Penulis: Ir. Titi Hutami
Muslimah News, FOKUS TSAQAFAH — Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk 2026 dipangkas nyaris setengah dari tahun sebelumnya. Bukan hanya di Jakarta, kebijakan ini juga berdampak ke berbagai daerah. Mulai dari pembelian buku baru yang terhenti, sampai “perpustakaan keliling” yang gagal beroperasi.
Kepala Perpusnas Aminudin Aziz menyebut efisiensi anggaran berdampak terhadap aktivitas literasi. Selama ini, hibah buku dari Perpusnas ke daerah disebut membuat berbagai perpustakaan komunitas tetap hidup. Alasannya, komunitas lokal tidak memiliki modal untuk membeli buku baru. Adapun sebagian akademisi serta praktisi literasi menilai pemotongan anggaran Perpusnas menggambarkan bahwa pemerintah tidak serius dalam mencerdaskan masyarakat. Keputusan menekan anggaran Perpusnas ini disebut ironis karena pada saat yang sama, pemerintah mengucurkan ratusan triliun untuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Mengutip dari Goodstats (27-2-2026), alasan utama pemangkasan ini adalah karena kebijakan efisiensi belanja negara dalam APBN 2026. Pemerintah melakukan penyesuaian prioritas anggaran sehingga sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Perpusnas, mengalami pengurangan pagu anggaran. Menurut data APBN 2026, anggaran Perpusnas turun dari sekitar Rp721,7 miliar menjadi sekitar Rp377,9 miliar atau berkurang hampir 48%.
Salah Prioritas
Tentu hal ini sungguh memprihatinkan. Perpustakaan merupakan salah satu pilar terpenting dalam dunia pendidikan. Keberadaannya bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan menjadi pusat ilmu pengetahuan, penelitian, literasi, dan pengembangan peradaban. Dari perpustakaan, lahir para ilmuwan, pemikir, peneliti, dan generasi yang memiliki keluasan wawasan. Oleh karena itu, dampak kebijakan memangkas anggaran perpustakaan bukan hanya akan dirasakan hari ini, tetapi juga menentukan kualitas generasi masa depan.
Pemangkasan anggaran 48% dari tahun sebelumnya merupakan angka yang sangat besar. Anggaran Rp377,9 miliar—untuk Perpusnas yang membawahi seluruh perpustakaan di Indonesia—tentu sangat minim. Biaya tersebut bukan hanya untuk kelengkapan perpustakaan dan literasi, melainkan juga untuk manajemennya: operasional dan gaji pegawai perpustakaan. Menurut Perpusnas, biaya untuk dukungan manajemen sebesar 79%, sedangkan untuk perpustakaan dan literasi sebesar 21%. Alhasil, wajar jika banyak program perpustakaan yang tidak dapat terealisasi.
Sebenarnya, Indonesia yang kaya dengan kekayaan alamnya tidak seharusnya kesulitan mengalokasikan anggaran jauh lebih besar dari Rp377,9 miliar. Hanya saja, sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan kekayaan alam Indonesia menjadi milik pribadi, swasta, dan asing. Akhirnya, dana APBN lebih banyak bertumpu pada pajak dan utang luar negeri. Ini menyebabkan negara melakukan penyesuaian prioritas anggaran, dan perpustakaan turut mengalami pengurangan anggaran hingga 48%.
Perpustakaan sebagai Jantung Peradaban Islam
Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), pendidikan dipandang sebagai salah satu urusan pokok yang wajib diperhatikan oleh negara. Tujuan pendidikan bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, berkepribadian Islam, sekaligus berkemampuan mengembangkan berbagai cabang ilmu yang dibutuhkan umat. Ini sejalan dengan firman Allah Swt.,
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS Az-Zumar [39]: 9). Menurut tafsir Al-Qurthubi, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan pentingnya akal dalam memahami kebenaran.
Demikian pula Rasulullah ﷺ bersabda,
طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR Ibnu Majah).
