Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan ala Feminis Islam, Akankah Memberi Kebaikan bagi Perempuan?

Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan ala Feminis Islam, Akankah Memberi Kebaikan bagi Perempuan?

Penulis: Najmah Saiidah

Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Kesehatan reproduksi (kespro) perempuan di negeri ini masih sangat rendah. Tampak dari angka kematian ibu (AKI) masih tertinggi di ASEAN, meningkatnya aborsi tidak aman, juga kanker rahim dan payudara yang masih banyak. Selain itu, relasi seksual tidak sehat makin menggejala, kasus gizi buruk di sejumlah daerah, juga kekerasan dalam rumah tangga yang masih fenomenal.

Beberapa kalangan menilai, rendahnya kespro perempuan disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan, terutama kespro. Pemerintah juga dinilai belum cukup serius memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Demikian buruknya kondisi perempuan ini pun memunculkan simpati dari kaum feminis muslim. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur’an sudah berwasiat untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu, bahwa ada penekanan atas penghormatan kepada ibu karena ibulah yang mengalami kesusahan, terutama ketika mengandung dan melahirkan (lihat QS Luqman (31): 14). Menurut mereka, ayat ini terkait kespro perempuan yang merupakan bagian dari hak-hak perempuan; dan hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. (mubadalah[dot]id, 7-3-2023).

Lebih dari itu, kondisi perempuan sangat menyedihkan. Tidak sedikit kaum perempuan yang diperlakukan kejam. Dalam pandangan kaum feminis muslim, keadaan ini menimbulkan berbagai akibat parah dan membahayakan fungsi reproduksi dan tubuh perempuan. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kespro perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-benar merupakan pembunuh utama perempuan usia subur. Keadaan ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dan keempat di Asia Pasifik. (mubadalah[dot]id, 6-3-2023).

Mereka kemudian menukil pernyataan Husein Muhamad dari bukunya, Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, “Mengingat hal ini, maka adalah sangat masuk akal dan sudah seharusnya mendapat pertimbangan semua pihak, terutama para suami, bahwa perempuan berhak memilih untuk hamil atau tidak.”

Jika kita perhatikan sepintas, upaya tersebut seolah memberikan kebaikan bagi perempuan. Akan tetapi, jika kita lebih saksama, upaya yang mereka usung jelas sangat kental dengan aroma feminisme. Sebagaimana kita pahami bersama, ide feminisme mengusung kemandirian perempuan bahwa perempuan berhak untuk menentukan hidupnya, apakah ia akan menikah atau tidak, kapan ia hendak menikah, hingga berkehendak memiliki anak atau tidak.

Demikian halnya terkait kespro perempuan, perempuan berhak menentukan ia hendak hamil atau tidak. Mereka menyuarakan hal ini dengan pendekatan bahwa ketika hamil, perempuan menanggung beban berat dan mereka menguatkannya dengan dalil dari Al-Qur’an.

Pertanyaannya, benarkah kemandirian perempuan, terutama terkait hak perempuan dalam menentukan kehamilan, memberi kebaikan bagi perempuan dan akan menyelesaikan permasalahan kespro? Inilah yang perlu kita kritisi.

Memberi Kebaikan?

Tidak bisa kita nafikan bahwa AKI di negeri ini memang masih tinggi. Di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa rendahnya pengetahuan para ibu tentang kespro memberi andil akan hal ini. Ditambah lagi masih ada suami yang tidak mampu memberikan nafkah memadai sehingga proses kehamilan tidak berjalan baik.

Kondisi ini sesungguhnya tidak lepas dari peran negara. Biaya kesehatan yang mahal dan layanan kesehatan yang sangat minim oleh negara sungguh memberi andil besar terhadap banyaknya kasus kesehatan di negeri ini, termasuk kesehatan ibu dan anak.

Di sisi lain, benar bahwa ketika perempuan hamil, ia akan merasa berat dan terus bertambah berat, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an. Artinya, kondisi ini merupakan sesuatu yang normal bahwa memang pada umumnya kehamilan seperti itu. Hanya saja, semestinya tidak lantas mengambil kesimpulan atau menggeneralisasi bahwa hal ini sangat memberatkan perempuan, bahkan menjadi sesuai yang dibenci perempuan.

