Muslimah News, NASIONAL — Aktivis dakwah nasional Iffah Ainur Rochmah menilai, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar membuat ekonomi makin berat. “Ekonomi akan makin berat bahkan berdampak kepada munculnya problem-problem lain,” tuturnya dalam tayangan bertajuk “Rupiah Makin Amblas, Islam Tawarkan Solusi Tuntas!” pada Ahad (21-6-2026).
Ia beralasan, Indonesia masih memiliki cicilan utang yang sangat besar, sementara pembayarannya harus menggunakan hard currency berupa mata uang dolar. “Ketika nilai rupiah terhadap dolar makin melemah, berarti besaran rupiah yang harus dikeluarkan APBN untuk membayar utang jumlahnya sangat besar,” imbuhnya.
Demikian juga, lanjutnya, pemerintah masih mengimpor bahan pangan dan energi dalam jumlah yang cukup besar yang berarti butuh dana besar dari APBN. “Kalau APBN berkurang sangat besar untuk membayarkan utang luar negeri, bukankah nanti juga akan memengaruhi subsidi, akan mempengaruhi juga bagaimana pembiayaan-pembiayaan yang harus dilakukan oleh negara terhadap berbagai sektor?” tanyanya retoris
Kondisi ini, menurutnya, sangat jelas akan berpengaruh pada inflasi yang memukul perekonomian masyarakat. ”Hari ini kita saksikan harga daging terus melonjak, produsen tempe menjerit, dan efek dominonya pendapatan masyarakat makin sulit naik, bahkan ancaman PHK di depan mata,” ulasnya.
Solusi Islam
Iffah meyakini keterpurukan rupiah hanya bisa disolusi dengan Islam. “Islam memiliki solusi sebagaimana digambarkan oleh syariat Islam yang hanya bisa dipraktikkan ketika negara mengadopsi sistem ekonomi Islam dan sistem politik Islam,” jelasnya.
Pertama, sebutnya, Islam memerintahkan utang yang memiliki bunga harus direstrukturisasi baik waktu pembayaran maupun penghilangan pembayaran bunga. “Ini perintah syariat! Ketika bunga itu masih terus ada dalam aktivitas ekonomi, apalagi yang menyangkut negara, maka ini bukan hanya tidak akan menyelesaikan problem, dan memperberat kondisi ekonomi, tetapi juga akan mendatangkan azab dari Allah Taala,” ucapnya mengingatkan.
Kedua, terangnya, ketergantungan terhadap impor harus dihentikan. Ia berargumen, negara-negara pengimpor menggunakan hard currency sehingga dimungkinkan untuk dipermainkan. “Negara-negara tersebut bisa saja mempermainkan dengan perjanjian internasional atau dengan beberapa kebijakan politik yang mereka buat agar menjual barang tersebut dengan bermacam-macam persyaratan dan seterusnya,” jelasnya.
Ketiga, ucapnya, negara harus melakukan efisiensi dengan menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. “Negara hanya mengeluarkan biaya atau pengeluaran untuk sektor-sektor yang sangat perlu. Jangan sampai terbalik, melakukan efisiensi ternyata justru menghilangkan pengeluaran atau pembiayaan untuk sektor-sektor yang sangat strategis dan berhubungan langsung dengan kemaslahatan umat, seperti sektor pendidikan dan kesehatan,” kritiknya.
Keempat, kata Iffah, kembali kepada mata uang dinar dan dirham sebagai mata uang resmi negara. “Kalau kita kembali kepada standar mata uang dinar dan dirham sebagaimana diperintahkan oleh syariat, maka dinar dan dirham adalah mata uang berbasis emas dan perak yang akan stabil dan tidak bisa dipermainkan dengan perang mata uang sebagaimana hari ini dilakukan oleh negara-negara barat,” yakinnya.
Namun itu semua, ucapnya, bisa terlaksana jika ada kemauan politik pemerintah untuk mengambil Islam sebagai sumber konstitusi dan perundang-undangan. “Ini sebagaimana digambarkan oleh kitab-kitab fikih, kembali berlakunya syariat di dalam politik dan pemerintahan yang disebut sebagai sistem Khilafah. Insyaallah kita terus berikhtiar mewujudkan itu,” pungkasnya. [MNews/IA]