Ayat dan hadis tersebut menunjukkan tingginya kedudukan ilmu dalam Islam. Alhasil, penyediaan sarana pendidikan, termasuk perpustakaan, dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat.
Sejarah mencatat bahwa perpustakaan memiliki posisi yang sangat penting dalam peradaban Islam. Pada masa kekhilafahan, perpustakaan berkembang menjadi pusat pembelajaran, penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa itu, perpustakaan bukan hanya menyimpan kitab-kitab agama sebagai tsaqafah Islam, melainkan juga karya-karya dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, kimia, filsafat, geografi, teknik, pertanian, hingga sastra. Di tempat-tempat inilah para ulama dan ilmuwan berdiskusi, menyalin manuskrip, melakukan penelitian, dan menghasilkan karya-karya yang kemudian berpengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia hingga Islam mampu memimpin peradaban dunia.
Saat itu, negara secara terencana membangun ekosistem keilmuan yang kukuh: pendidikan digratiskan, para ulama dimuliakan, buku disalin dalam jumlah besar, dan perpustakaan didirikan hampir di setiap wilayah-wilayah negara.
Kekhalifahan Abbasiyah: Baghdad Menjadi Mercusuar Ilmu Dunia
Sebuah buku karya Ekmeleddin İhsanoğlu (The Abbasid House of Wisdom Between Myth and Reality) menggambarkan bahwa pada masa Kekhalifahan Dinasti Abbasiyah, terutama sejak pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid (786–809 M) dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma’mun (813–833 M), Baghdad menjelma menjadi ibu kota ilmu pengetahuan dunia. Di kota ini berdiri Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan), sebuah institusi yang memadukan perpustakaan, akademi, pusat penerjemahan, dan lembaga penelitian. Khalifah mengirim utusan ke Bizantium, Persia, hingga India untuk memperoleh manuskrip-manuskrip terbaik. Karya-karya Aristoteles, Galen, Euclid, Ptolemy, dan ilmuwan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkan melalui kritik dan penelitian baru.
Bayt al-Hikmah menjadi tempat berkumpul para ilmuwan dari berbagai negara. Di sana bekerja tokoh-tokoh besar, seperti Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, peletak dasar ilmu aljabar; Hunayn bin Ishaq, yang menerjemahkan ratusan karya kedokteran Yunani; serta banyak astronom, dokter, ahli kimia, dan filsuf lainnya. Teristimewanya, negara bukan hanya menyediakan gedung perpustakaan, tetapi juga menggaji penerjemah, penyalin manuskrip, pustakawan, dan ilmuwan. Tidak mengherankan apabila Baghdad pada abad ke-9 hingga ke-10 menjadi pusat intelektual terbesar di dunia.
Kekhalifahan Umayyah di Andalusia: Cordoba Menyaingi Baghdad
Dalam jurnal sejarah yang ditulis Rahmat Iqbal dan Agus Mahfudin Setiawan (Perpustakaan Islam Cordoba: Kiblat Peradaban Ilmu Pengetahuan di Era Dinasti Bani Umayyah II 961–976 M), dipaparkan bahwa di belahan barat dunia Islam, kemajuan serupa Baghdad terjadi di Andalusia. Pada masa Khalifah Al-Hakam II (961–976 M), Cordoba berkembang menjadi salah satu kota paling maju di Eropa.
Khalifah Al-Hakam II dikenal sebagai pencinta ilmu. Ia mengirim para pemburu buku ke Baghdad, Damaskus, Kairo, dan berbagai kota lainnya untuk membeli atau menyalin manuskrip terbaik. Perpustakaan istana Cordoba kemudian berkembang menjadi salah satu perpustakaan terbesar pada zamannya. Koleksi bukunya mencapai ratusan ribu jilid, jauh melampaui sebagian besar perpustakaan di Eropa pada masa itu.
