[Kabar] Seruan Berpolitik dengan Akhlak Karimah, Aktivis: Bukan Hal Baru

Muslimah News, NASIONAL — Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat K.H. Cholil Nafis mengajak para politisi untuk mengedepankan akhlak karimah dalam berpolitik.

“Dengan memiliki akhlak karimah, siapa pun yang terlibat dalam politik akan memiliki pedoman universal untuk mengendalikan hasrat politiknya sehingga berpolitik bukan hanya mencapai tujuan, melainkan melalui proses yang luhur, ” ujarnya.

Pernyataan itu diucapkan Kiai Cholil pada acara Silaturahim dan Halaqah Dakwah: “Urgensi Peran Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam Membangun Ukhuwah di Tahun Politik”.

Bukan Hal Baru

Menanggapi seruan ini, aktivis muslimah Wiwing Noeraini, S.Pi. menegaskan bahwa itu bukan hal baru.

“Seruan berpolitik dengan akhlak karimah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Di tahun-tahun sebelumnya, menjelang atau saat memasuki tahun politik, ajakan tersebut selalu mengemuka,” tuturnya kepada MNews, Senin (3-7-2023).

Meski demikian, ia menegaskan, ada hal yang perlu dicermati dari ajakan ini. Apa makna akhlak karimah yang dimaksud? Apakah yang dimaksud adalah sikap perilaku yang sesuai dengan nilai dan hukum Islam ataukah sesuai dengan nilai-nilai dan hukum yang lain?

“Ini perlu dipastikan, mengingat hari ini umat sering rancu antara istilah akhlak dengan moral. Banyak yang menyamakan kedua istilah tersebut, padahal hakikatnya keduanya berbeda. Akhlak mengacu pada sikap perilaku yang dilandasi Islam, sementara moral mengacu pada nilai-nilai universal yang jelas tidak ada kaitannya dengan Islam,” ulasnya.

Jika yang dimaksud Kiai Cholil dengan akhlak karimah adalah sikap dan perbuatan sesuai Islam, lanjutnya, tentu ini seruan yang baik karena sudah seharusnya tiap muslim menghiasi diri dengan akhlak karimah, yakni akhlak yang sesuai Islam, termasuk akhlak dalam berpolitik.

Ia tidak menampik, ada sebagian kalangan yang memaknai akhlak dengan ‘moral’ sehingga seruan Kiai Cholil ini dimaknai bahwa semua politisi harus berpolitik dengan moral yang baik. “Yaitu, berlandaskan nilai universal yang berlaku untuk semua bangsa, ras dan agama seperti keadilan, persamaan, kemanusiaan, toleransi, nondiskriminasi, perdamaian, dan lain lain,” jelasnya.

Bertentangan

Wiwing menilai, berpolitik dengan akhlak karimah dan berpolitik sesuai nilai-nilai universal adalah dua hal yang sangat berbeda, bahkan bisa disebut sangat bertentangan.

“Menggunakan simbol-simbol Islam dalam berpolitik, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Rasul saw., ajakan untuk menerapkan hukum Islam secara kafah, ajakan memilih pemimpin yang mau menerapkan syariat islam, maka itu adalah sebuah kemestian, karena demikianlah yang diperintahkn Allah,” ujarnya memberikan contoh berpolitik dengan akhlak karimah.

Menurutnya, selama semua itu dilakukan dengan cara yang ahsan, tidak memaksakan kehendak tetapi mengajak umat berpikir benar, tidak dengan kekerasan, tidak menyebar fitnah, maka itulah yang dimaksud dengan berpolitik dengan akhlak karimah.

“Sedangkan, berpolitik sesuai dengan moralitas, maka landasannya bukan islam, tapi moral, yakni nilai-nilai universal. Maka, berpolitik dengan menggunakan simbol-simbol Islam, menyeru umat kepada Islam dan syariatnya, dianggap menyalahi nilai-nilai universal. Politik yang baik, yang santun, harusnya tidak bawa-bawa agama, tapi membawa pesan-pesan moral dan kebaikan secara umum. Itulah berpolitik sesuai moralitas,” jelasnya.

