Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq
Muslimah News, OPINI — Indonesia terkenal sebagai negeri yang kaya. Beberapa bahan tambangnya menduduki nomor teratas di dunia. Namun pada kenyataannya, mayoritas sumber daya alam (SDA) itu dikuasai oleh swasta dan asing. Demi meningkatkan kemandirian bangsa, pemerintah pun akhirnya menggenjot program hilirisasi pertambangan dan industrialisasi. Melihat fakta di lapangan, mampukah bangsa ini mewujudkannya?
Program Hilirisasi
Hilirisasi adalah program pemerintah untuk mengubah industri hulu yang menghasilkan bahan baku menjadi industri hilir yang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Hilirisasi menjadi strategi meningkatkan nilai tambah komoditas suatu negara. Ini karena komoditas yang diekspor tidak lagi berupa bahan baku mentah, tetapi sudah berbentuk barang setengah jadi. Tujuannya meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan baru (setkab[dot]go[dot]id, 25-12-2022).
Program ini digadang-gadang sebagai upaya pemerintah mewujudkan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3, “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Kemudian secara rinci diatur dalam UU No. 3/2020 menggantikan UU No. 4/2009. Isinya adalah larangan untuk mengekspor bahan mentah.
Demi mendukung program ini, pemerintah menggandeng TNI-Polri untuk mengawal agar program hilirisasi ini dapat berjalan. RI 1 menekankan bahwa program ini sangat penting bagi Indonesia, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi negara. Ini karena hingga saat ini proses hilirisasi banyak kendala, salah satunya aktivitas ilegal seperti ekspor bahan tambang mentah ilegal (Republika, 8-2-2023).
Terhambat Masalah
Meski progam ini sudah berjalan sejak 2020, tetapi perjalanannya tidak mulus. Pengimplementasian UU mengenai hilirisasi mengalami kendala baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya, di dalam negeri memiliki masalah tentang kesiapan industri pengolahan bahan tambang mentah menjadi barang setengah jadi. Industri di negeri ini dinilai belum memiliki peralatan yang memadai untuk mengolah bahan mentah.
Masalah dari luar negeri, misalnya, ketika negeri ini harus menghadapi gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel. Gugatan ini kemudian dimenangkan oleh World Trade Organization (WTO). Uni Eropa beranggapan bahwa kebijakan ekspor, kewajiban pengolahan, dan pemurnian nikel di Indonesia tidak sesuai dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Akibatnya, kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah yang dilakukan sejak Januari 2020 harus dicabut.
Menanggapi hal itu, pemerintah tidak menerima keputusan WTO dan berencana melakukan banding ke Mahkamah Internasional. Meski ada beberapa hambatan sepertinya tidak menyurutkan semangat melakukan hilirisasi, seperti akan memberlakukan larangan ekspor bauksit pada pertengahan 2023 ini.
Harapan dan Realita
Harapan demi harapan dirajut pemerintah untuk menyukseskan program hilirisasi. Komoditas bahan tambang yang melimpah diharapkan bisa mengangkat Indonesia menjadi negara maju, terlebih pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, akan menguntungkan. Selama ini Indonesia banyak mengekspor bahan baku, tetapi mengimpor produk jadi yang sebetulnya berbahan baku asli dari negeri ini.
Pada kenyataannya, niatan itu terbentur dengan realita. Di dunia internasional, banyak negara yang tidak setuju dengan kebijakan hilirisasi. Bahkan, mereka tidak segan-segan melakukan gugatan. WTO sebagai perpanjangan tangan PBB yang keputusannya dapat dipastikan menguntungkan para kapital, pasti akan meloloskan gugatan tersebut. Indonesia hanya bisa mengajukan uji banding, hasilnya dapat dipastikan siapa yang dimenangkan.
Hal ini terjadi karena Indonesia sebenarnya di mata dunia hanya sebagai anggota yang harus mengikuti aturan perdagangan internasional. Kalaupun ada upaya mengarah pada kemandirian, pasti langsung dihadang oleh negara lain karena mereka ingin mendapatkan untung dengan impor bahan mentah yang lebih murah daripada impor bahan setengah jadi. Mereka juga menargetkan Indonesia sebagai pasar barang jadi. Walhasil, keuntungan mereka akan berlipat.
Selain itu, di dalam negeri sendiri beberapa aturan justru menyulitkan berjalannya program hilirisasi. Contohnya, keberadaan Omnibus Law yang justru memberikan kesempatan industri luar bisa masuk dengan mudah. Mereka diberi kemudahan berinvestasi dalam bidang industri, seperti nikel, bauksit, baru bara dll. Keleluasaan ini menyebabkan negara tak bisa mengontrol proses produksi. Bisa saja ada manipulasi pelaporan agar mereka mendapat untung yang banyak.
Apalagi, keberadaan mafia tambang menambah kisah suram program hilirisasi. Semua itu mereka lakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sampai saat ini kasus mafia tambang juga belum terselesaikan. Dapat dipastikan sulit meski pemerintah telah menggandeng TNI-Polri dalam masalah ini. Karena tidak menutup kemungkinan jika para petinggi dan aparat juga ikut bermain.
Kondisi seperti ini tentu wajar jika terjadi, iklim dunia sedang dipegang oleh kapitalisme. Para kapitalis akan memanfaatkan sebaik-baiknya demi keuntungan pribadi. Mereka tidak peduli dengan nasib ratusan juta rakyat Indonesia.
Pandangan Islam
Islam mengatur kepengurusan SDA ada di tangan pemimpinnya. Pemimpin memiliki tugas me-riayah (mengurusi) umat, bukan hanya mencari keuntungan. Jadi, kebijakan yang diambil dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan amanahnya mengurus masyarakat.
Islam sendiri memandang SDA termasuk tambang sebagai harta milik umum. Hal ini sesuai dengan hadis, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad). Oleh karena itu, Islam akan mengelola SDA itu untuk kepentingan masyarakat.
Dalam sistem Islam, industri tambang masuk pada industri berat yang wajib dikelola negara. Haram hukumnya menyerahkan pengelolaannya pada swasta maupun asing. Ini karena selain milik umat, barang industri komoditas tambang juga akan dipakai untuk mendukung kekuatan negara. Kalau industrinya kuat, tentu negara tidak dipandang sebelah mata.
Oleh karenanya, negara tidak boleh mengekspornya kecuali kebutuhan dalam negeri sudah mencukupi. Itu pun Islam memiliki batasan, tidak boleh dijual pada negara yang jelas-jelas memusuhi Islam (kafir harbi fi’lan). Hal ini sesuai dengan aturan Islam mengenai kerja sama dengan luar negeri.
Selama negeri ini masih terbelenggu kapitalisme dan berada di iklim kapitalistik, maka kemandirian pengelolaan hilirisasi tidak akan terlaksana, meskipun menggandeng TNI-Polri. Hanya Islam, dengan seperangkat aturannya yang dapat memenuhi amanat rakyat. Wallahualam.[MNews]