Di Cordoba bukan hanya terdapat perpustakaan, tetapi juga jaringan penyalin buku, penjilid, toko buku, dan pusat-pusat pendidikan yang menjadikan kota itu sebagai magnet bagi para pelajar dari berbagai negara. Banyak karya ilmiah dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, pertanian, dan filsafat lahir atau disalin di sana, lalu menyebar ke Eropa melalui proses penerjemahan ke bahasa Latin.
Kekhalifahan Utsmaniyah: Tradisi Ilmu Terus Dilestarikan
Colin Imber dalam bukunya, The Ottoman Empire (1300–1650), menguraikan bahwa tradisi memuliakan ilmu tidak berhenti setelah masa Abbasiyah dan Andalusia. Pada masa Daulah Utsmaniyah, pembangunan perpustakaan tetap menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Para sultan, wazir, ulama, dan dermawan banyak mewakafkan perpustakaan sebagai bagian dari kompleks masjid, madrasah, rumah sakit, dan lembaga sosial.
Di kota-kota, seperti Istanbul, Edirne, Bursa, dan Damaskus, berdiri perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan ribuan manuskrip dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, kedokteran, matematika, astronomi, hingga teknik. Banyak perpustakaan dibiayai melalui sistem wakaf sehingga pemeliharaan koleksi, gaji pustakawan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada abad ke-18, bahkan muncul bangunan perpustakaan yang dirancang khusus sebagai institusi tersendiri di Istanbul. Saat itu, keberadaan perpustakaan dipandang sebagai simbol untuk kemuliaan ilmu.
Di samping itu, masih banyak contoh perpustakaan besar lain yang menjadi jantung dan simbol kejayaan Islam. Seperti Perpustakaan Al-Hakam di Andalus, sangat besar dan luas untuk ukuran di zamannya dengan jumlah buku mencapai 400 ribu buah. Kemudian perpustakaan Dinasti Fatimiyyah di Kairo dengan jumlah seluruh buku mencapai 2 juta eksemplar. Ada pula perpustakaan Bani Ammar di Tripoli, terdapat 180 penyalin yang menyalin buku-buku secara bergiliran siang dan malam supaya penyalinannya tidak terhenti karena Bani Ammar sangat gemar melengkapi perpustakaan dengan buku-buku yang langka dan baru; jumlah buku-bukunya berkisar satu juta eksemplar.
Pada masa itu juga, terdapat perpustakaan-perpustakaan pribadi yang masyhur, masing-masing memiliki ribuan buku. Misalnya, Perpustakaan Al-Fath bin Khaqan (wafat 247 H), Perpustakaan Ibnu Khasyab (567 H), Perpustakaan Jamaluddin al-Qifthi (646 H), Perpustakaan Bani Jaradah al-Ulama di Haleb (548 H), dan Perpustakaan Muwaffaq bin Muthran ad-Dimasqi (587 H). (K.H. Dr. Ahmad Sarwat, Lc., M.A., Rumah Fiqih).
Anggaran Perpustakaan Kekhilafahan Islam
Bersumber dari Erenow, pada masa Khalifah Al-Ma’mun (813–833 M) terdapat keterangan bahwa pembangunan/pembiayaan per tahun Bayt al-Hikmah mencapai sekitar 200 ribu dinar (per dinar 4,25 gram, per gram Rp2,6 juta, total sekitar Rp2,21 triliun). Bahkan, menurut laporan yang dikaitkan dengan Al-Fihrist karya Ibnul Nadim, beberapa penerjemah seperti Hunayn bin Ishaq, Hubaysh bin al-Hasan, dan Thabit bin Qurra memperoleh sekitar 500 dinar (±Rp5,525 miliar) per bulan untuk pekerjaan penerjemahan dan kehadiran mereka. Ada pula riwayat terkenal bahwa Khalifah Al-Ma’mun memberi Hunayn bin Ishaq emas seberat buku-buku yang berhasil diterjemahkannya.