Faktanya, sebagian besar perempuan yang telah menikah justru sangat bahagia ketika mengetahui bahwa dirinya hamil dan mereka sangat menikmati kehamilannya, bahkan dari awal kehamilan hingga melahirkan. Walaupun saat hamil mengalami mual pada pagi hari, bahkan lebih dari itu, tetapi mereka tetap menikmati dan bersemangat menjalani masa-masa kehamilannya. Begitulah ketika naluri keibuan tertanam dalam diri seorang perempuan, maka ia akan jaga kehamilannya dengan sangat baik. Apa pun akan dipertaruhkan demi anak dalam kandungannya.

Hanya saja, fatalnya, solusi yang kaum feminis tawarkan adalah memberikan hak memilih kepada perempuan untuk hamil atau tidak; ataupun jika suami tidak menghendakinya, bisa dianggap termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Tampak aroma feminisme di dalamnya dan jelas bahaya jika segala sesuatu didominasi oleh asumsi dan generalisasi. Alih-alih bisa menyelesaikan masalah, yang ada justru menyalahi hukum Allah. Jika demikian adanya, apakah konsep kespro ala feminisme akan memberikan kebaikan bagi perempuan?

Jawabannya, jelas tidak. Ini karena apa yang mereka anggap sebagai solusi, sesungguhnya tidak menyentuh akar permasalahannya, bahkan bisa terjebak pada sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Islam telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga (lihat QS An-Nisa 34) sehingga bagaimanapun juga seorang istri harus melibatkan suaminya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Siapa pun paham bahwa masalah kehamilan adalah masalah keluarga.

Walaupun demikian, Islam pun mewajibkan suami untuk bergaul secara makruf kepada istrinya dan tidak boleh menzalimi istrinya. Walhasil, dari sini saja, cukuplah Islam sebagai pedoman karena hanya Islam yang sesuai fitrah dan memuaskan akal manusia sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan dan pada akhirnya akan menenteramkan jiwa.

Islam Punya Solusi

Jika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, tentu kita harus menelusuri faktor penyebab munculnya masalah. Dari lontaran para feminis muslim tadi, setidaknya kita bisa melihat ada tiga faktor yang memberi andil munculnya masalah ini. Pertama, lemahnya pengetahuan para ibu tentang kespro. Kedua, abainya negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang layak dan memadai bagi rakyatnya, termasuk kaum perempuan. Ketiga, terkait perlakuan suami terhadap istri.

Fakta tidak terbantahkan jika saat ini tidak sedikit kaum ibu yang tidak memahami tentang kesehatan, terlebih kespro. Wajar jika kasus kematian ibu atau bayi tidak kunjung mereda. Namun, jika penyelesaiannya adalah dengan memberi hak memilih kepada ibu untuk hamil atau tidak hamil, tentu saja ini penyelesaian yang salah alamat. Lemahnya pengetahuan para ibu tentang kespro seharusnya diselesaikan dengan mengedukasi para ibu sehingga mereka memahami cara mempersiapkan dan merawat kehamilannya, mempersiapkan kelahiran, dan sebagainya. Di sinilah peran negara dalam proses edukasi rakyatnya.

Dalam Islam, kesehatan dan pelayanan kesehatan telah Allah Swt. tetapkan sebagai kebutuhan pokok publik. Rasulullah saw. menegaskan, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari).

Oleh karenanya, negara bertanggung jawab penuh dalam pemenuhannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw., “Al-imam atau kepala negara bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Allah Swt. juga telah memerintahkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam pemenuhan pelayanan kesehatan rakyatnya. Hal ini ditunjukkan oleh perbuatan Rasulullah saw. ketika beliau saw. dihadiahi seorang dokter. Rasulullah pun mempekerjakan dokter tersebut untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim.

Dari aspek ini, terlihat jelas bahwa pelayanan kesehatan—termasuk di dalamnya kespro—telah Allah Swt. tetapkan sebagai jasa sosial yang wajib disediakan secara totalitas oleh negara. Mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etik dalam Islam. Tidak boleh dikomersialkan apa pun alasannya.

Jika saja semua ini bisa ditunaikan dengan baik oleh negara, jumlah kematian ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan akan bisa diminimalkan. Ini karena fasilitas kesehatan disediakan secara memadai oleh negara dan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima secara cuma-cuma.

Tinggal satu permasalahan lagi, yaitu perlakuan suami terhadap istri. Maka hal ini pun telah diatur secara saksama oleh Islam. Islam memosisikan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagaimana firmah Allah Swt. dalam QS An-Nisa, 34.

Terkait ayat ini, Imam Abu Akfar ath-Thabari berkata, “Maksud ayat ini adalah bahwa laki-laki merupakan pelindung (pemimpin) bagi kaum perempuan dalam mendidik dan mengajak mereka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Hal ini karena kelebihan (kewajiban) yang telah diberikan kepada laki-laki atas perempuan, mulai dari mahar, nafkah, biaya rumah tangga, hingga lainnya.”

Selain itu, Islam pun menetapkan bahwa kehidupan pernikahan adalah kehidupan persahabatan antara suami dan istri sebagai persahabatan yang sempurna. Di dalam Masyru’u ad-Dustuur pasal 120 dijelaskan tentang hal ini sekaligus fungsi kepemimpinan suami dalam keluarga, “Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang sarat dengan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan pengaturan (bertanggung jawab), bukan kepemimpinan layaknya seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat kepada suami. Seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak sesuai standar yang makruf.”

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustur menjelaskan bahwa hakikat kehidupan suami istri di dalam rumah tangga adalah kehidupan yang sarat ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, dan persahabatan. Interaksi keduanya tegak atas prinsip ta’awun (tolong menolong), saling menopang, bersahabat, harmonis, menyegarkan, serta tidak kaku dan formalistik. Hubungan suami istri adalah interaksi yang penuh kehangatan, kesejukan, jauh dari kekakuan, dan melahirkan ketenangan (sakinah).

Jelaslah, sesungguhnya terkait kehamilan seorang istri, tentu saja ia tidak boleh memutuskan sendiri ataupun tidak memperhatikan keinginan suami untuk memiliki anak lagi, bahkan tidak boleh menentang suaminya.

Islam tidak mengingkari bahwa seorang ibu hamil akan mengalami kondisi yang tidak mudah (lihat QS Luqman: 14) . Akan tetapi, tidak boleh menggeneralisasi atau berasumsi bahwa sesuatu yang berat itu merupakan hal yang tidak disukai. Ini karena faktanya, mayoritas perempuan, bahkan pasangan suami istri, sangat berbahagia ketika sang istri hamil. Banyak pula pasutri yang berusaha keras dengan berbagai cara agar istri bisa hamil.

Seorang istri harus mendiskusikannya dengan suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Di sisi lain, seorang suami harus memperlakukan istri dengan baik, tidak lantas menzalimi istrinya. Ketika ada uzur syar’i yang secara medis bisa membahayakan istri, tentu saja seorang suami juga harus memperhatikan hal ini.

Kembali lagi, kehidupan pernikahan adalah kehidupan persahabatan antara suami istri. Dengan komunikasi yang intens dan pergaulan yang makruf, maka akan terjalin hubungan yang baik di antara keduanya.

Khatimah

Telah sangat jelas bahwa penyelesaian yang ditawarkan para feminis untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu—dengan memberikan pilihan kepada perempuan untuk hamil atau tidak—adalah penyelesaian yang keliru dan tidak menyentuh akar masalah sehingga tidak akan memberi kebaikan bagi siapa pun, terlebih bagi perempuan.

Hanya Islam sajalah din sempurna yang datang dari Allah Swt. yang akan mampu memberikan solusi. Di antaranya dengan mengedukasi para perempuan dan calon ibu tentang kespro. Bagaimanapun, menuntut ilmu dan menambah pengetahuan merupakan kewajiban seorang muslim.

Selain itu, tentu saja para suami berandil besar dalam hal ini dengan menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga, yaitu memberi penghidupan yang layak, asupan gizi yang baik, menjaga dan melindunginya, serta bergaul dengan makruf sehingga AKI bisa diminimalkan.

Lebih dari itu, tentu saja negara berkewajiban mengayomi rakyatnya secara baik dengan menyediakan sarana dan pelayanan yang berkualitas. Semua ini hanya bisa terealisasi ketika aturan Islam diterapkan secara sempurna dalam naungan Khilafah. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *