Penulis: Ahmad Mahmud
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Berdasarkan penjelasan sebelumnya tampak bahwa:
Hukum-hukum yang diterapkan oleh pemerintah tidak berdasarkan asas ruhiyah, yaitu iman kepada Allah, tetapi berdasarkan asas demokrasi, yaitu penetapan tasyri’ berada di tangan rakyat, bukan Allah.
Sesungguhnya pemerintah itu adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menerapkan undang-undang. Pemerintah, mulai dari Presiden,dan setiap menteri yang ada di dalam kabinet, tidak boleh keluar dari UUD. Jika tidak, maka dituduh sebagai penentang.
Setiap menteri, termasuk menteri muslim, tidak membuat kebijakan departemennya sendiri, tetapi menjalankan politik yang sudah digariskan oleh negara sebagai satu kesatuan, termasuk presidennya.
Setiap menteri bertanggung jawab terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena UUD telah menyebutkan bahwa kabinet bertanggung jawab secara bersama-sama.
Walhasil, masalah ini telah diatur oleh sistemnya, yang menghalangi siapa pun yang bersuara sumbang. Tidak dibenarkan seseorang menyanyi dengan gayanya sendiri.
Inilah fakta yang dipaparkan oleh para penguasa itu. Banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang haramnya seorang muslim bergabung di dalamnya.
Allah Swt. mewajibkan bahwa hukum berada di tangan Allah, sebagai asas dari perundang-undangan. Allah Swt. berfirman,
“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisikan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An-Nisa [4]: 65)
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan (hukum), akan ada bagi mereka pilihan (hukum) yang lain tentang urusan mereka.” (QS Al-Ahzab: 33)
Allah Swt. mewajibkan seorang penguasa itu muslim.
“Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ululamri di antara kamu.” (QS An-Nisa [4]: 59)
Allah mewajibkan penguasa muslim untuk memerintah dengan (sistem hukum) Islam.
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara (hukum) di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”(QS Al-Maidah [5]: 49)
Allah Swt. memperingatkan penguasa muslim agar tidak berpaling dari penerapan sebagian hukum Islam, meskipun hanya satu hukum. Allah Swt. berfirman,
“Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS Al-Maidah [5]: 49)
Di sisi lain, Allah Swt. memerintahkan kaum muslim untuk mengangkat senjata melawan penguasa yang memerintah dengan kekufuran (yang nyata), melalui sabda Rasulullah saw, ketika ditanya tentang penguasa yang zalim,
“Apakah kami harus mengangkat senjata, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki buktinya di hadapan Allah.” (HR Muslim)
Allah telah mengharamkan berteman dekat dengan kroni penguasa dari selain Islam. Allah Swt. berfirman,
“Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu.” (QS Ali Imran [3]: 118)
Allah Swt. memerintahkan kaum muslim untuk berhukum dengan sistem hukum Islam dan mengharamkan mereka untuk berhukum kepada tagut. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukannya, maka imannya hanyalah perkataan, bukan iman yang sebenarnya.
“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (QS An-Nisa: 60)
Allah Swt. mengharamkan kaum muslim untuk mengangkat pemimpin dari selain mereka.
“Hai orang–orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang berada dalam kubur berputus asa.” (QS Al-Mumtahanah: 13)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orangorang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: ‘Kami takut akan mendapat bencana’. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.”(QS Al-Maidah: 51—52)
Dari sini dengan sendirinya gugur syubhat yang mengatakan bahwa para penguasa (muslim yang ada) sekarang ini bukan dari kalangan yahudi atau nasrani. Yang benar adalah bahwa mereka termasuk orang-orang yang mengikuti yahudi dan nasrani. Barangsiapa yang mengikuti mereka, maka loyalitas mereka diberikan kepada orang yang diikuti oleh para penguasa itu.
Allah Swt. berfirman,
“Adapun orang-orang kafir, sebagian menjadi pelindung (penolong) bagi semerekabagian yang lain. Jika kamu (hai kaum Muslim) tidak melaksanakan apa yang telah dipertahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan dimuka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS Al-Anfal: 73)
Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan tidak bolehnya mengikuti yahudi dan nasrani, bukan berarti boleh mengikuti selain mereka. Yang dimaksudkan disini adalah haram mengikuti apa dan siapa saja yang bertentangan dengan Islam. Haramnya mengangkat mereka menjadi pemimpin mengharuskan pula bagi kita berlepas diri dari pemikiran dan tingkah laku mereka, dan tidak mengikuti perintah mereka (penguasa) selama perintahnya dibangun di atas asas kekufuran. Allah Swt. berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim as..
“Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)-mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja.” (QS Al-Mumtahanah: 4)
Loyalitas itu hanya diberikan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin. Allah Swt berfirman:
“Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” (QS Al-Maidah: 56)
Di sini juga gugur syubhat perkataan, “Sesungguhnya jika kami menerima bergabung dengan penguasa, maka tidak berarti kami memberikan loyalitas kepada mereka. Akan tetapi, kami ingin menunjukkan loyalitas dengan metode (mengalah untuk menang). Hati kami masih mengingkari apa yang mereka kerjakan.”
Yang benar adalah bahwa loyalitas itu sesuatu yang dilakukan oleh anggota badan dan hati sekaligus. Yang dilakukan oleh penguasa harus diingkari, tatkala menjalankan (sistem) hukum yang tidak diturunkan Allah, baik pengingkaran itu dilakukan dengan hati, lisan, ataupun tangan. Serendah-rendahnya derajat pengingkaran adalah dengan hati. Lebih rendah dari itu tidak ada lagi iman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah saw..
Orang yang mengambil pendapat selemah-lemahnya iman, tidak mungkin amal dan perkataannya sesuai atau mendukung sistem hukum selain Islam. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah berlaku maksiat, meskipun hatinya mengingkari. Ia bisa menjadi kafir apabila hatinya rida. Artinya, orang yang bergabung dengan sistem pemerintahan yang menjalankan sistem hukum selain dengan yang diturunkan Allah, maka minimal ia disebut fasik, alim, dan maksiat kepada Allah Swt.. [MNews/Rgl]
Sumber: Ahmad Mahmud, Dakwah Islam
