[Kabar] Pemerhati: Solusi Dua Negara, Relevan?

[Kabar] Pemerhati: Solusi Dua Negara, Relevan?

Muslimah News, INTERNASIONAL — Solusi dua negara masih dianggap relevan untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Namun, secara objektif, solusi tersebut hanya wacana, bukan sebagai praktik yang perlu dilakukan. Hal ini menjadi topik bahasan dalam diskusi terkait Palestina, Sabtu (3-1-2026).

Pemerhati isu politik dan perempuan Fatma Sunardi membeberkan empat alasan solusi dua negara masih dinilai relevan oleh banyak pihak. “Pertama, ada legitimasi hukum internasional, yaitu Resolusi PBB 181 (1947) serta Resolusi DK PBB 242 dan 338. Ini menjadi basis konsensus diplomatik global selama puluhan tahun. Bahkan, mempertahankan solusi ini dianggap menjaga konsistensi sistem internasional berbasis hukum,” paparnya.

Kedua, tuturnya, ini solusi yang diakui “realistis” secara diplomatik dibandingkan solusi satu negara yang menuntut rekonstruksi total sistem politik dan identitas. “Solusi dua negara juga lebih mudah ‘dijual’ secara diplomatik dibandingkan solusi lain yang belum punya konsensus global. Artinya, solusi dua negara adalah status quo normatif dalam diplomasi internasional,” ungkapnya.

Ketiga, jelasnya, merupakan jalan tengah antara dua tuntutan nasional. “Solusi ini dianggap mengakomodir hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan menjaga eksistensi Zion*s Israel sebagai negara bangsa Yahudi. Bagi banyak negara Barat, inilah kompromi minimum agar konflik tidak terus meluas secara regional dan global,” ucapnya.

Keempat, ujarnya, dianggap sebagai instrumen stabilitas geopolitik. “Negara-negara besar melihat konflik di Palestina sebagai sumber instabilitas Timur Tengah, pemicu radikalisasi, krisis pengungsi, dan ketegangan global. Jadi, solusi ini diposisikan sebagai alat manajemen krisis jangka panjang,” urainya.

Hambatan

Hanya saja, Fatma mengulas, ada hambatan dalam mewujudkan solusi dua negara. “Pertama, fakta lapangan telah menghancurkan prasyarat solusi dua negara, seperti ekspansi pemukim Israel ke Tepi Barat. Hal ini telah memecah wilayah Palestina menjadi kantong-kantong terpisah dan menghancurkan kontinuitas teritorial negara Palestina yang layak. Selain itu, infrastruktur jalan, pos militer, dan penerapan zona keamanan menciptakan fragmentasi permanen. Oleh karenanya, secara geografis, solusi ini makin tidak mungkin,” jelasnya.

Kedua, lanjutnya, terjadi penolakan ideologis dan politik dari pemerintah Israel saat ini. Ia menerangkan, elite politik Israel, khususnya sayap kanan dan ultra-nasionalis, secara terbuka menolak negara Palestina. “Bahkan, narasi setelah 7 Oktober 2023 memperkuat klaim bahwa negara Palestina merupakan ancaman eksistensial. Ini menunjukkan solusi dua negara dipertahankan secara retoris di level internasional, tetapi ditolak secara aktif dalam kebijakan nyata,” cetusnya.

Ketiga, ungkapnya, Palestina tidak memiliki kedaulatan nyata, seperti kontrol penuh atas wilayahnya, kendali perbatasan, serta kedaulatan militer dan ekonomi. “Bahkan, Otoritas Palestina lemah secara politik dan bergantung pada donor sehingga kehilangan legitimasi di mata rakyatnya sendiri. Artinya, negara Palestina dibicarakan, tetapi subjek politiknya dilemahkan secara struktural,” cetusnya .

Keempat, tambahnya, adanya fragmentasi internal Palestina, yakni antara Ham*s di Gaza dan Fatah atau Otoritas Palestina di Tepi Barat. “Ini menjadikan tidak adanya representasi politik yang solid sehingga sulit bagi dunia internasional untuk ‘menegosiasikan’ negara Palestina yang utuh. Kondisi ini sering dijadikan alasan delegitimasi oleh pihak Israel dan sekutunya,” ujarnya.

Kelima, bebernya, banyak negara yang mendukung solusi negara secara verbal, tetapi tetap menyuplai senjata untuk Israel, melindungi Israel dari sanksi, dan memveto resolusi PBB yang substantif. “Solusi dua negara pun menjadi retorika moral tanpa mekanisme pemaksaan,” imbuhnya.

Keenam, ujarnya, adanya trauma dan narasi logika keamanan setelah 7 Oktober 2023.

Solusi Alternatif

Oleh karena itu, Fatma memandang, solusi dua negara masih dipertahankan bukan karena paling adil atau paling mungkin, melainkan karena menjadi kerangka akhir yang masih menyatukan komunitas internasional. “Sedangkan, solusi alternatifnya menuntut perubahan radikal yang belum siap dihadapi negara-negara besar,” cetusnya.

Padahal, menurutnya, secara objektif, prasyarat materiel, politik, dan moral solusi dua negara telah terkikis secara serius. “Sering kali yang tersisa adalah two-state solution as discourse, not as a project (solusi dua negara sebagai wacana, bukan proyek),” tegasnya. 

Di sisi lain, ia menyampaikan, dalam Strategi Pertahanan Nasional AS 2025, meskipun Amerika Serikat (AS) tidak lagi menjadikan Timur Tengah sebagai prioritas tunggal, tetapi dukungan strategis terhadap keamanan Israel menjadi bagian kepentingan nasional AS. “Terlebih, negara-negara Arab dan negeri muslim tetap sejalan dengan AS,” sesalnya.

Untuk itu, ia menegaskan, solusi dua negara mustahil diwujudkan sehingga butuh solusi alternatif yang bersifat syar’i untuk membebaskan Palestina, yakni jihad dan Khilafah. “Ini mestinya menjadi agenda umat Islam dengan membaca potensi dalam diri umat sebagai modal membangun solusi berdasarkan syariat,” tandasnya. [MNews/RA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *