Paradoks PLTU, Sumber Listrik dan Polusi

Paradoks PLTU, Sumber Listrik dan Polusi

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Pembangunan proyek baru PLTU Jawa 9 dan 10 menuai kecaman. Masyarakat Banten secara resmi mengajukan pengaduan terhadap Grup Bank Dunia yang secara tidak langsung mendukung pembangunan dua PLTU batu bara tersebut ke Compliance Advisor Ombudsman (CAO), Rabu (13-9-2023). Pembangunan PLTU baru tersebut dinilai akan mempercepat dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat setempat

Selain itu, kelompok pemerhati lingkungan hidup juga mengajukan protes yang sama ke Bank Dunia. Mereka menilai dukungan Bank Dunia terhadap proyek PLTU tersebut telah melanggar janji sejumlah pemimpin negara untuk berhenti mendukung penggunaan bahan bakar fosil. PLTU adalah sumber pembangkit listrik yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga bisa menjadi sumber polusi jika tidak dikelola secara bijak.

Alasan Pengaduan

Jika proyek PLTU Jawa 9 dan 10 berlanjut, komitmen untuk mematuhi Perjanjian Paris yang disepakati bersama oleh 197 negara pada 2015 patut dipertanyakan. Pada 2021 lalu, pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim ke-26 di Glasgow, Skotlandia, menghasilkan tiga kesepakatan yang menonjol, yakni menghentikan pembangkit listrik energi batu bara secara bertahap, terus menjaga suhu bumi tidak naik 1,50 celsius, dan mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam nationally determined contribution atau NDC tiap negara pada 2022.

Bagai menelan ludah sendiri, dukungan Bank Dunia terhadap proyek PLTU Jawa 9 dan 10 bertolak belakang dengan Perjanjian Paris. Pengaduan masyarakat terkait proyek tersebut dapat kita pahami karena beberapa alasan.

Pertama, PLTU Jawa 9 dan 10 diperkirakan akan menyebabkan ribuan kematian dini dan menyumbang lebih dari 250 juta metrik ton karbon dioksida ke atmosfer bumi.

Kedua, penggusuran paksa terhadap tempat tinggal masyarakat setempat berpotensi terjadi. Seperti proyek lainnya, hal ini akan memunculkan konflik horizontal dan sengketa lahan antara rakyat dengan penguasa.

Ketiga, masyarakat setempat mengatakan bahwa pembangkit listrik di wilayah mereka tidak diperlukan karena kebutuhan listrik di daerah tersebut sudah terpenuhi dan jaringan listrik Jawa-Bali sudah kelebihan pasokan.

Juru kampanye energi Trend Asia Novita Indri mengatakan tidak ada urgensi membangun PLTU Jawa 9 dan 10. Menurutnya, proyek tersebut hanya akan menghancurkan masyarakat setempat serta membawa dunia lebih cepat mengalami bencana iklim. Proyek ini juga bertentangan dengan upaya untuk mencapai target net zero emission dan gagalnya target Perjanjian Paris.

Pembangunan ala Kapitalisme

Pembangunan ala kapitalisme kerap memakan korban. Entah dengan perampasan hak rakyat dengan cara represif dan berdarah-darah, atau dengan kompensasi yang tidak sepadan dengan kerugian materi, fisik, dan kesehatan yang dihadapi masyarakat.

Dalam pandangan kapitalisme, memperoleh keuntungan dari proyek strategis adalah harga mati. Seberapa besar upaya mewujudkan proyek strategis, sebanyak itulah keuntungan yang ingin mereka dapatkan dari proyek tersebut. Bagi kapitalisme, meski berisiko dan berbahaya, hal tersebut bukanlah hambatan. Bahkan, mereka bisa menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan yang dikehendaki.

