Muslimah News, NASIONAL — Anggota komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah secara nasional dengan merujuk data Pusdatin Kemendikdasmen per 6 November 2025 yang mencatat 4.149.742 anak. Ia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan afirmatif, seperti beasiswa dan subsidi pendidikan.
Pengamat pendidikan Layli Triana, S.Pi. menyatakan prihatin atas kondisi tersebut. “Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi ini terkait masa depan bangsa yang sedang terancam,” ujarnya kepada MNews, Jumat (12-12-2025).
Ia menilai, meskipun secara tren mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi angka 4,1 juta ini tetap tergolong tinggi.
Penyebab
Beberapa faktor penyebab anak tidak sekolah, urainya, mulai dari faktor ekonomi, jarak sekolah yang jauh, karena menikah, kondisi keluarga, lingkungan sosial hingga motivasi belajar.
“Menurut data faktor ekonomi dan bekerja menjadi penyumbang terbesar penyebab anak-anak tidak sekolah. Makin tinggi usianya, maka probabilitas untuk tidak sekolah juga menjadi lebih tinggi karena banyak yang terpaksa mencari uang untuk membantu perekonomian keluarganya,” paparnya.
Layli mengaku miris dengan kondisi negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi kondisi rakyatnya masih jauh dari sejahtera sehingga masih banyak anak-anak yang tidak mampu bersekolah.
“Untuk mengatasi problem ini sebenarnya pemerintah sudah menjalankan beberapa program, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan diadakannya Sekolah Rakyat (SR) khusus masyarakat miskin. Namun pada kenyataannya, berbagai program tersebut belum bisa memberikan solusi tuntas atas permasalahan ini,” ungkapnya.
Bahkan dalam pelaksanaannya, ujar Layli, program KIP dan SR banyak mengalami hambatan, yaitu data yang tidak akurat sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. “Banyak terjadi kasus bahwa bantuan yang diberikan tidak digunakan sesuai fungsinya dan malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-akademik yang cenderung konsumtif,” imbuhnya.
Begitu pula pada SR, tuturnya, yang harapannya mampu menjawab problem kesulitan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. “Kenyataannya, SR ini masih belum optimal untuk menyerap anak-anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Selain itu, keberadaan SR justru menciptakan kesenjangan sosial bagi masyarakat,” ucapnya.
Ditambah lagi, jelasnya, pemerintah juga menghadirkan Sekolah Garuda sebagai sekolah unggulan yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas. “Hal ini makin menegaskan bahwa ada dikotomi antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Padahal seharusny,a baik yang kaya maupun yang miskin sama-sama berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tidak dibeda-bedakan sekolahnya,” terang Layli.
Paradigma Sekuler
Jadi, ia menilai, program yang dijalankan pemerintah belum bisa mengatasi masalah anak tidak sekolah. “Penyebabnya adalah kembali pada paradigma pendidikan sekuler kapitalistik yang menempatkan pendidikan sebagai barang mewah dan bukan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan saat ini dijadikan komoditas bisnis dan hanya berorientasi pada keuntungan materi,” kritiknya.
Akibatnya, ia menyatakan, biaya pendidikan kian mahal. Jika ingin menyekolahkan anak dengan fasilitas yang memadai, maka harus bersiap untuk merogoh kocek lebih dalam dan jangan berharap hal itu didapatkan di sekolah-sekolah negeri.
“Padahal, semestinya negara yang wajib menyediakan pendidikan dengan kualitas yang sama. Negara juga yang bertanggung jawab atas penyediaan gedung, juga sarana dan prasarana sekolah yang memadai di setiap sekolah-sekolah milik negara dan merata di seluruh wilayah,” tegasnya.
Pandangan Islam
Layli menyampaikan, jika ditinjau dari pandangan Islam, pendidikan adalah hak setiap warga negara, maka negara akan memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk menikmati hak pendidikannya. “Selain itu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban sehingga negara dalam Islam tidak akan mungkin mengabaikan terlaksananya kewajiban bagi seorang muslim. Untuk itu, negara akan memberikan akses pendidikan yang memadai dan gratis bagi seluruh rakyat, baik yang kaya maupun yang miskin,” paparnya.
Negara Islam, sambungnya, tidak akan membiarkan ada anak yang putus atau tidak sekolah, apalagi hanya karena masalah ekonomi. “Negara akan memastikan dan menjamin tidak munculnya anak tidak sekolah. Hal ini karena negara menyadari bahwa pendidikan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Ini sesuai yang dicontohkan Rasulullah saw. saat membebaskan tawanan Perang Badar dengan syarat mereka mau mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslim,” jelasnya.
Namun, Layli menyampaikan, itu semua hanya bisa diwujudkan ketika negara menerapkan aturan Islam secara kafah. “Agar mampu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat butuh dukungan sistem ekonomi yang kuat dan itu hanya bisa dicapai melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Negara pun akan mampu membiayai seluruh pendidikan dan menggaji guru yang bersumber dari baitulmal, yakni pos fai, kharaj, serta pos kepemilikan umum,” ulasnya.
Untuk itu, ia berharap, kaum muslim dapat kembali kepada sistem Islam yang di dalamnya diterapkan sistem pendidikan Islam. “Niscaya tidak akan ada anak-anak yang tidak sekolah dan akan terwujud generasi yang unggul dalam aspek dunia dan akhirat,” tandasnya. [MNews/RA]
