[Kabar] Politisi: Tawar-menawar Proposal AS-Iran Bentuk Kompromi Politik

Muslimah News, INTERNASIONAL — Iran merespons proposal AS yang berisi 9 poin dengan mengajukan 14 poin melalui mediator Pakistan pada awal Mei 2026.

Isi proposal Iran adalah menuntut penghentian blokade dan penarikan pasukan AS, pencabutan total sanksi ekonomi, serta jaminan keamanan dan ganti rugi perang dalam waktu 30 hari sebagai syarat perdamaian.

Namun, Presiden Trump menolak mentah-mentah proposal tersebut karena menganggap Iran belum membayar harga yang cukup besar, bahkan tetap berkomitmen untuk terus melumpuhkan kekuatan militer AS, serta tetap mempertahankan pengaruh proksi Iran.

Kompromi

Menurut politisi muslimah Sulistiawati Usman, tawar-menawar proposal antara Iran dan AS ini menunjukkan bahwa jalur negosiasi tetap terbuka di antara keduanya. “Iran memang mengajukan syarat-syarat keras, tetapi substansi langkah tersebut tetap berada dalam koridor diplomasi dan kompromi politik dengan AS, bukan sikap konfrontatif yang diharapkan benar-benar mampu memutus pengaruh AS di kawasan,” tuturnya kepada MNews, Senin (11-5-2026).

Ia menilai, ini mengindikasikan bahwa Iran belum menampakkan langkah tegas untuk mengakhiri dominasi dan intervensi AS di Timur Tengah secara mendasar. “Sebaliknya, yang tampak justru pola negosiasi mengenai batas pengaruh, keamanan, dan kepentingan masing-masing pihak,” ucapnya.

Padahal, dalam pengamatan Sulis, di tengah memanasnya konflik kawasan, umat Islam menaruh harapan besar agar gejolak ini menjadi momentum melemahnya hegemoni AS di Timur Tengah, sekaligus menggoyahkan posisi Israel yang selama ini mendapatkan perlindungan politik dan militer dari Washington. “Karena itu, berbagai manuver diplomatik dan negosiasi yang tetap memberi ruang bagi keberlanjutan pengaruh AS dipandang belum menjawab harapan besar umat terhadap perubahan mendasar di kawasan,” ulasnya.

Ia mengatakan, alasan agar dominasi AS dilemahkan karena realitas menunjukkan bahwa AS bukan sekadar hadir sebagai mediator politik internasional, melainkan telah menjadi kekuatan hegemonik yang menentukan arah politik, keamanan, bahkan konflik Timur Tengah, sesuai kepentingannya sendiri. “Tidak hanya itu, dukungan politik, finansial, dan militer AS terhadap Israel di tengah tragedi kemanusiaan Palestina makin memperlihatkan bagaimana HAM dan demokrasi sejatinya hanya alat Barat untuk menutupi kejahatan,” cetusnya.

Sulis mencontohkan, pembiaran terhadap genosida rakyat Palestina dan agresi yang terus meluas di kawasan Timur Tengah bukan lagi sekadar kegagalan diplomasi internasional, tetapi bentuk nyata keberpihakan terhadap penjajahan. “Karena itu, upaya mengakhiri dominasi AS dipandang bukan hanya tuntutan politik, melainkan juga tuntutan syar‘i untuk menghentikan kezaliman dan penjajahan atas negeri-negeri muslim,” jelasnya.

Selama AS tetap ada di kawasan ini, lanjutnya, AS akan terus menjadi aktor dominan yang menopang keberlangsungan Israel dan menjaga pengaruhnya di Timur Tengah sehingga konflik kawasan akan terus dipelihara dalam kerangka kepentingan geopolitik Barat. “Itulah mengapa, mengenyahkan hegemoni AS dipandang sebagai salah satu jalan penting untuk membuka peluang perubahan politik yang lebih independen bagi dunia Islam,” tegasnya.

Hal Mendasar

Jadi, Sulis mengingatkan, penting bagi Iran untuk  benar-benar mampu mengalienasi sekaligus mengusir pengaruh AS dari kawasan dan hal paling mendasar yang harus dimiliki adalah ideologi perlawanan yang jelas dan menyatukan umat. “Tidak cukup hanya membangun kekuatan militer atau jaringan regional, tetapi juga perlu keluar dari konsep sektarian menuju konsep ideologi Islam yang lebih menyeluruh dan mempersatukan. Sebabnya, pertarungan melawan dominasi AS pada hakikatnya bukan sekadar konflik geopolitik, melainkan pertarungan pengaruh peradaban dan ideologi,” bebernya.

Menurutnya, selama Iran tetap mempertahankan identitas perjuangan yang sangat lekat dengan mazhab tertentu, hal itu akan terus menjadi faktor penghambat bagi persatuan kekuatan umat Islam di kawasan. “Perpecahan negeri-negeri muslim serta kecurigaan sektarian akan tetap hidup. Juga akan selalu menyimpan potensi fragmentasi di tengah umat. Kondisi ini akan terus dimanfaatkan oleh kekuatan Barat untuk mempertahankan pengaruhnya,” terangnya.

Lebih lagi, ungkap Sulis, AS dan sekutunya selama ini sangat diuntungkan oleh terbelahnya dunia Islam ke dalam identitas-identitas mazhab, nasionalisme, dan kepentingan regional. Karena itu, tambahnya, perjuangan untuk membebaskan kawasan dari hegemoni asing memerlukan landasan yang mampu melampaui sekat-sekat sektarian dan menyatukan umat dalam identitas Islam yang lebih luas. “Pilihan satu-satunya, tidak lain adalah ideologi Islam yang dijadikan landasan tegaknya kekuatan penuh negara umat Islam, yaitu Khilafah dengan metode kenabian,” paparnya.

Dengan demikian, Sulis menyampaikan, jika Iran tetap menempuh jalur negosiasi dengan AS, pada akhirnya justru berpotensi melanggengkan pengaruh penjajah di kawasan. “Sebabnya, yang dinegosiasikan sering kali bukan penghentian total dominasi asing, melainkan penataan ulang kepentingan, batas pengaruh, dan keseimbangan kekuatan agar sistem yang ada tetap bertahan,” urainya.

Akibatnya, ia memandang, kawasan Timur Tengah akan tetap berada dalam orbit kontrol kekuatan besar dunia. “Pergantian tekanan, sanksi, maupun kompromi politik hanya mengubah bentuk pengaruhnya, tetapi tidak benar-benar mencabut akar penjajahan dan intervensi asing dari negeri-negeri muslim,” ungkapnya.

Karena itu, tegasnya, selama solusi yang ditempuh masih bertumpu pada negosiasi dengan kekuatan penjajah tanpa agenda nyata membebaskan kawasan dari hegemoninya, maka yang terjadi hanyalah pengelolaan konflik dalam kerangka kepentingan global yang sama. “Umat Islam pun tetap berada dalam pusaran tekanan politik, militer, dan ekonomi yang dikendalikan kekuatan asing,” tutupnya. [MNews/RA]