President Director Indo Raya Tenaga Peter Wijaya mengatakan PLTU Jawa 9 dan 10 menginisiasikan penggunaan amonia hijau dan hidrogen hijau dalam upaya mendukung kebijakan net zero emission. Jika pembangunan PLTU dirancang dengan konsep “ramah lingkungan”, tentu membutuhkan dana besar.

Sekadar diketahui, amonia hijau dan hidrogen hijau adalah bahan bakar yang tidak menghasilkan emisi karbon dalam proses produksi dan penggunaannya. Penggunaan keduanya merupakan salah satu solusi transisi energi yang sudah mulai diadaptasi oleh negara-negara maju untuk bahan bakar pembangkit listrik dan kendaraan bertenaga listrik.

Jika ini diterapkan pada proyek PLTU Jawa 9 dan 10, berapa banyak dana yang keluar? Jelas hal ini sangat berpeluang menarik pemodal atau investor untuk merealisasikan proyek ini. Imbasnya, PLTU hanya akan menjadi target komersialisasi listrik. Proyek jadi, rakyat disuruh beli jika ingin menikmati hasilnya.

Sebagaimana proyek-proyek lainnya, nasib PLTU yang mendapat kecaman aktivis lingkungan dan penentangan masyarakat, tidak lebih dari wujud keserakahan para kapitalis yang mengabaikan dampak buruk terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur publik seperti pembangkit listrik tidak boleh menelan korban.

Fokus negara seharusnya pada aspek terpenuhinya pendistribusian instalasi listrik di semua daerah hingga daerah yang sulit terjangkau listrik. Terhadap wilayah yang tidak ada instalasi listrik, negara bisa membangun pembangkitnya sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan malah memaksakan kehendak dengan membangun PLTU pada daerah yang memiliki kelebihan pasokan daya listrik.

Pandangan Islam

Negara wajib menyediakan infrastruktur publik yang memadai. Dalam membangun infrastruktur tersebut, Islam menetapkan prinsip-prinisip yang harus diperhatikan.

Pertama, listrik merupakan bagian dari SDA yang jumlahnya sangat besar sehingga pembangunannya memerlukan peran negara. Dalam hal ini, negara membangun pembangkit beserta instalasi listrik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari hasil pembangunan tersebut. Negara bisa memberikannya secara gratis atau rakyat membayar dengan harga yang sangat murah untuk mengganti biaya produksinya saja.

Kedua, negara memetakan wilayah-wilayah yang membutuhkan instalasi listrik sehingga pembangunan infrastruktur listrik tidak akan mubazir atau mengalami kelebihan daya. Pendistribusian listrik benar-benar dipastikan dapat dinikmati rakyat dari pusat kota hingga pelosok desa. Inilah yang akan diprioritaskan negara dalam menjalankan kewajibannya sebagai raa’in.

Ketiga, pembangunan dalam Islam berorientasi untuk kebaikan hidup manusia dalam menjalankan perannya sebagai hamba Allah Taala. Kebijakan negara tidak boleh membawa kemudaratan dan kezaliman. Dalam perencanaan pembangunan, negara harus melakukan analisis dampak kebijakan tersebut bagi lingkungan dan masyarakat.

Keempat, semua pembangunan infrastruktur publik dibiayai negara melalui baitulmal. Dalam pengelolaan kepemilikan umum, seperti SDA berupa batu bara, tambang, dan sebagainya, negara tidak boleh menyerahkannya kepada pihak lain baik dalam bentuk investasi asing, utang, swastanisasi, privatisasi, ataupun konsesi.

Kelima, negara memberikan edukasi secara menyeluruh tentang kewajiban menjaga lingkungan, memanfaatkan hasil SDA secara bijak, dan sanksi tegas bagi setiap individu yang merusak lingkungan, mengeksploitasi SDA dengan serampangan, dan segala aktivitas yang bisa mengancam keseimbangan alam dan lingkungan.

Demikianlah, visi pembangunan infrastruktur, yakni terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan tercapainya kemaslahatan dapat terwujud dengan penerapan sistem Islam kafah. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *