Muslimah News, FOKUS — Ratusan pelajar dan mahasiswa dari 35 negara berkumpul di Bangkok, Thailand, pada 21–24 November 2025 lalu untuk mengikuti Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) 19th. Sekitar 800 peserta memenuhi forum simulasi diplomasi tersebut, menjadikannya salah satu Model United Nations (MUN) terbesar di kawasan Asia-Pasifik. Dengan format sidang PBB, peserta berlatih menyusun isu, bernegosiasi, hingga merumuskan resolusi diplomatik.
Tahun ini AYIMUN mengangkat tema “Youth for Resilience: Fostering Strength and Innovation in the Face of Global Adversity” (Pemuda untuk Ketangguhan: Menumbuhkan Kekuatan dan Inovasi dalam Menghadapi Tantangan Global). Sebanyak sebelas chamber digelar di lima council besar seperti UNHRC, WHO, INTERPOL, UNESCO, dan UNICEF. Bagi para pelajar, forum ini dianggap mampu menjadi ruang aman untuk merasakan atmosfer perundingan internasional sekaligus membangun kepercayaan diri dalam berargumentasi.
Presiden International Global Network (IGN) Muhammad Fahrizal menyebut AYIMUN sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk mempersiapkan masa depan. “Kalian tidak hanya belajar diplomasi, tetapi juga membangun portofolio nyata yang mempersiapkan kalian. Untuk masa depan di mana kamulah yang akan membentuk dunia,” ujarnya dalam keterangan pers.
Namun di balik geliat antusiasme itu, muncul pertanyaan penting, ke mana arah perubahan yang ingin dibentuk melalui forum-forum diplomasi global seperti ini?
Diplomasi Gaya Barat
MUN lahir dari tradisi politik Barat, yang pasti membawa perspektif global yang dibangun di atas nilai-nilai dan kepentingan mereka. Di permukaan, forum seperti AYIMUN terlihat sebagai arena pembelajaran soft skills. Peserta dilatih berpidato, bernegosiasi, dan menyusun resolusi. Namun jika ditelisik lebih dalam, aktivitas diplomasi internasional versi MUN bukanlah ruang netral. Ia adalah ruang pembentukan paradigma, terkait dengan cara melihat dunia, memahami masalah, dan mendefinisikan solusi, yang secara halus mengarahkan generasi muda pada kerangka berpikir khas sistem sekuler dan liberal, kapitalisme.
Dalam forum semacam ini, para pelajar sebenarnya dilatih memaknai isu global melalui kacamata Barat, khususnya perspektif lembaga-lembaga internasional yang berakar pada paradigma liberal dan kapitalistik. Cara mereka merumuskan kepentingan, menentukan aktor, hingga menyimpulkan sesuatu yang disebut sebagai solusi, semuanya diarahkan agar selaras dengan kepentingan dan standar yang ditetapkan kekuatan global, baik negara besar maupun institusi multilateral yang mereka kendalikan.
Paradigma ini menegaskan bahwa tatanan dunia yang liberal dan kapitalistis yang ada sekarang adalah sistem yang objektif, universal, serta satu-satunya mekanisme yang sah dan ideal untuk menyelesaikan persoalan dunia. Para peserta pun dibiasakan menerima gagasan bahwa stabilitas global harus mengikuti standar Barat, diplomasi multilateral adalah jalan utama perubahan, dan negara-negara besar memang pantas menjadi penentu arah kebijakan internasional. Pada akhirnya, forum seperti ini bukan hanya membentuk pola pikir tertentu, tetapi juga membajak potensi kritis generasi muda agar tetap berada dalam orbit kepentingan tatanan dunia ala kapitalisme.
Kondisi ini juga menciptakan normalisasi dominasi Barat dalam benak generasi muda. Ketimpangan struktural dalam sistem global, seperti hak veto Dewan Keamanan yang membekukan banyak keputusan penting ataupun standar HAM internasional yang ditentukan oleh negara dominan, tidak tampil sebagai suatu kejanggalan, tetapi justru terlihat sebagai aturan main yang harus diterima.
Melalui simulasi, pelajar secara tidak sadar dibiasakan memandang ketidakadilan struktural sebagai sesuatu yang wajar. Mereka dilatih membaca isu internasional dalam bahasa yang telah mapan, bukan bertanya siapa yang diuntungkan dari bahasa tersebut.
Bagi pelajar muslim, situasi ini memiliki dampak yang lebih mendalam. Ketika mereka tenggelam dalam teknik-teknik diplomasi ala Barat berupa negosiasi, lobbying (upaya memengaruhi keputusan politik secara sistematis), dan caucus (diskusi informal untuk menggalang dukungan), mereka justru makin jauh dari esensi Islam politik.
Paradigma diplomasi global yang mereka pelajari justru membawa mereka pada definisi masalah yang sepenuhnya sesuai arah pandang Barat. Dalam hal ini di antaranya isu kesehatan didekati dengan standar WHO, isu keamanan dengan definisi INTERPOL, isu HAM dengan parameter negara-negara liberal, dan isu pendidikan dengan perangkat UNESCO.
Di balik semua itu, ada arah perubahan yang sengaja dibentuk. Mereka menjadi kritis, tetapi tidak dalam kerangka pemikiran Islam. Mereka cerdas, tetapi tersekat oleh pembentukan mafahim (cara pandang dan pemahaman) yang berasal dari luar Islam.
Forum seperti AYIMUN tidak mendorong transformasi sistemis, tetapi hanya perbaikan di dalam sistem yang sama. Krisis global dipahami sebagai problem manajemen atau problem koordinasi internasional, bukan buah dari sistem kapitalisme global atau hegemoni geopolitik.
Narasi seperti “resilience” (ketangguhan menghadapi tekanan), “innovation” (kemampuan melahirkan pembaruan), atau “global cooperation” (kerja sama internasional dalam kerangka sistem global yang ada) tampak progresif, tetapi pada hakikatnya menjaga agar generasi muda menerima struktur dunia yang ada dan tidak mempertanyakan fondasinya. Mereka dibimbing untuk memperbaiki gejolak, bukan menggugat akar kerusakan.
Akhirnya, AYIMUN mencetak generasi yang terampil, namun terikat. Fasih berbicara, namun diarahkan. Kritis, namun hanya dalam batas-batas yang ditentukan. Mereka tumbuh sebagai agen perubahan yang sibuk memperkuat narasi global, padahal narasi itu tidak pernah netral.
Di sinilah pentingnya kewaspadaan. Pelajar muslim harus mampu membedakan antara keterampilan teknis yang bermanfaat dan paradigma yang menyesatkan. Tanpa bekal pemahaman Islam politik, mereka akan menjadi konsumen pasif ide-ide Barat, bukan subjek yang mampu menakar mana pemikiran yang selaras dengan Islam dan mana yang bertentangan.
Paradigma Islam Politik
Dalam pandangan Islam, politik bukanlah diplomasi ala Barat yang sarat kompromi, negosiasi kepentingan, atau perumusan resolusi dalam batas sistem yang ada. Politik adalah ri’ayah syu’unil ummah, mengurus urusan umat dengan aturan Allah. Ini adalah definisi yang dibangun di atas akidah, bukan hasil kesepakatan manusia. Oleh karena itu, definisi politik menurut Islam tidak pernah netral dan bukan sekadar teknis. Ia berangkat dari fikrah (pemikiran mendasar) dan thariqah (metode) yang bersumber dari wahyu.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa setiap muslim hendaknya memiliki wa’yu as-siyasi (kesadaran politik) yang membuatnya mampu memahami realitas dunia, menghubungkannya dengan ide-ide yang melandasinya, lalu menilainya dengan standar syariat. Kesadaran inilah yang melahirkan kemampuan memilah setiap gagasan, mana yang Islami, mana yang sekuler; mana yang membawa maslahat hakiki, mana yang menjerumuskan pada dominasi Barat.
Inilah yang harus menjadi fondasi generasi muslim. Mereka tidak cukup hanya kritis, tetapi harus kritis dalam kerangka akidah. Mereka tidak cukup memahami isu global, tetapi harus bisa menakar isu dengan hukum syarak. Mereka tidak cukup mahir diplomasi, tetapi harus tahu batasan Islam dalam urusan internasional, termasuk kapan kompromi halal dan kapan prinsip harus ditegakkan tanpa tawar-menawar.
Sejarah peradaban Islam menunjukkan tata cara paradigma ini dibangun. Khilafah membina generasi muda dengan pemahaman bahwa politik adalah amanah mengurus umat, bukan permainan kepentingan. Pendidikan politik dalam Islam dilakukan secara sistemis lewat kurikulum tsaqafah yang berlandaskan akidah sehingga membuat pemuda tumbuh memahami dunia dengan kacamata Islam.
Di dalam berbagai forum diskusi dan majelis ilmu dibahas peristiwa global dan dikaitkan dengan hukum syarak, sehingga wa’yu as-siyasi dapat terbentuk sejak dini. Yang terpenting keteladanan kebijakan negara menunjukkan upaya urusan umat dijaga, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Dari sinilah lahir generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memahami arah politik yang hakiki.
Oleh karena itu, konstruksi politik Islam bukan sekadar reaksi terhadap forum global seperti AYIMUN. Islam membawa ideologi yang memiliki konsep, arah, dan perubahan sistem tersendiri, yang khas dan berbeda dengan kapitalisme. Dalam perspektif ini, dunia tidak perlu disesuaikan dengan struktur internasional warisan kolonial, tetapi harus dikembalikan pada aturan Allah yang menetapkan keadilan sejati.
Konstruksi Perubahan Sistemis
Perubahan yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan sistemis yang mencabut akar kerusakan, bukan dalam rangka tambal sulam. Islam tidak mengajarkan “resilience” untuk bertahan dalam sistem rusak, tetapi Islam mengajarkan metode untuk mengganti sistem yang rusak tersebut.
Islam tidak memotivasi pemuda sekadar menjadi inovator dalam kerangka kapitalisme. Islam memotivasi mereka menjadi pembawa risalah yang menegakkan aturan Allah di muka bumi. Islam tidak mengarahkan pemuda untuk memperkuat tatanan global yang timpang. Islam mengarahkan mereka membangun peradaban alternatif yang adil.
Di sinilah peran generasi muda muslim menjadi begitu strategis. Mereka tidak cukup menjadi “peserta forum global”. Mereka harus menjadi pembentuk cara pandang umat. Mereka membawa tsaqafah Islam untuk melawan dominasi tsaqafah Barat. Mereka membawa gagasan, bukan hanya mengikuti gagasan. Mereka hadir bukan untuk menerima normalitas sistem dunia, tetapi untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki tatanan politik, ekonomi, dan hubungan internasional yang lebih mulia.
Dengan paradigma ini, keterlibatan dalam forum global tidak lagi membuat kaum muda larut dalam mafahim Barat. Sebaliknya, mereka hadir sebagai subjek ideologis yang mampu mengamati, menimbang, dan mengoreksi dari sudut pandang Islam. Mereka dapat mengambil teknik tanpa mewarisi cara pandang. Mereka dapat menguasai soft skills tanpa kehilangan arah politik.
Mereka tidak sekadar menjadi pemuda yang terampil, tetapi pemuda yang membawa visi perubahan sistemis. Mereka tidak sibuk memperbaiki dunia dalam kerangka kapitalisme, tetapi pemuda yang memahami bahwa solusi hakiki ada pada tegaknya Islam secara kafah.
Di sinilah realitas konstruksi Islam yang berbeda secara fundamental dengan pola pikir diplomasi Barat. Islam tidak membentuk pelajar untuk menjaga stabilitas sistem yang ada, tetapi untuk membangun peradaban yang menggantikan sistem tersebut.
Mengembalikan Arah Perubahan
AYIMUN dan forum-forum sejenis mungkin bisa memberi ruang belajar yang menarik, tetapi tanpa kacamata politik Islam, ia mudah menjadi pintu masuk bagi cara pandang yang menjauhkan pemuda dari identitas mereka. Padahal, tantangan terbesar bukan sekadar menguasai diplomasi, tetapi menjaga agar cara berfikir tetap berpijak pada akidah, bukan pada standar global yang dibentuk Barat.
Islam menawarkan arah perubahan yang lebih kukuh, yaitu dengan memahami realitas, menimbangnya dengan syariat, dan mengupayakan tegaknya aturan Allah sebagai solusi hakiki. Oleh sebab itu, pemuda muslim harus hadir di tengah dunia bukan sebagai pengikut narasi global, tetapi sebagai pembawa visi peradaban Islam. Dengan paradigma yang benar, mereka tidak sekadar berpartisipasi dalam dinamika internasional, tetapi mampu mengarahkannya. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]
