Muslimah News, NASIONAL— Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol belakang Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Juni 2026 lalu. Data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta dan verifikasi lapangan menunjukkan sekitar 354 keluarga kehilangan tempat tinggal dan sekitar 160 anak usia sekolah terkena dampak langsung.
Lingkungan tersebut merupakan permukiman kumuh yang terkenal, terdiri dari sekitar 250–304 unit semi-permanen yang terbuat dari kayu, kayu lapis, dan seng bergelombang. Ratusan penduduk miskin perkotaan ini tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah (SHM). Mereka hanya memiliki catatan identitas administratif (KTP dan kartu keluarga) yang terdaftar di kelurahan setempat.
Kondisi tersebut disorot juru bicara (jubir) Divisi Perempuan jemaah dakwah ideologis internasional. Ia mengkritisi bagaimana sistem kapitalisme telah memicu kebakaran di kota-kota muslim padat penduduk. “Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dari peristiwa itu ratusan orang tiba-tiba menjadi tunawisma dalam semalam. Bahkan, mereka telah hidup selama beberapa dekade sebagai penghuni informal di tanah negara yang dikelola oleh PPK Kemayoran, tanpa hak kepemilikan yang sah,” ungkapnya kepada Kantor Berita ideologis internasional, Senin (15-6-2026).
Ia menyayangkan, penduduk di sana hidup jauh dari kemakmuran, banyak yang bermigrasi bersama keluarga dan anak-anak mereka ke ibu kota, hanya untuk terjebak dalam “pahitnya” perkotaan. “Mereka bertahan hidup sebagai pekerja informal miskin di permukiman kumuh yang rawan kebakaran,” sesalnya.
Korban Pembangunan
Lebih lagi, lanjut jubir, mereka adalah korban pembangunan perkotaan neoliberal sejak 1980-an. “Tren globopolis (kota sebagai mesin pertumbuhan-red.) telah mengkorporasi kota untuk melayani elite oligarki yang kemudian berubah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Ketika populasi penduduk Jakarta meningkat menjadi 11 juta orang, jelasnya, kota ini menjadi metropolis yang menyedot sumber daya, termasuk jutaan migran internal. “Lahan perkotaan yang menyusut untuk Pembangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan mewah, dan pabrik telah mendorong harga tanah melambung tinggi dan memunculkan fenomena ‘generasi milenial tunawisma’, di mana kaum muda tidak mampu membeli rumah,” cetusnya.
Jadi, jubir menyatakan, kebakaran ini adalah bencana sistemis akibat kegagalan sistem ekonomi dan strategi pembangunan perkotaan. “Mereka mendahulukan uang dan riba daripada petunjuk Al-Quran. Perencanaan tata ruang yang kacau, pembangunan pedesaan-perkotaan yang tidak merata, dan urbanisasi yang tidak terbendung telah memperparah masalah ini,” ujarnya.
Dalam pandangannya, selama kota-kota muslim mengadopsi model pembangunan neoliberal dan sekuler kapitalisme, jutaan orang di Jakarta, termasuk anak-anak yang tidak terhitung jumlahnya akan terus menderita di perkotaan. “Mereka menjadi korban ganda kemiskinan pedesaan dan eksploitasi ekonomi perkotaan yang disebabkan oleh pengabaian hukum Allah dalam perencanaan kota,” urainya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, butuh Khilafah berdasarkan metode kenabian, negara yang menjadi wali bagi warganya, yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan, dan dipimpin oleh seorang Khalifah yang memahami kewajiban Islamnya untuk menyediakan standar perumahan dan kehidupan yang baik bagi rakyatnya. “Khilafah melindungi mereka dari segala bentuk bahaya dan eksploitasi sehingga rakyat Indonesia dan Masyarakat di negari-negari muslim akan terangkat dari penderitaan,” pungkasnya menutup dengan firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah: 50, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” [MNews/RA]
