Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, pada Selasa (27-6-2023). Program tersebut bertujuan untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang mengakibatkan beban berat bagi korban dan keluarga. Jokowi menyatakan, “Luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju.”
Penyelesaian nonyudisial akan fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Jokowi mengatakan bahwa para korban dan keluarga korban di Aceh mulai mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan kesehatan, jaminan keluarga harapan, perbaikan tempat tinggal, dan pembangunan fasilitas lainnya. (Republika, 27-6-2023).
Tidak Serius
Baru saja diluncurkan, program penyelesaian pelanggaran HAM berat nonyudisial langsung mendapatkan kritik tajam. Sejumlah korban dan pegiat HAM tetap menuntut agar pelaku kejahatan dalam kasus-kasus tersebut diseret ke pengadilan. Menurut mereka, penyelesaian nonyudisial justru melanggengkan impunitas (pembebasan) pelaku. (BBC Indonesia, 27-6-2023).
Dengan berlarut-larutnya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, tampak bahwa pemerintah belum serius dalam menangani kasus ini. Janji penyelesaian kasus kejahatan HAM berat masa lalu sudah bertahun-tahun disampaikan, tetapi sampai saat ini pelaku dan kebenarannya masih tidak jelas.
Lantas, mengapa pelaku kejahatan HAM berat di Indonesia begitu sulit diadili? Ini terjadi karena pemerintah tidak serius mengungkap kebenaran peristiwa tersebut sehingga pelaku tidak bisa dibawa ke pengadilan. Para pelaku juga tampak dekat dengan kekuasaan politik sehingga bisa bersembunyi di balik penguasa, baik eksekutif maupun legislatif.
Tidak Ada Keinginan Politik
Tercatat ada 12 kasus pelanggaran HAM Berat yang diakui negara, yaitu Peristiwa 1965—1966, Penembakan Misterius (1982—1985), Tragedi Talangsari (1989), Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis (1989), Penculikan Aktivis (1997—1998), Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II (1998—1999), Pembunuhan Dukun Santet (1998—1999), Tragedi Simpang KKA (1999), Tragedi Wasior (2001-2002), Tragedi Wamena (2003), dan Jambo Keupok (2003).
Meski sudah terjadi puluhan tahun lalu, ternyata hasil penanganan kasus tersebut masih jauh dari harapan. Data Komnas HAM menunjukkan bahwa hampir seluruh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melibatkan militer dan kepolisian.
Tampaknya tidak ada keinginan politik dari pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat karena berisiko politik bagi para elite politik. Politik impunitas yang didukung oleh elite politik yang berkuasa selama ini telah menghambat upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Sejauh ini, berkas penyelidikan 12 pelanggaran HAM berat tersebut telah diajukan Komnas HAM, tetapi dikembalikan oleh Kejaksaan karena dianggap kurang bukti.
Mudah Diselesaikan
Jika kita menelusuri perjalanan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia, ada 19 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, 17 di antaranya telah ditetapkan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Dari 17 kasus tersebut, ada empat perkara yang masuk persidangan. Namun, ternyata total 35 terdakwa justru dibebaskan.
Beberapa perkara seperti Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, dan Abepura 2000 sudah disidang hingga tingkat kasasi. Namun, semua terdakwa perkara Tanjung Priok dan Abepura diputus bebas oleh Mahkamah Agung (sumber: Litbang Kompas). Adapun dalam kasus Timor Timur, hanya satu terdakwa dinyatakan bersalah, yaitu Eurico Guterres. Pada Kasus Paniai 2014 yang sudah diproses di pengadilan, terdakwa juga divonis bebas.
Dari sini, terlihat bahwa pemerintah tidak serius mengusut dan mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Jika pemerintah serius, sebetulnya mudah saja untuk menyeret pelaku ke pengadilan, apalagi saat ini banyak teknologi canggih yang bisa dimanfaatkan untuk membongkar kasus-kasus lawas.
Namun, sebaliknya, pemerintah seolah mati kutu dan menyerah begitu saja terhadap “kesulitan” pengusutan. Bahkan, proses pengadilan terhadap terdakwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah disidangkan justru menjadi ajang “mencuci dosa” pelaku. Dengan vonis bebas, pelaku dikukuhkan menjadi orang yang tidak bersalah. Miris!
Pengadilan yang ada seperti sengaja dibuat tumpul supaya pelaku tidak terseret ke pengadilan dan peristiwa pelanggaran HAM berat tidak pernah benar-benar terungkap. Pengungkapan kasus baru benar-benar bisa terjadi jika pelakunya tidak lagi memiliki kedekatan dengan penguasa. Walhasil, jika kasus pelanggaran HAM berat benar-benar diusut, sejatinya pemerintah sedang mengadili dirinya sendiri dan itu jelas tidak mungkin terjadi.
Sulitnya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu telah menunjukkan kegagalan sistem demokrasi dalam mewujudkan keadilan. Aturan buatan manusia yang ada dalam demokrasi bisa dipermainkan oleh elite politik sehingga menutupi dosa politik masa lalu. Para pelaku memiliki impunitas, bahkan masih memiliki posisi penting dalam kekuasaan. Sungguh ini merupakan sebuah kezaliman.
Inilah yang disebut sebagai teori konsensus dalam sistem kapitalisme demokrasi. Teori konsensus merupakan teori tentang keterikatan pada hukum karena kesepakatan, terlepas dari hukum itu benar atau salah. Juga tidak peduli entah hakim itu adil ataupun zalim. (Hafidz Abdurrahman, Inilah Sistem Peradilan dalam Khilafah, 2016).
Islam Mewujudkan Keadilan
Berbeda dengan kapitalisme, hukum Islam bersumber dari wahyu, bukan kesepakatan manusia. Firman Allah Swt.,
وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ
“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al-Maidah: 48).
Di dalam Islam, penguasa adalah raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) terhadap rakyatnya. Negara tidak boleh berbuat zalim terhadap rakyatnya, bahkan negara harus berbuat adil. Terhadap adanya kezaliman, Khilafah menyelesaikannya melalui peradilan.
Peradilan di dalam Khilafah dibagi menjadi tiga, yaitu khusumat (untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan muamalah maupun ‘uqûbât), hisbah (menyelesaikan pelanggaran yang bisa membahayakan hak masyarakat/jemaah), dan mazhalim untuk menghilangkan kezaliman negara terhadap orang yang berada di bawah wilayah kekuasaannya, baik rakyat negara Khilafah maupun bukan.
Adalah kasus pelanggaran HAM berat terkategori kezaliman negara sehingga berada di bawah tugas Mahkamah Mazhalim. Oleh karenanya, kadi mazhalim bertugas menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Jika terkait kebijakan, kadi mazhalim akan membatalkan kebijakan tersebut. Jika terkait dengan sikap atau tindakan semena-mena, kadi mazhalim akan menghentikan sikap dan tindakan tersebut. Kadi mazhalim berhak memberhentikan pejabat, pegawai negara, bahkan kepala negara jika harus diberhentikan, sebagaimana ketentuan hukum syarak.
Sepanjang sejarah Khilafah, telah terwujud keadilan secara luas sehingga Khilafah mendapatkan julukan sebagai Dawlah al-‘Adl, yaitu negara yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Wallahualam. [MNews/Gz]
