Penulis: Vivin Indriani
Muslimah News, FOKUS — Indonesia tengah berada pada fase bonus demografi, yaitu kondisi yang mana jumlah penduduk usia produktif (15—64 tahun) memiliki persentase lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menyebutkan, generasi Z (kelahiran 1997—2012) resmi menjadi kelompok generasi terbesar yang mendominasi populasi Indonesia, yaitu sebanyak 75,36 juta jiwa (24,93% dari total populasi). Jika digabungkan dengan proporsi generasi milenial yang mencapai 24,34%, akumulasi kedua generasi ini mencapai 49,27% atau hampir separuh populasi seluruh penduduk Indonesia.
Dalam momentum ini, gen Z memiliki posisi strategis sebab sebagian besar sedang berada pada usia produktif. Mereka akan atau sedang menjadi bagian penting dari kelompok angkatan kerja, pelaku ekonomi, inovator, dan pada saat yang bersamaan menjadi penentu arah pembangunan bangsa. Dengan populasi yang cukup besar, gen Z menyimpan potensi untuk menjadi pendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.Namun, besarnya populasi usia produktif tidak akan menjadi keuntungan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Indonesia tidak hanya dituntut untuk mampu menyediakan lapangan kerja bagi gen Z, tetapi juga mempersiapkan mereka agar memiliki skill, pendidikan, kesehatan, karakter, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam forum World Bank Group Closed-Door Ministerial Roundtable di Bangkok, Thailand, menekankan pentingnya memacu investasi kualitas SDM sejak dini demi mengoptimalkan peluang bonus demografi kedua pada kelompok usia kerja yang lebih tua (silver dividend) sekaligus memitigasi risiko penuaan penduduk (aging population). Aging population tanpa persiapan generasi penggantinya sangat berisiko pada penurunan tingkat produktivitas negara.
Dengan demikian, masa depan bonus demografi Indonesia sesungguhnya sangat berkaitan dengan upaya negara mempersiapkan gen Z sebagai generasi produktif. Ini karena keuntungan demografi bukan ditentukan semata-mata oleh banyaknya penduduk usia kerja, melainkan oleh kemampuan mereka untuk berkontribusi secara produktif bagi masyarakat dan negara. Lantas, sejauh mana negara mempersiapkan gen Z agar mampu mengoptimalkan bonus demografi sekaligus menghadapi tantangan penuaan penduduk pada masa mendatang?
Bonus Demografi di Tengah Paradoks Kesejahteraan Gen Z
Bonus demografi kerap dinarasikan sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi generasi yang hidup saat ini—khususnya gen Z—optimisme tersebut seolah-olah menabrak realitas yang ada di hadapan mereka dengan meningkatnya angka pengangguran, minimnya jumlah pekerjaan yang layak, rendahnya kepastian pendapatan, dan biaya hidup yang kian melangit. Krisis ketenagakerjaan dan mahalnya biaya hidup seolah-olah menjadi momok tersendiri bagi generasi muda usia produktif. Apalagi ditambah dengan wacana kenaikan pajak di berbagai sektor serta karut-marutnya penegakan hukum oleh negara bagi para koruptor uang pajak rakyat. Alhasil, bonus demografi justru menciptakan paradoks baru, yang mana keberlimpahan jumlah tenaga kerja usia produktif tidak sebanding dengan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan layak dan hidup sejahtera yang hingga kini belum tersedia secara nyata.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan gen Z sesungguhnya bukan hanya terletak pada kesiapan individu untuk masuk ke dunia kerja, melainkan juga pada kesiapan negara dan kelayakan kebijakan yang diusung pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan. Ketika lapangan kerja formal sulit dijangkau, banyak anak muda akhirnya mencari alternatif pendapatan melalui pekerjaan di sektor informal, ekonomi gig (gig economy), dan berbagai platform digital, seperti layanan transportasi dan pengantaran makanan secara online hingga pekerjaan lepas berbasis aplikasi lainnya.
Di atas kertas, laporan BPS menunjukkan penurunan jumlah pengangguran. Namun, kondisi di lapangan menggambarkan kisah yang berbeda. Banyak warga yang bekerja mati-matian semata-mata agar bisa makan hari ini, tanpa ada kepastian finansial saat dihadapkan pada musibah mendadak, seperti anggota keluarga yang jatuh sakit atau pengeluaran tidak terduga lainnya.Ketimpangan distribusi ekonomi di dalam ekosistem digital memaksa pekerja berada di bawah kendali platform dalam hal tarif, distribusi pesanan, insentif, hingga penilaian kinerja. Pada saat yang sama, perusahaan platform meraih untung besar dari aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh anak-anak bangsa tanpa imbalan yang sepadan dengan “keringat” yang mereka keluarkan.
Di sisi lain, negara menarik pajak dari pekerja dengan semena-mena tanpa peduli sumbangsih ekonomi yang telah mereka berikan bagi negara. Akibatnya, mereka terus berada pada posisi rentan. Di satu sisi mereka harus menanggung risiko ekonomi secara mandiri tanpa bantuan negara lain, sedangkan di sisi lain, nilai tambah ekonomi lebih banyak terdistribusi kepada pihak-pihak yang memiliki kendali besar atas pemerintahan.Dengan makin besarnya angka pekerja di sektor informal, terutama di kalangan gen Z, maka hakikatnya negara tengah menunjukkan kegagalan menciptakan kesejahteraan dalam rangka memaksimalkan bonus demografi.
Kegagalan negara untuk mengoptimalkan bonus demografi merupakan persoalan serius yang dampaknya tidak hanya akan dirasakan gen Z hari ini, tetapi masa depan bangsa dan generasi akan menjadi taruhannya. Bonus demografi selayaknya menjadi modal besar pembangunan sebuah negara, tidak hanya pembangunan fisik yang tangible, tetapi juga pembangunan SDM yang bersifat intangible. Pokok persoalan penting di sini adalah seberapa besar visi sebuah negara akan menentukan usaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bonus demografi ini sebagai kesempatan yang tidak semua negara memilikinya. Sebuah negara bervisi besar akan menjadikan kesempatan ini sebagai batu loncatan menjadi negara maju dan sejahtera.
Paradigma Islam dalam Mengoptimalkan Bonus Demografi
Kapitalisme memandang bonus demografi dalam paradigma akumulasi keuntungan dan mekanisme pasar sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi bonus demografi diarahkan untuk menghasilkan manfaat materiel sebesar-besarnya melalui peningkatan produktivitas, perluasan pasar tenaga kerja, dan percepatan investasi. Dalam paradigma ini, keberhasilan pembangunan cenderung diukur berdasarkan indikator-indikator yang bersifat materiel, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, daya saing, serta kemajuan industri. Akibatnya, negara yang dianggap berhasil mengoptimalkan bonus demografi adalah negara yang mampu mencapai kemajuan ekonomi dan keunggulan kompetitif. Namun, paradigma tersebut kerap mengabaikan aspek penting, yakni siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi, bagaimana kekayaan didistribusikan, serta apa konsekuensi sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Ketika akumulasi materi ditempatkan sebagai tujuan akhir, kesejahteraan manusia berisiko direduksi menjadi sekadar instrumen produksi. Sementara itu, ketimpangan, eksploitasi tenaga kerja, kerentanan ekonomi, dan hilangnya kualitas hidup menjadi harga yang harus dibayar di balik angka-angka keberhasilan pembangunan.
Hal ini berbeda dengan paradigma Islam. Islam memiliki mekanisme mempersiapkan generasi berikutnya yang jauh lebih kuat. Islam melarang masyarakat meninggalkan generasi yang lemah di belakang. Adanya bonus demografi dalam Islam justru menjadi peluang besar dalam melakukan perubahan serta prospek besar terbentuknya generasi Islam yang kuat dan berjaya untuk kemenangan Islam. Oleh karena itu, cara pandang Islam tentang peran negara dalam mempersiapkan generasi ini menempatkan negara bukan sekadar regulator yang membiarkan rakyatnya bersaing memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri. Islam mengatur bahwa negara adalah pengurus atau pelayan (raa’in) bagi kepentingan dan kemaslahatan mereka.
Rasulullah ﷺ bersabda, فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Pemimpin yang memimpin manusia adalah pelayan dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (HR Muslim No. 1829).
Prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan amanah kepemimpinan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam bahwasanya wujud tanggung jawab penguasa adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam naungan kekhilafahan Islam. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwa Islam memandang manusia sebagai individu yang kebutuhan pokoknya harus dipenuhi secara menyeluruh oleh institusi negara. Dalam pembahasan terkait sebab-sebab kepemilikan, beliau menjelaskan, “Apabila seseorang tidak mampu bekerja, negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya.” Dengan demikian, negara tidak cukup hanya memberikan bantuan konsumtif ketika rakyat mengalami kesusahan, tetapi juga harus membuka jalan agar setiap individu memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping negara tetap menyediakan berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga pelayanan pada hajat mendasar warganya.
