Penulis: Dr. R.A. Vidia Gati, S.E., Ak., M.E.I.
Muslimah News, FOKUS — Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada Februari 2026 memicu diskusi kritis di kalangan akademisi, ekonom, dan pengamat politik. Sementara itu, pemerintah mempresentasikan kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses pasar Indonesia ke Amerika Serikat dan meningkatkan volume ekspor nasional.
Namun, di balik narasi optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai konsekuensi hukum, ekonomi, dan geopolitik yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Dalam perspektif kedaulatan ekonomi, ART berpotensi menjadi titik kritis yang memperlihatkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia harus berhadapan dengan struktur kekuatan global yang tidak sepenuhnya seimbang. Ini merupakan hal yang berbahaya.
Beberapa akademisi mengungkapkan kekhawatirannya akan independensi Indonesia setelah terikat komitmen internasional, mengingat posisi Indonesia dan Amerika cenderung asimetris. Negara dengan kekuatan politik dan ekonomi lebih besar memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan kerja sama. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan sikap guru besar dan para akademisi UGM yang menyatakan isi perjanjian ART bersifat asimetris dengan manfaat terbesar diperoleh AS dan Indonesia akan menanggung sebagian besar biaya akibat banyaknya kewajiban yang membebani pemerintah dan rakyat Indonesia.
Asimetri dalam Perjanjian ART
Hubungan antarnegara yang dituangkan dalam perjanjian seharusnya adalah hubungan yang setara, yaitu ada hubungan imbal balik saling menerima manfaat. Namun, poin-poin ART menunjukkan hal yang sebaliknya.
Sebagai contoh Indonesia membuka akses pasar untuk 99% produk asal Amerika dengan tarif nol persen. Bahkan, Indonesia wajib mengimpor komoditas pertanian Amerika seperti beras, jagung, kedelai, apel, anggur, daging sapi dan produk susu. Namun, tidak ada kewajiban yang sama untuk Amerika. Masuknya barang-barang impor ini tentu akan berpotensi mengancam swasembada pangan yang menjadi keinginan pemerintah, bahkan menjauhkan dari ketahanan pangan Indonesia.
Indonesia telah memulai menerapkan undang-undang jaminan produk halal, tetapi hal ini tidak berlaku bagi produk yang berasal dari Amerika yang masuk ke Indonesia. Barang yang masuk dari Amerika tidak perlu diperiksa Kembali status kehalalannya. Sebagai negara berdaulat, sudah seharusnya memiliki kendali untuk memeriksa legalitas kehalalan setiap barang yang ingin masuk ke pasar Indonesia.
Adanya klausul poison pill, yaitu klausul dalam perjanjian dagang yang membatasi negara mitra untuk berdagang dengan negara ketiga tertentu (sering disebut non-market economy clause). Amerika memberikan beban sanksi atau pembatasan kepada negara lain atau pihak ketiga, Indonesia juga harus mengikuti hal yang sama meskipun hubungan Indonesia dengan negara lain tersebut baik-baik saja. Hal ini akan membuat Indonesia tercegah menjalin kerja sama dengan negara lain (misal Cina) yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Amerika, bahkan membuat Indonesia “ikut-ikutan” memiliki persoalan dengan negara yang sedang “bermasalah” dengan Amerika.
Masih banyak lagi poin-poin perjanjian yang menunjukkan “ketidaksetaraan” dalam perjanjian ini dan menunjukkan posisi Indonesia sebagai pihak yang harus menerima semua poin yang diajukan AS tanpa memiliki posisi tawar sebagai negara yang berdaulat.
Kolaborasi Demokrasi, Kapitalisme, dan Liberalisme, Sebagai Buah Sekularisme
Fenomena ketidaksetaraan ini tidak dapat dilepaskan dari struktur sistem global yang didominasi oleh paradigma sekularisme dan kapitalisme. Sekularisme dalam sistem kehidupan modern telah melahirkan kolaborasi antara sistem politik demokrasi, sistem ekonomi kapitalistik, dan sistem sosial liberal individualistik. Dalam konfigurasi ini, negara tidak selalu menjadi aktor utama yang menentukan arah kebijakan ekonomi. Sebaliknya, negara sering kali berada dalam pengaruh kuat berbagai non-state actor, baik berupa korporasi multinasional maupun organisasi nonpemerintah (NGO) yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tertentu.
