![[Editorial] Rancangan Revisi UU Desa, demi Kepentingan Siapa?](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2023/07/photo_2023-07-05_06-10-38-1170x658.jpg)
Muslimah News, EDITORIAL — Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih terus menuai polemik. Materi yang diperdebatkan terutama berkutat soal perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades), dan perihal penambahan porsi APBN untuk dana desa.
Para kades memang sudah lama menuntut penambahan periode jabatan mereka. Alasannya, demi optimasi kinerja dalam merealisasikan visi dan misi jabatan. Juga untuk menekan biaya pemilihan, serta meredam konflik horizontal.
Adapun penambahan dana desa, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan. Maklum, selama ini, pembangunan masih terpusat di perkotaan. Hingga soal pemerataan ekonomi, dan problem sosial akibat arus urbanisasi menjadi sulit untuk dipecahkan.
Sarat Kepentingan
Jauh sebelum UU Desa ini disahkan, pro kontra pun sudah terjadi di tengah masyarakat. Sebagian pihak memandang, spirit otonomi yang kental dalam materi UU Desa, selaras dengan tujuan reformasi. Adanya definisi yang dipandang jelas tentang desa, beserta regulasi yang mengatur kewenangan pemerintahan desa untuk mengelola wilayahnya, akan membantu desa yang jumlahnya lebih dari 70 ribu di seantero negeri ini, bermetamorfosa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.
Adapun yang kontra, justru khawatir, keberadaan regulasi ini akan menggiring semua desa menjadi desa administratif. Generalisasi makna desa, misalnya, diduga akan menghilangkan kekhasan desa adat dengan berbagai kelembagaannya, juga sistem aturan dan implementasinya. Termasuk, soal pemilihan pemimpin dan perangkat beserta kewenangannya, soal pengelolaan sumber dayanya, soal kehidupan sosial budayanya, dan sebagainya.
Ketika pada 2014 UU Desa akhirnya disahkan, kontroversi pun tetap berlanjut, hingga beberapa pihak mengajukan uji materi meski ujungnya ditolak Mahkamah Konstitusi. Namun, menjelang 2024, polemik justru makin memanas. Terutama perdebatan soal dana dan masa jabatan kades.
Pihak yang mengajukan revisi mengusulkan agar dana desa naik dari 10% menjadi 15% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan terkait masa jabatan, mereka mengusulkan agar diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun, ditambah peluang menjabat hingga tiga periode.
Polemik di tengah suasana jelang pemilu seperti ini jelas bernuansa politis. Ini terkait fakta, bahwa kades adalah tokoh ril di tengah masyarakat. Keberhasilan parpol menarik simpati mereka dengan menawarkan hal menggiurkan, nyaris setara dengan suara rakyatnya. Oleh karenanya, jelas ada kepentingan yang saling berkelindan, karena bagaimanapun, kedua level kekuasaan, sama-sama menjanjikan, dan sama-sama lazim dikejar.
Salah Paradigma
Melihat polemik yang selalu terjadi, tampak jelas bahwa ada paradigma, tolok ukur atau standar, serta praktik yang salah dalam pola pengurusan umat. Itulah mengapa, kondisi masyarakat kita tidak pernah mampu beranjak dari kondisi yang buruk.
Termasuk soal realitas masyarakat pedesaan. Siapa pun tidak bisa membantah, selama ini kehidupan mereka masih kental dengan berbagai problem, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Terlebih jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Kesenjangan masih tampak begitu lebar, hingga masyarakat desa diidentikkan dengan potret kemiskinan.
Peran mereka dalam pembangunan pun masih sangat minim, bahkan terposisi sebatas objek. Tidak sedikit kebijakan pembangunan yang diputuskan daerah dan atau pusat, justru mengorbankan kepentingan masyarakat desa. Kasus penggusuran lahan, misalnya, jumlahnya bukan hanya satu dua. Wajar jika mimpi kesejahteraan pun makin jauh dari jangkauan.
Realitas ini sejatinya terkait dengan paradigma kepemimpinan dan aturan yang diterapkan. Bukan semata soal porsi dana pembangunan, apalagi sekadar soal masa jabatan. Seindah apa pun konsep pembangunan, sebanyak apa pun dana yang dikucurkan, dan sepanjang apa pun masa kepemimpinan, tetap tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan level kesejahteraan, apalagi membuka kunci keberkahan.
Yang tampak sekarang justru bentuk-bentuk ketidakadilan, bahkan kezaliman. Semua ini pun lazim terjadi pada negeri yang tegak di atas asas dan aturan sekuler yang menjadikan kepemimpinan dan kebijakan sebagai ajang meraih keuntungan, bukan melayani dan melindungi. Oleh karenanya, wajar jika yang mereka kejar ujung-ujungnya melulu terkait materi atau jabatan.
Seandainya benar yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat banyak, maka perilaku korup tidak mungkin marak terjadi seperti sekarang ini. Namun ironisnya, tren kasus korupsi di desa, khususnya terkait dana desa justru meningkat pasca-UU Desa diberlakukan. ICW bahkan menyebut, korupsi yang makin meningkat di desa berjalan beriringan dengan peningkatan alokasi dana yang cukup besar untuk membangun desa. Hal ini pun disadari oleh pemerintah, hingga pada 2017 dibentuklah Satgas Dana Desa guna mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa, merumuskan kebijakan terkait, dan menerima serta menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan dana desa.
Begitupun soal perpanjangan jabatan. Semestinya, para kades fokus mengoptimalkan amanah yang dia emban, yakni mengurus rakyat yang akan dia pertanggungjawabkan. Bukan malah melakukan transaksi tukar guling dengan para politisi rakus yang butuh dukungan jelang kontestasi tahun 2024 nanti. Selain menggadai nasib rakyat di masa depan, juga memunculkan oligarki baru hingga ke level paling rendah.
Pengurusan Umat dalam Islam
Polemik seperti UU Desa ini, dipastikan tidak akan terjadi dalam sistem Islam yang tegak di atas landasan iman dan hukum syarak. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya memiliki dimensi duniawi, tetapi juga ukhrawi. Oleh karenanya, fokus perhatian para pemimpin Islam di semua level hanyalah mengejar keridaan Allah Taala, bukan mengejar materi atau jabatan. Mereka pun akan memastikan, seluruh individu rakyatnya hidup dalam kebaikan dan kesejahteraan dengan cara menerapkan seluruh aturan-aturan Islam.
Aturan-aturan inilah yang menyolusi seluruh problem kehidupan, di setiap masa dan tempat, baik di perkotaan, maupun pedesaan. Tidak akan ada kesenjangan atau ketidakadilan, apalagi kezaliman. Ini karena penguasa di semua levelnya menjalankan fungsi kepemimpinan dengan penuh rasa takut menjadi pelaku kezaliman. Terlebih rakyat pun didorong berperan aktif untuk mewarnai corak masyarakat dengan penuh kebaikan, mengoptimalkan potensi diri, berkontribusi membangun peradaban, saling ta’awun, saling menolong, dan secara aktif melakukan amar makruf nahi munkar.
Memang ada peluang muncul keburukan akibat penyimpangan penerapan syariat Islam oleh para penguasa, mengingat sistem Islam adalah sistem manusia. Namun, Islam memiliki mekanisme untuk memperbaiki keadaan dan mencegah keburukan yang lebih besar. Misalnya, menetapkan kewajiban muhassabah dari rakyat kepada penguasanya, baik yang dilakukan masyarakat umum maupun anggota majelis umat sebagai representasi rakyat. Juga, ada struktur bernama mahkamah mazhalim yang akan mengadili kezaliman penguasa, bahkan berhak secara syar’i untuk memecatnya jika tetap dalam kezaliman.
Hal lain yang juga penting, kepemimpinan dalam Islam bersifat sentralistik pada tangan khalifah. Ia yang dibaiat oleh rakyat untuk memimpin dan mengurus mereka dengan syariat. Hanya saja dalam prakteknya, khalifah memiliki struktur atau aparatur, baik yang bersifat teknis, administratif, hingga strategis. Namun, semuanya ada di bawah kontrol khalifah dan bertugas sesuai pendelegasian wewenang dari khalifah.
Dalam konteks kebijakan moneter, terdapat struktur bernama Baitulmal. Baitulmal inilah yang mengurus pos-pos pendapatan dan pengeluaran negara berdasarkan tuntutan syariat dan terpusat pula. Pos pendapatannya yang banyak dan sangat besar, terutama dari kepemilikan umum, seperti sumber daya alam, memungkinkan bagi negara untuk memodali pembangunan secara adil, merata, dan menyejahterakan rakyatnya di semua wilayah. Sementara itu, ketergantungan pada utang dan modal asing yang membuka celah penjajahan sebagaimana lazim dalam sistem sekarang, akan tercegah dengan sendirinya.
Khatimah
Itulah gambaran singkat komparasi pengurusan umat menurut sistem sekularisme dan sistem Islam. Yang satu menjadi sumber keburukan, sedangkan yang lain membawa kebaikan dan keberkahan. Keduanya bagaikan bumi dan langit, tidak mungin dipersatukan.
Tentu saja menegakkan sistem Islam tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh proses panjang yang harus dihadapi dengan bekal iman dan kesabaran, terutama untuk memahamkan umat tentang urgensi dan kewajiban menerapkan syariat Islam.
Ikhtiar ini juga tak mungkin dilakukan sendirian, melainkan harus bersama jemaah yang ikhlas berjuang demi Islam dan dipastikan berjalan di atas jalan kenabian. Insyaallah, janji Allah tentang kemenangan Islam akan segera mewujud dalam kenyataan dan kita tergolong orang-orang yang berjuang. [MNews/SNA]
