Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Sidang kasus penjualan sabu-sabu yang melibatkan eks Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa dan anak buahnya, eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, akan segera memasuki tahap pembacaan tuntutan jaksa.
Sejumlah saksi, antara lain para polisi di Jakarta yang ikut menjual sabu-sabu dari Bukittinggi, telah hadir dalam persidangan. Para saksi ahli juga memberikan keterangan di persidangan, seperti eks Kepala BNN Komjen Ahwil Luthan yang kini menjadi Koordinator Kelompok Ahli BNN.
Sejumlah fakta dan kesaksian baru muncul di persidangan. Bahkan, fakta-fakta tersebut dapat menjadi masukan bagi komisi etik Polri untuk diteliti lebih lanjut dan diperiksa oleh Propam Polri dalam hal menyidangkan kode etik profesi terhadap Teddy Minahasa dalam kasus penyelundupan sabu-sabu seberat satu ton dari Taiwan.
Akibat dari kasus ini, para terdakwa terjerat Pasal 114 Ayat (2) UU 35/2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Mempertanyakan Keseriusan Pemberantasan Narkoba
Pemerintah Indonesia melanjutkan program pemberantasan narkoba sesuai Inpres No. 2/2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba. Seluruh anggota kabinet, jaksa agung, kapolri, panglima TNI, kepala BIN, lembaga pemerintah nonkementerian, hingga para kepala daerah, diperintahkan untuk menjalankan instruksi program pemberantasan narkoba tersebut.
Sebanyak 13 pimpinan kementerian/lembaga negara juga sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Berbahaya Lainnya oleh Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah.
Sayangnya, di Indonesia, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya (napza) tetap meningkat setiap tahunnya. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada 2019, pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang. Tentu, ini hanyalah data di atas kertas. Kasus-kasus yang belum terungkap bisa lebih banyak dari kasus yang terdata.
“Perang semesta melawan peredaran narkoba” menjadi jargon di setiap lembaga pemerintahan. Institusi pendidikan pun serius memberikan dukungan. Bekerja sama dengan BNN di setiap wilayah, kampus, maupun sekolah aktif melakukan skrining narkoba.
Melalui BNN, negara mengajak masyarakat menjadi mitra dalam berbagai program pemberantasan narkoba. Berbagai rencana aksi ini pada faktanya harus berhadapan dengan peredaran narkoba yang kian lihai. Menyedihkannya, tidak sedikit kasus yang melibatkan para pejabat.
Akhirnya, tidak sedikit masyarakat apatis. Pasalnya, niat tulus negara untuk membebaskan generasi dari narkoba bertemu dengan jiwa-jiwa culas oknum yang mengais keuntungan pada bisnis haram. Banyaknya kasus besar yang kerap muncul membuktikan betapa hingga hari ini para pengedar dapat bergerak dengan leluasa menjerat generasi.
Ini juga membuktikan bahwa negeri ini menjadi primadona para pebisnis narkoba. Besarnya perputaran uang dalam bisnis kotor ini mampu membutakan mata dan pikiran. Lemahnya sistem sanksi yang berlaku saat ini juga tidak berefek jera bagi para pelaku. Memang benar, sejumlah gembong narkoba telah menjalani hukuman. Hanya saja, jika kita membandingkan dengan besarnya daya rusak pada generasi, negeri ini sesungguhnya mengalami kerugian cost social yang sangat besar.
Mengapa Terjadi?
Melihat banyaknya pejabat negara yang terlibat, negara tentu berbenah. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sendiri pernah menerbitkan Surat Telegram (ST) imbas kasus narkoba yang pernah menjerat Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi dan 11 anggotanya. Untuk mencegah tidak terulangnya kembali kasus tersebut yang melibatkan anggota Polri, Kapolri memerintahkan seluruh Kapolda melakukan tes urine kepada seluruh anggotanya.
Perintah itu tertuang dalam ST Kapolri Nomor: ST/331/II/HUK.7.1./2021 tanggal 19 Februari 2021. Dalam ST tersebut, Kapolri juga memerintahkan para Kapolda melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyelidikan dan pemetaan anggota yang terindikasi terlibat narkoba.
Siapa pun tentu menyayangkan ada pejabat terseret dalam kasus narkoba, terlebih mereka sebagai role model pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. Hanya saja, sekadar menjerat person terbukti tidak mampu mereduksi munculnya kasus-kasus serupa.
Oleh sebab itu, penting untuk mendiskusikan secara sistemis karena kasus yang terus berulang akan memantik pertanyaan, “Apa sih masalah mendasarnya? Mengapa segala instrumen yang ada tidak mampu menyelesaikan kasus demi kasus narkoba?” Untuk mengurai kasus ini, negara harus memulai dari mana?
Wajib Sistemis
Ya, solusi jitu agar negeri ini untuk lepas dari narkoba haruslah bersifat sistemis. Sistem sekuler yang dianut hari ini telah melahirkan prinsip hidup serba bebas yang dianut masyarakat. Walhasil, individu yang hidup di sistem ini jauh dari kesadaran adanya pengawasan dari Sang Pencipta.
Hidup mereka semata untuk mencari kebahagiaan bersifat materi. Dalam berbuat pun enggan terikat dengan aturan Allah. Sistem sekuler mewajarkan tatkala ada individu yang menggantungkan kebahagiaannya dengan mengonsumsi narkoba. Sebaliknya, pola bisnis yang tidak memperhitungkan halal dan haram pada akhirnya menjadi celah transaksi bisnis haram semisal narkoba.
Prinsip ini berbeda dengan sistem Islam. Setiap individu wajib menyadari adanya pengawasan Sang Khalik. Siapa pun, termasuk pejabat negara, wajib menghadirkan kesadaran ini dalam dirinya. Setiap hamba memahami bahwa kelak Allah akan menghisab setiap perbuatannya.
Di sisi lain, masyarakat yang memiliki perasaan, pemikiran, dan terikat pada aturan/syariat yang sama, akan memunculkan kontrol sosial di tengah masyarakat. Amar makruf nahi mungkar adalah tradisi keseharian masyarakat Islam.
Ini jelas kontras dengan masyarakat sekuler seperti sekarang yang cenderung individualis dan cuek dengan lingkungan sekitar. Sikap individualis ini pula yang turut berkontribusi menyuburkan kejahatan dan kriminalitas di tengah masyarakat.
Terakhir, harus ada peran negara dalam menjalankan aturan, serta menerapkan sanksi tegas tanpa pandang bulu, tidak lemah dan memudahkan grasi, juga tidak mengenal kata kompromi dalam menjalankan hukum terhadap para pengguna narkoba dengan sanksi takzir, baik cambuk, penjara, atau sanksi takzir lainnya sesuai keputusan kadi.
Negara wajib memproteksi seluruh wilayahnya agar tidak menjadi lokasi transaksi barang haram yang penggunaannya tidak sesuai syariat. Negara tidak akan membiarkan siapa pun merusak generasi sebab keberlanjutan peradaban ada di tangan mereka.
Jelas, penanganan berbagai kasus narkoba saat ini yang terbukti lemah membutuhkan koreksi sistemis. Islam adalah alternatif tunggal untuk mengurai masalah ini, bukan yang lain. Wallahualam. [MNews/Gz]