Implementasinya, negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan, mengembangkan sektor-sektor produktif, serta memberikan akses kepemilikan dan permodalan kepada masyarakat. Generasi muda yang memiliki kemampuan bekerja harus memperoleh kesempatan kerja yang layak. Mereka yang ingin membangun usaha dapat difasilitasi melalui pemberian modal tanpa riba, pembiayaan berdasarkan akad syariah, serta dukungan sarana produksi. Dalam sektor pertanian, negara dapat memberikan tanah yang bisa dikelola oleh siapa saja yang membutuhkan untuk bertani atau mengelola kebun, seperti melalui mekanisme ihya’ al-mawat (menghidupkan tanah mati), sesuai ketentuan syariat.
Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ “Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari).
Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam membuka jalan bagi produktivitas masyarakat, terutama generasi muda, melalui pemanfaatan sumber daya yang belum dikelola, bukan membiarkannya telantar, sedangkan masyarakat kesulitan memperoleh sarana penghidupan.Kekuatan ekonomi negara dalam pandangan Islam juga harus ditopang oleh sistem yang melindungi kepentingan rakyat dari ketergantungan dan gejolak eksternal. Salah satunya diwujudkan melalui penggunaan sistem moneter berbasis emas dan perak, pelarangan transaksi ribawi, pembatasan transaksi spekulatif yang tidak sesuai dengan syariat, serta penguatan sektor ekonomi riil. Negara juga harus membangun kemandirian pangan, energi, industri, serta teknologi strategis agar kebutuhan rakyat tidak mudah terguncang oleh tekanan situasi ekonomi global.
Semua itu membutuhkan penerapan hukum yang adil dan menutup pintu-pintu korupsi. Selain itu, perlindungan terhadap harta serta hak masyarakat merupakan bagian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Anak-anak muda tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pada saat yang sama, mereka bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas, serta siap menjadi pemimpin-pemimpin besar yang akan membawa kejayaan Islam pada masa depan.Kita menemukan anak-anak muda berkualitas pada era-era keemasan peradaban Islam. Ketika mereka berada dalam sistem Islam (Khilafah), anak-anak muda ini tumbuh dengan visi peradaban dan kemajuan untuk kejayaan Islam puluhan hingga ratusan tahun yang akan datang. Sosok Muhammad bin Qasim dan Qutaybah bin Muslim dari dinasti Umayyah menggambarkan anak muda belasan tahun pada era itu yang telah meluaskan kekuasan Islam melalui aktivitas futuhat (pembebasan) ke berbagai penjuru dunia.
Ada juga sosok-sosok anak muda pada era Abbasiyah yang telah bergelut dalam banyak bidang keilmuan hingga masa itu dikenal sebagai era penghasil polymath (ilmuwan yang memiliki banyak keahlian) seperti sosok Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Haitsami, Al-Khawarizmi, dan masih banyak lagi. Kekhilafahan Islam sepanjang era Ottoman juga tidak kalah hebat dalam mencetak anak-anak muda dengan visi global untuk menaklukkan dunia. Sosok Muhammad al-Fatih penakluk Konstantinopel hingga Sulaiman al-Qanuni menjadi role model anak-anak muda pada masa itu untuk menjadi penakluk dunia.Jika kita bandingkan dengan kualitas anak-anak muda Islam hari ini, tentu sangat jauh jarak yang harus ditempuh untuk menyamai langkah dan kualitas generasi muda Islam pada era kekhilafahan Islam. Sistem hari ini tidak akan mampu mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi. Islam memiliki sistem kerja terbaik dalam membangun kualitas dan kapabilitas generasi muda. Lantas, kenapa kita tidak memilih sistem Islam untuk menjadi solusi fundamental persoalan generasi hari ini?
Tidakkah kita lelah terus-menerus berada dalam sistem yang tidak memanusiakan manusia seperti hari ini? Pertanyaan ini hendaknya kita renungkan bersama. Pada saat Allah Taala memerintahkan kita mengikuti petunjuk-Nya lewat seperangkat sistem aturan Islam untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kita, tetapi justru pada saat yang sama kita menolak mentah-mentah dan berpegang pada pilihan sistem yang buruk seperti hari ini. Dengan sikap demikian, akankah kita dapat memperoleh kegemilangan dan era keemasan? Jawabannya tidak. Hanya dengan sistem Islam, bonus demografi akan menuai banyak manfaat, peluang, dan jalan keluar yang baik dari permasalahan generasi hari ini serta menjadikan Islam makin berjaya pada masa yang akan datang. Wallahualam bissawab. [MNews/Ragil]
