Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Heran. Kata ini yang diucapkan oleh Menkeu Sri Mulyani setelah mengetahui biaya perbaikan pagar puskesmas masuk dalam anggaran penanganan stunting. Mirisnya, kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah telah beberapa kali memasukkan anggaran “nyeleneh”. Kok bisa?
Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya menggunakan sumber daya terbatas, yakni APBN untuk hajat hidup orang banyak. Jadi, harus menggunakannya sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Namun, yang terjadi sebaliknya, bermunculan anggaran aneh dari pemerintah dan lembaga negara.
Pertama, perbaikan pagar puskesmas masuk anggaran penanganan stunting dari total Rp240 miliar. Item yang betul-betul untuk bayi stunting hanya Rp34 triliun. Ini bukan lagi aneh, tetapi aneh.
Kedua, pembelian motor trail dalam program revolusi mental. Apa keterkaitannya? Lucu sekali. Ketiga, anggaran parfum ruangan DPR senilai Rp2,3 miliar. Nominal besar ini hanya ditujukan untuk pengadaan pengharum. Bukankah ini hal yang tidak wajar?
Keempat, untuk uang pakan dan perawatan 58 ekor rusa di taman kawasan DPR sebesar Rp650 juta per tahun. Sungguh tidak rasional.
Kelima, anggaran ganti gorden rumah dinas dan pengaspalan baru di kompleks parlemen Senayan sebesar lebih dari Rp59 miliar. Sebesar Rp48,7 miliar untuk biaya mengganti gorden di rumah dinas dan Rp11 miliar untuk aspal baru.
Keenam, cetak kalender DPR senilai Rp955 juta. Ketujuh, pembelian lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar.
Semua ini tentu menuai kritik berbagai pihak. Sederet anggaran di atas menunjukkan pada rakyat bahwa APBN dikeluarkan dengan jumlah besar tanpa pertimbangan matang. Bahkan, tidak nyambung antara satu kebijakan dan pengadaan yang dibutuhkan. Wajar rakyat menilai jika jauhnya mereka dari kata sejahtera adalah karena pemerintah tidak becus mengelola anggaran negara.
Negara Tekor, Kebijakan Molor
Baru ketujuh anggaran aneh itu yang baru diketahui publik. Bisa jadi, masih banyak anggaran serupa yang belum terkonfirmasi. Rakyat pun jadi bertanya-tanya, “Mengapa rakyat tidak merasakan dampak dari kebijakan dengan gelontoran anggaran besar tersebut?” Misal, penanganan stunting, pemerintah menganggarkan dana ratusan miliar untuk mengatasinya, tetapi angka stunting justru makin tinggi tiap tahunnya.
Dana bansos juga tidak luput dikorup pejabat terkait. Rakyat tetap saja merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan dana yang menjadi hak mereka “dimakan” para tikus berdasi.
Akhirnya, negara memang tampak royal mengeluarkan anggaran, tetapi tidak mengurai permasalahan rakyat. APBN defisit bukan karena menyubsidi rakyat. Jika demikian, wajar negara terus tekor dan APBN tetap dalam keadaan defisit.
Salah Konsep dan Tujuan
Sejatinya, ini akibat sistem kapitalisme gagal mengurus negara dan mengelola anggaran negara. Terbukti, negara dibuat tekor, sedangkan kebijakan terus molor alias tidak jalan sesuai rencana. Anggaran telah dikeluarkan, tetapi bukan untuk menjalankan kebijakan, melainkan untuk urusan aneh.
Kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran negara ini adalah karena salah konsep. Dalam sistem kapitalisme, negara seolah institusi untuk meraih keuntungan sehingga kebijakan yang dikeluarkan diukur dari untung dan rugi.
Faktanya lagi, kaum oligarki berupaya menguras habis kekayaan SDA demi keuntungan mereka sendiri. Sejalan pula dengan kebijakan penguasa serta anggaran yang sejatinya hanya untuk memfasilitasi kebutuhan mereka, bukan untuk melayani dan menyejahterakan rakyat.
Ditambah lagi, semua itu berkelindan dan berpadu dengan buruknya perilaku beberapa pejabat publik yang menjadikan anggaran negara sebagai jalan meraih kepentingan pribadi. Padahal, orientasi pengelolaan anggaran negara adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan memuluskan berbagai kebijakan mengurusi rakyat.
Menengok Pengelolaan Anggaran Kepemimpinan Islam
Sejatinya, muara persoalan anggaran aneh terus terjadi di negeri ini karena tidak dikelola menurut prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana dicontohkan oleh sistem Islam (Khilafah).
Pada masa pemerintahan Umar bin Khathtab ra., baitulmal menjadi tempat untuk mengatur keuangan negara. Penataan sistem administrasi baitulmal tertata rapi bermula dari masa ketika Gubernur Bahrain Abu Hurairah membawa pajak kharaj sebesar 500 ribu dirham.
Besarnya dana itu membuat Khalifah Umar ra. memutuskan untuk tidak mendistribusikan seluruhnya, melainkan disimpan sebagai cadangan untuk keperluan darurat. Khalifah Umar pun menetapkan eksekutif tidak boleh ikut campur dalam mengelola baitulmal.
Baitulmal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan khalifah menjadi pihak yang berkuasa penuh terhadap harta baitulmal. Untuk urusan pendistribusian, Umar ra. mendirikan beberapa departemen di baitulmal. Misal, Departemen Pelayanan Militer, mendistribusikan dana bantuan pada yang terlibat perang. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, membayar gaji dan pejabat eksekutif. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, memberikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam. Departemen Jaminan Sosial, memberi dana bantuan pada fakir miskin.
Jika kondisi baitulmal kuat, Umar menambahkan daftar kewajiban negara dengan memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi dari harta yang ada di baitulmal. Tidak lupa, Umar memberi berbagai tunjangan kepada kaum muslim dengan rentang 100 dirham untuk bayi yang baru lahir dan anak yatim piatu. Lalu, 12 dirham untuk istri-istri Rasulullah saw.. (Hasanuzzaman, 1991).
Inilah bentuk tanggung jawab negara terhadap kebutuhan masyarakat, yakni mengelola anggaran negara sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
Khatimah
Penguasa dan para pejabatnya wajib mengelola uang negara untuk mengurusi segala kebutuhan rakyat. Dalam Islam, segala pengeluaran ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Pertama, memenuhi kebutuhan vital (dharuriyah) bagi semua rakyat, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kedua, kebutuhan asasi (primer) bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu papan, pangan, dan pakaian.
Ketiga, untuk keperluan jihad dan mengemban dakwah. Keempat, santunan untuk pegawai daulah (negara). Kelima, semua kewajiban dalam pengurusan kepentingan rakyat seperti pengembangan jalan, bendungan, dll. (Muhammad Husain Abdullah, Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam).
Sungguh, setiap sen yang dikeluarkan penguasa guna mengurusi rakyat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Jika pengeluaran tersebut bukan untuk menyejahterakan rakyat dan justru merugikan negara, bersiaplah atas pengadilan Allah di akhirat meski luput dari pengadilan manusia di dunia. [MNews/Gz]
