antarnegara di dunia benar-benar terganggu. Saat Pelabuhan Odessa diblok oleh Rusia misalnya, 77 juta ton gandum tidak bisa diekspor oleh Ukraina. Sementara itu, pada saat yang sama, Rusia pun mengeklaim tidak bisa mengekspor 130 juta ton produksi gandumnya.
Wajar jika harga gandum dan semua produk turunannya melonjak naik di mana-mana, mulai di Eropa, Asia hingga Afrika. Maklum, ketergantungan masyarakat dunia atas komoditas gandum terbilang sangat tinggi. Ndilalahnya, hal ini bukan terjadi pada gandum saja. Komoditas pangan lainnya pun, termasuk beras, terancam kian langka.
Terkait hal ini, sejak Juli 2023, India diketahui sudah menutup pintu ekspornya demi menyelamatkan diri, terutama untuk beras nonbasmati yang dikenal berharga murah. Keputusan India ini ditengarai akan berdampak pada hilangnya seperlima atau sekitar 9,2 juta metrik ton pasokan beras dunia, yang berarti akan menyulitkan negara pengimpor beras. Sekarang saja, harga beras dunia kembali merangkak naik.
Terlebih di luar India ada 19 negara yang diketahui sudah siap-siap menutup pintu ekspornya untuk menghadapi ancaman krisis pangan global ini. Salah satunya adalah Thailand yang sedang cermat berhitung, apakah akan melepas produk berasnya ke pasar global dengan risiko ancaman krisis yang membayang, ataukah tidak.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memberi pesan agar Indonesia bisa menjadikan permasalahan pangan dunia ini sebagai peluang. Caranya dengan membuat berbagai terobosan “gila” sehingga Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Dengan begitu, katanya, petani dan nelayan kita akan sejahtera dan krisis pangan dunia pun akan terselesaikan dengan sendirinya.
Pernyataan presiden tersebut sekilas tampak baik-baik saja. Namun, jika melihat faktanya, kondisi Indonesia alih-alih menjadi lumbung pangan dunia, mencapai target swasembada saja hingga saat ini masih dalam tataran wacana. Padahal situs resmi Setgab masih memuat potongan pidato Presiden Jokowi di hadapan civitas academica UGM Yogyakarta pada 9-12-2014 silam. Saat itu dengan tegas ia berkata, “Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya.”
Faktanya, sepanjang dua periode pemerintahannya, keran impor pangan justru dibuka lebar-lebar. Sampai-sampai beberapa tokoh oposisi sempat menyebut Presiden Jokowi sebagai si Raja Impor. Terbukti di level internasional, Indonesia dinobatkan sebagai peringkat ketiga negara terbesar pengimpor produk pangan.
Hal ini menunjukkan bahwa alih-alih berinovasi, kebijakan impor nyatanya masih jadi solusi favorit mengatasi kurangnya stok pangan dalam negeri. Bahkan untuk 2023 ini saja, Pemerintah menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor 2,3 juta ton beras dengan dalih mengurangi dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan di Asia Tenggara. Adapun realisasinya, data BPS menyebut, pada periode Januari—Agustus ini, beras yang diimpor sudah mencapai 1,59 juta ton. Sementara itu, pada saat yang sama BPS mengingatkan adanya ancaman defisit beras yang akan berlangsung hingga Januari 2024 yang akan datang.
Bukan Sekadar Teknis
Indonesia sejatinya sudah punya banyak pengalaman untuk bisa mewujudkan swasembada pangan. Pada awal era kepemimpinan Soeharto (1969) misalnya, Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar dengan produksi beras nasionalnya yang hanya 12 juta ton.
Lalu pemerintah melakukan kebijakan serius di sektor pertanian. Proyek-proyek intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi dilakukan dengan program yang disebut Bimbingan Massal (Bimas). Saat itu, potensi Indonesia sebagai negara agraris dan maritim benar-benar dioptimalkan dengan mengarahkan pembangunan pada sektor-sektor yang mendukung target mewujudkan ketahanan, bahkan kedaulatan pangan. Misalnya, pembangunan infrastruktur (irigasi, jalan, dsb.), pengembangan riset dan teknologi pertanian, dukungan kebijakan pendidikan tinggi dan menengah terkait sektor pertanian, perbaikan sistem tata niaga dan informasi pasar, kebijakan terkait pengadaan saprotan, subsidi dan bantuan permodalan, dan sebagainya.
Semua upaya tersebut akhirnya membawa Indonesia bisa swasembada pangan pada 1984. Bahkan selanjutnya, Indonesia berhasil menjadi salah satu negara pengekspor pangan. Sampai-sampai ada saat Indonesia mampu membantu negara-negara di Afrika yang mengalami bencana kelaparan dengan mengirim ratusan ribu ton beras.
Sayangnya, pemerintahan Soeharto tidak bisa mengelak dari arus kebijakan global yang makin liberal. Pengarusan proyek liberalisasi pasar, termasuk di sektor pertanian, melalui keanggotaan di WTO dan ratifikasi The Agreement of Agriculture (AoA) pada 1994, membuat pemerintah Indonesia kehilangan kedaulatan pangan dan sulit membalik keadaan. Negara-negara besar yang ada di balik skenario ini tampak menginginkan negara semacam Indonesia cukup menjadi end user, bukan produsen produk pangan. Mereka berhasil melemahkan sasarannya dengan tekanan politik dan jebakan utang!
