Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, FOKUS — Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Zion*s kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah administratif di Tepi Barat adalah milik Zion*s, tanpa membedakan Area A, B, maupun C.
Pernyataan tersebut menyalahi Kesepakatan Oslo II 1995 yang membagi Tepi Barat ke dalam tiga zona, yaitu Area A di bawah kendali penuh Palestina; Area B dengan otoritas sipil Palestina, tetapi keamanan di bawah kendali Zion*s; dan Area C yang mencakup 60% wilayah, berada di bawah kontrol penuh Zion*s.
“Semua tanah itu milik kami. Ini negara kami,” ujarnya lantang di Channel 14, televisi sayap kanan Zion*s. Ucapan ini bukan sekadar klaim, melainkan ancaman bahwa ia berjanji akan membubarkan Otoritas Palestina dan mendorong pemindahan warga Palestina dari Tepi Barat maupun Gaza jika kelak menjabat sebagai menteri pertahanan.
Saat ditanya bagaimana Zion*s bisa menambah pasukan di Tepi Barat dan Gaza, Ben-Gvir menjawab dengan nada enteng, “Caranya sederhana. Makin bebas tentara menembak dan menggunakan kekuatan, makin sedikit jumlah pasukan yang diperlukan.”
Pernyataan ini menegaskan bahwa solusi dua negara hanyalah ilusi. Zion*s tidak pernah puas dengan kompromi pembagian wilayah. Setiap kesepakatan justru dijadikan pijakan untuk memperluas hegemoni. Ambisi mereka jelas, yaitu menguasai seluruh tanah Palestina dan menyingkirkan penduduk asli. Solusi dua negara bukan jalan damai, melainkan tipu daya yang melegitimasi penjajahan.
Kebencian yang Mengakar
Pernyataan kontroversial Ben-Gvir kian menegaskan bahwa kebencian Zion*s terhadap muslim Palestina telah mengakar dari generasi ke generasi. Siapa pun pemimpinnya, sikap politik Zion*s tetap sama, yakni mengupayakan segala cara agar penduduk Palestina terusir tanpa sisa.
Watak dasar mereka sebagai kaum bebal, keras kepala, dan pembangkang telah digambarkan Allah Taala dalam firman-Nya, “(Ingatlah) ketika kamu berkata, ‘Wahai Musa, kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.’ Dia (Musa) menjawab, ‘Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.’ Kemudian, mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.” (QS Al-Baqarah [2]: 61).
Keinginan sejati Zion*s tidak berhenti hanya pada penguasaan sebagian wilayah, melainkan mencakup seluruh tanah Palestina—baik Tepi Barat maupun Gaza—demi mewujudkan ambisi besar mereka mendirikan negara I5r43l Raya. Langkah-langkah yang mereka tempuh makin menegaskan wajah asli kolonialisme modern.
Awalnya mereka meminta sepetak, lalu menjarah sebidang, hingga berujung merampas dan mengusir penduduk Palestina serta melakukan pembantaian massal. Semua itu dilakukan demi ambisi mendirikan negara di atas darah kaum muslim Palestina.
Keserakahan entitas Zion*s bermula dari tokoh mereka, Theodor Herzl. Pada 1896 ia menemui Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Turki Utsmani untuk meminta izin mendirikan gedung di Al-Quds. Permintaan itu ditolak dengan tegas. Pada 1902, Herzl kembali menghadap Sang Khalifah dengan iming-iming pelunasan utang Khilafah Utsmani. Sultan Abdul Hamid II menolaknya dengan tegas seraya berkata, “Selama aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Khilafah Islamiah.”
Genosida, penghancuran Gaza, perampasan permukiman di Tepi Barat, pembakaran puluhan masjid, hingga pendudukan kompleks Al-Aqsa adalah bukti nyata kejahatan Zion*s. Semua tindakan itu merupakan strategi sistematis untuk menghapus eksistensi rakyat Palestina.
Solusi Dua Negara, Tipu Daya Penjajah
Dunia digiring untuk percaya pada solusi dua negara yang terus digembar-gemborkan AS, sekutu, dan penguasa negeri muslim. Namun, janji itu hanyalah ilusi politik yang meninabobokan umat agar menerima status quo. Faktanya, setiap kali wacana dua negara diangkat, Zion*s makin bebas bertindak, ruang hidup rakyat Palestina makin sempit, dan cengkeraman penjajah makin kuat.
Bagaimana mungkin penduduk asli dipaksa berbagi tanah dengan penjajah yang tidak tahu diri? Dahulu ditolong, kini berbalik menodongkan senjata. Ibarat tamu asing diberi makan dan minum, lalu justru merampok pemilik rumah.
Gagasan solusi dua negara berawal dari Resolusi PBB 1947 (Partition Plan) yang membagi Palestina menjadi dua entitas: satu untuk bangsa Arab Palestina dan satu untuk Yahudi. Zion*s menerima rencana tersebut karena menguntungkan, sedangkan mayoritas bangsa Arab dan negeri-negeri muslim menolak karena sama saja itu merampas hak rakyat Palestina.
Sejak berdirinya negara Zion*s pada 1948, solusi dua negara terus diulang dalam berbagai forum internasional. Meski mendapat penolakan keras dari rakyat Palestina, solusi dua negara tetap dipaksakan sebagai solusi paling adil bagi dua negara. Padahal, entitas Zion*s tidak pantas disebut sebagai negara. Mereka lebih layak disebut perampok dan penjajah. Tidak berhenti di situ, Zion*s berulang kali melanggar batas yang ditetapkan, melakukan agresi militer, membangun permukiman ilegal, dan terus memperluas wilayah kekuasaannya dengan mengusir rakyat Palestina dari tempat tinggalnya.
Dengan demikian, solusi dua negara bukanlah solusi, melainkan ilusi untuk meredam perlawanan kaum muslim. Ia hanyalah tirai asap untuk menutupi proyek besar Zion*s dalam menegakkan hegemoni penuh atas Palestina. Umat Islam mestinya tidak terkecoh dan tertipu oleh muslihat Zion*s dan sekutunya.
PBB Gagal Melindungi Palestina
Puluhan resolusi PBB diterbitkan, diplomasi gencatan senjata dilakukan, kecaman tiada henti disuarakan, dan upaya menyeret Zion*s ke pengadilan internasional pun ditempuh. Namun, bangsa penjajah itu tetap berdiri tegak dengan wajah tanpa dosa dan cela. Mereka justru makin angkuh karena mendapat perlindungan dari AS. Dengan hak vetonya, AS menganulir segala kecaman dan tuntutan hukum yang dialamatkan kepada Zion*s.
Berbagai resolusi PBB yang menyerukan penghentian agresi Zion*s terbukti tidak efektif. Zion*s berkali-kali melanggar gencatan senjata tanpa sanksi berarti. Mahkamah internasional bahkan menyatakan Perdana Menteri Zion*s Benjamin Netanyahu terlibat kejahatan perang, tetapi hingga kini tidak bisa ditangkap.
Kegagalan PBB menunjukkan bahwa lembaga internasional tidak berdaya menghadapi hegemoni politik global yang melindungi Zion*s. Diplomasi dan resolusi hanyalah fatamorgana yang tidak pernah membawa keadilan bagi rakyat Palestina.
Masihkah kita berharap pada diplomasi, kecaman, kutukan, dan konferensi? Genosida terus berlangsung. Dalam waktu tiga tahun, Zion*s telah membantai 74.237 orang dan 175.206 lainnya terluka. (Data Kementerian Gaza, 4-10-2026).
Menurut laporan PBB, sekitar 92% unit usaha di Gaza mengalami kerusakan atau hancur, sedangkan tingkat pengangguran mencapai 78%. Di sektor pendidikan, UNICEF mencatat hampir 98% bangunan sekolah rusak sehingga ratusan ribu anak kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran tatap muka selama bertahun-tahun.
Tidak hanya itu, Zion*s menciptakan kelaparan ekstrem di Gaza dengan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan. Anak-anak Gaza dianggap bukan manusia. Lebih miris lagi, penguasa negeri muslim hanya menjadi penonton atas kebengisan tersebut.
Oleh karena itu, kaum muslim harus menyadari bahwa cara paling efektif menghadapi bangsa laknat itu adalah menegakkan jih*d fisabilillah hingga penjajah dapat diusir dari tanah Palestina. Zion*s tidak akan bisa ditundukkan dengan bahasa diplomasi dan diskusi. Mereka hanya bisa ditundukkan dengan bahasa perang. Namun, pelaksanaan jih*d fi sabilillah tidak bisa dilakukan atas nama individu atau kelompok, melainkan harus dipimpin oleh kepala negara Islam, yaitu khalifah.
Pentingnya Persatuan Umat dan Khilafah
Salah satu masalah utama umat Islam saat ini adalah tidak adanya persatuan hakiki yang mampu menggerakkan tentara muslim melawan hegemoni Zion*s dan AS. Umat membutuhkan ikatan sahih yang mempersatukan dalam satu naungan, yakni ikatan akidah Islam.
Nahasnya, yang muncul justru ikatan nasionalisme semu. Sekat imajiner bernama nation-state (negara bangsa) melemahkan kekuatan umat. Akibatnya, umat Islam terkotak-kotak menjadi negeri-negeri kecil.
Sekat nasionalisme menjauhkan umat dari gambaran sahih tentang negara pemersatu umat Islam sedunia, yaitu Khilafah. Musuh-musuh Islam berhasil menanamkan anggapan bahwa persatuan umat Islam dalam satu negara adalah mustahil. Bahkan, mereka memonsterisasi Khilafah seolah-olah berdirinya Khilafah adalah ancaman bagi umat Islam sendiri.
Jika bukan dengan persatuan di bawah naungan Khilafah, dengan apa Palestina bebas dari penjajahan? Dengan apa pula negeri-negeri muslim keluar dari keterpurukan? Umat Islam harus memiliki kesadaran bahwa solusi hakiki membebaskan Palestina bukanlah meminta bantuan lembaga asing atau internasional, melainkan persatuan umat di bawah komando khalifah.
Syekh Taqiyuddin dalam Mafahim Hizb at-Tahrir (hlm. 122) menegaskan, “Masyarakat di negeri-negeri Islam sekarang berada pada keadaan politik yang paling buruk karena pada hakikatnya masih dikuasai dan dijajah oleh negara-negara Barat, walaupun pemerintahannya tampak seakan-akan berdiri sendiri. Mereka tunduk di bawah qiyadah fikriyah (kepemimpinan berpikir) demokrasi kapitalisme, dengan ketundukan yang membabi-buta. Sistem demokrasi diterapkan dalam pemerintahan dan politik. Dalam bidang ekonomi diterapkan sistem ekonomi kapitalisme, sedangkan di bidang militer bergantung pada negara asing (Barat), baik dari segi persenjataan, latihan-latihan militer, maupun hal-hal yang menyangkut teknik serta keahlian militer. Adapun di bidang politik luar negeri selalu membebek dengan politik penjajah asing. Karena itu, kita dapat menyatakan bahwa negeri-negeri Islam adalah negeri yang belum terbebas dari penjajahan.”
Perjuangan mengembalikan kemuliaan Islam harus dilakukan dengan membangun kesadaran berpikir umat bahwa kemuliaan hanya bisa dicapai dengan menjadikan Islam sebagai jalan hidup (ideologi) dalam masyarakat dan negara. Kesadaran ini membutuhkan aktivitas dakwah berkelanjutan melalui kelompok dakwah ideologis yang hadir di tengah-tengah umat.
Dengan dakwah yang menyadarkan pemikiran umat secara kafah, akan terwujud kesatuan pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama, yakni syariat Islam. Ini sebagaimana perkataan Khalifah Umar bin Khaththab ra.,
إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ، فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ
“Sesungguhnya kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka tidaklah kami mencari kemuliaan dengan yang selainnya.” (Al-Mustadrak ‘ala Ash-Shohihain, “Kitābul Imān”, no. 208)
Palestina adalah barometer umat Islam sedunia. Jika Palestina terpuruk, umat pun terpuruk. Jika Palestina terjajah, negeri-negeri Islam lainnya juga dalam kondisi yang sama. Tidak ada solusi hakiki kecuali persatuan di bawah komando khalifah yang menggerakan jih*d fisabilillah dalam naungan Khilafah. Perjuangan mewujudkan solusi tersebut harus dilakukan dengan dakwah pemikiran tanpa kekerasan melalui kelompok dakwah ideologis yang konsisten menyampaikan kebenaran dan membangun kesadaran politik umat. [MNews/Ragil]
