Penulis: Juanmartin
Muslimah News, FOKUS — Data Kementerian Pertanian dan BPS mengungkap bahwa Indonesia masih mengekspor minyak sawit dan produk turunannya kepada entitas Zion*s meskipun keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Indonesia mencatat ekspor sebesar 29.605 ton senilai US$28,06 juta pada 2023, turun menjadi 22.357 ton senilai US$22,46 juta pada 2024. Sepanjang Januari–Agustus 2026, ekspor mencapai 10.406 ton senilai US$12,34 juta. Indonesia sendiri memasok 71,1% kebutuhan impor sawit Zion*s, bahkan menjadi pemasok utamanya.
Perdagangan tersebut memunculkan sorotan terhadap kemungkinan peran Singapura sebagai negara perantara. Namun, data yang tersedia belum membuktikan bahwa perusahaan tertentu menyalurkan sawit Indonesia ke Zion*s melalui Singapura.
Atas fakta ini, gerakan boycott, divestment, sanctions (BDS) Indonesia mendesak pemerintah menghentikan ekspor minyak sawit dan seluruh hubungan dagang dengan Zion*s Yahudi. Desakan ini dinilai penting di tengah berlanjutnya kejahatan Zion*s terhadap rakyat Palestina.
Paradigma Diplomatik yang Kapitalistis
Kekecewaan sebagian besar masyarakat terhadap fakta ekspor sawit Indonesia ke pihak Zion*s layak direspon dalam kacamata ideologi. Ideologi sekuler kapitalisme tegak atas asas manfaat. Hal ini meniscayakan satu negara untuk menjalin kerjasama maupun hubungan diplomatik atas dasar kepentingan masing-masing pihak. Dalam implementasinya, perbedaan pandangan mendasar tidak lantas menghalangi hubungan lainnya jika bisa mendatangkan keuntungan materialistik. Inilah pandangan negara kapitalisme.
Di sisi lain, adanya hubungan perdagangan yang dilakukan melalui pihak ketiga dengan kaum Zion*s tidak lepas dari mandulnya peran negara. Negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai regulator, sementara swasta memiliki porsi sangat besar dalam perekonomian. Liberalisasi ekonomi dalam sistem kapitalisme memungkinkan pelaku bisnis menjalin hubungan dagang lintas negara secara bebas. Dilematisnya, hubungan jual beli ini dilakukan di tengah pandangan yang berbeda pada masalah tertentu.
Sebut saja Sang Polisi Dunia, Amerika Serikat, yang kerap berbeda pandangan politik dengan Cina. Meski demikian, keduanya tetap terlibat dalam beberapa jenis perdagangan karena adanya kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan.
Begitu pula yang terjadi dengan Indonesia, meski sebagian besar masyarakatnya menolak keras adanya hubungan dengan Zion*s, tetapi sikap pemerintah justru sebaliknya, yakni tetap menjalin hubungan dagang meski melibatkan pihak ketiga.
Padahal, menjual suatu komoditas kepada Zion*s yang bisa membantu perekonomiannya berarti ikut andil dalam membantu mereka melakukan genosida kaum muslim di Palestina. Meski diprotes warganya, nyatanya belum ada langkah-langkah strategis dari pemerintah Indonesia terkait hal ini.
Ambigunya sikap pemerintah ini tidak lepas dari sistem sekuler kapitalistis yang diterapkan. Sistem kapitalisme liberal ini secara struktural didorong oleh akumulasi modal, profit, dan pertumbuhan ekonomi (PDB). Konsekuensinya, kebijakan publik cenderung memprioritaskan kepentingan korporasi dan pasar keuangan.
Kalaupun protes bermunculan, negara cenderung bungkam atas hal ini. Oleh karena itu, solidaritas yang masyarakat Indonesia tunjukkan untuk rakyat Palestina seharusnya dilihat dari sudut pandang akidah dan syariat Islam. Ini juga mencakup hubungan dagang dengan negara-negara kafir. Bagaimana Islam memandangnya?