Dalam pandangan Wiwing, tidak seharusnya seorang muslim dalam berpolitik memegang nilai-nilai universal. “Hal ini karena seorang muslim wajib terikat dengan hukum syariat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik, sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 108,” ujarnya.

Waspada

Wiwing mengingatkan agar kaum muslim waspada terhadap seruan berpolitik dengan akhlak karimah karena berpotensi dimanfaatkan untuk mengajak kaum muslim berpolitik sesuai moral semata, bukan sesuai Islam.

“Kita semua harus mewaspadainya. Terlebih lagi, seruan berpolitik dengan akhlak karimah ini diarahkan untuk menjaga demokrasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh kiai Cholil, yang mengajak para politisi mengedepankan akhlak karimah dalam berpolitik agar proses politik demokrasi berjalan dengan cara luhur,” kritiknya.

Sementara itu, lanjutnya, demokrasi itu sendiri adalah sistem politik kufur dan bertentangan secara diametral dengan Islam.

“Ajakan tersebut sama saja ajakan untuk melanggengkan kekufuran. Tentu saja ini sangat disayangkan. Seharusnya ulama dan dai bekerja membina umat agar memiliki iman yang kuat dan bersih dari kekufuran, bukan malah mengajak kepada kekufuran dan melanggengkannya,” bebernya.

Sikap moralitas yang baik, ucapnya, dalam persepsi mereka adalah membiarkan orang melakukan apa pun yang dianggapnya benar sekali pun nyata-nyata itu bertentangan dengan aturan agama.

“Jelas Ini adalah logika berpikir yang sesat dan menyesatkan. Wajar akhirnya dengan konsep berpikir semacam itu, ponpes Al-Zaytun dengan segala kesesatannya bisa berdiri hingga sampai sekarang, tidak dibubarkan oleh pemerintah, bahkan santrinya bisa sampai ribuan,” ungkapnya.

Wiwing juga menilai, ajakan berpolitik dengan akhlak karimah adalah seruan agar umat mau menerima konsep Islam yang setengah-tengah (wasathiyah), dan menolak Islam kafah.

“Pengarusan konsep wasathiyah ini tampak jelas dari pernyataan Kiai Zubaidi di forum tersebut, yang menyeru agar para dai harus terlibat dalam dakwah yang wasathiyah yaitu dakwah yang mengedepankan keseimbangan, solusi, dan dilakukan dengan cara yang santun,” terangnya.

Kalimat ‘mengedepankan keseimbangan, solusi dan cara santun’, ia nilai, sebagai kalimat halus untuk mengatakan bahwa ‘tidak perlu memaksakan diri untuk mendakwahkan Islam kafah karena akan mengganggu keharmonisan antar umat beragama, menimbulkan konflik dan perpecahan’, sehingga politisi hendaknya berpolitik secara moderat, dan para da’i, ulama, harus berdakwah secara moderat pula.

“Tentu saja, semua ini menyalahi perintah Allah yang mewajibkan setiap muslim mengamalkan Islam secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik. Seharusnya setiap muslim, terutama para politisi muslim tidak terjebak pada ajakan atau seruan-seruan yang seolah Islami, tapi nyatanya justru seruan untuk tidak terikat dengan Islam,” harapnya.

Ia menandaskan, seharusnya setiap muslim, baik politisi, para dai, ulama, pejabat negara, tokoh umat, ataupun rakyat awam hendaknya berpolitik sesuai Islamyang sahih, bukan sesuai Islam wasathiyah.

“Dan bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan, demi mencari harta dan tahta untuk kesenangan dan kebahagiaan sesaat di dunia, tapi berpolitik dengan tujuan mulia, yakni semata-mata demi meraih kekuasaan agar bisa menerapkan hukum-hukum Allah secara kafah, meraih rida-Nya, mulia di dunia, di akhirat meraih surga,” pungkasnya. [MNews/IA]