Menurut catatan sejarawan Al-Maqrizi, anggaran tahunan dari kas kekhalifahan untuk sebuah perpustakaan berkisar 250-an dinar (± Rp2,8 miliar). Perincian operasional tetapnya meliputi pertama, pengadaan kertas sebesar 90 dinar (± Rp994,5 juta), dialokasikan khusus untuk penyediaan media tulis. Kedua, gaji pustakawan dan staf sebesar 48 dinar (± Rp530,4 juta), untuk petugas yang mengelola perpustakaan. Ketiga, fasilitas bagi pengunjung sebesar 12 dinar (± Rp132,6 juta) untuk menyediakan kertas, pena, dan tinta secara cuma-cuma bagi para ilmuwan serta mahasiswa. Keempat, utilitas dan kebersihan sebesar 12 dinar (± Rp132,6 juta) untuk memenuhi kebutuhan pasokan air bersih. Kelima, gaji pelayan dan pekerja sebesar 15 dinar (± Rp165,8 juta) untuk pemeliharaan kebersihan harian. Keenam, perawatan fisik dan perabotan sebesar belasan dinar (lebih dari Rp100 juta) untuk perbaikan manuskrip yang rusak, pengadaan karpet wol pada musim dingin, serta dekorasi perpustakaan. (Sumber: IPI Fah UIN-Alauddin, 15-12-2017).
Begitu luar biasanya alokasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan pagu Perpusnas RI 2026, padahal alokasi anggaran Perpusnas dimaksudkan untuk perpustakaan daerah seluruh Indonesia. Wajar jika perpustakaan Bayt al-Hikmah menjadikan Baghdad sebagai mercusuar ilmu dunia.
Musuh Islam Menyasar Perpustakaan
Dalam sejarah penyerangan musuh Islam terhadap kekhilafahan, perpustakaan sering menjadi sasaran penghancuran. Perpustakaan dianggap sebagai identitas intelektual dalam peradaban Islam. Menguasai wilayah saja tidak cukup sehingga harus ada upaya menghancurkan pusat ilmu untuk memutus kesinambungan tradisi keilmuan. Musuh memahami bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada pasukan, tetapi juga pada ilmu. Alhasil, menghancurkan perpustakaan berarti berusaha memutus mata rantai peradaban.
Tatkala Baghdad diserbu Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258, ribuan buku musnah, bahkan tidak terhitung manuskrip berharga. Sungai Tigris menghitam akibat tinta dari kitab-kitab yang dibuang ke dalamnya hingga bisa dijadikan jembatan untuk dilalui pasukan. (Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa an-Nihayah, Jilid 13).
Pada Perang Salib, perpustakaan-perpustakaan paling berharga yang ada di Tripoli, Maarrah, Al-Quds, Ghazzah, Asqalan, dan kota-kota lainnya, dihancurkan Tentara Salib. Buku-buku yang dimusnahkan oleh mereka di Tripoli ditaksir sebanyak 3 juta buah. Demikian pula di Kota Andalus, buku-buku berbagai perpustakaan besar dibakar dalam sehari, bahkan di Lapangan Granada ditaksir berjumlah sejuta buku. (KH. Dr. Ahmad Sarwat, Lc., M.A., Rumah Fiqih).
Demikian pula di berbagai wilayah Islam lainnya, peperangan juga menyebabkan hilangnya banyak karya ilmiah yang tidak dapat dipulihkan. Meski demikian, sebagian besar warisan intelektual Islam telah lebih dahulu tersebar ke berbagai wilayah melalui proses penyalinan dan penerjemahan. Oleh karenanya, pengaruh keilmuan Islam tetap bertahan dan menjadi salah satu mata rantai penting dalam perkembangan sains dunia.
Dengan demikian, tersebab perpustakaan mempunyai arti penting bagi kemajuan pendidikan dan peradaban, maka tugas negara sangat vital untuk mempertahankan dan mengembangkan keberadaannya. Tentu saja anggaran yang dibutuhkan harus besar dan ini tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan sistem ekonomi kapitalisme. Negara harus menggantinya dengan sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain, negara harus menerapkan Islam kafah demi membangun sistem ekonomi Islam dan sistem pendidikan Islam yang berkualitas. Wallahualam. [MNews/GZ]