Perdagangan Antarnegara dalam Islam
Perdagangan antarnegara merupakan aktivitas jual beli yang terjadi antarnegara atau individu yang menjadi warga negara suatu negara dengan individu dari negara lain. Dalam Islam, hukum-hukum perdagangan luar negeri dilekatkan pada pelaku bisnisnya, bukan jenis komoditasnya. Adapun hukum-hukum komoditasnya mengikuti pemilik komoditasnya. Hukum yang berlaku bagi pemilik berlaku pula bagi komoditasnya.
Secara garis besar, pelaku bisnis yang biasa melakukan perdagangan luar negeri dan keluar-masuk di dalam wilayah negara Islam adalah: (1) warga negara Daulah Islamiah (Khilafah), baik muslim maupun ahludz dzimmah, yakni orang kafir yang menjadi warga Khilafah; (2) orang-orang kafir mu’ahid, yakni kaum kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslim; dan (3) orang-orang dari kalangan kafir harbiy.
Kafir harbiy merujuk pada orang nonmuslim yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam dan tidak memiliki status kewarganegaraan Khilafah. Kafir harbiy terbagi menjadi dua kategori, yaitu harbiy hukman dan harbiy fi’lan. Kafir harbiy hukman adalah orang nonmuslim yang tidak memiliki perjanjian dengan Khilafah, tetapi tidak sedang terlibat peperangan dengan kaum muslim. Sementara itu, kafir harbiy fi’lan merujuk pada kaum kafir yang secara nyata memerangi kaum muslim atau berada dalam kondisi perang secara de facto dengan mereka. Ini sebagaimana kaum Zion*s Yahudi dan AS saat ini. Dalam Islam, hubungan dalam bentuk apa pun dilarang dengan negara yang secara terang-terangan memusuhi Islam atau sedang berperang dengan kaum muslim.
Khilafah membangun hubungan perdagangan dengan negara lain diselaraskan dengan kepentingan politik luar negeri Islam, yaitu dakwah dan jihad. Khilafah tegak atas kedua prinsip ini sebagai bagian dari visi dan misi politis dalam rangka mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Ini merupakan kekhasan Islam dalam membangun hubungan luar negeri sebagai rangkaian peran negara untuk menunjukkan ketinggian Islam di atas ideologi lainnya.
Selain mengklasifikasi negara mana saja yang layak menjalin hubungan dagang, syariat Islam juga menetapkan keharaman untuk mengekspor apa pun kepada golongan kafir harbiy fi’lan, baik barang strategis maupun nonstrategis. Hal yang demikian ini berlaku karena mengekspor produk apa pun pada siapa pun yang sedang memerangi kaum muslim sama saja maknanya dengan membantu dan memperkuat musuh yang sedang memerangi Islam.
Sayangnya, pemerintah sekuler hari ini tidak menggunakan lensa akidah dalam memandang masalah Palestina. Bahkan, kepentingan bisnis dan korporasi membuat mereka bungkam dari suara kritis yang memprotes ekspor sawit kepada Zion*s melalui pihak ketiga. Ini tidak lepas dari racun nasionalisme yang menggerogoti negeri-negeri muslim yang membuat sebagian umat Islam dan pemimpin negeri-negeri muslim seakan mati rasa dengan penderitaan umat Islam di Palestina.
Kekecewaan Kaum Muslim
Kekecewaan yang kaum muslim rasakan atas sikap pemerintah Indonesia yang ambigu ini seharusnya mengantarkan umat pada titik balik untuk berpikir jernih mengenai solusi tuntas dalam rangka menghentikan penjajahan Zion*s atas Palestina. Seruan boikot mungkin hanya menyentuh gejala, tetapi tidak pada akar masalah.
Oleh karena itu, umat Islam wajib menyadari bahwa mereka membutuhkan kemandirian visi politik untuk mendukung pembebasan Palestina berikut neger-negeri kaum muslim lainnya yang tertindas di bawah kekuasaan kapitalisme global. Hanya pemerintahan yang mengadopsi syariat Islam secara kafah sajalah yang akan mampu mengurai masalah kaum muslim, termasuk dilema berkepanjangan saudara seakidah kita di Palestina.
Memutus hubungan dalam bentuk apa pun adalah sebuah ketegasan politis, sedangkan tetap melanjutkan pasokan kebutuhan seperti ekspor sawit bagi kaum Zion*s adalah bentuk pengkhianatam yang menggadaikan kehormatan kaum muslim. Wallahualam bissawab. [MNews/Nind)