Akibatnya, kebijakan luar negeri tidak disusun untuk sepenuhnya melayani kepentingan rakyat. Dalam banyak kasus, kebijakan tersebut lebih mencerminkan kompromi antara kepentingan elite politik, kepentingan oligarki ekonomi, dan tekanan dari kekuatan global. Ketika kedaulatan berada di tangan manusia yang terlibat dalam kompetisi kepentingan, arena politik internasional berubah menjadi ruang tawar-menawar yang keras. Dalam arena ini, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik terbesar cenderung menjadi pemenang.
Kebijakan yang lahir dari kepentingan segelintir orang tampak dalam butir-butir perjanjian. Misalnya salah satu komoditas, yaitu beras. Meskipun tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat, karena harga beras khusus dari AS (basmati, japonica, dll.) lebih mahal dari negara tujuan impor selama ini, tetap saja poin ini disepakati.
Dalam konteks ART Indonesia–AS, kekhawatiran mengenai hal ini menjadi makin relevan. Jika perjanjian tersebut membuka ruang yang terlalu besar bagi investasi asing di sektor-sektor strategis seperti pertambangan, potensi ketergantungan ekonomi terhadap kekuatan eksternal dapat meningkat. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kedaulatan politik dalam jangka panjang. Sejarah ekonomi global menunjukkan bahwa banyak negara berkembang mengalami kesulitan keluar dari jebakan ketergantungan akibat struktur perdagangan internasional yang tidak seimbang.
Evaluasi dan Revisi
Dari sudut pandang politik Islam, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih mendasar. Dalam sistem sekuler, kebijakan negara sering kali didasarkan pada pertimbangan pragmatis yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi yang dominan. Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang menempatkan syariat sebagai dasar dalam pengelolaan seluruh urusan kehidupan, termasuk urusan ekonomi dan hubungan internasional.
Dalam sistem Islam, pengaturan urusan rakyat dijalankan oleh negara dengan berpedoman pada hukum syariat. Kedaulatan berada di tangan Asy-Syari’, yaitu Allah Swt. Prinsip ini memberikan landasan moral dan hukum yang kuat bagi penguasa dalam menjalankan amanah kekuasaan. Penguasa tidak bebas membuat kebijakan semata-mata berdasarkan kepentingan politik atau tekanan ekonomi, tetapi harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar bertujuan untuk melayani rakyat dan menjaga kemaslahatan umat.
Dengan prinsip tersebut, kebijakan luar negeri dalam sistem Islam tidak didasarkan pada kalkulasi keuntungan semata, tetapi pada tujuan yang lebih luas, yaitu memastikan keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan kehidupan umat. Prinsip yang digunakan oleh Daulah Islam dalam melakukan perjanjian internasional adalah menjauhkan segala bentuk kehinaan dan ketergantungan yang dapat menimpa umat serta menjaga kemandirian pengelolaan sumber daya strategis milik masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan hanya bagaimana meningkatkan volume perdagangan internasional, tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap kerja sama global benar-benar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Tanpa prinsip yang jelas dan keberanian politik untuk melindungi kepentingan rakyat, perjanjian perdagangan dapat berubah dari instrumen pembangunan menjadi pintu masuk bagi ketergantungan, bahkan celah hegemoni bagi negara yang kuat terhadap negara lain.
Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi dan revisi terhadap asas pembuatan kebijakan. Sebagai seorang muslim, tidak ada sumber yang layak untuk diikuti melainkan ketetapan Al-Qur’an dan Sunah. Terlebih lagi Allah sudah mengingatkan untuk tidak mudah menyerahkan segala urusan pada kepentingan asing, seperti firman Allah dalam QS An-Nisa 141,
وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” [MNews/RR]