Semua ini diperparah oleh keberadaan Mafia Berkeley yang berkelindan dengan merajalelanya kerakusan akan harta di lingkaran kekuasaan hingga banyak kebijakan penguasa yang dirasa kian memihak para pemilik modal. Bahkan, pola hubungan penguasa dan rakyat makin terasa seperti hitung dagang. Salah satu contohnya, peran Bulog yang sebelumnya menjadi representasi negara, berubah menjadi representasi pelaku pasar yang turut berdagang dengan rakyatnya.
Kondisi ini berlangsung hingga sekarang, bahkan liberalisasi dan kapitalisasi di sektor strategis seperti pangan dan energi benar-benar kian parah. Negara pun antara ada dan tiada. Para penguasa malah asyik melayani kepentingan para pemilik modal, termasuk dalam proyek food estate yang dibangga-banggakan. Mereka seakan mati rasa melihat rakyat harus berjibaku dengan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup minimal di tengah daya beli yang kian rendah dan harga pangan yang kian tidak terjangkau.
Butuh Riayah Islam
Situasi ini tidak mungkin berubah manakala paradigma dan sistem sekuler kapitalisme neoliberal tetap dipertahankan. Kekuasaan dalam sistem ini memang dijauhkan dari nilai-nilai transendental, tidak kenal halal haram, apalagi konsep amanah yang akan dipertanggungjawabkan di Kekekalan.
Adapun Islam menyatukan sisi ruhiah dan pengaturan urusan kehidupan. Dimensi duniawi selalu lekat dengan dimensi keakhiratan. Islam menetapkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang memiliki fungsi riayah (pengurusan) dan junnah (perlindungan) atas rakyatnya. Ia akan menjadi sumber kebahagiaan di akhirat atau sumber sesalan bagi mereka yang memegangnya.
Kepemimpinan ini sepaket dengan sistem atau aturan-aturan yang dijalankan. Tidak dimungkiri, jika aturan Islam sedemikian sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, hankam, dsb., maka pelaksanaannya secara sempurna dipastikan akan menjamin kesejahteraan dan keberkahan bagi seluruh manusia, bahkan alam semesta.
Terkait solusi ancaman krisis pangan, Islam menyolusi ancaman krisis pangan dari hal yang paling mendasar. Mulai dari perubahan paradigma kepemimpinan, hingga penerapan politik ekonomi Islam (termasuk politik pertanian) yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara orang per orang.
Terlebih dalam pandangan Islam, problem ekonomi bukanlah soal kelangkaan barang, tetapi sejatinya adalah soal distribusi kekayaan, termasuk produk pangan. Bukankah pada saat ada ancaman krisis pangan, ada fakta soal food loss dan food waste yang datanya mencengangkan?
Badan Pangan Dunia (FAO) misalnya, pernah menyebut, ada sepertiga bahan pangan yang diproduksi dunia, ternyata terbuang dan menjadi sampah. Bahkan di Indonesia, di tengah kemiskinan dan kelaparan yang mendera puluhan juta warga, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menemukan data, pada tahun 2021 saja, ada 46,35 juta ton sisa makanan yang terbuang, dan itu bernilai lebih dari Rp300 triliun! Bukankah ini menyakitkan?
Terlebih di luar itu banyak problem terkait kusutnya rantai pasok pangan. Mulai dari soal monopoli dan oligopoli, soal kepemilikan lahan, soal penataan ruang, soal infrastruktur, dan sebagainya. Maka dalam Islam, semua aspek akan dibenahi. Terlebih sistem ekonomi Islam juga mengatur soal kepemilikan, pengelolaan harta hingga distribusi harta.
Walhasil, penguasa Islam akan melakukan apa pun yang semestinya dilakukan untuk menjamin kesejahteraan rakyat sesuai tuntutan syariat. Sekaligus mencegah apa pun yang bisa menghalangi rakyat dalam memperoleh haknya melalui penerapan sanksi Islam.
Jadi, soal pangan, penguasa harus benar-benar serius memastikan, bukan hanya untuk mewujudkan target ketahanan, tetapi juga kedaulatan. Negara harus menjamin ketersediaan, stabilitas, keterjangkauan, dan konsumsi atas produk pangan. Artinya, aspek produksi, distribusi, dan konsumsi akan menjadi concern penguasa agar tidak ada masalah.
Islam juga menekankan soal ukhuah dan kemandirian hakiki yang tegak di atas landasan keimanan. Semua ini hanya mungkin diwujudkan dalam bentuk negara global (Khilafah). Negara seperti ini akan memobilisasi semua potensi hingga tidak ada istilah masing-masing negeri sibuk mengamankan diri. Negara global seperti ini pun akan mampu menutup celah intervensi dan hegemoni asing yang hakikatnya merupakan praktik penjajahan atas nama perjanjian atau kesepakatan internasional. [MNews/SNA]

Swasembada pangan tinggal angan angan jika masih berada di bawah kekuasaan lembaga internasional